Prosedur Izin Operasional Pondok Pesantren PETA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Prosedur Izin Operasional Pondok Pesantren

PETA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM Jenis Jenjang Tinggi Pendidikan Keagamaan Islam Pendidikan Umum Berciri Khas Islam PTU PTAI (UIN/IAI/ STAI) Diniyah Formal Ma’had Aly Pesantren Nonformal Informal Satuan Pendidikan Mahad al. Jami’ah al. Takmiliyah Penyelenggara Pendidikan • • Menengah SMA SMP MA MTs PDF Ulya PDF Wustha Muadalah DT Ulya DT Wustha • • TQA Keluarga Dasar PAUD SD MI TK RA PDF Ula Muadalah DT Ula TPA TKA • Kitab Kuning (Salafiyah) • Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin (Mu’allimin) • • • pendidikan kesetaraan; pendidikan diniyah formal; pendidikan diniyah nonformal; Paket C pendidikan umum; pendidikan umum berciri khas Islam; Paket B (Wajar pendidikan kejuruan; Dikdas Wustha) pendidikan mu’adalah; pendidikan tinggi; dan/atau program pendidikan lainnya. Paket A (Wajar Dikdas Ula)

PESANTREN SEBAGAI SATUAN � Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk: �Satuan pendidikan; dan/atau �Penyelenggara pendidikan. � Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin. � Penyelenggaraan pengajian kitab kuning dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasus pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. � Penyelenggaraan dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.

DASAR HUKUM 1. Keputusan Menteri Agama No 440 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama 2. PMA No 71 Tahun 2005 Tentang Ma’had Aly 3. PMA No 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam 4. PMA No 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah 5. PMA RI No 36 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren 6. PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 7. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 8. UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 9. Keputusan Dirjen Pendis No 3668 Tahun 2019 Tentang Ijin Operasional Pondok Pesantren

PONDOK PESANTREN adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui Kankemenag Kab. /Kota sebagai melalui bukti tertulis yang dikeluarkan serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren

ARKANUL MA’HAD 1. 2. 3. 4. 5. Kyai / Pengasuh Pesantren Santri Mukim Pondok / Asrama Masjid/Mushalla Kajian Kitab Kuning

RUUHUL MA’HAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NKRI dan Nasionalisme Keilmuan Keikhlasan Kesederhanaan Ukhuwah Kemandirian Kebebasan dan Optimisme Keseimbangan

KETENTUAN UMUM 1. Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri 2. Pesantren yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan tanda daftar dalam bentuk Izin Operasional Pondok Pesantren dalam bentuk: a. Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) b. Surat Keputusan Izin Operasional Pondok Pesantren c. Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren 3. Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Izin Operasional Pondok Pesantren

Sistem Pelayanan IJOP Sistem Informasi Perijinan Pondok Pesantren adalah Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Perpanjangan Ijin Operasional Secara Online Melalui Alamat Resmi https: //ditpdpontren. kemenag. go. id/

Tujuan Sistem Informasi Perijinan Pondok Pesantren Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengajuan, Perpanjangan dan pencabutan Perijinan Operasional Pesantren di Kementerian Agama RI.

Flowchat Pelayanan IJOP

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL BARU Asli Surat Permohonan. Asli Formulir Pengajuan. Asli Surat Pernyataan. Salinan bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf sesuai kedudukan pesantren Asli surat keterangan domisili Khusus bagi pesantren sebagai penyelenggara Pendidikan: Salinan akta notaris Badan Hukum berikut keputusan pengesahan dari kementerian yang berwenang, Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP)

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PERPANJANGAN/PEMUTAKHIRAN Asli Surat Permohonan. Asli Formulir Pengajuan. Asli Surat Pernyataan. Khusus bagi pesantren sebagai penyelenggara Pendidikan: Salinan akta notaris berikut keputusan pengesahan dari kementerian yang berwenang, Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP)

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL Tidak menyelenggarakan Pendidikan pesantren; Tidak Memiliki unsur pesantren (arkanul ma’had); dan/atau Tidak mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren (ruhul ma’had) menyangkut Jiwa NKRI dan Nasionalisme Terhadap izin operasional pondok pesantren yang : tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren. Kankemenag Kab. /Kota mengajukan permohonan pencabutan izin operasional pondok pesantren

CATATAN 1. Siklus pemberian izin operasional pesantren diberikan pada tiap semester berdasarkan kalender Hijriyah. 2. Tugas Pondok Pesantren: 1) Memenuhi semua unsur pesantren (Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had), 2) Melengkapi Dokumen Persyaratan, 3) Mengajukan Permohonan melalui Kementerian Agama Kab/Kota. 3. Tugas Kementerian Agama Kab/Kota: 1) Verifikasi dan Validasi Data Lembaga, 2) Mengeluarkan Rekomendasi kepada Kanwil Kemenag Propinsi, 3) Menerbitkan Piagam Izin Operasional Pesantren (setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dan NSPP oleh Dirjen Pendis)

4. Tugas Kanwil Kementerian Agama Propinsi: 1) Mengeluarkan Rekomendasi dan meneruskan pengajuan izin operasional ke Ditjen Pendis. 5. Tugas Dit. Pd. Pontren: 1) Mengkompilasi soft file permohonan izin operasional, 2) Mengajukan daftar pesantren pemohon dalam bentuk draft SK kepada Dirjen Pendis, 3) Meneruskan SK dan NSPP kepada Kemenag Kab/Kota (Setelah dikeluarkannya SK dan NSPP oleh Dirjen Pendis. 6. Tugas Ditjen Pendis: 1) Mengeluarkan SK Penetapan Izin Operasional Pesantren, 2) Mengeluarkan NSPP.

Sekian & Terima Kasih