PROSEDUR PPHI DARI PERUNDINGAN BIPARTIT SAMPAI KONSILIASI PERTEMUAN

PROSEDUR PPHI – DARI PERUNDINGAN BIPARTIT SAMPAI KONSILIASI PERTEMUAN - 04 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 1

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sendiri (bipartit), sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. • Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa campur tangan oleh pihak manapun.

• Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit, para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan memilih diantara 3 (tiga) lembaga penyelesaian perselisihan, yaitu: 1. Mediasi Hubungan Industrial; 2. Konsiliasi Hubungan Industrial; dan 3. Arbitrase Hubungan Industrial.

• Pilihan para pihak yang berselisih harus memperhatikan kewenangan dari masing lembaga, karena tidak lembaga tersebut berwenang menyelesaikan semua perselisihan dalam hubungan industrial.

Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan Melalui Konsiliasi Hubungan Industrial • Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

• Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Tugas dan Wewenang Konsiliator • Konsiliator bertugas melakukan konsiliator kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

• Konsiliator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan: a. meminta keterangan kepada para pihak; b. menolak wakil para pihak apabila ternyata tidak memiliki surat kuasa; c. menolak melakukan konsiliasi bagi pra pihak yang belum melakukan perundingan secara bipartit; d. meminta surat/dokumen yang berkaitan dengan perselisihan; e. memanggil saksi atau saksi ahli; f. membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak instansi/lembaga terkait.

Kewajiban Konsiliator • Konsiliator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewajiban: a. memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; b. mengatur dan memimpin konsiliasi; c. membantu membuat perjanjian bersama apabila tercapai kesepakatan; d. membuat anjuran tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian;

e. membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; f. membuat dan memelihara buku khusus dan berkas perselisihan yang ditangani; g. membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Pendaftaran Dan Kedudukan Konsiliator • Konsiliator terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. • Konsiliator melakukan konsiliasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. • Berdasarkan permintaan para pihak yang berselisih, konsiliator dapat melakukan konsiliasi diluar wilayah konsiliator terdaftar dengan seijin Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tempat konsiliator terdaftar. • Berdasarkan pertimbangan anggaran, Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tempat konsiliator terdaftar berwenang menolak permintaan para pihak.

PROSES KONSILIASI

PROSES KONSILIASI 1. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. 2. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi oleh konsiliator dilakukan untuk menangani perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yang dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

3. Selanjutnya para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama.

5. Kemudian, konsiliator dapat memanggil sanksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

7. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi maka: a. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis; b. Anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama; c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; d. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;

e. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Perjanjian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendafataran. 8. Apabila anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Tata Kerja Konsiliator • Setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis dari para pihak, kosiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak segera: a. mencatat dalam buku yang dibuat khusus untuk itu; b. melakukan penelitian berkas perselisihan termasuk risalah perundingan bipartit; c. melakukan sidang konsiliasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian secara tertulis; d. memanggil para pihak secara tertulis untuk menghadiri sidang dengan mempertimbangkan waktu panggilan sehingga sidang konsiliasi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima penyerahan penyelesaian perselisihan;

e. f. g. h. i. melaksanakan sidang konsiliasi dengan mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat; mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian perselisihan tidak mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama; membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator; memberitahukan para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat dimana perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran; membuat risalah pada setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

• Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dalam sidang konsiliasi, maka pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum tersebut harus tetap hadir. • Dalam hal para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata pihak pemohon tidak hadir, maka konsiliator melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat untuk dihapuskan dari buku perselisihan. • Dalam hal para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata pihak termohon tidak hadir, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data-data yang ada.

• Dalam hal para pihak tidak menjawab anjuran secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak anjuran tertulis dikeluarkan, maka para pihak dianggap menolak anjuran, selanjutnya konsiliator mencatat dalam buku perselisihan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaiakan melalui konsiliasi. • Dalam hal para pihak menyetujui anjuran dan menyatakannya secara tertulis, maka konsiliator membantu pembuatan perjanjian bersama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan konsiliator sebagai saksi.

• Anjuran tertulis Konsiliator, memuat: a. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh; b. keterangan pengusaha; c. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada; d. pertimbangan hukum dan kesimpulan konsiliator; e. isi anjuran.

• Dalam hal konsiliator mengeluarkan anjuran dengan mempertimbangkan keterangan yang harus dirahasiakan menurut permintaan pemberi keterangan, maka dalam anjuran konsiliator cukup menyatakan kesimpulan berdasarkan keterangan yang harus dirahasiakan dalam pertimbangannya. • Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.