Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rakornas Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta 16 Mei 2017

RUANG LINGKUP UU 32/2009 perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; Penegakan Hukum; • inventarisasi lingkungan hidup; • RPPLH; • pencegahan; KLHS, RTRW, baku mutu LH, Amdal, UKL/UPL, perizinan, instrumen ekonomi LH, dst • konservasi SDA; • Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya. • Penyidikan • penetapan wilayah ekoregion; • penyusunan RPPLH. • DDDTLH; • Penanggulangan: • pemulihan; • pencadangan SDA; • pelestarian fungsi atmosfer. • pembuktian

Keterkaitan RPJMD dengan RTRW: SDA & DDDT Ps 19 KRP BERDAMPAK SUDAH KLHS DRAFT RTRW SUDAH KLHS Ps 8 INVENTARISASI EKOREGION Ps 15 KLHS PENETAPAN EKOREGION Matra Spasial (UU 6/2007) (Ps 14) RTRW Prov/K ab/ ab/ Kota Ps 5 RPPLH INVENT LH LH Nas & Nas dan Prov DRAFT RPJP/M Nas/Prov/ Kab/Kota Ps 9 Ps 10 RPJP SUDAH KLHS RPJP SUDAH RPJP/M KLHS Prov/Kab/Kot

DEFINISI KLHS : Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP PROSES INPUT DDDT Pembangunan Dampak Resiko LH KLHS Proses Iteratif DRAFT KRP ISU PEMBANGUNAN Jasa Ekosistem Ps 16 UU 32/2009 Perubahan Iklim Pemanfa atan SDA Rangkaian Analisis Partisipatif Bio diversity Menyeluruh Sistematis Masa Lalu Ekologi Sekarang Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Prediksi Masa Mendatang Sosial OUPUT

DASAR HUKUM KLHS 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; a. Pasal 14: salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b. Pasal 15: pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS, mekanisme KLHS; c. Pasal 16: muatan kajian KLHS; d. Pasal 17: hasil KLHS dasar untuk KRP, wajib memperbaiki KRP, segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi: e. Pasal 18: melibatkan pemangku kepentingan; f. Pasal 19: setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS 2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

KLHS DALAM PERATURAN LAINNYA 1. UU No. 23/2014 : Pemerintah Daerah; 2. PP No. 15/2010 : Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No. 104/2015 : Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; 4. Per. Pres No. 122/2012 : Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil; 5. Per. Pres No. 2/2015 : RPJM Nasional 2015 – 2019; RPJP/M disusun atau dievaluasi PP No. 15/2010: 10 pasal wajib berdasarkan KLHS KH APL KH Saat menyusun Rencana Induk Reklamasi Semua Rencana Pusat Pertumbuhan Ekonomi

7 Pasal mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu:

1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Pasal 14 : Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS 3. Pasal 17 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 4. Pasal 18 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 5. Pasal 22 : Tata Cara mengenai penjaminan kualitas KLHS 6. Pasal 24 : Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 7. Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS 7 Pasal mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu:

1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Pasal 14 : Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS 3. Pasal 17 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 4. Pasal 18 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 5. Pasal 22 : Tata Cara mengenai penjaminan kualitas KLHS 6. Pasal 24 : Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 7. Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS 7 Pasal mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu:

Amanah PP sebenarnya ada 5, yaitu: 1. Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Pasal 14 : Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS 3. Tata Cara mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS ; 3. 4. Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; Pasal 17 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 4. Pasal 18 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 5. Pasal 22 : Tata Cara mengenai penjaminan kualitas KLHS 6. Pasal 24 : Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 7. Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS 2. Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS; 5. Tata Cara validasi KLHS 7 Pasal mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu:

Amanah PP sebenarnya ada 5, yaitu: 1. Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Pasal 14 : Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS 3. Tata Cara mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS ; 3. 4. Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; Pasal 17 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 4. Pasal 18 : Tata. Caramengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) 5. Pasal 22 : Tata Cara mengenai penjaminan kualitas KLHS 6. Pasal 24 : Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 7. Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS 2. Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS; 5. Tata Cara validasi KLHS JUDUL RAPERMEN: PEDOMAN PELAKSANAAN PP NO. 46/2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 7 Pasal mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu:

Amanah PP sebenarnya ada 5, yaitu: 1. Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS; 3. Tata Cara mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS ; 4. Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; 5. Tata Cara validasi KLHS 1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi BAB Imenimbulkan : KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – Pasal 3) dampak dan/atau 7 Pasal Lingkungan BAB IIrisiko : TATA CARAHidup; PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI 2. LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 12) Pasal 17 : Tata. Caramengenai lanjut dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) Peraturan Menteri, 3. (Pasal 13 – Pasal 40) yaitu: Pasal 18 : Tata. Caramengenai BAB IV : STANDAR KOMPETENSI pembuatan dan pelaksanaan KLHSPENYUSUN KLHS (Pasal 45) 6 sd Pasal 16) KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN BAB V(Pasal : PENJAMINAN 4. 5. JUDUL RAPERMEN: PEDOMAN PELAKSANAAN PP NO. 46/2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS mengamanahkan Pasal 14 : Penentuan. DAMPAK standar DAN/ATAU RESIKO MENIMBULKAN kompetensi Penyusun KLHS untuk diatur lebih KLHS (Pasal 41 – Pasal 44) Pasal 22 : Tata Cara mengenai BAB VI : VALIDASI KAJIAN penjaminan kualitas KLHS LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 46 – Pasal. Penjaminan 51) Pasal(Pasal 24 : Pengaturan kualitas dan pendokumentasian BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI dan KLHS 6. 7. PEMBIAYAAN (Pasal 64) Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS BAB VIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 66 – Pasal 67) :

Amanah PP sebenarnya ada 5, yaitu: 1. Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; 2. Penentuan standar kompetensi Penyusun KLHS; 3. Tata Cara mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS ; 4. Pengaturan Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; 5. Tata Cara validasi KLHS 1. Pasal 3 : Pedoman dan tata cara penetapan KRP yang berpotensi BAB Imenimbulkan : KETENTUAN UMUM (Pasal 1 – Pasal 3) dampak dan/atau 7 Pasal Lingkungan BAB IIrisiko : TATA CARAHidup; PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI 2. LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) Pasal 17 : Tata. Caramengenai lanjut dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 6 sd Pasal 16) Peraturan Menteri, 3. (Pasal 14 – Pasal 26) yaitu: Pasal 18 : Tata. Caramengenai BAB IV : STANDAR KOMPETENSI pembuatan dan pelaksanaan KLHSPENYUSUN KLHS (Pasal 27) 6 sd Pasal 16) KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN BAB V(Pasal : PENJAMINAN 4. 5. JUDUL RAPERMEN: PEDOMAN PELAKSANAAN PP NO. 46/2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS mengamanahkan Pasal 14 : Penentuan. DAMPAK standar DAN/ATAU RESIKO MENIMBULKAN kompetensi Penyusun KLHS untuk diatur lebih KLHS (Pasal 28 – Pasal 30) Pasal 22 : Tata Cara mengenai BAB VI : VALIDASI KAJIAN penjaminan kualitas KLHS LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 31 – Pasal. Penjaminan 32) Pasal(Pasal 24 : Pengaturan kualitas dan pendokumentasian BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI dan KLHS 6. 7. PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) Pasal 31 : Tata Cara validasi KLHS BAB VIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 38) :

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 1 : Pengertian Pasal 2 : Tujuan Pedoman KLHS ini sebagai: 1) Penyelenggaraan KLHS, dan 2) Acuan menyusun peraturan teknis oleh masing-masing K/L Pasal 3 : Ruang Lingkup dari Bab II sd Bab VII

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 4 : Jenis KRP yang berdampak: a. KRP yang berdampak b. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat Pasal 5 : Penyusun KRP menetapkan KRP yang berdampak; a. Menteri untuk KRP yang bersifat lintas Prov dan lintas sektor b. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk KRP yang bersifat lintas Provinsi dan berada dalam kewenangan pembinaan teknis yang sesuai; c. Gubernur untuk KRP yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;

Penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko LH Jenis KRP wajib KLHS: 1. RTRW dan rinci: 2. Rencana Pembangunan 3. Rencana Zonasi 4. KRP Yang berdampak 5. Atas Permintaan Masyarakat TAHAP PENYELENGGARAAN KLHS Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 1 Validasi 2 3 Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian Perlu KLHS Penapisan: Men LHK/ menteri/ Gubernur Diumumkan BA / SK Diumumkan

1. Siapa yang menyusun KRP? 4. Regulasi PP 46/16 Ps 3 (2) : KRP yg berpotensi menimbulkan dampak kerusakan LH Apakah perlu KLHS? ? 2. Siapa yang melaksanakan KLHS? 3. Bagaimana caranya?

Tata Cara Penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup Menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian atau Gubernur Menunjuk : Pejabat Es I Bid LH atau Kepala PD Provinsi Bid LH Menyusun KLHS Materi muatan NCICD KRP Berpotensi dampak Perlu KLHS BA / SK Diumumkan dapat diakses oleh Publik Pejabat Es I Bid LH atau Kepala PD Prov Bid LH

Identifikasi KRP yang berdampak, ditapis dengan cara: (Penjelasan Pasal 15 UU No. 32 /2009) No DRAFT Kebijakan Rencana dan/atau Program Muatan KRP yang berdampak: 1. Rencana Pembangunan Tanggul A 2. Rencana Pembangunan Tanggul B 3. Rencana Pembangunan. Tanggul C 4. Rencana Pembangunan 17 Pulau 5. Rencana Pembangunan Kolam Retensi Dampak dan/atau Resiko LH Nilai Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau a b c d e f g 1 Rencana Pembangunan Tanggul A + + + + Signifikan 2 Rencana Pembangunan Tanggul B - - - - Tidak perlu 3 Rencana Tanggul C + + + + Signifikan 4 Rencana Pembangunan 17 Pulau + + -/+ - Significan 5 Rencana Pembangunan Kolam Retensi + + + + Signifikan Program Keterangan: a. Perubahan Iklim b. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan d. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA e. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat g. Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 12 : KRP lain atas permintaan masyarakat: 1. Surat permohonan dari wakil kelompok masy terkena dampak 2. Ditujukan kepada Menteri (dampak lintas provinsi) atau Gubernur (dampak lintas dan lingkup kab/kota); 3. Melalui penapisan; 4. Penapisan oleh: - Menteri menunjuk Pej Es I yang bertugas di bidang Tata Lingk - Gubernur menunjuk Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang LH;

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 12 : Proses penapisan: 1) Menetapkan wilayah kajian 2) Inventarisasi materi muatan KRP (dari RTRW, RPJM, Izin usaha/ kegiatan) 3) Uji silang 4) Menetapkan KRP atas permintaan masyarakat dg BA

3. Regulasi boleh PP 46/16 Ps 3 (3) : KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat 4. Bagaimana caranya? Kenapa harus KLHS? ? 2. Kalau Pabrik Semen saja, ya Amdal lah? 1. Apakah perlu di KLHS?

Tata Cara Penetapan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup Surat Permohonan dari perwakilan masyarakat Batas Wil Kajian Koordinasi Menteri Gubernur Berita Acara dan Pengesahan Hasil Penapisan Pejabat Es I bid TL / Ka PD Prov bid LH Perlu KLHS Materi RTRW Materi RPJ Izin Usaha menteri/kepala lembaga non kementerian Pabrik Semen KRP permintaan masyarakat Ka PD Prov bid LH Penyelenggaraan KLHS Diumumkan dapat diakses oleh Publik

Identifikasi KRP yang berdampak, ditapis dengan cara: (Penjelasan Pasal 15 UU No. 32 /2009) No DRAFT Kebijakan Rencana dan/atau Program Muatan KRP yang berdampak: 1. Rencana Pembangunan Pabrik Semen 2. Rencana Peningkatan Produksi Daging 3. Rencana Pembangunan Infrastruktur 4. Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar 5. Rencana Pembangunan Kota Metropolitan Dampak dan/atau Resiko LH Nilai Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau a b c d e f g 1 Rencana Pembangunan Pabrik Semen + + + + Signifikan 2 Rencana Peningkatan Produksi Daging - - - - Tidak perlu 3 Rencana Pembangunan Infrastruktur + + + + Signifikan 4 Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar + + -/+ - Significan 5 Rencana Pembangunan Kota Metropolitan + + + + Signifikan Program Keterangan: a. Perubahan Iklim b. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan d. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA e. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat g. Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 13 : Pengecualian Kewajiban KLHS; a. tanggap darurat bencana; dan b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan. Statusnya ditetapkan oleh menteri teknis atau gubernur, bupati/ walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Kesatu : Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Pasal 14 : 1. pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan; 2. perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan 3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

PASAL 15: JENIS KRP PEMERINTAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. RTRW Nasional; RTR Pulau/Kepulauan; RTR-KSN; RTR Laut Nasional; RZKSNT Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar; Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; Rencana Induk Reklamasi Tingkat Nasional; RPJP Nasional; RPJM Nasional; 10. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional. 11. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang sudah ditapis.

JENIS KRP PEMDA PROVINSI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RTRW Provinsi; RTR-KSP; RZWP-3 -K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Rencana Induk Reklamasi Tingkat Provinsi; RPJP Provinsi; RPJM Provinsi; Rencana Pusat pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi; 9. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; 10. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang sudah ditapis.

JENIS KRP PEMDA KAB/KOTA: 1. 2. 3. 4. RTRW Kabupaten/Kota; RTR-KS Kabupaten/Kota; RDTR kabupaten/kota; Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; 5. RPJP Kabupaten/Kota; 6. RPJM Kabupaten/Kota; 7. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang sudah ditapis.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Kedua : KRP Pemerintah Pasal 16 : Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian membentuk Kelompok Kerja KLHS. Penyusun atau Kelompok Kerja KLHS terdiri atas: - Ketua - Anggota dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi

Ketua yang berasal dari: 1. Pejabat Eselon I yang menyusun atau mengevaluasi RTRWN, RTR Pulau/ Kepulauan dan RTR-KSN, pada kementerian ATR; 2. Pejabat Eselon I yang menyusun atau mengevaluasi RTRLN, RZKSN untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar, Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dan Rencana Induk Reklamasi nasional, pada kementerian KKP; 3. Pejabat Eselon I yang menyusun atau mengevaluasi RPJPN dan RPJMN, pada Bappenas; 4. Pejabat Eselon I yang menyusun atau mengevaluasi rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional pada kemenko perekonomian nasional; atau 5. Pejabat Eselon I pada kementerian teknis terkait, untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat.

Anggota yang berasal dari: 1. Pejabat Eselon I kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan jenis Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang disusun atau dievaluasi; Kelompok Kerja KLHS dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenis Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Ketiga : KRP Pemda Provinsi Pasal 17 : Gubernur membentuk Tim Penyusun atau Kelompok Kerja terdiri atas: - Ketua - Sekretaris - Anggota dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi

Ketua yang dijabat oleh : Kepala Perangkat Daerah provinsi bidang Lingkungan Hidup atau Penyusun KRP; Wakil Ketua yang dijabat oleh : (kebalikan dari Ketua); Sekretaris yang berasal dari kepala bidang pada Perangkat Daerah provinsi bidang 1. perencanaan pembangunan daerah; 2. bidang penataan ruang; dan 3. bidang kelautan. Anggota yang berasal dari : unsur Perangkat Daerah provinsi terkait sesuai dengan KRP yang disusun atau dievaluasi. Kelompok Kerja dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenis KRP

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Paragraf Kesatu: Persiapan Pasal 18 : membuat KAK, dengan muatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. latar belakang; tujuan dan sasaran; lingkup kegiatan; hasil yang diharapkan; cara pelaksanaan; rencana kerja yang mencakup jadwal kerja; 7. kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan; dan pembiayaan

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Paragraf Kedua: Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Pasal 19 : 1. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dengan cara; a. Mengumpulkan b. Memusatkan isu PB.

Pasal 25 : Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan: ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN a. dikumpulkan b. dipusatkan literatur kesamaan pendapat Pokja sebab akibat Lintas sektor Lintas Wilayah Lintas PW Lintas waktu Dasar untuk Isu Pembangunan Berkelanjutan yang Paling Strategis Hasil dikonsultasikan dengan masyarakat dan Pemangku kepentingan

Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis: Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara; Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Isu PB Karakteristik Wilayah Pentingnya dampak RBI RTR LC Luas Sering Banjir? Topografi Pola ruang Terbuka? Luas? Tiap tahun? Longsor? Kelerengan Struktur ruang Hutan? Kecil? Baru terjadi? Kekeringan? Diatas permukaan laut? Tubuh air? Alih fungai kawasan? Sempadan? Karst? Isu PB terkait KRP terkait Analisis sebab akibatnya Lokasinya sama? RPPLH KLHS diatasnya Sudah ada rencana pengelolaanya? Sudah ada penanganan dari KLHS pada hirarki KLHS di atasnya? Potensi pengaruhnya? Melalui konsultasi Publik, disepakati Isu yang akan diambil menjadi Isu PB yang Paling Strategis dengan mempertinbangkan hasil telaahan tersebut

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Paragraf Ketiga: Identifikasi Materi Muatan KRP yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Pasal 20 : telaah konsep KRP dengan cara uji silang dengan kriteria dampak dan/atau resiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan Lihat slide no 23

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Paragraf Keempat: Analisis Pengaruh Materi Muatan KRP yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Pasal 21 : Analisis pengaruh dengan cara uji keterkaitan antara materi muatan KRP dengan isu pembangunan berkelanjutan prioritas

Identifikasi Muatan KRP Identifikasi Isu PB: 1. 2. 3. 4. Isu PB didapat dari studi literatur dll oleh Tim Penyusun KLHS Didiskusikan dengan Para Pemangku Kepentingan melalui Konsultasi Publik Hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi Publik menjadi dasar untuk Isu PB Yang Paling Strategis Identifikasi Isu PB Yang Paling Strategis dan prioritas: Identifikasi Materi Muatan KRP: 1. 2. Hasil pemusatan Isu BP, dianalisis dengan Ps 9 (1) PP 46; Hasilnya dasar untuk menentukan Isu PB Prioritas Uji g n Sila Dilakukan dengan analisis uji silang dengan Penjelasan Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 Analisis pengaruh materi muatan kebijakan rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH

No Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Banjir Kekeringan Alih fungsi lahan Keterangan . . . dst. . . 1 Rencana Pembangunan Tanggul A ya tidak ya . . . dst. . . Perlu kajian muatan 2 Rencana Pembangunan Tanggul B tidak . . . dst. . . Tidak perlu 3 Rencana Tanggul C tidak . . . dst. . . Tidak perlu 4 Rencana Pembangunan 17 Pulau ya tidak ya . . . dst. . . Perlu kajian muatan 5 Rencana Pembangunan Kolam Retensi tidak . . . dst. . . Tidak perlu

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Paragraf Kelima: Pengkajian Muatan KLHK Pasal 22 : Hasil analisis pengaruh paling sedikit memuat kajian: a. Kap DDDTLH unt pembangunan b. perkiraan dampak dan risiko LH; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan SDA; e. tingkat kerentanan dan kapasitas API; dan f. tingkat ketahanan dan potensi kehati.

Muatan Kajian: Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian; Isu Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Tanggul A Rencana Pembangunan 17 Pulau DDDT Apakah mempengaruhi DDDT struktur dan pola ruang lain? Dampak resiko LH Bagaimana dampak dan resiko lingkungan hidup akibat rencana pembangun an ini? Jasa Efisiensi Ekosistem Pemanf SDA Jasa Ekosistem Air? Jasa Ekosistem Pangan? Muatan kajian perlu pendampingan dari Tenaga Ahli SDA apa saja yang akan digunakan? Secara garis besar saja atau melalui literatur yang ada Perubahan Ikkim Apakah signifikan dampak pada perubahan iklim mikro dan/atau makro? Hasil kajian menjadi dasar untuk Rumusan Alternatif Kehati Ada kehati yang dirusak?

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Keenam : Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP Pasal 23 : dengan mempertimbangkan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan besaran manfaat dan risiko. pilih alternatif yang mempunyai nilai manfaat yang besar; Jika lebih dari satu, lanjutkan dengan analisis sistem, untuk mendapatkan alternatif terbaik; Jika analisis lanjutan mempunyai risiko lebih besar dan tidak ada alternatif lain, maka wajib dilakukan upaya mitigasi yang mungkin untuk dilaksanakan Hasilnya dapar dikonsultasikan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Ketujuh : Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pasal 24 : memuat: 1. materi perbaikan KRP; dan/atau 2. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDDTLH dan tidak diperbolehkan lagi

contoh F D E C A B Telaahan : Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20 km) a. Trace AB : warna kuning : Pemukiman b. Trace BC : warna ungu : Perkantoran c. Trace CD : warna kuning : Pemukiman d. Trace DE : warna abu-abu : Industri dan Pergudangan e. Trace EF : warna kuning : Pemukiman

Contoh Perumusan Alternatif Muatan Kajian Analisis No 1 2 3 4 Muatan KRP DDDT Jasa Ekosistem Jalan Akses Tanjung Priok (17 km) Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34 km) Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20 km) Telaahan: a. Trace AB : Pemukiman padat Terlampaui Jasa Ekosistem air /pangan terganggu b. Trace BC : warna ungu : Perkantoran c. Trace CD : warna kuning : Pemukiman Dst. . . Belum Terganggu SDA Analisis kebutuhan SDA unt Pemb : Semen, kerikil, pasir. Dari mana diambilnya Resiko dan Perubahan Biodiversity Dampak LH Iklim Banjir Panas tidak ada Rumusan Alternatif a. Relokasi b. Reroute Banjir LS Panas tidak ada Kajian PB Sistem CBA 50 M CBA 45 M c. Pemukiman CBA Vertikal 70 M d. Kereta api 60 M CBA CBA Rekomendasi Perbaikan Reroute pada trace pemukiman sedang atau rendah DDDT pemukiman terlampaui, pemukiman horizontal tidak boleh lagi

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pengintegrasian Hasil KLHS kedalam KRP Pasal 26 : dengan cara: 1. Berkoordinasi dengan penyusun KRP; 2. Hasil KLHS disepakati untuk diintegrasikan ke dalam KRP; 3. Ditungkan dalam Berita Acara dan 4. Ditandatangani oleh Penanggung Jawab KRP dan Ketua Pokja KLHS

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 27 : Standar Kompetensi, mencakup: 1. ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan 2. pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis

Ketepatan keahlian pada isu yang dikaji Pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau Kajian yang sejenis pernah menyusun KLHS. a. latar belakang pendidikan/ keahlian; • minimal S 1 (keilmuan yang relevan dengan KLHS dan/atau PB) b. keterampilan; • analisis kuantitatif; • analisis spasial; • analisis sistem; • analisis teknis tertentu yang terkait dengan isu dalam KLHS yang bersangkutan; • ketrampilan lain yang diperoleh dari pelatihan KLHS.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Kesatu : Penjaminan Kualitas KLHS Pasal 28 : dengan cara: 1. Berkoordinasi dengan penyusun KRP; 2. Dilakukan dengan penilaian mandiri 3. 4. 5. 6. oleh penyusun KRP Menggunakan instrumen penilaian mandiri; Dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada tahap akhir; Penilaian mandiri bertahap: penilaian sampai dengan tahap pengjakian pengaruh; Penilaian mandiri tahap akhir: penilaian mandiri sampai dengan tahap integrasi hasil KLHS kedalam KRP;

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Penjaminan Kualitas KLHS Pasal 29 : Penilaian mandiri mempertimbangkan: 1. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan 2. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan; Jika dokumen RPPLH belum ada, maka gunakan hasil kajian DDDTLH

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Kesatu : Penjaminan Kualitas KLHS Pasal 29 : Penilaian mandiri memuat informasi tentang: 1. kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan; dan/atau 2. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan KRP; dituangkan dalam Berita Acara disahkan oleh penanggung jawab penyusun KRP

No KRP 1 Pelabuhan 2 Industri 3 Jalan dan Rel 4 Kebun sawit 5 Pemukiman KLHS Apa hasil kajian? - DDDTLH? - Jasa Ekosistem? - Perubahan Iklim? - Resiko dampak kerusakan LH? - Efisiensi SDA? - Kehati? Rekom Perbaikan KRP Apa yang diperbaiki? Dari KRP yang mana? Menjadi apa? Integrasi KLHS ke KRP Apakah sudah atau belum diintegrasikan? Penjaminan Kualitas Apakah sudah Layak atau belum?

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Bagian Kedua : Pendokumentasian KLHS Pasal 30 : Laporan KLHS memuat informasi : a. dasar pertimbangan KRP; b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah c. d. e. f. g. dan hasil pengkajian pengaruh KRP; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP; pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP; pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan hasil penjaminan kualitas KLHS

BAB II BAB III BAB IV BAB VI BAB VII : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 30) – 30) : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 31 : Validasi KLHS: dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pasal 32 : Validasi KLHS oleh: a. Menteri KLHS untuk KRP Nasional dan Provinsi b. Gubernur KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota

KLHS YANG DIVALIDASI MENTERI LHK: 1. RTRW Nasional; 10. RTR Kawasan Strategis Provinsi; 2. RTR Pulau/Kepulauan; 11. RZWP-3 -K; 3. RTR Kawasan Strategis Nasional; 12. RPWP-3 -K; 4. RTR Laut Nasional; 13. RPJP Provinsi; 5. RZKSN tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar; 14. RPJM Provinsi 6. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 7. Rencana Induk Reklamasi Nasional; 8. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional/Provinsi; 9. RTRW Provinsi; 15. Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; 16. KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup Nasional/Provinsi; dan 17. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat Nasional/Provinsi.

KLHS YANG DIVALIDASI GUBERNUR: 1. RTRW Kabupaten / Kota; 2. RTR Kawasan Strategis Kabupaten / Kota; 3. RDTR Kabupaten / Kota; 4. RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten; 5. RPJP Kabupaten/Kota; 6. RPJM Kabupaten/Kota; 7. KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan 8. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat.

PASAL 31 – 33 : VALIDASI KLHS • Bertahap; 1. Saat penjaminan kualitas telah dilakukan sampai dengan tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; 2. Saat penjaminan kualitas telah dilakukan sampai dengan tahap integrasi KLHS ke dalam KRP. belum dapat digunakan untuk pengesahan KRP.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 31 : Masa Berlaku Validasi KLHS: 1. sama dengan masa berlaku KRP. 2. Jika ada perubahan terhadap KRP, maka dilakukan perubahan KLHS sesuai dengan perubahan KRP Pasal 32 : Permohonan Validasi -KLHS oleh: a. menteri/kepala lembaga nonkementerian penyusun KRP Nasional dan Provinsi kepada Menteri b. Bupati/Walikota penyusun KRP Kabupaten/Kota kepada Gubernur

KELENGKAPAN PERMOHONAN VALIDASI Bertahap : 1. surat permohonan 2. rancangan KRP; 3. laporan KLHS sampai dengan tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan 4. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS. Tahap Akhir: 1. surat permohonan 2. rancangan KRP; 3. laporan KLHS sampai dengan tahap penjaminan kualitas KLHS; dan 4. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS.

PASAL 31 - 33: PROSES VALIDASI surat hasil validasi Pemohon dg Surat Permohonan Menteri atau Gubernur Diumumkan kepada Masyarakat - Agar dilengkapi, dan - Bermohon ulang Tidak Lengkap Dirjen PKTL atau Dis LH Prov Telaah Teknis (20 HK): Cek - kesesuaian hasil Kelengkapan KLHS dengan 3 Hari Kerja penjaminan Lengkap kualitas; - rekomendasi.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V V : PENJAMINANKUALITASDAN PENDOKUMENTASIANKLHS PENDOKUMENTASIAN KLHS(Ps 2828– – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUANDAN EVALUASI DANPEMBIAYAAN(Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 33 : PEMBINAAN: 1. Menteri Pejabat Es I Bid TL 2. Kepada : a. Pelaksana KLHS pada Kemenenterian di bidang tata ruang, kelautan, perekonomian, dan kementerian teknis lainnya. b. Pelaksana KLHS pada PD provinsi bidang LH, penataan ruang, kelautan, dan bidang pembangunan dan perencanaan daerah

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V V : PENJAMINANKUALITASDAN PENDOKUMENTASIANKLHS PENDOKUMENTASIAN KLHS(Ps 2828– – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUANDAN EVALUASI DANPEMBIAYAAN(Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 33 : PEMBINAAN: 1. Gubernur Ka PD Bid LH 2. Kepada : a. Pelaksana KLHS pada Kemenenterian di bidang tata ruang, kelautan, perekonomian, dan kementerian teknis lainnya. b. Pelaksana KLHS pada PD Kab/Kota bidang LH, penataan ruang, dan bidang pembangunan dan perencanaan daerah serta PD lain yang menyelenggarakan KLHS

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V V : PENJAMINANKUALITASDAN PENDOKUMENTASIANKLHS PENDOKUMENTASIAN KLHS(Ps 2828– – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUANDAN EVALUASI DANPEMBIAYAAN(Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 33 : PEMBINAAN, jenisnya: 1. koordinasi pelaksanaan KLHS; 2. sosialisasi peraturan perundangan dan sosialisasi pedoman KLHS; 3. asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS; 4. pendidikan dan pelatihan; 5. pengembangan balai kliring KLHS; 6. penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan/atau 7. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V V : PENJAMINANKUALITASDAN PENDOKUMENTASIANKLHS PENDOKUMENTASIAN KLHS(Ps 2828– – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUANDAN EVALUASI DANPEMBIAYAAN(Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 35 : PEMANTAUAN dan EVALUASI: 1. Menteri untuk KRP Pemerintah. 2. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk KRP yang disusun dan dievaluasi sesuai jenisnya 3. Gubernur untuk KRP Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Perangkat Daerah Provinsi untuk KRP yang disusun dan dievaluasi sesuai jenisnya; 5. Bupati/ Walikota untuk KRP Pemerintah Daerah Kab/Kota; 6. Perangkat Daerah Kab/Kota untuk KRP yang disusun dan dievaluasi sesuai jenisnya;

PASAL 35: PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH: 1. RTRWN; 7. 2. RTR Pulau/Kepulauan; 3. RTR-KSN; 4. RTRLN; 5. RZKSNT Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar; 6. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 8. RPJP Nasional; 9. RPJM Nasional; 10. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional. 11. KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko LH tingkat nasional. 12. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat Menteri Rencana Induk Reklamasi Tingkat Nasional; menteri / kepala lembaga pemerintah nonkementerian

PASAL 35: PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI: 8. Rencana Pusat pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi; 1. RTRW Provinsi; 2. RTR-KSP; 9. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; 3. RZWP-3 -K; 4. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Rencana Induk Reklamasi Tingkat Provinsi; 6. RPJP Provinsi; 10. KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup tingkat provinsi; 11. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat. 7. RPJM Provinsi; Gubernur Perangkat Daerah Provinsi sesuai KRP-nya

PASAL 35: PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA: 8. Rencana Pusat pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi; 1. RTRW Kabupaten/Kota; 2. RTR-KS Kabupaten/Kota; 9. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; 3. RDTR kabupaten/kota; 4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; 5. RPJP Kabupaten/Kota; 6. RPJM Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota 10. KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup tingkat provinsi; 11. KRP lain berdasarkan permintaan masyarakat. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai KRP-nya

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 36 : PEMANTAUAN dan EVALUASI dilakukan saat: a. Pembuatan KLHS b. Pelaksanaan KLHS

A. Pembuatan KLHS 1. Dipenuhinya kewajiban pembuatan KLHS Pasal 13 – Pasal 44; 2. efektivitas pelibatan masyarakat (Pasal 23); 3. efektivitas validasi KLHS (Pasal 46 – Pasal 51); 4. efektivitas pembinaan KLHS (Pasal 52 – Pasal 54); B. Pelaksanaan KLHS Untuk memastikan: 1. kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam KRP (Pasal 40 sampai dengan Pasal 43); dan 2. kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup (Pasal 39) hasilnya 1. penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS; dan 2. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 36 : HASIL PEMANTAUAN dan EVALUASI: Pasal 36 menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian Menteri Perangkat Daerah Provinsi; Gubernur Perangkat Daerah Kab/Kota; Bupati/ Walikota

BAB I : KETENTUAN UMUM (Ps 1 – Ps 3) BAB II : TATA CARA PENETAPAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 4 – Pasal 13) BAB III : PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS (Pasal 14 – Pasal 26) BAB IV : STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS (Ps 27) BAB V : PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS (Ps 28 – 30) BAB VI : VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (Pasal 31 – Pasal 32) BAB VII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PEMBIAYAAN (Pasal 33 – Pasal 37) BAB VII : KETENTUAN PENUTUP (Ps 38) Pasal 37 : PEMBIAYAAN: APBN KRP Pemerintah APBD KRP Pemerintah Daerah Provinsi; Lainnya KRP Pemerintah Daerah Kab/Kota;