PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN Nomor 47PermentanSM 01092016 Tanggal 29

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN Nomor : 47/Permentan/SM. 010/9/2016 Tanggal : 29 September 2016 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN Pus. Luhtan 2017

I. PENDAHULUAN Penyelenggaraan Luhtan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah Daerah Wewenang tsb diwujudkan dng Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yg meliputi 5 (lima) Aspek; Programa ada pada setiap tingkatan pemerintahan Substansi programa meliputi rencana kegiatan dlm rangka perubahan prilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi kerberhasilan Usahatani Pus. Luhtan 2017

TUJUAN Pus. Luhtan 2017 1 • Memberikan acuan bagi tim penyusun programa penyuluhan pertanian di setiap tingkatan administrasi pemerintahan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian; 2 • Memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

RUANG LINGKUP Kerangka Pikir dan Prinsip; Pengorganis asian; Penyusunan, Pendanaan. Pus. Luhtan 2017

PENGERTIAN Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Pus. Luhtan 2017

II. KERANGKA PIKIR REMBUGTA NI DESA MUSRENBANG DESA JAN ANALISIS Tingkat Desa KEADAAN MIMBAR SARASEHAN KEC NOTE : PENYUSUNAN PROGRAMA LUHTAN DILAKUKAN SCR TERPADU DAN SINERGIS DNG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MUSRENBANG KECAMATAN FEB Tingkat Kecamatan Tingkat Kab/Kota HASIL EVALUA SI PROGRA MA (T-1) Tingkat Provinsi Tingkat Nasional Pus. Luhtan 2017 MIMBAR SARASEHAN KAB/KOTA MUSRENBANG KAB/KOTA HASIL MUSRENBANG (T+1) PENYUSUNAN/ PENGESAHAN PROGRAMA (T+1) MAR MIMBAR SARASEHAN PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI APR MIMBAR SARASEHAN NASIONAL/ RAKOR MUSRENBANG PUSAT MEI RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1

PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAMA 1. Partisipatif, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 2. Bermanfaat, yaitu hasil programa Penyuluhan Pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan shg mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan; 3. Terpadu, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah, dengan berdasarkan kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Pus. Luhtan 2017

LANJUTAN. . … 4. Sinergi, yaitu programa Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. 5. Transparan, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan; 6. Demokratis, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program Pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lainnya; Pus. Luhtan 2017

LANJUTAN. . … 7. Bertanggung gugat, yaitu evaluasi programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan programa penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi. 8. Specific, Measurable, Actionary, Realistic, Time Frame (SMART) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan/dapat dilakukan, sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. 9. Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, perubahan Perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Pus. Luhtan 2017

III. PENGORGANISASIAN A. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN 1. 2. 3. 4. 5. Pus. Luhtan 2017 Tim Penyusun Programa Nasional; Tim Penyusun Programa Provinsi; Tim Penyusun Programa Kabupaten/Kota; Tim Penyusun Programa Kecamatan; Tim Penyusun Programa Desa/Kelurahan;

NO 1 2 3 NAS PROV KAB/ KOTA KEC DES Ketua : a. Pejabat struktural yg melaksanakan tugas bidang program V V V - - b. Pimpinan unit kerja yang melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan - - - V - c. Ketua Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) - - V Sekretaris : a. Koordinator Penyuluh Pertanian V V V - - b. Penyuluh Urusan Programa - - - V - Anggota : a. Pejabat struktural yg menangani bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelengaaraan penyuluhan V V V - - b. Penyuluh BPTP V V - - - c. Kelompok Jafung Penyuluh Pertanian V V - d. Perwakilan Pelaku Usaha V V V e. Perwakilan Pelaku Utama/Petani V V V f. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan - - - V - f. Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kelurahan - - V V V UNSUR PELAKSANA g. Stakeholder terkait lainnya

B. TUGAS TIM 1 ANALISIS KEADAAN MASING WILAYAH KERJA Pus. Luhtan 2017 2 4 6 EVALUASI PELAKSANA AN PROGRAMA TAHUN SEBELUM NYA MENYIAP KAN USUSLAN INDIKATIF DAN KUALITATIF PROGRAMA MELAKSANA KAN PENYUSUN AN PROGRAMA 3 MENYIAP KAN REMBUG TANI ATAU MIMBAR SARASEHAN 5 MENYIAPKAN PERTEMUAN 7 MELAPORKAN PELAKSANAA AN PENYUSUNAN PROGRAMA

IV. PENYUSUNAN PROGRAMA PROSES TAHAPA N 1. Perumusan UNSUR 1. Keadaan 2. Tujuan 3. Permasalahan 4. Rencana Kegiartan Pus. Luhtan 2017 2. 3. 4. 5. Keadaan Penetapan Tujuan Penetapan Masalah Penetapan Rencana Kegiatan Pengesahan Programa Lihat Slide berikut

IV. PENDANAAN 1. Pendanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/ kota berasal dari APBD kabupaten/kota; 2. Pendanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian provinsi dari APBD Provinsi, penyusunan programa penyuluhan pertanian nasional dibiayai dari APBN; 3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pus. Luhtan 2017

Terima Kasih Pus. Luhtan 2017