PROSES BISNIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB

PROSES BISNIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT Drs. RAJIUN SITOHANG, ME

TUPOKSI BKAD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tentang susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 3) � Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 29); � TUGAS POKOK : Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Lingkup Keungan

FUNGSI : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut : � Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah. � Pelaksanaan tugas dukung teknis di bidang keuangan dan aset daerah � Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset daerah. � Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah. TUJUAN : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah yang berkualitas dan transparan.

RPJMD PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 1. MISI 2. 3. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastuktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas. Meningktkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. VISI “Terwujudnya Kabupaten Tanjung jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas” TUJUAN BKAD Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah yang berkualitas dan transparan. SASARAN BKAD Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Proses Bisnis Dalam Pencapaian Sasaran BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SASARAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ASP Integrasi simda keuangan dan Eplaning APBD dan APBD P Monitoring pelaksanaan belanja OPD setiap bulan Laporan realisasi keuangan Evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Persentase Barang Milik Daerah dengan kategori baik Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Pengintegrasian antara simda dengan simda keuangan Laporan Barang Milik daerah

PROSES BISNIS BKAD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PENGELOLAAN BARANG MILIK AN DAERAH KEUANGAN

PROSES BISNIS BKAD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROSES BISNIS MANAJEMEN v Pengelolaan Kinerja v Kepatuhan Internal v Pengelolaan Resiko PROSES BISNIS UTAMA v Pengelolaan Keuangan v Pengelolaan Barang Milik Daerah PROSES BISNIS PENDUKUNG v Peraturan perundangan, SDM, Teknologi Informasi dan Organisasi TUJUAN STAKEHOLDERS Bupati, DPRD, BPK, Kementrian, Pemprov, SKPD, Masyarakat. HASIL/OUTPUT APBD, DPA, SP 2 D, Anggaran Kas, SPD, Laporan Keuangan Daerah, Laporan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Barang.

PROSES BISNIS MANAJEMEN Pengelolaan Kinerja Menyelaraskan SOP dengan misi dan visi kepala daerah kab. Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan kinerja BKAD kab. Tanjung Jabung Barat selalu berpedoman pada indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan kinerjanya menyentuh aspek kepuusan internal dan penggunaan resiko. Kepatuhan Internal Mengevaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundangan dalam tugas pokok dan fungsi serta SOP Pengelolaan Resiko Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jelas, mencari solusi sesuai dengan permasalsahan yang mungkin muncul Pengukura n Kinerja Perencana an kinerja PENGELO LAAN KINERJA Evaluasi Kinerja Pelaporan Kinerja

� PROSES BISNIS UTAMA Proses Pengelolaan Keuangan Ada 3 Proses dalam Pengelolaan Keuangan ü ü Proses Penyusunan APBD dan APBD-P Proses Pentausahaan Belanja/Pengeluaran Proses Akuntansi dan Pelaporan Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah AKUNTANSI PERENCA NAAN ANGGARA N DAERAH PERBENDA HARAAN DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH

1. PROSES PENYUSUNAN APBD Penyusunan KUA & PPAS Penyusunan Raperda APBD Penetapan Perda APBD Pedoman penyusunan RKA-SKPD Pembahasan Raperda APBD Penyusunan RKA-SKPD Persetujuan bersama Raperda APBD Penyusunan KUA & PPAS RKA-SKPD Evaluasi APBD Nota Kesepakatan KUA & PPAS Raperda APBD Proses Perencanaan RKPD

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD Penyusunan KUA & PPAS Perubahan APBD KUA & PPAS Penyiapan Penyusunan KUA & PPAS Perubahan APBD Evaluasi ruangan perubahan APBD Pembahaan perubahan APBD RKA SKPD Perubahan APBD Pembahasan rancangan DPPA/SKPD perubahan APBD DPPA SKPD Perubahan APBD Pedoman KUA & PPAS perubahan APBD Penyusunan RKA SKPD perubahan APBD

PROSES PENATAUSAHAAN BELANJA/PENGELUARAN Penyiapan DPA SKPD & SPD Penyiapan DPA SKPD Anggaran KAS Penyediaan Dana SPD

Ø PROSES BELANJA DAN PENERBITAN SP 2 D Pengajuan Dana UP Pengajuan Dana GU Pengajuan Dana Gaji Pengajuan Dana LS Barang Pengajuan Pihak III SPP UP SPP GU SPP LS SPM UP SPM GU SPM LS Penerbitan SP 2 D Perbitan SP 2 D Penerbitan SP 2 D UP SP 2 D GU SP 2 D LSGaji SP 2 D LSBRG SP 2 D Dana UP Dana GU Dana LS-GJ Dana LSBRG Pihak III

PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN - Penyusunan Laporan Keuangan Konsilidator Menyiapkan Kertas Kerja Mengisi saldo sebelum penyesuaian Jurnal Penyesuai an Neraca saldo setelah penyesuaia n Membuat laporan arus kas Membuat laporan prubahan equitas Membuat laporan perubahan SAL Penyusunan neraca, membuat jurnal penutup akhir neraca saldo akhir Membuat catatan atas laporan keuangan Penyusunan LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS setelah penutup LRA Penyusunan LO membuat jurnal penutup LO dan NS setelah penutupan LO

PROSES PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan atau tindakan terhadap BMD v perencanaan kebutuhan v Pengadaan v Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran v Penggunaan v Penatausahaan v Pemanfaatan v Pengamanan & pemeliharaan v Penilaian v Penghapusan v Pemindahtangan v Pembinaan, pengawasan & pengendalian v Pembiayaan v Tuntutan ganti rugi Pemanfaatan dan status penggunaannya

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Menyusu n RKBU dan RKPBU Otorisasi Menyusu n RKBMD dan RKPBM D

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pencatatan Barang Milik Daerah KIB Laporan BMD Tahunan/se mentara Rekap Mutasi Barang Laporan Mutasi Barang

3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Perolehan BMD Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Usulan penetapan status penggunaan SK penetapan status penggunaan Dokumen pemanfaatan; sewa, KSP, pinjam pakai Pengelihan Status Tindak Lanjut Penetapan

4. Penghapusan Barang Milik Daerah Pengusulan Penghapusan BMD Penelitian Kondisi BMD yang diusulkan Berita Acara Penelitian SK KDH Penghapusan Permohonan SK Penghapusan dilampiri Berita Acara Penelitian Pembentukan Panitia Penghapusan Lelah, hibah disumbangkan

Proses Bisnis Pendukung Proses mendukung dalam, pelaksanaan operasional di BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat Meliputi : ü Peraturan peundang-undangan ü Ketersediaan SDM ü Teknologi Informasi

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN � Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; � Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; � Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; � Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

SIPKD KEUANGAN DAN SIMDA -Modul Penganggaran - Modul Perbendaharaan -Modul Akuntansi Dan Pelapor - Modul Aset