PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGKAJIAN DAN

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATAN KAPASITAS PEJABAT FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS PEJABAT FUNGSIONAL UNTUK MENDUKUNG PENDERASAN DISEMINASI INOVASI BALITBANGTAN Bogor, 29 November 2017

NARA SUMBER Nama : Subekti NIP : 196604131985031001 Jabatan : - Ka. Sub. Bid Akreditasi, Bid Akreditasi & penilaian, Pusbindiklat BPPT - Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa BPPT Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 13 April 1966 Mobile phone : 0817 -4990609; e-mail : subekti@bppt. go. id sdenbei@yahoo. com Alamat Dinas : Sub. Bid Akreditasi, Bid Akreditasi & penilaian, Pusbindiklat BPPT Gd. 2 BPPT, Lantai 6, Jl. M. H. Thamrin No 8 Jakarta Pusat, telp : 021 -3169184; Alamat rumah : Kintamani blok G 17 No 14, Vila Dago Pamulang Tangsel 15418, Banten Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 2

LANDASAN HUKUM 1 • UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 • PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 3 • PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi Kerja PNS 4 • PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 5 • Kepmen. PAN No 23/KEP/M. PAN/2/2003 jo KEP/193/M. PAN/11/2004, tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) 6 • Peraturan Bersama Kepala BPPT dan Kepala BKN No 160/KA/BPPT/X/2005, No 19 A Tahun 2005, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jab. Fung. Teknisi Litkayasa & AK 7 • Keputusan Kepala BPPT No 147/KP/BPPT/V/2007, Tentang Teknis Jab. Fung. Teknisi Litkayasa & AK 8 • Aturan Internal Instansi Pengguna tentang Pelaksanaan Jab. Fung. Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 3

LINGKUP KEGIATAN JFTL PENELITI PEREKAYASA Research Development Engineering Operation Penelitian Pengembangan Rekayasa Operasi TEKNISI LITKAYASA II. A Kegiatan Percobaan II. C Pelayanan Rancang Bangun II. D Jasa Teknis II. B Kegiatan Survei II. E Pemeliharaan II. G Pemrosesan Hasil II. F Pemasyarakatan Hasil Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 4

MENUJU UU No 5/2014 ASN SEBELUM 2014 2016 “MULAI” 2017 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagian besar aturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan berdasarkan UU N 0 8 / 1974 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 5

ISU STRATEGIS KARIR ASN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Pengaturan kelompok Jabatan (JPT, JA, JF) Kompetensi Jabatan (Teknis, Manajerial Dan Sosial Kultural) Kegiatan Berbasis Output Kinerja Pegawai Terkait dengan Kinerja Institusi Penilaian Kinerja terkait dengan SKP Tidak Ada Rangkap Jabatan Tidak Ada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Tertentu dapat diduduki oleh PPPK Keseragaman BUP Pengisian dengan Asesmen Memiliki Pola Karir Sumber : Kemen. PAN & RB Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 6

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 STATUS 1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan. KEDUDUKAN • Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan. 3. Menduduki JF • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik Sumber : Kemen. PAN & RB Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 7

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi: a) Utama (Es. I Pim LPNK) b) Madya (Es. I) c) Pratama (Es. II) Jabatan Administrasi: a) Administrator (Es. III) b) Pengawas (Es. IV) c) Pelaksana (Es. V & JFU) profesi bagi : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1. Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama. Pusbindiklat BPPT Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula 02 November 2020 8

POLA KARIR PEGAWAI ASN UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI POSISI PPPK MADYA PRATAMA PNS KARIER ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PPPK KETRAMPILAN PELAKSANA Sumber : Kemen. PAN & RB Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 9

KOMPETENSI JABATAN kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 10

PENGERTIAN UMUM JALUR KARIR (saat ini) UMUM / STRUKTURAL Eselon II IV/e 1050 IV/d 850 IV/c 700 Eselon III Angka kredit 200 Angka kredit 150 IV/b 550 IV/a 400 Ujian dinas Eselon IV III/d 300 Angka kredit 100 III/c 200 Eselon V S 2 III/b 150 III/a 100 S 1/D. IV Ujian dinas II/d 80 SM/D. III II/c 60 D. II II/b 40 SLTA/D. I II/a 25 I/d S 2 Angka kredit 50 S 1/D. IV Ahli SM/D. III Angka kredit 20 D. II Angka kredit 15 SLTA/D. I Terampil I/c Angka kredit kumulatif SLTP I/b FUNGSIONAL SD I/a Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 11

(Sebelum berlakunya UU No 5 Tahun 2014) JFU CPNS JFT PNS STRUKTURAL BERHENTI PNS KENAIKAN JABATAN PERAWATAN JABATAN TUGAS BELAJAR JFT PENGANGKATAN PERTAMA PENGANGKATAN KEMBALI DIBERHENTIKAN TETAP Diberhentikan sementara Lainlain : DIBERHENTIKAN SEMENTARA 1. LAIN-LAIN 3. KURANG ANGKA KREDIT Pusbindiklat BPPT 2. 4. 5. 02 November 2020 Hukuman Disiplin Berhenti sementara PNS Ditugaskan diluar JFTL CDTN Tugas Belajar > 6 bulan 12

POLA KARIER PNS BERDASARKAN UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN CPNS PNS/JABATAN ADMINSTRASI (PELAKSANA) PENGANGKATAN PENYESUAIAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN JABATAN ADMINSTRASI (PENGAWAS) PENGANGKATAN PERTAMA JFTL JABATAN ADMINSTRASI (ADMINISTRATOR) PENGANGKATAN PROMOSI KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PERAWATAN DALAM JABATAN DIBERHENTIKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MENGUNDURKAN DIRI BERHENTI SEMENTARA PNS CDTN FUNGSIONAL NON TEKNISI LITKAYASA TUGAS BELAJAR > 6 bln DITUGASKAN DI LUAR TEKNISI LITKAYASA BERHENTI PNS TIDAK MEMENUHI SYARAT JABATAN Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 13

• KINERJA JFT Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 14

SKP, P 2 KP Sasaran Kerja pegawai Penilaian Prestasi Kerja PNS (P 2 KP) (SKP) = 60% Aspek Penilaian SKP: 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Waktu 4. Biaya Perilaku Kerja Pegawai (PKP) = 40% PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP 53 Tahun 2010) Pusbindiklat BPPT Aspek Penilaian PKP : 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Displin 5. Kerjasama 6. Kepemimpinan 02 2020 November 2020 02 November 15

SKP JFT PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (P 2 KP) SKP (60 % P 2 KP) HASIL PENILAIAN KINERJA JAB FUNG RPP PENILAIAN KINERJA PPK (40 % P 2 KP) PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN ANGKA KREDIT KUMULATIF TUGAS POKOK & TUGAS TAMBAHAN JAB. FUNG RPP MANAJEMEN PNS (KARIER PNS) RPP PENGGAJIAN & TUNJANGAN PP 53/2010 DISPLIN PNS Pusbindiklat BPPT 02 2020 November 2020 02 November 16

ANGKA KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA 50 100 150 200 12, 50 / thn 25, 00 / thn 37, 50 / thtn 50, 00 / thn JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA 15 20 50 100 3, 75 / thn 5, 00 / thn 12, 50 / thtn 25, 00 / thn 1. Tidak ada penjumlahan Angka Kredit untuk naik satu jenjang lebih tinggi. 2. Tidak ada Angka Kredit Maintenance Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 17

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 18

ANGKA KREDIT Kinerja seorang Teknisi Litkayasa dinilai berdasarkan perolehan angka kredit dalam melaksanakan tugas pokoknya. Angka kredit itu berguna sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam pangkat dan jabatan Untuk usulan penilaian angka kredit, harus dinilai oleh Tim Penilai Teknisi Litkayasa Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 19

ANGKA KREDIT UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KENAIKAN PANGKAT / JABATAN MEMPERTAHANKAN JABATAN Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 20

PENGERTIAN DUPAK Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah pemberkasan dari usul penilaian Kinerja seorang Teknisi Litkayasa dengan kelengkapan administratif serta kelengkapan teknis. PRA DUPAK (khusus di lingkungan Kementan) Para Teknisi Litkayasa seyogyanya setiap semester membuat dan mengisi DUPAK untuk menghitung jumlah angka kredit (”Pradupak”). Pradupak ini akan bermanfaat bagi Teknisi Litkayasa antara lain mengetahui saat kenaikan jabatan/pangkat dan saat harus mengumpulkan angka kredit agar tidak terkena pembebasan sementara dari jabatannya. Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 21

WAKTU PENILAIAN A. KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERIODE APRIL Penyerahan paling akhir Desember, masa penilaian Januari B. KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERIODE OKTOBER Penyerahan paling akhir Juni, masa penilaian Juli PENYESUAIAN DENGAN KETENTUAN BARU : A. KENAIKAN JABATAN TERKAIT KENAIKAN PERIODE APRIL Penyerahan paling akhir November masa penilaian yang dilaporkan paling kurang s. d Juni Sidang penilaian Desember PAK Januari Jabatan Definitif (Pelantikan) Paling lama 1 bulan setelah TMT PAK B. KENAIKAN JABATAN TERKAIT KENAIKAN PERIODE OKTOBER masa penilaian yang dilaporkan paling kurang s. d Desember Sidang penilaian Mei PAK Juni Jabatan Definitif (Pelantikan) Paling lama 1 bulan setelah TMT PAK Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 22

MEKANISME PENILAIAN JFTL PEMULA II/a s. d MAHIR III/b Pejabat Litkayasa Unit Kerja Pengusul Distribusi PAK Penilai 1 Sekretariat TPU Sidang Pleno Penilai 2 Ketua TPU Usulan Jabatan TL ke Litbang TPU = Tim Penilai Unit Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 23

MEKANISME PENILAIAN JFTL PENYELIA III/c – III/d Pejabat Litkayasa Distribusi PAK TPI/LITBANG Unit Kerja Pengusul KONSEP PAK Penilai 1 Sekretariat TPU Sidang Pleno Penilai 2 Ketua TPU Usulan Jabatan TL ke Litbang TPU = Tim Penilai Unit TPI = Tim Penilai Instansi BADAN LITBANG Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 24

KELENGKAPAN DUPAK • PAK terakhir • Salinan SK Kepangkatan terakhir ADMINISTRATIF • Surat Keterangan Tugas Pokok • Surat Pernyataan tidak rangkap jabatan • Surat Pernyataan tidak sedang tugas belajar • Salinan SK Kepangkatan (CPNS, PNS terakhir) • Fotocopy DP-3 tahun terakhir (lembar hasil Penilaian (PPK)) • Fotocopy Karpeg • DUPAK TEKNIS • Ijazah terakhir dan atau sertifikat diklat (STTPP) • Surat Pernyataan dan bukti kelengkapan melaksanakan butir kegiatan Litkayasa • Surat Pernyataan dan bukti sah melakukan kegiatan Pengembangan profesi 02 November 2020 BPPT • Surat Pernyataan dan bukti. Pusbindiklat sah melakukan kegiatan Penunjang 25

Terimakasih http: //pusbindiklat. bppt. go. id/ Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : helpdesk. pusbindiklat@bppt. go. id Phone : 021 -3169184, Mobile ; 0817 -499 -0609 (subekti) Pusbindiklat BPPT 02 November 2020 26