RAKORBID BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019 PEMILIHAN ANGGOTA
RAKORBID BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019 PEMILIHAN ANGGOTA BPD PERIODE 2019 -2025 DI KAB. LEBAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019
DASAR HUKUM Ø Perda 1/2015 ttg Desa; Ø Perbup 10/2017 ttg BPD Rujukan : Permendagri 110/2016 ttg BPD
Dasar Berfikir : KEDUDUKAN STRATEGIS BPD üSebagai Wakil Masyarakat Desa Didalam Pemerintahan Desa Untuk Turut Serta Merumuskan Kebijakan Pemerintah Desa; üPenyelenggara Fungsi Pemerintahan Terutama Dalam Hal Fasilitasi Peraturan Desa, Anggaran Desa Dan Pengawasan Kinerja Kepala Desa; üBerperan Dalam Memelihara Hubungan Dan Komunikasi Yang Baik Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa.
Dasar Berfikir : KEDUDUKAN STRATEGIS BPD Maka : ü Bpd Harus Diisi Oleh Orang-orang Yang Memiliki Sikap Ketokohan (Panutan); ü Didukung Kemampuan Yang Memadai Untuk Menjalankan Fungsi, Tugas, Hak Dan Kewajibannya Sebagai Anggota BPD; ü Pemilihan Anggota BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable, jujur dan adil.
Kebijakan Pemkab Pemilihan Anggota BPD Periode 2019 -2025
Tahapan Pemilihan Ø Ø Pembentukan Panitia Pil-BPD; Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD; Penetapan Calon Anggota BPD; Pelaksanaan Pemilihan Dan Penetapan Hasil Pil-BPD; Ø Pelantikan Anggota BPD & Sertijab.
Pelaksana Panitia Pil-BPD Berjumlah Gasal/Ganjil maksimal 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan maksimal 8 (delapan) orang unsur masyarakat yang berasal dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia Wilayah Berjumlah 2 (dua) orang pada masing 2 Wil Pemilihan
Jumlah Anggota BPD Berjumlah gasal/ganjil paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 9 (sembilan) orang Serta ditentukan oleh jumlah penduduk Desa < 3. 000 jiwa sebanyak 5 orang > 3. 000 - 4. 200 jiwa sebanyak 7 orang > 4. 200 jiwa sebanyak 9 orang
Syarat Calon BPD Ø bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Ø memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; Ø berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; Ø berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; Ø bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; Ø bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan Ø wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
Syarat Lainnya ØTidak merangkap sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyaraktan Desa; (ps 26 (f) Permendagri 110/2016) ØTidak tercatat sebagai pengurus partai politik; (ps 26 (h) Permendagri 110/2016) ØBertempat tinggal di wilayah pemilihan.
Pelaksanaan Pil. PBD Quota Wil Pemilihan QW JABD JPW JPD : Quota Wilayah : Jumlah anggota BPD se-Desa : Jumlah Penduduk Wilayah : Jumlah Penduduk se-Desa. Ps. 5(1) Perbup 10/2017 Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
Pelaksanaan Pil. PBD Alternatif Point Ø Panitia harus Memastikan pastikan 1 (satu) orang dari jumlah Anggota BPD yang ditetapkan adalah proporsi untuk calon anggota BPD wakil dari kelompok perempuan; Ø Apabila jumlah Wil/RT/RW/Kampung lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, Wil/RT/RW/Kampung yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota Wil/RT/RW/Kampung lainnya. Ø Apabila jumlah Wil/RT/RW/Kampung lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan Cluster (penggabungan) dusun, sehingga dimungkin 1 orang anggota BPD dipilih untuk mewakili 2 atau lebih
Pelaksanaan Pil. PBD Point Utama Pil-BPD dengan mekanisme keterwakilan dilaksanakan di masing 2 Wilayah Keterwakilan atau TPS yang digunakan pada Pemilihan Umum;
Pedoman Pel-Adm
- Slides: 15