PROGRAM PENANGANAN KELUARGA MISKIN DI INDONESIA MELALUI JAMINAN

PROGRAM PENANGANAN KELUARGA MISKIN DI INDONESIA MELALUI JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Ir. Andi ZA Dulung, MCM, MSc. Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI

ANALISIS SITUASI KEMISKINAN DAN MASALAH SOSIAL

Ketimpangan (Gini Ratio) dan Kemiskinan Maret 2015 28. 59 jt (11. 22%) September 2015 28, 51 juta (11. 13%) Target 0, 39 25, 63 10 2016 Mar Kesenjangan Ekonomi (GINI Ratio) Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Sept Presentase Penduduk Miskin (%)

KONDISI dan TARGET KEMISKINAN • Masih ada sekitar 4, 5 juta rumah tangga yang tidak mampu keluar dari kemisikinan selama 3 tahun terakhir. Peningkatan ketimpangan Indonesia adalah tertinggi di Asia. Maret 2015 tetap di 0. 413 sejak tahun 2012. Namun September 2015 turun sedikit menjadi 0, 408. • Susenas 2010, menunjukkan 51% penduduk Indonesia masih berpendidikan SD kebawah. • Bulan Maret 2015 angka kemiskinan mencapai 11. 22% (28. 59 jt) naik 0, 26% dibanding September 2014. Namun pada September 2015 turun sedikit 0. 09% menjadi 11. 13% (28. 51) dibanding Maret 2015. • Target dalam APBN 2016, Gene Ration 0. 39; Kemiskinan 9 -10% Indeks pembangunan Manusia naik dari 69, 4 menjadi 70, 1.

Empat Kelompok Penduduk dengan Kebutuhan Berbeda File Updated 2008 -2014 11, 2% Kredit Kemitraan perlindungan pemberdayaan 27, 88 juta 72, 12 juta Iklim usaha Kepastian hukum

Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan saat ini

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Penananganan Keluarga Kemiskinan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembukaan UUD 1945 Pasal 34 Undang Dasar 1945. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU No 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 7. PP No. 63 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin berbasis Wilayah.

Program dan Target Penanganan Kemiskinan Per Tahun PROGRAM TARGET S/D 2016 KK BPJS KESEHATAN RASTRA UEP/KUBE KK JIWA SISA SASARAN AKURASI TARGET 88. 200. 000 96. 700. 000 92. 000 90% 15. 530. 897 62. 123. 588 83. 620. 000 20. 070. 000 85% 18. 600. 000 38. 620. 690 37. 060. 690 65% PIP PKH JIWA POPULASI 6. 000 24. 000 15. 530. 897 83. 620. 000 59. 620. 000 100% 267. 251 1. 069. 004 6. 200. 000 24. 800. 000 23. 730. 996 50% RUMAH TDK LAYAK 24. 250 97. 000 4. 000 16. 000 15. 903. 000 85% RUMAH SWADAYA 450. 000 7. 900. 000 7. 450. 000 80% ASURANSI KESOS 100. 000 66. 600. 000 66. 500. 000 75% JS LANSIA TERLANTAR 56. 500 1. 800. 000 1. 743. 500 100% JS ODK BERAT 44. 500 163. 323 118. 823 100% 2. 900. 000 2. 740. 000 100% JS ANAK TERLANTAR 307. 454

Indeks Bantuan rata-rata per tahun 2016 PROGRAM INDEKS BANTUAN PERTAHUN BPJS KESEHATAN (PBI) Rp. 1. 380. 000 JIWA SUBSIDI BERAS SEJAHTERA Rp. 1. 307. 700 RTSPM PROGRAM INDONESIA PINTAR SATUAN Rp 450. 000 SISWA SD Rp. 750. 000 SISWA SMP Rp. 1. 000 SISWA SMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN Rp. 3. 000 KSM KELOMPOK USAHA BERSAMA Rp. 2. 000 KK Rp. 15. 000 UNIT Rp. 7. 500. 000 UNIT RUMAH TDK LAYAK HUNI RUMAH SWADAYA ASURANSI KESOS Rp. 201. 600 KK JAMSOS LANSIA TERLANTAR Rp. 2. 400. 000 JIWA JAMSOS ODK BERAT Rp. 3. 600. 000 JIWA JAMSOS ANAK TERLANTAR Rp. 1. 000 JIWA KET

Kondisi Permasalahan dalam Program Penanganan Kemiskinan 1. Ada lebih dari 20 Program, namun belum semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; melibatkan banyak pihak dimana setiap institusi pemerintah memiliki program masing-masing yang belum tentu bersinergi satu dengan yang lainnya. Misalnya: (a). Banyak RTSM yang tidak menerima RASTRA sesuai jatahnya (15 kg) (b). Program PKH mulai tahun 2015 sudah memasukkan anak SMA 2. Belum terjadi sinergitas dan komplementaritas antar program untuk satu keluarga miskin, masyarakat bingung. 3. Indeks total bantuan yang diterima relatif kecil 4. Keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah belum optimal. 5. Sulit mengukur efektifitas program, karena target yang berbeda.

Metodologi Penyusunan Basis Data Terpadu Kemiskinan

Persentase Penduduk dgn Karakteristik Ekonomi yg hampir sama 60 % Exclusion Error 40 % 25 % Hampir Miskin / Rentan Mencakup 24, 7 Juta Rumah Tangga, Sekitar 96, 4 Juta Jiwa Mencakup 15, 5 Juta Rumah Tangga atau 65, 6 Juta Jiwa Inclusion Error Mencakup 5, 7 Juta Rumah Tangga atau 28, 6 Juta Jiwa 11, 66% Miskin

Metode Pengumpulan Data Kemiskinan berdasarkan pada Susenas Th. 2010 Informasi tentang keluarga termiskin dihimpun melalui interview dengan Kepala Desa & Tokoh Masyarakat Dilakukan Cross -check terhadap sumber informasi kemiskinan lainnya, seperti data BKKBN, survey kemiskinan yang dilakukan oleh provinsi Daftar Awal Rumah Tangga BPS melakukan survey Melalui PSE 2005 untuk mengumpulkan data karakteristik ekonomi dan sosial terhadap rumah tangga dalam list. BPS menggunakan Proxy Means Test (PMT) untuk menentukan eligibilitas penerima Daftar Akhir Rumah Tangga Miskin 13

Pengembangan Metode Pengumpulan Data PPLS 2011 Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Susenas 2010 dan Potensi desa) 14 + Data individual dari program lain + Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin + Penyisiran Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011 24

Proses Pengembangan Basis Data Terpadu Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP 2 K Basis Data Terpadu (Update Musdes/Muskel) Perbaikan Metodologi Pengumpulan Data: • Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008) • Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point • Pelibatan Komunitas Miskin • Variabel yang dikumpulkan lebih banyak Prediksi rumah tangga miskin lebih baik Perbaikan Metodologi Pemeringkatan: • Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT) • Mengintegrasikan dengan Data Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) 15

Efektivitas Pentargetan Program Perlindungan Sosial Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Rastra, BLT, Jamkesmas) RASTRA Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan 16

Pengalaman Internasional Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Miskin 83% 80. 9% 79. 5% status sosial Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan ekonomi terbawah di beberapa Negara 62. 4% Sumber: Coady et al. 2004. 1 2 3 4 Akurasi Pentargetan KPS 2013 diyakini lebih baik dari akurasi program sejenis di negara lain. 17

Rencana Perubahan Kebijakan Program Penanganan Kemiskinan Berbasis Keluarga

OPTIMALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Seharusnya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih dapat ditingkatkan Perbaikan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan mengatasi berbagai kendala yang ada. Keadilan Sosial dapat dicapai melalui program Perlindungan dan Jaminan sosial 19

Responsive Reliable Resilient SUSTAINABLE DEVELOPMENT S O C I A L D E V E L O P M E N T State Obligation Social Welfare System Modifikasi schema Perlindungan Sosial 1995, Chu, Ke-yong & Sanjeev G, Social Safety Nets, Issues and. Recent Experinces (IMF, Washington) Community Traditional or Informal Private or Community Based Schemes Formal Public Schemes Consumer Subsidies SUSTAINABLE DEVELOPMENT Social Security Public or Social Assistance Social Insurance I N C L N U S I O Social Capital E M P O W T E R M E N

Sistem Kesejahteraan Sosial Tanggung Jawab Masyarakat Kewajiban Negara Pelayanan Sosial Dasar Subsidi/ Kompensasi Consumer Subsidies - Social Safety Net - UCT / BLT Asuransi Sosial - Asuransi Kesehatan - Asuransi Ketenaga kerjaan - Asuransi kesejahteraan sosial Perlindungan & Jaminan Sosial Asistensi Sosial - PKSA (CCT) - PKH (CCT) - BOS - RASKIN JSLU & JS ODK A k s e s T e t r a b s a Pemberdayaan Masyarakat - PNPM (P 2 KP & PPK) - KUBE - CSR (Condev) - NGO - Bazis / Dana Amal Perlindungan Sosial - Pusat Rehabilitasi - Pusat Layanan Anak - Trauma Centre Modal Sosial p e m b e a r n d a y a

Social Cash Transfer Tanpa Syarat ( Unconditional ) Bantuan Langsung Tunai Dengan Syarat ( Conditional ) Pemerintah & LKS ( PKH & PKSA ) Dunia Usaha ( Cash transfer ) Diskon Harga Kupon/ Voucher Insentif Tabungan Air Bersih Hak Dasar Keterangan Pelayanan Pendidikan Kesehatan Sudah Dilaksanakan Belum Dilaksanakan LKSA Perumahan Keterampilan

Penggunaan Basis Data Terpadu untuk semua Program Penanganan Kemiskinan Kriteria Kepesertaan Program Penanganan Kemiskinan Basis Data Terpadu Untuk Program Penanganan Kemiskinan KKS & KIS KIP PKH RASTRA Pember dayaan Sosial Ekonomi Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu Program perbaikan rumah tidak layak Program Perlindungan Sosial lainnya, termasuk petani dan nelayan. dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga 23 Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program 27

Sinergitas dan komplementaritas program untuk Keluarga Miskin RASTRA PKH KKS KIP BOS JS ODK BERAT UEP/KUBE KIS/PBI BPJS I JS LANSIA TERLANTAR RTLH/RUMAH SWADAYA PBI BPJS II JS ANAK TERLANTAR Sasaran 18, 2 Juta Keluarga Miskin

Exit Strategi untuk Graduasi Keluarga Produktif Berkelanjutan Keluarga Sangat Miskin Keluarga Sejahtera Berkelanjutan Pendampingan Sosial Bantuan UEP/KUBE Bantuan Tunai Bersyarat (PKH-KKS) Perbaikan Rumah Bantuan Langsung /Jaminan Sosial (KKS/KIP/KIS) Monitoring - Evaluasi Benchmark Start Th 1 Th 2 Th 3 Resertifikasi Th 4 Graduasi Th 5 Maksimum

Indeks Bantuan Jaminan Sosial per tahun Asumsi Penduduk Miskin 25% terbawah PROGRAM TARGET KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. 000) 3. 000 18. 200. 000 KSM 54. 600. 000 KIP 750. 000 20. 000 Anak 15. 000 KIS 276. 000 92. 000 Jiwa 25. 392. 000 1. 211. 940 18. 200. 000 KSM 22. 057308. 000 PKH-KKS Rastra Jumlah: INDEKS BANTUAN RATA 2 PERTAHUN (Rp) 5. 237. 940 117. 049. 308. 000 Nilai bantuan peserta PKH per KSM. . Rp. 5. 237. 940/thn =436. 495/bln Nilai bantuan peserta Non-PKH per KSM. . Rp. 2. 273. 940/thn = 189. 495/bln Jumlah KSM Rata-rata anggota keluarga Jumlah jiwa rentan dan miskin Total penduduk Indonesia Kebutuhan Jaminan Sosial/tahun 18. 200. 000 KSM 5 Jiwa 77. 500. 000 Jiwa (30%) 254. 200. 000 jiwa Rp. 117. 049. 308. 000

Indeks Bantuan Perlindungan Sosial per Keluarga Miskin Asumsi diitervensi 40 % Penduduk Miskin dari 18. 200 juta PROGRAM INDEKS BANTUAN TARGET (KSM) KET Pemberdayaan Sosial Ekonomi Rp. 2. 500. 000 9. 100. 000 50% dari 18, 2 juta RUTILAHU Rp. 10. 000 7. 280. 000 40% dari 18, 2 Juta Jumlah Rp. 12. 000 Bantuan Pemberdayaan utk 9, 100 juta KSM Rp. 22. 750. 000 Bantuan Rutilahu utk 7. 28 juta KSM Rp. 72. 800. 000 Total Kebutuhan Bansos Perlindungan Sosial Rp. 95. 550. 000 (dicapai secara bertahap selama 4 Tahun… Pemberdayaan 2. 275. 000 KSM/th dan Rutilahu 1. 820. 000 KSM/th) Th. 2017 Th. 2016 Rp. 23. 88 T Rp. 117. 04 T Th. 2018 Rp. 23. 88 T Rp. 117. 04 T Th. 2019 Rp. 23. 88 T Rp. 117. 04 T (Rp. 140. 92 T/Tahun)

Cuplikan Berita • Merdeka. com (23/12/2015) - Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai bersyarat pada masyarakat miskin pada tahun depan. Itu dinilai menjadi jalan pintas untuk memangkas kemiskinan di Tanah Air. • "Conditional cash transfer yang saya lihat di Brazil 1 persen dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita sekarang mau cepat mengatasi kemiskinan berarti kurang lebih Rp 1. 100 triliun, tolong jadi bahan untuk tahun berikut, " kata Jokowi saat membuka rapat paripurna kabinet kerja di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12). • Menurutnya, peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan. Dia mencatat harga beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, sekitar 30 persen. • Lima fokus pemerintah Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, Penyerapan Tenaga Kerja, Penanggulangan Kemisikinan, dan Kesenjangan • Diyakini, conditional cash transfer dapat menurunkan angka kesenjangan (gini rasio).

Rekomendasi Mencermati kondisi permasalahan dan kebijakan program penaganan kemiskinan yang ada, maka perlu perubahan konsep sebagai berikut. 1. Perlu menyempurnakan seluruh data tentang kemiskinan menjadi sebuah Data Base Terpadu berdasarkan sasaran kebutuhan program. 2. Masing-masing Kementerian/Lembaga membuat kriteria sasaran yang tegas sesuai Data Base Terpadu dengan fokus keluarga, (Rutilahu oleh PUPERA dan Pemberdayaan oleh Koperasi) 3. Melakukan evaluasi terhadap program penanganan kemisikinan yang duplikasi sasaran atau kegiatan untuk disatukan dalam program yang lebih besar. 4. Semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran, sesuai dengan kesepakatan coverage yang akan disasar. 5. Harus bersifat sinergitas dan komplementaritas program untuk satu keluarga miskin baik program yang wajib (jaminan Sosial) maupun penunjang (Perlindungan Sosial). Pendampingan keluarga sangat diperlukan. 6. Dibutuhkan anggaran Rp. 150 T/tahun untuk program penanggulangan kemiskinan. Total Indeks nilai bantuan yang diterima keluarga per bulan seharusnya minimal diharapkan 60 % rata-rata konsumsi, namun dalam hitungan ini masih 40% bagi peserta PKH dan hanya 15% bagi peserta non PKH. 7. Dilakukan resertifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap keluarga sasaran, sesuai dengan UU No 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. 8. Keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah sebagai bagian yang sangat penting.

Terima Kasih Contact: +6281316728833 andi. zainal@kemsos. go. id