PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH PERSELISIHAN INDUSTRIAL dan PHK

  • Slides: 6
Download presentation
PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH, PERSELISIHAN INDUSTRIAL dan PHK Landasan Hukum 1. UU No. 22

PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH, PERSELISIHAN INDUSTRIAL dan PHK Landasan Hukum 1. UU No. 22 tahun 1957 - Tentang Perselisihan Perburuhan 2. UU No. 12 tahun 1964 - Tentang PHK 3. Permen No. 03 tahun 1996 - Tentang Tata cara PHK Pengertian Perselisiham - Serikat Pekerja dengan Pengusaha - Tidak ada kesesuaian paham - Hubungan kerja, syarat kerja - Keadaan Perburuhan Jenis Perselisihan 1. Hak / Hukum - Tidak dipenuhinya ketentuan yang ada - Normatif 2. Kepentingan - Tidak ada kesepakatan untuk hal tertentu

Pencegahan Perselisihan 1. Dari Pengusaha - Membina Serikat Pekerja - Tanggap terhadap kesejahteraan karyawan

Pencegahan Perselisihan 1. Dari Pengusaha - Membina Serikat Pekerja - Tanggap terhadap kesejahteraan karyawan - Mengembangkan FORKOM - Hubungan dengan Pekerja 2. Dari Pekerja - Wawasan Serikat Pekerja - Musyawarah - Menghindari Konfrontatif Proses Penyelesaian Keluh Kesah 1. Penyelesaian kedua belah pihak - Penyelesaian paling baik - Musyawarah / mufakat - Mengatur mekanisme Hindari penyelesaian dengan campur tangan pihak ketiga

2. Dengan juru pisah (Arbitrase) - Penunjukkan kedua belah pihak - Disyahkan P 4

2. Dengan juru pisah (Arbitrase) - Penunjukkan kedua belah pihak - Disyahkan P 4 P 3. Pegawai Perantara - Pegawai Depnaker Khusus - Memberi Penengahan - Mengajukan ke P 4 D 4. P 4 D - Sifat : Tripartit - Ditetapkan oleh Menaker - Mendamaikan dan memutuskan - Pertimbangan hukum , Perjanjian, Kebiasaan, Keadilan dan kepentingan negara - Mengikat ---- 14 hari dapat dibanding 5. P 4 P - Sifat : Tripartit - Lembaga banding 6. Veto Menteri - Merubah / Menangguhkan / Membatalkan putusan P 4 P - Kepentingan umum / negara - Setelah mendengar pendapat

Jenis dan Larangan PHK 1. Jenis PHK - Atas kehendak sendiri - Putus demi

Jenis dan Larangan PHK 1. Jenis PHK - Atas kehendak sendiri - Putus demi hukum - Diputus pengadilan - Atas kehendak Pengusaha 2. Larangan PHK - Sakit, tidak lebih dari 1 tahun - Memenuhi kewajiban negara - Permen 03/96 Sebab PHK 1. Faktor ekstern - Resesi ekonomi dunia - Kebijaksanaan pemerintah - Bencana alam 2. Faktor Intern - Pelanggaran - Rasionalisasi ---- Teknologi - Tidak cakap ---- Sudah dicoba dimana-mana - Penggantian baru ---- Pensiun

PHK tidak syah 1. Tanpa alasan 2. Aliran / paham dll 3. Menyimpang aturan

PHK tidak syah 1. Tanpa alasan 2. Aliran / paham dll 3. Menyimpang aturan perundingan 4. Kesalahan ringan tanpa teguran Akibat PHK 1. Awal mula kesengsaraan 2. Ketenangan kerja terganggu bila tidak dilakukan pada tempatnya 3. Keresahan sosial Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PHK 1. Adanya PHK tidak syah 1. Tanpa alasan 2. Aliran / paham dll 3. Menyimpang aturan perundingan 4. Kesalahan ringan tanpa teguran

Akibat PHK 1. Awal mula kesengsaraan 2. Ketenangan kerja terganggu bila tidak dilakukan pada

Akibat PHK 1. Awal mula kesengsaraan 2. Ketenangan kerja terganggu bila tidak dilakukan pada tempatnya 3. Keresahan sosial Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PHK 1. Adanya usaha menghindari PHK 2. Persetujuan bersama masih perlu 3. Masa percobaan harus diberitahukan 4. Izin ditolak karena : - Serikat Pekerja - Pengaduan Pekerja, contoh : potongan pajak tidak disetorkan 5. Kesalahan berat : - Keterangan palsu, makar, A-susila - Kejahatan, mencuri