PT HONORIS INDUSTRY FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

PT. HONORIS INDUSTRY FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

ANGGOTA MINIMAL 50% + 1 SERIKAT PEKERJA PENGUSAHA PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ATASAN PEKERJA BAWAHAN MINIMAL 10 PEKERJA

PT. HONORIS INDUSTRY UU 13/2003 PKB FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 119 hanya terdapat satu SP/SB apabila memiliki jumlah anggota >50% dr jlh seluruh pekrj/buruh berhak mewakili pekerja/buruh dlm perundingan pembuatan PKB Pasal 125 Dlm hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan PKB, maka perubahan tsb merupakan bagian yg tdk terpisahkan dari PKB yg sdg berlaku

PT. HONORIS INDUSTRY UU 13/2003 PKB FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 123 Masa berlakunya PKB paling lama 2 th berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dg SP/SB dpt diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 th Perundingan pembuatan PKB berikutnya dpt dimulai paling cepat 3 (tiga) bln sebelum berakhirnya PKB yg sdg berlaku. Dlm hal perundingan sebagaimana dimaksud diatas tidak mencapai kesepakatan maka PKB yg sdg berlaku, tetap berlaku utk paling lama 1 (satu) th

PT. HONORIS INDUSTRY UU 13/2003 PKB FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 124 hak dan kewajiban pengusaha; PKB paling sedikit memuat hak & kewajiban SP/SB serta pekerja/buruh; jangka wkt & tgl mulai berlakunya PKB; tanda tangan para pihak pembuat PKB. Ketentuan dalam PKB tdk boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku Dlm hal isi PKB bertentangan, maka ketentuan yg bertentangan tsb batal demi hukum & yg berlaku adalah ketentuan dlm peraturan perundang-undangan

PT. HONORIS INDUSTRY FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PERUSAHAAN PERUNDINGAN BIPARTIT PKB PERSELISIHAN P 2 K 3 SERIKAT PEKERJA LKS BIPARTIT KOPERASI GKM LAIN - LAIN

PKB PT. HONORIS INDUSTRY PERIODE TAHUN 2006 ~ 2008 14 BAB 77 PASAL BAB I UMUM BAB III BAB IV BAB VII KEGIATAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA HUBUNGAN KERJA PERATURAN, TATA TERTIB KERJA DAN SANKSI HARI KERJA, JAM KERJA DAN KERJA LEMBUR PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KERJA PENGUPAHAN BAB VIII BAB IX BAB XII TUNJANGAN, BANTUAN DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XIII BAB XIV PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENUTUP

PT. HONORIS INDUSTRY ISTILAH (1) FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Perusahaan ialah PT. Honoris Industry yang berkedudukan di jakarta dan cabangnya berikut anak-anak perusahaannya, yang selanjutnya disebut dengan perusahaan. (2) Pengusaha ialah Pimpinan tertinggi PT. Honoris Industry atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya. (15) Jam kerja shift, adalah jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan jadwal kerja shift dengan ketentuan seminggu sebanyak 35 (tiga puluh lima) jam untuk shift sore/malam, dan 40 (empat puluh) jam untuk shift pagi. (18) Kecelakaan kerja, adalah kecelakaan dan/atau penyakit yang terjadi sebagai akibat dari hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan/atau kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, atau dari tempat kerja menuju pulang ke rumah.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. HONORIS INDUSTRY (19) ISTILAH Kedua belah pihak, adalah Pengusaha PT Prysmian Cables Indonesia dengan Serikat Pekerja (PUK SPEE-FSPMI PT Prysmian Cables Indonesia). (25) Kesempatan pertama, adalah waktu luang yang dapat digunakan oleh pekerja untuk melakukan pemberitahuan pada hari pertama pekerja tersebut tidak masuk bekerja. (50) Rahasia perusahaan, adalah semua teknologi unggulan tentang pembuatan kabel, baik berupa tulisan, ingatan, ataupun bentuk fisik lainnya. (66) Upah pokok, adalah balas jasa berupa uang yang diterima pekerja secara tetap setiap bulan tanpa tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. (67) Upah tetap, adalah pendapatan pekerja dalam bentuk uang yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

PT. HONORIS INDUSTRY Pasal 3 Tujuan Perjanjian FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pengusaha, Serikat Pekerja & Pekerja harus berperan sebagai mitra tidak mendapat tempat di dalam hub industrial saling membutuhkan mengakui hak-hak serta kewajibannya sikap permusuhan tindak ancaman dlm proses produksi & jasa penindasan buruh sebagai landasan yg kokoh utk membina hub industrial yg harmonis pemogokan liar penutupan perusahaan

PT. HONORIS INDUSTRY FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (1) Ketentuan-ketentuan didalam PKB ini berlaku bagi seluruh pihak tanpa ada yang dikecualikan. (2) Hal-hal lain yang belum diatur secara tegas didalam PKB akan diatur secara tersendiri dan ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini. (3) Pelaksanaan pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PKB ini.

untuk dapat diketahui Menyebarluaskan ketentuan - ketentuan PKB ini dilaksanakan sepenuhnya berkenaan dengan isi, makna, penafsiran maupun pengertian Saling mengingatkan ! Pengusaha berkewajiban mencetak PKB ini dalam bentuk buku saku disebarluaskan kepada seluruh pihak Jika dianggap perlu kedua belah pihak dapat memberikan penjelasan terhadap pihak ketiga hal-hal yang berkenaan dalam PKB ini.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (2) Tidak diperkenankan kepada siapapun untuk melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap pihak lain dalam kaitannya dengan keterlibatan pihak lain tersebut di organisasi serikat pekerja.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA HARIAN PKWT HUBUNGAN KERJA PKWTT PENYEDIA TENAGA KERJA PEMINDAHAN PEKERJAAN PROMOSI ROTASI MUTASI DEMOSI

ISTILAH (7) (48) FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Demosi, adalah pemindahan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah (penurunan jabatan) yang dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Promosi, adalah pemindahan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi (kenaikan jabatan). (34) Mutasi, adalah pemindahan pekerja dari satu bagian/departemen ke bagian/departemen yang lain yang dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerja bersangkutan. Rotasi, adalah pemindahan pekerja dari satu bagian ke bagian yang lain dalam satu departemen yang dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerja bersangkutan.

PASAL 20 FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA MUTASI Wewenang Perusahaan Diberitahukan secara tertulis Untuk meningkatkan kemampuan Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya Memperkaya pengalaman Dengan memperhatikan Pendidikan Latar belakang Pengalaman kerja Wajib dipatuhi oleh pekerja bersangkutan

Pasal 21 PROMOSI Wewenang penuh Pengusaha Persyaratan diberitahukan secara terbuka Berpeluang sama Diberitahukan selambat 2 nya dlm waktu 2 (dua) minggu sebelumnya Secara tertulis Sepanjang untuk meningkatkan kemampuan Wajib dipatuhi Memperkaya pengalaman Memperhatikan latar belakang pendidikan Dan/atau pengalaman kerja

Pasal 21 PROMOSI Dilakukan berdasarkan Pelaksanaannya berdasarkan Diarahkan untuk Dengan memperhatikan Prestasi Asas terbuka Harkat Potensi Bebas Menempatkan jabatan yg tepat Martabat Pengalaman Obyektif Sesuai dg Hak asasi Masa kerja Adil Keahlian Setara Keterampilan Tanpa diskriminasi Bakat Minat Kemampuan Perlindungan hukum. Pemerataan kesempatan kerja penyediaan TK sesuai dgn keb perusahaan.

Pasal 22 Pengusaha dapat melakukan demosi terhadap pekerja. kesehatan pekerja yang tidak memungkinkan yang bersangkutan mengemban jabatan tsb, Demosi dilakukan dengan alasan : re-strukturisasi organisasi perusahaan pekerja tidak mampu menjalankan tugas pekerjaan yang seharusnya ia mampu untuk Menjalankan pekerjaan tersebut.

11 0 1 10 2 9 3 8 SEMINGGU 40 JAM KERJA 4 7 6 SEHARI 8 JAM KERJA DENGAN 5 HARI KERJA 5 SEMINGGU 35 JAM KERJA BEKERJA SHIFT I & III SEHARI 7 JAM KERJA DENGAN 5 HARI KERJA DALAM 4 JAM KERJA MENDAPATKAN ISTIRAHAT 45 MENIT JAM KERJA SATUAN PENGAMANAN DI ATUR TERSENDIRI YANG MENGATUR JAM KERJA ADALAH HRD. APABILA PERUSAHAAN MAU MERUBAH JAM KERJA HARUS DIBUAT KESEPAKATAN DENGAN SERIKAT PEKERJA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA utk siang hari 40 (empat puluh) jam (2) Waktu kerja seminggu 35 (tiga puluh lima) jam utk sore & malam hari, selebihnya diperhitungkan sbg kerja lembur kecuali utk jabatan tertentu yg diatur menurut perjanjian tersendiri. (4) Penyimpangan jam kerja dan jadwal shift yang telah dibuat sebelumnya yang dilakukan pekerja tanpa persetujuan atasan langsung adalah merupakan pelanggaran.

SHIFT I 11 0 SHIFT II 11 1 10 2 9 11 6 0 1 11 9 4 11 0 3 4 8 6 4 8 11 2 7 3 1 9 5 11 6 0 3 8 4 6 5 0 4 6 4 8 5 6 0 5 1 10 3 7 3 11 8 1 9 0 5 2 7 2 6 10 5 10 2 7 4 8 11 4 11 3 1 8 1 9 6 3 7 2 7 9 0 2 5 10 6 1 9 4 1 9 7 8 0 10 3 7 2 5 10 0 11 1 2 5 10 3 8 6 NORMAL 9 4 7 2 6 8 0 10 3 5 10 7 2 9 4 7 11 1 10 3 8 0 SHIFT III 2 9 3 8 4 7 6 5

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (6) Penyimpangan hari atau jam kerja yang dilakukan atas perintah atasan dengan persetujuan pekerja bersangkutan, yang berakibat jam istirahat pekerja bersangkutan kurang dari 16 (enam belas) jam perhari, maka kepada pekerja bersangkutan diijinkan pulang setengah hari lebih awal pada shift sebelumnya atau terus bekerja dan diperhitungkan sebagai jam kerja lembur.

11 0 11 1 10 2 9 4 7 11 6 0 5 SHIFT II KE SHIFT I 9 3 4 7 11 6 0 5 8 4 7 9 3 8 4 5 6 0 5 1 SHIFT III KE SHIFT II 2 9 3 8 4 7 11 2 6 3 1 10 7 9 10 2 8 2 11 1 10 3 8 0 SHIFT I KE SHIFT III 6 0 5 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

Pasal 32 sukarela tdk dpt / tdk akan dilakukan tindakan apapun tdk ber-pengaruh dlm penilaian prestasi harus dihindari ada persetujuan dr pekerja bersangkutan; dan harus beristirahat untuk memulihkan tenaganya hanya dpt dilakukan paling banyak 3 jam dlm 1 hari & 14 jam dalam 1 minggu. dpt diminta utk bekerja melebihi jam kerja akibat adanya kebutuhan yg “mendesak” wajib dilakukan jika telah disetujui sebelumnya oleh pekerja bersangkutan

Upah Lembur dibayar hrs disampaikan kpd HRD setelah mendapat SPKL dr atasan oleh atasannya selambat 2 nya 3 hr kerja normal setelah dilaksanakan dapat mengakibatkan perusahaan tidak berkewajibanmembayar upah lembur pekerja bersangkutan berakibat atasan pekerja yaitu Manager atau Supervisor bertanggung jawab untuk membayar upah lembur

yg tdk dpt melaksanakan lembur rutin pekerja yg telah bersedia melakukan pekerjaan yg telah dijanjikan, yg secara mendadak harus msk kerja hanya dpt dilakukan dg terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan akan tetapi pengusaha tdk mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yg dialami pengusaha. perusahaan menyediakan fasilitas antar jemput / kompensasi biaya transport Rp. 20, 000. - kpd atasannya masing-masing 2 satu tingkat lebih tinggi selambat 2 nya 1 hari sebelumnya. upah lembur wajib di bayar perhitungan jam lembur minimal 4 jam kerja

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (1) Upah lembur tidak dibayar untuk pekerja pada posisi tertentu yaitu jabatan diatas Supervisor. (2) Dasar perhitungan upah lembur untuk pekerja yang memiliki jabatan di bawah Supervisor, adalah upah tetap. (3) Dasar perhitungan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap, tidak termasuk tunjangan-tunjangan lainnya, dengan ketentuan bahwa tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama.

pada posisi tertentu yaitu jabatan diatas Supervisor untuk yg memiliki jabatan di bawah Supervisor Upah lembur tidak dibayar upah pokok & tunjangan tetap, tdk termasuk tunjangan - tunjangan lainnya, dg ketentuan bahwa tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah keseluruhan upah yg dibayarkan dlm satuan wkt yg sama Dasar perhitungan upah lembur adalah upah tetap

Perhitungan upah lembur, adalah sebagai berikut : dasar perhitungan upah satu jam, adalah upah tetap sebulan dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga) jam. lembur pada hari kerja biasa : jam kerja pertama jam kerja kedua dan seterusnya : 1, 5 x : 2 x lembur pada hari istirahat mingguan : tujuh jam kerja pertama : 2 jam kerja kedelapan : 3 jam kerja selanjutnya : 4 x x x upah sejam. lembur pada hari Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan saat Cuti Bersama : tujuh jam kerja pertama : jam kerja ke delapan : jam kerja kesembilan dan selanjutnya : 4 5 6 x x x upah sejam

Pasal 35 Cuti Tahunan FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Wajib diberikan Jumlah hak cuti sesuai masa kerja (bulan) Cuti Tahunan 12 (dua belas) hari per-tahun Mendapatkan upah penuh Tidak dapat di uang kan Diajukan 3 (tiga) hari sebelumnya Pengambilan Kepada atasan yang bersangkutan Dibicarakan Agar proses produksi tidak terganggu Hak cuti tahunan akan gugur dengan sendirinya setiap tanggal 1 (satu) April tahun berikutnya.

Hak cuti tahun depan/berikutnya tata cara pengambilan cuti tahunan Cuti terlanjur ngambil baru bisa diambil apabila sudah timbul waktu haknya tiap bulan Januari tahun tersebut Pelanggaran dapat digolongkan sebagai mangkir kerja tidak mempunyai hak cuti dikategorikan sebagai cuti tanpa upah (unpaid leave)

Pekerja diberikan izin meninggalkan pekerjaannya sehari–hari untuk mengambil cuti khusus dalam hal-hal sebagai berikut : a. pernikahan pekerja sendiri ………………… 5 hari b. pernikahan anak ………………………. 3 hari c. khitanan anak …………………………. . 2 hari d. baptis anak …………………………. . 2 hari e. isteri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan. . . . 2 hari f. anggota keluarga (istri, suami, anak) di opname/operasi kategori sedang atau besar. . . 1 hari g. mengalami musibah bencana alam …………… 2 hari h. suami/isteri, orang tua/mertua, anak atau menantu, saudara kandung pekerja meninggal dunia. . . . . 5 hari j. anggota lainnya dalam satu rumah meninggal dunia. . . 1 hari j. melaksanakan ibadah haji untuk sekali seumur hidup. . sesuai dengan waktu yang dibutuhkan atau selama-lamanya 3 (tiga) bulan k. melaksanakan kewajiban negara atau tugas organisasi (melakukan hak pilih, memenuhi panggilan kepolisian, kejaksaan, dll) ………………… sesuai kebutuhan l. membuat atau memperpanjang KTP ……………. . 1 hari

dirundingkan bersama antara kedua belah pihak setengah dari cuti masal tersebut, tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja tidak mempunyai lagi cuti tahunan pd tahun yg sdg berjalan, maka di potong hak cuti tahunannya pada tahun berikutnya yang bekerja pada saat cuti masal maka di berikan kompensasi yang besarannya akan dirundingkan oleh kedua belah pihak. Cuti yang dimaksud dalam pasal ini adalah cuti masal yang diatur oleh perusahaan bukan karena kondisi perusahaan rugi dan bukan cuti bersama yang diatur oleh pemerintah.

Pekerja Perempuan wajib memberitahukan pd kesempatan pertama kpd atasannya Jika perusahan mencurigai adanya penyimpangan dlm pelaksanaan cuti haid tsb, hari pertama & kedua dari masa haid tersebut. yg mengalami haid mengisi formulir permohonan kepada atasannya dan HRD setelah masuk kerja perusahaan dpt mewajibkan pekerja bersangkutan utk memberikan SKD dan/atau meminta yg bersangkutan utk memeriksakan diri pd Dokter/Rmh Sakit yg ditunjuk oleh perusahaan.

Pasal 39 Cuti Keguguran, Hamil Dan Melahirkan Pekerja Perempuan mengisi formulir yg tersedia dg melampirkan SKD yg menyatakan ttg adanya keguguran tersebut Cuti hamil dan Cuti melahirkan harus diajukan kpd perusahaan secara tertulis utk mendapat persetujuan berdasarkan perhitungan dokter kandungan/bidan dg melampirkan SKD/Bidan yg menyatakan ttg perkiraan wkt persalinan tsb 1, 5 bulan upahnya tetap di bayar selambat-lambatnya dlm wkt 2 minggu sebelumnya

Pasal 40 Cuti Sakit diijinkan untuk tidak masuk kerja lama masa sakit sesuai SKD mendapatkan (upah tetap) penuh tunjangan (tidak tetap) akan dikurangi Sakit Biasa sesuai dgn jlh hari tdk msk kerja harus memberitahukan kpd atasannya pada kesempatan pertama di hari pertama yg bersangkutan tdk msk bekerja mengisi formulir yg telah disediakan melampirkan Surat Keterangan Dokter

PASAL 40 CUTI SAKIT Sakit terus-menerus bkn krn hub kerja / kecelakaan kerja utk 4 bln pertama, 100% dr upah tetap Upah tetap dibayar dgn ketentuan sbb utk 4 bln kedua, 75% dr upah tetap utk 4 bln ketiga , 50% dr upah tetap utk bln selanjutnya, 25% dr upah tetap Sakit terus menerus sbg akibat dr hub kerja dan/atau kecelakaan kerja sesuai dgn SKD Mendapatkan upah penuh yg ditunjuk oleh perusahaan s. d pekerja tsb mengundurkan diri Mendapatkan kompensasi sama dgn pekerja pensiun

(4) Terhadap pekerja yang cenderung sering sakit. Perusahaan apa bila di perlukan dapat melakukan suatu tindakan atau program khusus mengembalikan semua fasilitas yg diberikan (7) Mengalami sakit terus menerus fasilitas- sehubungan dg jabatannya dan/atau tugasnya sehari-hari akan diberikan kembali jika telah masuk kerja surat permintaan pengembalian fasilitas tersebut hrs dilakukan secara tertulis

Pasal 43 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah dapat tidak dibayarkan selama pekerja mengajukan permohonan cuti yang digolongkan sebagai cuti tanpa upah (unpaid leave) sesuai kesepakatan pekerja, atasan langsung dan HRD. Pasal 44 Pengurusan Surat / Dokumen / Form Ijin Tidak Bekerja HRD memberikan kelonggaran waktu pengurusan surat/dokumen/form tersebut hingga 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan pekerja belum menyerahkan surat/dokumen/form tersebut kepada HRD, maka secara otomatis pekerja dianggap mangkir, dan sanksi-sanksi akan diberlakukan sesuai aturan. Hal ini tidak berlaku untuk cuti tahunan

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 54 Komponen Upah Komponen upah adalah, sebagai berikut: UPAH TETAP (1) Upah pokok; (2) Tunjangan tetap; (3) Tunjangan tidak tetap.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 58 Kenaikan Upah Karena Promosi Terhadap pekerja yang telah dinyatakan layak/lulus untuk menduduki posisi atau jabatan yang baru (promosi), maka diberikan penyesuaian upah berdasarkan jabatan yang baru dipertanggungjawabkannya maksimal setelah 3 (tiga) bulan menduduki jabatan baru tersebut.

Pasal 60 Cara Penghitungan Pemotongan Upah FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Terhadap perbuatan mangkir, dengan mempertimbangkan tujuan efektifitas pembinaan disiplin pekerja bersangkutan, perusahaan berwenang memilih apakah akan melakukan pemotongan upah atau memberikan surat peringatan. Terhadap pekerja yang dikenakan pemotongan upah karena mangkir kerja, atau melakukan pelanggaran yang digolongkan sebagai mangkir kerja, atau cuti tanpa upah (unpaid leave), maka perhitungan pemotongan upah perhari adalah : (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) ______________ 22 hari X jumlah hari mangkir kerja

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 61 Sanksi Yang Dapat Mempengaruhi Tertundanya Kenaikan Upah (1) Setiap sanksi yang diberikan terhadap pekerja tidak berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja, namun akan berpengaruh terhadap tertundanya waktu pelaksanaan kenaikan/peninjauan upah pada tahun berikutnya. (2) Tertundanya waktu pelaksanaan kenaikan/peninjauan upah tahun berikutnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah apabila seorang pekerja pernah mendapatkan sanksi Surat Peringatan sepanjang tahun tersebut, maka kenaikan upahnya pada tahun berikutnya akan ditunda selama waktu yang telah ditentukan seperti sebagai mana tabel berikut :

Sanksi SP I - satu kali SP I - dua kali SP I - tiga kali SP II - satu kali SP II - dua kali SP II - satu kali dan SP I - satu kali SP II - satu kali dan SP I - dua kali Jumlah Bulan Penundaan Kenaikan Upah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 X X X X SP II - satu kali dan SP I - tiga kali SP III - satu kali dan SP I - satu kali SP III - satu kali dan SP I - dua kali SP III - satu kali dan SP I - tiga kali SP III - satu kali dan SP II - satu kali X X X

Pasal 67 Pembelian Kacamata FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pengusaha memberikan penggantian pembelian kaca mata sebesar Rp. 250, 000. - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-tahun untuk pekerja, dengan menyerahkan surat keterangan dari dokter mata atau optik dan kuitansi pembelian kacamata. Pasal 68 Keluarga Berencana Untuk pembelian alat kontrasepsi dan/atau konsultasi keluarga berencana diberikan bantuan oleh pengusaha sebesar Rp. 160, 000. - (seratus enam puluh ribu rupiah) per-tahun, dengan menyerahkan surat keterangan dokter atau bidan atau kuitansi pembayaran/pembelian yang sah.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 69 Pengobatan dan Pemeliharaan Gigi Pengobatan dan pemeliharaan gigi yang ditanggung oleh pengusaha sebesar Rp. 300, 000. - (tiga ratus ribu rupiah) per-tahun per-keluarga, dengan menyerahkan surat keterangan dokter gigi atau kuitansi yang sah. Pasal 70 Imunisasi Pengusaha memberikan bantuan pembiayaan untuk semua jenis imunisasi sebesar Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pertahun per-keluarga, dengan menyerahkan bukti/kuitansi pembayaran yang sah.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pengusaha melakukan pemilihan pekerja teladan setiap tahunnya dan kepada pekerja tersebut diberikan kompensasi sesuai kemampuan perusahaan. Hal-hal yang berkenaan dengan kriteria penilaian pemilihan pekerja teladan dirundingkan oleh kedua belah pihak dan diumumkan kepada seluruh pekerja untuk diketahui sebelumnya.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (1) Tunjangan Empat Group, diberikan kepada pekerja yang bekerja dengan sistem kerja 3 (tiga) shift - 4 (empat) group, dengan rumusan per-hari kerja sebagai berikut : 10% X Upah Tetap 173 X 8 (2) Tunjangan ini adalah tunjangan tidak tetap.

Pasal 88 Tunjangan Kehadiran Tunjangan kehadiran diberikan Untuk ketidakhadiran kerja karena alasan apapun utk jabatan dibawah Senior Officer dan/atau Coordinator. kecuali cuti tahunan dan tugas luar, Rp. 30, 000. - (tiga puluh ribu rupiah) per-bulan, tunjangan ini tidak akan diberikan. Utk kejadian terlambat hadir/pulang cepat, insentif ini akan dipotong sbb : 1 (satu) kali terlambat atau pulang cepat, dipotong sebesar 25% 2 (dua) kali terlambat atau pulang cepat, dipotong sebesar 50% 3 (tiga) kali terlambat atau pulang cepat, dipotong sebesar 100%. ”Terlambat” atau ”pulang cepat” sebagaimana dimaksud diatas adalah minimal 30 (tiga puluh) menit setelah jam kerja dimulai atau 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja usai.

Pasal 90 Tunjangan Hari Raya Masih bekerja s. d 30 (tiga puluh) hari pra hari raya Pekerja yg bekerja Dibayarkan 20 (dua puluh) hari pra hari raya Dalam periode libur atau cuti bersama Rp. 130. 000, - (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-hari. Pembayaran kompensasi diterima pekerja secara tunai pada hari tersebut saat pulang kerja. menjelang pada saat sesudah Hari Raya Idul Fitri diberikan kompensasi berupa tunjangan kehadiran khusus Perusahaan memberikan hadiah berupa paket Hari Raya Idul Fitri sesuai kemampuan perusahaan.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Pasal 96 Santunan Kematian Keluarga Pekerja Santunan kematian sebesar UMSK setempat Anggota keluarga suami/istri, anak, orang tua kandung, dan mertua kandung yang tercatat di HRD

PASAL 129 Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah BIPARTIT 30 HARI YANG MENJADI ANGGOTA SP DIDAMPINGI SP PIMPINAN DEPARTEMEN ATASAN LANGSUNG PEKERJA 10 HARI 5 HARI Setiap keluh kesah yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka pihak pengusaha atau serikat pekerja tidak berkewajiban untuk menyelesaikannya. Setiap pengaduan keluh-kesah W A J I B disampaikan dengan menggunakan form yang telah disediakan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

PK PUTUSAN FINAL MENGIKAT MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ARBITRASI (2&4) KONSILIASI (2, 3&4) MEDIASI (1, 2, 3&4) 30 HARI 140 HARI BERDASARKAN KESEPAKATAN CATATKAN PERSELISIHAN DI DISNAKER TAWARKAN PENYELESAIAN : ARBITRASI ATAU KONSOLIASI (TUNGGU 7 HARI) BIPARTIT HAK (1) KEPENTINGAN (2) PHK (3) 30 HARI ANTAR SP/SB (4) PERSELISIHAN UU NO 2 TAHUN 2004

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Spreader Agent