PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Upaya
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana korupsi
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ayat (1) Bidang Pidana Ayat (2) Bidang perdata dan Tata Usaha Negara Ayat (3) Bidang Keamanan dan Ketertiban umum Tugas dan wewenang Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 30
a. Melakukan Penuntutan b. Melaksanakan penetapan hakim 1. Di Bidang Pidana c. Melakukan pengawasan putusan pidana bersyarat d. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana tertentu e. Pemeriksaan Tambahan Tindak pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2. Di Bidang Perdata dan TUN Sebagai Tergugat/Peng gugat dalam Hk. Perdata Sebagai Tergugat dalam Hk. TUN SKK SUBSTITU SI LITIG ASI NON LITIG ASI Ø Meningkatkan kesadaran 3. Di Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum hukum masyarakat Ø Pengawasan barang cetakan Ø Pengawasan Aliran kepercayaan dll.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA APA YANG DIMAKSUD DENGAN KORUPSI SECARA ARFIAH Kata korupsi berarti Kebusukan - Keburukan -Kebejatan -Ketidakjujuran -Dapat disuap -Tidak Bermoral Menurut Fockema Andreae : kata KORUPSI berasal dari kata latin “ corruptio atau corruptus “ Menurut : Syed Hussein Alatas : Istilah Korupsi mencakup 3 penomena yaitu : Penyuapan (Biriberi), Pemerasan (extortion) dan Nepotisme yang ketiganya dikaitkan dengan penempatan kepentingan publik dibawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma 2 KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DEFINISI KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001. KERUGI kerugian keuangan Negara. Suap. Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan. Pemerasan Perbuatan curang. Benturan kepentingan dalam pengadaan Gratifikasi TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI : 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. 3. Bank Yang tidak Memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau member keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. KENALI HUKUM,
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Suap – Menyuap : Kerugian Keuangan Negara : 1. Pasal 2 2. pasal 3 Pengelapan Dalam Jabatan : 1. Pasal 8 2. Pasal 9 3. Pasal 10 huruf a 4. Pasal 10 hutuf b 5. Pasal 10 hurf c 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pasal 5 (1) hurup a Pasal 5 (1) b. Pasal 13 pasal 5 (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 bhuruf b Pasal 11 Pasal 6 (1) huruf a Pasal 6 (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d Benturan kepentingan dalam pengadaan : 1. Pasal 12 huruf i. Pemerasan : 1. Pasal 12 huruf e 2. Pasal 12 hurug g 3. Pasal 12 huruf f Perbuatan curang : 1. Pasal 7 (1)huruf a 2. pasal 7 (1) huruf b 3. pasal 7 (1) huruf c 4. pasal 7 (1) huruf d 5. pasal 7 (2) 6. pasal 12 huruf h. Gratifikasi 1. pasal 12 B jo. Pasal 12 C
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENCEGAHAN Strategi Pemberantasan Korupsi PENINDAKAN PENERAPAN UU 31 TAHUN 1999 Jo. 20 TAHUN 2001 • Kurikulum anti korupsi di sekolah • Kantin kejujuran • Penyuluhan & Penerangan Hukum • Peningkatan Fungsi Pengawasan Hukuman Badan Pengembalian Keuangan Negara Diterapkannya secara murni delik formil Diterapkan pembuktian terbalik
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERAN SERTA MASYARAKAT a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum. KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN
LAPORAN MASYARAKA T/ HASIL TEMUAN INSTANSI LAIN TAHAP PENYIDIKAN Ditelaah Penunjukan Jaksa Hasil telaaha n Tembusan KPK SPDP Ada Surat Perintah Penyelidikan Indikasi TP Surat Perintah Penyidikan Pemeriksaan Saksi Ahli & Tersangka Tidak ada bukti Permulaan Proses Penyelidikan Tidak ditindak lanjuti Dikembali kan untuk dilengkapi Cukup bukti Penunjukan Jaksa Penyidik Cukup bukti Proses Penyidikan Penggeledahan/Penyitaan Barang Bukti Hasil Penyidika n Bukan merupakan tindak pidana/ tidak cukup bukti Dihentikan Penyidikannya Penahanan Tersangka Hasil Penyi dikan Penelitian kelengkapan Berkas Berita Acara Pendap at Dakwaan Berkas perkara Barang Bukti Surat Pelimpahan Perkara Sikap Kedua belah pihak Surat Tuntutan Dihentikan Penyidikan SP 3 Pembacaan Tuntutan UPAYA HUKUM Banding Kasasi Demi Kepentingan Hukum Grasi Peninjauan Kembali Surat Dakwaan Bukan merupakan tindak pidana korupsi Dikirim ke Instansi lain Pembuktian : Pemeriksaan Saksi, Ahli, Dokumen / Barang Bukti dan terdakwa PUTUSAN Lengkap Penunjukan JPU Bukan merupakan tindak pidana korupsi Proses Persidangan TAHAP PENUNTUTAN Kedua pihak menerima EKSEKUSI Salah satu tidak menerima UPAYA HUKUM
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA APA JENIS HUKUMAN BAGI KORUPTOR? PIDANA PENJARA PIDANA MATI *Dalamkeadaantertentu PIDANA DENDA dan UANG PENGGANTI RP RP RP KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Masyarakat (laporan) Penyelidik (Kejaksaan, KPK, Kepolisian) Penyidikan (Kejaksaan, KPK Kepolisian) Eksekusi Persidangan Penuntutan (JPU)
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JADILAH GENERASI ANTI korupsi
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Sekian dan Teruimakasih. www. kejaksaan. go. id
- Slides: 14