PT JIWASRAYA Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi

PT JIWASRAYA Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi “Etika dalam Kantor Akuntan Publik”

Analisis PT Jiwasraya Disusun Oleh : Adinda Maharani Salsabila Ahmad Naufal Azzami Amalina Hanun Indah Permata Sari Salsabila Fernanda 1814190017 1814190088 1814190028 1814190011 1614190097

KASUS AKUNTAN PUBLIK PT. JIWASRAYA Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat. Menanggapi kondisi ini, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, misalnya, akuntan publik telah memberikan pendapat "opini dengan modifikasi". Opini tersebut mencakup salah satu dari tiga jenis opini auditor yaitu opini wajar dengan mengecualian, opini tidak wajar dan opini tanpa memberikan pendapat. "Opini disebabkan karena tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian, " jelas Tarko, Senin (13/1). Laporan keuangan Jiwasraya 2017 dipilih Tarko karena periode tersebut terdapat temuan dari akuntan publik yang menyatakan terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 triliun. Sehingga, auditor menilai laporan keuangan Jiwasraya yang disusun perusahaan diumumkan direksi terdapat keuntungan Rp 360 miliar tidak tepat. Pernyataan auditor tersebut juga sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntasi keuangan berlaku, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari direksi (Jiwasraya) dengan pengawasan dewan komisaris. Setelah disetujui direksi dan dewan komisaris lalu diaudit akuntan publik kemudian disahkan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), " tambahnya. Tarko menilai audit yang dilakukan akuntan publik tidak bertujuan semata-mata menemukan kecurangan, ketidakpatuhan atau menilai efektivitas pengendalian internal. Sehingga, sangat mungkin kecurangan atau fraud yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi auditor. Dengan demikian, Tarko menilai apabila terdapat fraud maka menjadi tanggung jawab direksi dengan pengawasan dewan komisaris. "Sedangkan tanggung jawab auditor eksternal sebatas pada melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit berlaku, " jelasnya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengakui adanya peran akuntan publik dalam audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Namun, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan, peran akuntan publik hanya sebatas pemberian opini saat laporan keuangan diaudit. "Ada peran akuntan publik dalam penyajian laporan keuangan. Tapi peran akuntan publik tidak kemudian sebagai pihak yang mengambil kebijakan, " kata Tarkosunaryo di Jakarta, Senin (13/1/2020). Tarko menuturkan, laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 yang membukukan laba sebesar Rp 360, 3 miliar telah diaudit oleh akuntan publik. Sesuai yang dikemukakan BPK beberapa waktu lalu, akuntan juga menemukan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7, 7 triliun.

Karena adanya kekurangan pencadangan, laporan keuangan Jiwasraya pada tahun itu akhirnya mendapat opini dengan modifikasian alias tidak wajar (adverse opinion). Sayangnya, Jiwasraya tidak merinci lebih lanjut opini tersebut usai diaudit oleh akuntan. "Tapi tidak ada kejelasan lebih lanjut (dari Jiwasraya) apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kami menyayangkan laporan lengkap tahun 2017 tidak dipublikssi secara lengkap sehingga tidak transparan, " kata Tarko. Terkait peran akuntan, Tarko menegaskan akuntan publik sudah pasti mendorong perusahaan untuk mengoreksi laporan keuangan dengan memasukkan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7, 7 triliun dalam balance sheet. Sehingga laporan yang tadinya mencetak laba, seharusnya merugi. Namun, kewenangan lebih lanjut berada di tangan direksi perusahaan. Sebab, akuntan publik tidak bisa mempublikasikan hasil audit sebuah perusahaan. "Jadi ada rekayasa (laporan keuangan), saya setuju. Tapi auditor ikut rekayasa, saya enggak setuju. Auditor sudah bekerja sesuai yang dikerjakan, " tegas Tarko. Sebelumnya diberitakan, PT Asuransi Jiwasraya Tbk mengalami gagal bayar polis asuransi karena adanya kecurangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah dua kali melakukan pemeriksaan. BPK mencatat, Jiwasraya memang sudah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15, 3 triliun. Pada September 3019, kerugian menurun jadi Rp 13, 7 triliun. Kemudian di November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27, 2 triliun.

Saat ini, Kementerian Keuangan juga telah memeriksa akuntan publik yang mengaudit Jiwasraya pada 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sedangkan, akuntan publik 2006 -2013 yaitu atas nama AP Suhajar Wiyoto dan AP Mulyana Mastam telah meninggal. IAPI juga mengimbau kepada penanggung jawab laporan keuangan, dewan komisaris, pemegang saham, auditor, regulator dan pihak-pihak terkait untuk mencegah agar rekayasa akuntansi dalam laporan keuangan tidak terjadi. Selain itu, IAPI juga mengimbau pengguna laporan mencermati setiap halaman laporan secara komprehensif. Dalam kesempatan sama, pengamat ekonomi dan pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan akuntan publik sebagai auditor tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi perusahaan Jiwasraya. Menurutnya, auditor hanya bertugas memberi pendapat pada laporan keuangan yang disusun perusahaan tersebut. Sehubungan kasus Jiwasraya, Yustinus menyatakan akuntan publik sudah bertindak tepat dengan memberikan “opini dengan modifikasian” pada laporan keuangan Jiwasaraya 2017. “Auditor itu bukan pihak yang buat laporan keuangan, itu direksi yang bertanggung jawab. Seolah-olah ini perbuatan akuntan publik dan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab cuci tangan atau lepas tanggung jawab. Seolah-olah laporan keuangan kalau sudah audit itu tanggung jawab akuntan sehingga itu jadi tiket bahwa akuntan bisa salah atau melakukan fraud, ” jelas Yustinus. Menurutnya, fraud yang terjadi pada Jiwasraya bisa saja tidak terdeteksi auditor karena tidak memiliki relevansi pemeriksaan. Namun, apabila fraud itu sebenarnya terjadi, Yustinus mengatakan akuntan publik mengalami dilema antara menjaga kerahasiaan klien dengan fraud disclusure. “Ada dilema akuntan publik, mungkin menemukan fraud tapi akuntan publik bekerja dengan kontrak ada rahasia klien yang harus dijaga juga, ” jelas Yustinus.

PERMASALAHAN KASUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. adanya kegagalan alam membayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT. JIWASRAYA yang dinilai banyak melibatkan akuntan public. Ditemukannya kekurangan pencadangan uang sebesar 7, 7 trilliun. Karena adanya kekurangan tersebut, laporan keuangan PT. JIWASRAYA pada tahun itu mendapat opini engan mofikasian alias tidak wajar (adverse opinion) Bahwa para AP telah melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2016 dan 2017, serta 2015. Laporan Auditor Independen (LAI) telah diterbitkan oleh para AP tersebut untuk tahun-tahun tersebut sesuai dengan bukti-bukti audit yang diperoleh. Laporan Keuangan dan LAI tahun buku 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah dipublikasikan dalam website perusahaan tersebut dalam format annual report lengkap yang dapat didownload publik. Untuk tahun 2017 AP hanya menerbitkan LAI satu kali, tidak ada penerbitan kembali laporan audit. Berdasarkan penelusuran di website perusahaan tersebut, laporan keuangan lengkap dalam format annual report untuk tahun 2017 tidak dipublikasikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2018, PT. JIWASRAYA akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15, 3 trilliun. Sehingga, pada September tahun 2019 kerugian menurun menjai Rp. 13, 7 trilliun. Kemudian di November 2019 PT. JIWSRAYA mengalami negative equity sebesar Rp 27, 2 trilliun Bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai media untuk pengawasan

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK 1. Etika Bisnis Akuntan Publik Di Indonesia penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpian KAP. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah : Independensi, integritas, dan obyektivitas Standar umum dan prinsip akuntansi Tanggung jawab kepada klien Tanggung jawab kepada rekan seprofesi Tanggung jawab dan praktik lain Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Akuntan, sebagai berikut: Berkaitan dengan earning management Pemerikasaan dan penyajian terhadap masalah akuntansi Berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh akuntan pajak untuk menyusun laporan keuangan agar pajak tidak menyimpang dari aturan yang ada. Independensi dari perusahaan dan masa depan independensi KAP. Jalan pintas untuk menghasilkan uang dan tujuan praktek selain untuk mendapatkan laba. Masalah kecukupan dari prinsip-prinsip diterima umum dan asumsi-asumsi yang tersendiri dari prinsip-prinsip yang mereka gunakan menimbulkan dampak etika bila akuntan tersebut memberikan gambaran yang benar dan akurat

Dalam kasus PT Jiwasraya, akuntan publik mengalami permasalahan karena mengaudit laporan keuangan yang sudah direkayasa, auditor sudah memberikan opini tidak wajar tetapi auditor tidak bisa berbuat apapun karena kewenangan ada diperusahaan. Auditor hanya memeriksan dan menyajikan hasil audit terhadap laporan keuangan tersebut.

2. Tanggungjawab sosial Akuntan Publik Gagasan bisnis kontemporer sebagai institusi sosial muncul dikembangkan berdasarkan persepsi yang menyatakan bahwa bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Persepsi ini diartikulasi secara jelas oleh Milton Friedman yang memaparkan bahwa tanggung jawab bisnis yang utama adalah menggunakan sumber daya dan mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang tetap mengikuti atau mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dikatakan bahwa bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan dan kecurangan. Pada struktur utilitarian, melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingan sendiri diperbolehkan. Untuk memenuhi kepentingan sendiri, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan terkadang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Menurut Smith mengejar kepentingan pribadi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan atau kebenaran. Bisnis harus diciptakan diorganisasikan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat Pada kasus ini PT. Asuransi Jiwasraya yang laporan keuangannya di audit oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) tahun 2017 membukukan laba sebesar Rp 360, 3 Miliar, setelah diaudit dan tidak sesuai dengan temuan BPK mengurangi kekurangan cadangan Rp 7, 7 triliun. Akhirnya, mendapat opin dengan modifikasi alias tidak wajar (adverse opinion).

3. Akuntan Publik Sebagai Entitas Bisnis Sebagai entitas bisnis layaknya entitas – entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk ”uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, peran akuntan publik hanya sebagai pemberian opini saat laporan keuangan di audit, tetapi tidak berhak untuk mengambil kebijakan.

4. Krisis Profesi Akutansi Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hamper sia-sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data dan fungsi pemasaran diantara orang banyak. Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya. Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat. 5. Regulasi Dalam Penegakan Etika Kantor Akuntan Public Regulasi bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. IAI menetapkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Regulasi tsb tidak berjalan dikasus ini karena adanya rekayasa yg terjadi & beberapa kasis lainnya juga terjadi.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS 1. Prinsip Otonomi Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis maka dikatan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Dalam kasus PT Jiwasraya, auditor sudah melakukan tindakan yang tepat dengan memberikan opini tidak wajar dalam hasil audit atas laporan keuangan tetapi perusahaan tersebut yang mempunyai kewenangan lebih lanjut atas pelaporan tersebut.

2. Prinsip Kejujuran Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait. Dalam kasus PT. JIWASRAYA ini melanggar prinsip kejujuran. Karena, ditemukan kecurangan yaitu kekurangan pencadangan uang sebesar 7, 7 trilliun. Karena adanya kekurangan tersebut, laporan keuangan PT. JIWASRAYA pada tahun itu mendapat opini engan mofikasian alias tidak wajar (adverse opinion) padahal pada tahun 2017 tercatat pada pembukuan laba sebesar 360, 3 milliar.

3. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. Pada kasus ini PT Asuransi Jiwasraya TBK melanggar prinsip keadilan karena mengalami gagal bayar polis asuransi karena adanya kecurangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah dua kali melakukan pemeriksaan. 4. Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Prrinciple) Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak. Didalam artikel tertulis bahwa PT Jiwasraya Tbk mengalami kerugian sehingga prinsip saling menguntungkan pun tidak terjadi dikasus ini, bahkan perusahaan tersebuh hanya mendapatkan rugi yg cukup besar

5. Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, akuntan publik sudah pasti mendorong perusahan untuk mengkoreksi laporan keuangannya, namun kewenangan lebih lanjut berada ditangan direksi perusahaan, sebab akuntan publik tidak bisa mempublikasikan hasil audit sebuah perusahaan.

Bertens (2013) merupakan tiga ukuranmoralitas dalam bisnis yang apat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu : 1. Hati Nurani Hati nurani merupakan norma moral yang penting, tetapi sifatnya subyektif, sehingga tidak terbuka untuk orang lain. Pertanyaan apakah hati nurani mengizinkan atau tidak, hanya bisa dijawab oleh orang bersangkutan. Pada kasus ini PT Asuransi Jiwasraya TBK adanya kekurangan pencadangan, laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 yang telah di audit oleh akuntan publik dan ditemukan kekurangan pencadangan sebesar 7, 7 triliun tetapi di kasus ini PT Asuransi Jiwasraya Tbk tidak menggunakan hati nurani karena tidak merinci lebih lanjut opini tersebut usai diaudit oleh akuntan dan juga laporan lengkap tahun 2017 tidak dipublikssi secara lengkap sehingga tidak transparan.

2. Kaidah Emas Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas (positif), yang berbunyi : "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan" mengapa? Karena tentunya siapapun menginginkan dirinya diperlakukan dengan baik. Namun orang tersebut akan berperilaku dengan baik (dari sudut pandang moral). Rumusan Kaidah Emas secara negatif : "Jangan perlakukan orang lain, apa yang Anda sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda". Dari kaidah ini terjadi bahwa seseorang tidak konsisten dalam tingkah laku, bila dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, dia tidak mau akan sesuatu yang buruk dilakukan terhadap dirinya. Namun, dia berperilaku dengan cara yang tidak baik (dari sudut pandang moral). Dalam kasus PT. JIWASRAYA jauh dari kata kaidah emas. Sebab karena kesalahan dalam pencatatan kekurangan pencadangan uang dalam perussahaan ini banyak pihak-pihak lain yang terseret seperti akuntan public. Sedangkan, kesalahan ini muncul karena direksi-ireksi yang ada perusahaan tersebut.

3. Penilaian Umum Cara ketiga dan barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilai. Cara ini bisa disebut juga audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan, demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menyelidik kasus korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13, 7 triliun. Sehubungan dengan penyelidikan BPK telah melakukan pencekalan mulai dari mantan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direksi Pemasaran hingga pelaku pasar modal. General Manager Keuangan dan Produksi, dan Kepala Divisi Investasi.

Lima Prinsip Dasar Etika Untuk Akuntan adalah : 1. Integritas : Bersikap Lugas dan Jujur Dalam Semua Hubungan Profesional dan Bisnis. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dalam kasus PT. JIWASRAYA direksi-direksi di dalam perusahaan ini yang mengurus pencatatan uang atau pencadangan uang perusahaan tidak bertanggung jawab. Karena, telah melakukan pemalsuan dalam pencatatan yang menyebakan kekurangan nominal serta kerugian yang sangat besar hingga mencapain 7, 7 trilliun yang membuat terlibatnya banyak orang yang tidak bersalah dalam kasus ini.

2. Objektivitas : tidak mengompromikan pertimnbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari phak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi dalam menjalankan kewajibannya dan menghidari yang dapat mengurangi pertimbangan professional atau bisnisnya. Akuntan professional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa saja mengganggu objektivitasnya, namun semua anggota tidak akan memberikan layanan professional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadi bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan pada pertimbangan profesionalnya. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, akuntan publik harus bekerja secara profesional dan tidak memihak kepada siapapun, jujur dan apa adanya

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional-untuk : Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku Dalam kasus ini, PT Jiwasraya auditor sudah berusaha memenuhi standar profesional dan standar teknis dengan memberika opini tidak wajar didalam laporan keuangan tetapi perusahaan tersebut yang tidak profesional dengan tidak transparan akan laporan keuangannya tersebut.

4. Kerahasiaan : menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional dan bisnis Dipoint ini tadinya memang sudah terjadi kerahasiaan teesebut maka kecurangan yg menyebabkan kerugian besar itupun terjadi. namun karena kecurigaan adanya kecurangan itu akhirnya pihak-pihak penting di perushaan tersebut cari tau sehingga terjadinya kecurangan tersebut bisa tercium. 5. Perilaku professional : mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang iketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Pada kasus ini PT Asuransi Jiwasraya Tbk tidak menerapkan perilaku profesional karena tidak terbuka dalam laporan keuangan nya sehingga mendapat opini dengan modifikasian alias tidak wajar (adverse opinion).

Kesimpulan dari kasus PT. JIWASRAYA adalah adanya kecurangan dalam pembukung pencadangan uang perusahaan yang menyebabkan kurangnya nominal angka laba perusahaan yang mencapai kerugian hingga 7, 7 trilliun yang menyebabkan banyaknya keterlibatan akuntan public dan auditor dikasus ini. Dari tahun 2017 -2019 PT. JIWASRAYA terus mengalami kerugian dan juga mengalami negative equity hingga 27, 2 trilliun pada bulan November tahun lalu. Akibatnya terjadinya pengawasan oleh OJK dalam sector keuangan perusahaan ini agar tidak muncul lagi kasus lain dan kerugian yang lebih besar lagi.

TERIMA KASIH