PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK DARI PERUNDINGAN BIPARTIT PHI

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK DARI PERUNDINGAN BIPARTIT - PHI PERTEMUAN - 07 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 1

Contoh Kasus • Di dalam perusahaan A ada Peraturan Perusahaan yang di dalam salah satu pasalnya menentukan bahwa setiap pekerja di samping menerima upah pokok juga mendapatkan uang untuk transportasi dan uang makan setiap bulannya. • Si pekerja (B) di dalam perjanjian kerjanya dengan perusahaan A tidak mendapatkan uang transport dan uang makan. • Setelah beberapa bulan si B ini bekerja, dia baru tahu kalau ada Peraturan Perusahaan yang menentukan adanya uang transport dan uang makan disamping upah pokok. • Karena si B merasa haknya yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Perusahaan tidak dia terima, maka dia menuntut perusahaan tersebut untuk memberikan hak-haknya. • Ini adalah satu contoh “Perselisihan Hak”.

• Selanjutnya bagaimanakah caranya atau prosedurnya si B dalam contoh tadi untuk mendapatkan haknya tersebut atau untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan hak yang dia hadapi?

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK DARI PERUNDINGAN BIPARTIT HINGGA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tahap Pertama : Perundingan Bipartit 1. Dalam proses penyelesaian secara Bipartit perlu dibuat : – Risalah Hasil Perundingan; – Daftar hadir perundingan; – Permintaan dan pemberitahuan perundingan dari salah satu pihak; 2. Perjanjian Bersama bila tercapai penyelesaian perselisihan didaftarkan oleh para pihak pada Pengadilan Hubungan Industrial; 3. Bila tidak selesai penyelesaian perselisihan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan secara langsung perselisihannya kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan setempat.

Tahap Kedua : Mediasi 1. Kepala Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan memerintahkan/penunjukan Mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial; 2. Membuat panggilan sidang secara tertulis kepada para pihak; 3. Membuat Perjanjian Bersama bila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Mediator; 4. Memanggil saksi atau saksi ahli bila diperlukan; 5. Membuat anjuran bila tidak tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak;

6. Membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bila para pihak atau salah satu menolak anjuran; 7. Membuat laporan hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Bupati /Walikota yang diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota, kepada Gubernur yang diselesaikan di tingkat Provinsi, kepada Dirjen PHI dan Jamsos yang diselesaikan ditingkat pusat dan tindasannya kepada Menakertrans RI.

Penelitian Berkas Perselisihan • Setelah mediator menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan dari kepala atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan atau mediator yang menerima penujukan dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya, maka dalam waktu selambatnya 7 hari kerja harus sudah melakukan penelitian berkas perselisihan sebagai berikut : – Surat permintaan dari salah satu pihak atau dari para pihak; – Risalah Perundingan Bipartit; – Surat Kuasa dari para pihak; – Memeriksa jenis perselisihan yang dihadapi sebagai berikut :

Penelitian Berkas Perselisihan 1. Perselisihan Kepentingan : Misalnya berhubungan dengan Penyusunan Syarat Kerja dan Kondisi Kerja Baru, tuntutan/usulan Pekerja/Buruh atau SP/SB mengenai Jaminan Kerja, Kenaikan Upah Tunjangan atau Perbaikan Syarat Kerja dan Kondisi Kerja lainnya. 2. Perselisihan Hak : Misalnya berhubungan dengan hak-hak pekerja yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan oleh Pegawai Pengawas pada Instansi bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan Mediator menyelesaikan hakhak yang diatur didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahan dan Perjanjian Kerja Bersama.

Penelitian Berkas Perselisihan 3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: Misalnya alasan penyebab PHK, Kompensasi akibat PHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan: Misalnya Jumlah keanggotaan, iuran anggota, hak berunding dalam pembuatan PKB, hak mewakili dalam Kelembagaan, kewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.

Pemanggilan Para Pihak • Menetapkan jadwal sidang Mediasi; • Menyampaikan panggilan tertulis kepada pihak-pihak yang berselisih.

Sidang Mediasi 1. Persiapan Sebelum Persidangan : – Memahami permasalahan atau esensi perselisihan sesuai dengan berkas yang diterima; – Meneliti latar belakang perselisihan antara lain mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan terjadi, baik sebab-sebab intern ataupun sebab-sebab ekstern; – Mencari informasi apakah perselisihan tersebut pernah terjadi di perusahaan sejenis dan bagaimana hasil penyelesaian serta dasar dan bentuk penyelesaian; – Mempersiapkan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perselisihan; – Mempersiapkan ruangan tempat sidang.

Sidang Mediasi 2. Pelaksanaan sidang Mediasi: – Membuka sidang; – Membacakan surat kuasa dari para pihak jika para pihak menguasakan. – Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan/penjelasan – Jika diperlukan Mediator dapat memamnggil saksi/saksi ahli. – Mengupayakan kepada kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat; – Bila mencapai kesepakatan dibuat Perjanjian Bersama oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Mediator; – Perjanjian Bersama didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial oleh para pihak; •

– Penyelesaian perselisihan tidak tercapai kesepakatan kepada pihak disarankan untuk tetap melaksanakan kewajibannya; – Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Mediator dalam waktu selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja harus mengeluarkan anjuran tertulis sejak sidang pertama; – Sejak menerima anjuran tersebut para pihak harus memberikan jawaban menerima atau menolak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; – Anjuran bila diterima kedua belah pihak dibuat Perjanjian Bersama dan apabila salah satu pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan Mediator berkewajiban membuat risalah penyelesaian perselisihan; – Risalah penyelesaian perselisihan merupakan lampiran para pihak atau salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. • •