PUSAT LOGISTIK BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PUSAT LOGISTIK BERIKAT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Peta Fasilitas PROCESSING Pembebasan Bea masuk (KITE) Pengembalian Bea masuk (KITE) Kawasan Industri Kawasan Berikat Inland FTA Pembebasan BM dalam rangka penanaman modal NON PROCESSING DI LUAR KAWASAN FTZ KEK Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat DALAM KAWASAN Orientasi ekspor Aplikasi Go-Fas(t) dan agen fasilitas untuk membantu perusahaan memilih fasilitas yang tepat 2 Non - Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
INSENTIF FISKAL INDUSTRI FISKAL Bea Masuk Cukai Pajak Impor STIMULUS KITE Pembebasan Kawasan Berikat Kawasan Industri Free Trade Zone Kawasan Ekonomi Khusus Inland FTA Penangguhan Pembebasan Tidak Dipungut Pembebasan Pajak Lokal NON INDUSTRI FISKAL Bea Masuk Cukai Pajak Impor Tidak Dipungut STIMULUS Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat Free Trade Zone Kawasan Ekonomi Khusus Penangguhan Pembebasan Tidak Dipungut Pembebasan Pajak Lokal 3 Tidak Dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Arahan Presiden terkait LOGISTIK PRESIDEN MENGINGINKAN EFISIENSI BIAYA LOGISTIK Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (jpnn. com, 22 Oktober 2014) Presiden Joko Widodo menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia menyerupai Dubai. Menurut Jokowi, gudang logistik di Dubai sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik. “Manajemen baik dan biaya tidak mahal sehingga bisa lebih efisien” (Tempo. com, 14 September 2015) Presiden Joko Widodo murka melihat proses lamanya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok tak bisa dikurangi hingga 4, 7 hari seperti yang ia perintahkan. Presiden berharap pembenahan masa dwelling time bisa ikut menekan tingginya biaya logistik nasional yang cukup tinggi. (Indonesianindustry, 9 November 2015) Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II Insentif Fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat 29 September 2015 4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
LATAR BELAKANG 2. Kinerja Logistik Yang Rendah 1. Perkembangan bisnis proses yang perlu difasilitasi Pasar Komoditi Sumber: World Bureau of Metal Statistic, 2014 Barang konsinyasi dan titipan Sumber: Logistics Performance Index 2014 3. Akses Impor dan Ekspor untuk IKM terbatas “Kebijakan Ekspor Impor Belum Berpihak pada UKM” (harian kedaulatan rakyat, 15 April 2015) “UMKM masih terkendala biaya logistik…. ” (sindonews. com, 20 September 2015)
Progress PLB PERESMIAN PLB 10 MARET 2016 Diskusi Intensif Dengan Pelaku Usaha Logisitik dan Asosiasi PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PAYUNG HUKUM : Paket Kebijakan Ekonomi II, 29 Sept 2015 6 1. Peraturan Pemerintah - No 85 tahun 2015 tanggal 25 Nop 2015 2. Peraturan Menteri Keuangan - No 272/PMK. 04/2015 tanggal 31 Des 2015 3. Peratuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai - No 1/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 - No 2/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 - No 3/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Konsepsi Umum PLB Perbedaan dengan TPS dan GB (1) NO. 7 KONSEP Tempat Penimbunan Sementara Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/ pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 1. Definisi 2. Kepemilikan Barang Pemilik Barang Bebas Kepemilikan Sendiri Kepemilikan sendiri, Konsinyasi, atau Titipan 3. Masa Timbun 30 hari 1 Tahun 3 Tahun ++ 4. Kegiatan Penimbunan dan Kegiatan sederhana Penimbunan sederhana ++ 5. Nilai Pabean Digunakan NP pengeluaran. Digunakan NP saat pemasukan. Digunakan NP saat pengeluaran. saat dan Kegiatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Konsepsi Umum PLB Perbedaan dengan TPS dan GB (2) NO. 6. 8 Tempat Penimbunan Sementara KONSEP Asal & Tujuan Barang Gudang Berikat Asal: Luar dan Dalam Negeri (khusus ekspor), Tujuan: Fleksibel Asal: Luar Negeri Tujuan: Fleksibel “One to many, many to one many to many” “One to One” Ketentuan Pembatasan Belum diberlakukan saat pemasukan Belum diberlakukan pemasukan 8. Certificate of Origin Diterima dan satu kali pengeluaran 9. Penyelesaian masterlist 10. Pengenaan fiskal pengeluaran 11. Jangka. Waktu Izin 12 Satu izin u/ bbrp lokasi 13 Bentuk Skep Standard 14 Pembayaran Bea Masuk Langsung diberlakukan saat Asal: Fleksibel Tujuan: Fleksibel 7. fasilitas Pusat Logistik Berikat - saat - Belum diberlakukan pemasukan saat Diterima & bisa pengeluaran parsial Penyelesaian sewa BOP Migas – Cost Recovery Bea Masuk dan Pajak Impor • Bea Masuk- Pajak Impor • PPN penyerahan (lokal) Bea Masuk- Pajak Impor 5 tahun atau berakhir masa penguasaan Penyelenggara < 5 tahun Pengusaha < 3 tahun Seumur hidup, sampai dicabut - Standard Langsung diberlakukan Dimiliki badan hukum sama Customized, Tematik, KPI Dokumen berkala Pembayaran ditunda *) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Penyelenggaraan & Pengusahaan • • Penyelenggaraan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB • • Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean PENYELENGGARA PLB PENGUSAHA PLB Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara PT A PT B PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB) Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara 9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Persyaratan PLB 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Penyelenggaraan & Pengusahaan PEMASUKAN Luar Negeri Lokal TPB, KEK, dan Kawasan Ekon. lain KEGIATAN SEDERHANA q q q q PENGELUARAN pengemasan atau pengemasan kembali; penyortiran; standardisasi (quality control); penggabungan (kitting), pengepakan; penyetelan; konsolidasi, penyediaan barang tujuan ekspor; pemasangan kembali dan/atau perbaikan; maintenance pada industri yang bersifat strategis; pembauran (blending); pemberian label berbahasa Indonesia; pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; lelang barang modal asal luar daerah pabean; pameran barang impor dan/atau asal TLDDP; pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis u/ pemenuhan ketentuan pembatasan; pemeriksaan untuk penerbitan SKA oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor Luar Negeri Lokal • Industri • Migas • IKM TPB, KEK, dan Kawasan Ekon. lain Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor 11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pemberitahuan Pabean LDP TLDDP PLB, KB, TBB, TLB, TPPB, KDUB PLB Lokasi Lain (satu izin) FTZ 12 BC 1. 6 BC 4. 0 BC 2. 7 PPB PP- FTZ 02 PLB BC 2. 8 TLDDP (ex. impor) BC 3. 0 LDP BC 4. 1 TLDDP (ex. lokal) BC 2. 7 PPB BC 2. 8 & PP - FTZ 02 PLB, KB, TBB, TLB, TPPB, KDUB PLB Lokasi Lain (satu izin) FTZ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Nilai Pabean PLB X 1 INVOICE 1 -X INVOICE X-A A BARANG TITIPAN B BARANG MILIK PLB 2 INVOICE 2 -B BARANG MILIK B BARANG KONSINYASI 3 C BARANG MILIK 3 PP - PLB 13 INVOICE 3 -C : NILAI PABEAN BC 2. 5. 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Manajemen Risiko di PLB MONEV DESK AUDIT ASISTENSI PERIZINAN - Diberikan Asistensi oleh Agen Fasilitas dan AR Pajak Analisis thd CCTV dan IT Inventory, khususnya unusual transaction PEMERIKSAAN SEWAKTU 2 AUDIT REGULER Compliance audit oleh Dit. Audit - Compliance - Performance - Economy Impact. Spot/random check oleh KPPBC dan Kanwil Hanya kepada perusahaan premium - Presentasi Bisnis Plan 14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
TERIMAKASIH
- Slides: 15