RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG

  • Slides: 38
Download presentation
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN REVISI BARANG/JASA PEMERINTAH

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN REVISI BARANG/JASA PEMERINTAH

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Latar Belakang Hasil Rapat Terbatas Kabinet Pokok Perubahan

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Latar Belakang Hasil Rapat Terbatas Kabinet Pokok Perubahan Hal-hal Baru Hal-hal Yang Berubah DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 2

AGENDA 01 LATAR BELAKANG

AGENDA 01 LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG 1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

LATAR BELAKANG 1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 2. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran 3. Hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4

AGENDA 02 HASIL RAPAT TERBATAS KABINET

AGENDA 02 HASIL RAPAT TERBATAS KABINET

POKOK-POKOK HASIL RAPAT TERBATAS KABINET ARAHAN PRESIDEN 1. Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana,

POKOK-POKOK HASIL RAPAT TERBATAS KABINET ARAHAN PRESIDEN 1. Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol, dicek, dan diawasi. 2. Peningkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri 3. Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat: a. Mendorong produk usaha kecil, menengah kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah. b. Pengadaan memiliki arah semangat pemerataan 4. Menkoperekonomian sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru yang memberikan banyak peluang kepada pengusaha kecil, UKM, dan pre startup, termasuk reditribusi aset yang telah didesain untuk diarahkan sesuai kebijakan ekonomi baru. MASUKAN WAKIL PRESIDEN Beberapa hal yang perlu diperdalam pengaturan pengadaan: a. Mendorong industri dalam negeri b. Menciptakan enterpreneur baru c. Memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah d. Sistem pendanaan terhadap penyedia e -katalog yang berkaitan dengan UKM 6

TINDAK LANJUT HASIL RAPAT TERBATAS KABINET Perpres 15 BAB 98 PASAL Rapat Pembahasan Perbaikan

TINDAK LANJUT HASIL RAPAT TERBATAS KABINET Perpres 15 BAB 98 PASAL Rapat Pembahasan Perbaikan Draf Revisi Perpres sesuai masukan dan hasil pembahasan rapat tindak lanjut hasil Ratas Kabinet Peserta Rapat: Lintas Kedeputian LKPP, Bappenas, Setkab Rapat Terbatas Kabinet 29 DES 2016 3 - 16 FEB 2017 25 - 27 JAN 2017 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Ratas Kabinet Peserta Rapat: Lintas Kedeputian LKPP, Bappenas, Kemen PUPR, Kemen. Kum. HAM, Kemenkeu, BPKP, Kemenlu, Setkab Perpres 15 BAB 93 PASAL 7

AGENDA 03 POKOK PERUBAHAN

AGENDA 03 POKOK PERUBAHAN

POKOK PERUBAHAN LAMA BARU 19 BAB 139 PASAL 15 BAB 94 PASAL SIMPLIFIKASI PERPRES

POKOK PERUBAHAN LAMA BARU 19 BAB 139 PASAL 15 BAB 94 PASAL SIMPLIFIKASI PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN 9 KEMENTERIAN SEKTORAL

STRUKTUR PERPRES 54/2010 BAB I KETENTUAN UMUM BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BAB

STRUKTUR PERPRES 54/2010 BAB I KETENTUAN UMUM BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BAB II TATA NILAI PENGADAAN BAB V SWAKELOLA BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAANG BARANG/JASA BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL BAB XI BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI BAB IX BAB X PENGADAAN BARANG/JASA YANG MELALUI PELELANGAN/SELEKSI DIBIAYAI DENGAN DANA INTERNASIONAL PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN BAB XVII BAB XIX BAB XVIII KETENTUAN LAINKETENTUAN PERALIHAN LAIN PENUTUP 10

STRUKTUR PERPRES (REVISI) BAB I KETENTUAN UMUM BAB IV PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BAB VIII

STRUKTUR PERPRES (REVISI) BAB I KETENTUAN UMUM BAB IV PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BAB VIII PENGADAAN KHUSUS BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA • PENGADAA • PENGECUALI • PELAKSAN • TENDER/SELEKSI • PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN BAB X PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT PROCUREMENT) BAB XIII KETENTUAN LAIN DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA N BARANG/JA SA DI LUAR NEGERI • PERAN SERTA USAHA KECIL AN • PENGGUNA AN PRODUK DALAM NEGERI BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN AAN PENELITIAN INTERNASIONAL DANA PLN/HLN • PENGADAAN BERKELANJUT AN BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM BAB XV KETENTUAN PENUTUP 11

AGENDA 04 HALHAL BARU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tujuan

AGENDA 04 HALHAL BARU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tujuan Pengadaan Agen Pengadaan Konsolidasi Pengadaan Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Internasional Pengecualian Layanan Penyelesaian Sengketa Swakelola E-marketplace Pemerintah

HAL-HAL BARU 01. TUJUAN PENGADA AN PASAL 4 Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap

HAL-HAL BARU 01. TUJUAN PENGADA AN PASAL 4 Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah Meningkatkan perusahaan nasional Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif Mendorong pengadaan berkelanjutan DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 13

HAL-HAL BARU AGEN PENGADAAN 02. AGEN PENGADA AN PASAL 14 DRAF REVISI PERPRES NO.

HAL-HAL BARU AGEN PENGADAAN 02. AGEN PENGADA AN PASAL 14 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 ADALAH UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa adalah hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum/tidak memiliki Ditunjuk melalui Swakelola tipe kapasitas II atau Pemilihan Penyedia 14

HAL-HAL BARU KONSOLIDASI PENGADAAN ADALAH strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa

HAL-HAL BARU KONSOLIDASI PENGADAAN ADALAH strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis 03. KONSOLID ASI PENGADA PASAL 21 AN DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/PPK/UKPBJ PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN Perencanaan DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Persiapan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan 15

HAL-HAL BARU PELAKSANA PENELITIAN 04. PELAKSAN AAN PENELITIAN PASAL 62 DRAF REVISI PERPRES NO.

HAL-HAL BARU PELAKSANA PENELITIAN 04. PELAKSAN AAN PENELITIAN PASAL 62 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 • Individu/kelompok individu • Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah • Perguruan Tinggi • Organisasi Kemasyarakatan • Badan usaha Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ristekdikti. 16

HAL-HAL BARU 05. KERJASAMA PERDAGANG AN INTERNASIO NAL PASAL 65 DRAF REVISI PERPRES NO.

HAL-HAL BARU 05. KERJASAMA PERDAGANG AN INTERNASIO NAL PASAL 65 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 1. Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis/kategori dan nilai tertentu, diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari negara anggota Kerjasama Perdagangan Internasional. 2. Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan jenis kategorinya yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut. 17

HAL-HAL BARU • • Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain 06. PENGECUALI AN

HAL-HAL BARU • • Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain 06. PENGECUALI AN PASAL 61 Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan Secara Luas • • • Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan Pengadaan pada Badan Layanan Umum • • • DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Alutsista & Almatsus Pengadaan tanah Pengadaan pita cukai kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pengadaan Pemerintah Desa Jasa profesi tertentu Pembelian berdasarkan tarif resmi pemerintah Tenaga Pendukung Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan • Tiket Transportasi penerusan pinjaman • Akomodasi Penginapan/Hotel/Ruang • Rapat Sewa Ruangan untuk Pameran Langganan barang/jasa Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan/seminar Pengadaan yang menggunakan bukti pembelian Pembelian melalui pelelangan oleh pemilik barang/jasa 18 Sayembara

HAL-HAL BARU 07. LAYANAN PENYELESAI AN SENGKETA PASAL 84 DRAF REVISI PERPRES NO. 54

HAL-HAL BARU 07. LAYANAN PENYELESAI AN SENGKETA PASAL 84 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA Penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau penyelesaian melalui pengadilan. LKPP menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa berupa layanan penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa. 19

HAL-HAL BARU TIPE I 08. SWAKELOL A PASAL 24, 48 DRAF REVISI PERPRES NO.

HAL-HAL BARU TIPE I 08. SWAKELOL A PASAL 24, 48 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 TIPE II direncanakan, dilaksanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung jawab Anggaran TIPE SWAKELOLA TIPE IV Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola U BAR TIPE III direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dilaksanakan oleh ORGANISASI KEMASYARAKATAN *Ormas : ICW, AKATIGA, FATAYAT, AISYIAH, dll 20

HAL-HAL BARU E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PENYED IA K/L/PD 09. EMARKETPLA CE PEMERINTA H (1/2)

HAL-HAL BARU E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PENYED IA K/L/PD 09. EMARKETPLA CE PEMERINTA H (1/2) Pasal 71 KATALOG ELETRONIK ETENDERING/ E-SELEKSI DEFINISI E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan EMarketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku 21

HAL-HAL BARU 09. EMARKETPLA CE PEMERINTA H (2/2) Pasal 71 DRAF REVISI PERPRES NO.

HAL-HAL BARU 09. EMARKETPLA CE PEMERINTA H (2/2) Pasal 71 DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 JENIS KATALOG ELEKTRONIK KATALOG NASIONAL KATALOG SEKTORAL KATALOG LOKAL KEBIJAKAN PRIORITAS PRODUK a. Produk UMKM KATALOG b. Produk Dalam Negeri c. Produk Infant Industry d. Produk ramah lingkungan TOKO DARING PENYELENGGARAAN KATALOG DAERAH a. B/J yang sesuai dengan kebutuhan daerah b. Cocok untuk Katalog Lokal/Daerah c. Penyedia Katalog Lokal adalah UKM setempat d. Layanan penyedia bersifat daerah setempat e. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh UKPBJ setempat 22

AGENDA 05 HALHAL BERUB 1. Perubahan Istilah 2. Perubahan Definisi 3. Perubahan Pengaturan

AGENDA 05 HALHAL BERUB 1. Perubahan Istilah 2. Perubahan Definisi 3. Perubahan Pengaturan

HAL-HAL BERUBAH PERUBAHAN ISTILAH UKPBJ ULP Unit Layanan Pengadaan LELANG DAFTAR HITAM Unit Kerja

HAL-HAL BERUBAH PERUBAHAN ISTILAH UKPBJ ULP Unit Layanan Pengadaan LELANG DAFTAR HITAM Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa TENDER SANKSI DAFTAR HITAM DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 POKJA ULP K/L/D/I DOKUMEN PENGADAAN POKJA PEMILIHAN Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah DOKUMEN PEMILIHAN 24

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 PERUBAH AN DEFINISI Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 PERUBAH AN DEFINISI Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Unit organisasi K/L/pemerintah daerah/I yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada Tidak didefinisikan DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Pengadaan APBN/APBD yang prosesnya dimulai Barang/Jasa dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Pemerintah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Rencana Umum Pengadaan Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerint ah Daerah yang menjadi pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan Barang/Jasa Daftar rencana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh 25 Kementerian/Lembaga/Perangk at Daerah

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik PERUBAH AN DEFINISI DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa layanan pengadaan secara elektronik Swakelola Penunjukk an Langsung Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dalam keadaan tertentu 26

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang

HAL-HAL BERUBAH Revisi Perpres No. 54/2010 Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi/jasa lainnya. PERUBAH AN DEFINISI Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Barang/Jasa 27

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 1. Usaha Mikro dan Kecil LAMA Paket di bawah

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 1. Usaha Mikro dan Kecil LAMA Paket di bawah Rp 2, 5 Milyar diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil BARU DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 a. Pencantuman Produk Usaha Mikro dan Kecil dalam e. Katalog b. Paket dibawah Rp 2, 5 Milyar dicadangkan diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil c. Pembelian Produk/Jasa Usaha Mikro dan Kecil melalui Swakelola Alasan : Karena peran Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah masih sangat kecil di mana tidak semua paket dibawah Rp 2, 5 Milyar mampu dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Kecil sehingga diperlukan bauran kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas peran Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa 28

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2. UKPBJ ULP memiliki

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2. UKPBJ ULP memiliki Tugas Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang /Jasa DRAF REVISI PERPRES NO. 54 THN. 2010 Alasan : Mengembangkan dan “membesarkan” fungsi ULP tidak hanya pada proses pemilihan, namun meliputi beberapa fungsi dalam pengadaan sehingga menjadi Memiliki tugas : a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya 29

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 3. BATAS NILAI PENGADAAN LANGSUNG MAX 100 JUTA JASA

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 3. BATAS NILAI PENGADAAN LANGSUNG MAX 100 JUTA JASA KONSULTANSI BARU LAMA MAX 50 JUTA ∞ LAMA TIDAK DIBATASI Alasan : Menyesuaikan pasar jasa konsultansi agar pemerintah mendapatkan konsultan yang berkualitas BATAS NILAI E-PURCHASING BARU OLEH PEJABAT PENGADAAN MAX 200 JUTA Batas Nilai Alasan : Keseimbangan tanggung jawab dan resiko yang ditanggung Pejabat Pengadaan 30

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 4. PERSYARATAN PENYEDIA LAMA Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 4. PERSYARATAN PENYEDIA LAMA Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail BARU Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana “Penyedia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan” Alasan : Untuk memudahkan penyedia serta menyesuaikan dengan pengaturan persyaratan masing-masing sektor usaha 31

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 5. Penanganan Kondisi Darurat Pengadaan Dalam Rangka LAMA BARU

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 5. Penanganan Kondisi Darurat Pengadaan Dalam Rangka LAMA BARU Pemisahan pengaturan pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan pengaturan penunjukan langsung Alasan : Memperjelas sehingga pengaturannya tidak menjadi satu dan menimbulkan kebingungan dengan pengaturan penunjukan langsung Tidak ada pemisahan dalam pengaturan penunjukan langsung 32

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 6. HARGA PERKIRAAN SENDIRI LAMA HPS DIKECUALIKAN UNTUK BARU

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 6. HARGA PERKIRAAN SENDIRI LAMA HPS DIKECUALIKAN UNTUK BARU Kontes/Sayembara Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian Pengadaan sampai dengan nilai Rp 10. 000 Pengadaan melalui E Purchasing Tender Pekerjaan Terintegrasi Alasan : Menyederhanakan dan Mempermudah Proses Pengadaan 33

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 7. JAMINAN PENAWARAN Lama Baru Tidak diberlakukan X Jaminan

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 7. JAMINAN PENAWARAN Lama Baru Tidak diberlakukan X Jaminan Penawaran Diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pengadaan di atas Rp 10 Miliar, dengan nilai 1% -3% dari HPS Alasan : Menjaga keseimbangan risiko atas waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan 34

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 8. TENDER INTERNASIONAL Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 8. TENDER INTERNASIONAL Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal: Jasa Konsultansi Pekerjaan Konstruksi Lama Baru > Rp 100 Milyar > Rp 1 Trilyun > Rp 20 Milyar > Rp 25 Milyar Jasa Lainnya Barang Lama Baru > Rp 20 Milyar > Rp 50 Milyar Lama Belum diatur Baru > Rp 50 Milyar Baru PBJ yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/ Kreditor Swasta Asing Alasan : Mengutamakan dan Menyesuaikan dengan kemampuan penyedia domestik 35

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 9. JENIS KONTRAK LAMA PENGADAAN BARANG/JASA Dibagi dalam ;

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 9. JENIS KONTRAK LAMA PENGADAAN BARANG/JASA Dibagi dalam ; a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis); b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis); c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis). Alasan : Penyederhanaan dan menyesuaikan dengan best practice BARU PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA a. Lumsum LAINNYA b. Harga Satuan c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan d. Terima Jadi (Turnkey) e. Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract) PENGADAAN JASA KONSULTANSI a. Lumsum b. Waktu Penugasan (Time Based) c. Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract) 36

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 10. PENYESUAIAN HARGA BARU LAMA Diberlakukan Pada LEBIH DARI

Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan 10. PENYESUAIAN HARGA BARU LAMA Diberlakukan Pada LEBIH DARI 12 BULAN Kontrak Tahun LEBIH DARI 18 BULAN Jamak Yang Masa Pemberlakuan Pelaksanaannya MULAI BULAN KE 13 Penyesuaian Harga Alasan : Penyederhanaan dan menyesuaikan dengan best practice 37

AKHIR PRESENTASI TERIMA KASIH www. LKPP. go. id

AKHIR PRESENTASI TERIMA KASIH www. LKPP. go. id