PROGRAM DAN KEBIJAKAN JAWA TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM DAN KEBIJAKAN JAWA TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1

Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER

KRONOLOGIS IMPLEMENTASI PUG DI JATIM 2010 PERGUB No. 27/2010 PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR PERGUB No. 18/2010 Rencana Aksi Daerah PUG PROVINSI JAWA TIMUR SK GUB No. 188 /155/ KPTS/013/2010 POKJA PUG PROVINSI JAWA TIMUR 2011 SE. GUBERNUR No. 263/44 59/032/2011 , Tgl. 6 APRIL 2011 EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI/ WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH 2013 PERGUB No. 66/2013 Pedoman Pelaksanaan PUG sebagai pedoman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan responsif gender Surat dari BPKAD tgl 11 Sept 2013 No : 503/5807/213. 3/2013 RKA dilampiri Dok PPRG 2014 SK Gub No: 188/3/KPTS/013/2014 tgl 2 Januari 2014 Sekretariat PPRG yang diketuai oleh Asisten 3 Surat Sekda kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tgl 24 Januari 2014 No : 474. 24/0200/211. 3/2014 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG 3

KOMITMEN JATIM DLM PUG GENDER SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG INOVASI PERAN TIM DRIVER DALAM MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG

TARGET CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DLM 5 TAHUN

KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER 69 67. 85 68 67 66. 56 66 65. 61 65. 11 65 64 63. 48 63 62 61 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER 72 70. 77 70 67. 91 68 68. 62 69. 29 66 64 62 60. 26 60 58 56 54 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019 No. Indikator Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6, 56 - 6, 87 6, 88 - 7, 19 7, 20 - 7, 49 7, 5 - 8, 00 8, 01 - 8, 10 8, 11 - 8, 20 0, 351 - 0, 348 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) 2 Indeks Gini 0, 363 -0, 360 0, 359 - 0, 356 0, 355 - 0, 352 3 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah ) 20, 41 - 20, 75 20, 76 - 20, 89 20, 90 - 20, 95 20, 96 - 21, 01 21, 02 - 21, 08 21, 14 - 21, 18 4 Tingkat Kemiskinan (%) 12, 72 - 12, 22 12, 21 - 11, 73 11, 72 - 11, 22 11, 21 - 10, 71 10, 70 - 10, 20 9, 97 - 9, 47 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4, 32 - 4, 23 4, 22 - 4, 13 4, 12 - 4, 03 4, 02 - 3, 93 3, 92 - 3, 83 3, 60 - 3, 54 6 Indeks Pembangunan Manusia 73, 15 - 73, 45 73, 46 - 74, 37 74, 38 - 75, 52 75, 53 - 76, 29 76, 30 - 77, 57 77, 58 - 79, 01 7 Indeks Pembangunan Gender 67, 18 - 67, 78 67, 79 - 68, 39 68, 40 - 69, 00 69, 01 - 69, 61 69, 62 - 70, 22 70, 30 - 70, 90 a. BOD (mg/l) 3, 59 - 3, 57 3, 58 - 3, 56 3, 57 - 3, 55 3, 56 - 3, 54 8 Kualitas Air Sungai b. COD (mg/l) 10, 91 - 10, 86 10, 87 - 10, 83 10, 84 - 10, 80 10, 81 - 10, 77 0, 347 - 0, 344 0, 340 - 0, 338 3, 55 - 3, 53 3, 54 - 3, 52 10, 78 - 10, 74 10, 75 - 10, 71

PROGRAM KERJA TIM DRIVER TAHUN 2014 TIM DRIVER BPPKB BAPPEDA INSPEKTORAT BPKAD BIRO ADM KEMASY BPPKB 1. Pemantapan strategi percepatan PUG melalui PPRG bagi SDM penggerak bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2. Pendampingan penyusunan PPRG bagi perencana SKPD dan Provinsi 3. Rakor Pokja PUG Provinsi Jawa Timur 4. Evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA 5. Workshop pengelolaan data terpilah bagi SKPD Prov Jatim 6. Bina keluarga setara dengan sasaran program kegiatan wilayah yang angka KDRT dan perkawiann usia dini cenderung tinggi.

BAPPEDA 1. Mengintegrasikan Gender dalam dokumen perencanaan; 2. Penguatan kelembagaan focal point di lingkup Bappeda 3. Sosialisasi PPRG dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur; INSPEKTORAT 1. Monitoring Evaluasi PPRG pada 6 SKPD (2013); 2. Audit PPRG dgn tujuan tertentu pada 20 SKPD (2014).

BPKAD 1. Membuat Surat Edaran kepada SKPD untuk melampirkan dokumen PPRG pada RKA; 2. Memastikan dokumen tersebut sudah terlampir di dalam RKA SKPD. BIRO ADM. KEMASY 1. Memfasilitasi PPRG di lingkup Sekretariat Daerah Prov Jatim; 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan PPRG di seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

21, 1 Trilyun 2, 7 Trilyun ARG APBD Provinsi

KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK • Perda Prov Jatim no 2 tahun 2014 tentang Sistim Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sedang disusun Pergub yang mengatur seluruh sistim penyelenggaraan perlindungan anak dari hulu sampai hilir • Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur • Pengembangan Koperasi perempuan di seluruh desa di Jatim • Pemberian Penghargaan Bagi Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik • Diklat Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi • Pemberian Keterampilan Bagi Pekerja Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak • Tersedianya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi • Tersusunnya SOP Tanggap Darurat Bencana Responsif Gender 18

KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK • Tersedianya Loket Pembayaran Pajak Khusus bagi Lansia, Ibu Hamil, dan Difabel di Kantor Samsat • Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Oleh Kader, kerja sama Dinkesprov dengan TP PKK • KAKEK NENEK ASUH, sebagai upaya peningkatan pengetahuan untuk Kakek Nenek dalam ilmu kesehatan, perawatan anak dan kehamilan • KELUARGA BINA SETARA, Pengembangan Model anggota keluarga saling menghormati di dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. • SEKOLAH RAMAH ANAK – adalah upaya perlindungan anak di sekolah melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak • PARADE BACA, adalah gerakan membacakan buku kepada anak sebelum tidur, dan Dropping Buku Bacaan Anak dan Buku Kesehatan ke Posyandu 19

IPG IDG GAMBARAN KESENJANGAN (IPM vs IPG) DI JAWA TIMUR DARI 2009 - 2013 IPM KG TAHUN IPM IPG Kesenjangan IDG 2009 71, 06 63, 48 7, 58 60, 26 2010 71, 62 65, 11 6, 51 67, 91 2011 72, 18 65, 61 6, 57 68, 62 2012 72, 83 66, 56 6, 27 69, 29 2013 73, 54 67, 85 5, 69 70, 77 NOTE: PENINGKATAN KESETARAAN GENDER (KG) DI JAWA TIMUR Ditunjukkan dengan semakin kecilnya KESENJANGAN (GAP) angka IPM dan IPG 21

FOKUS TEKNIS Secara bersama dan sesuai dengan fungsi, Tim Penggerak Provinsi melakukan tugasnya dalam implementasi PUG untuk SKPD di tingkat Provinsi/Kabkota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG; Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG; Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusun RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD; Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG 22

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM Focal Point SKPD (anggota Tim Pokja PUG DI Jawa Timur) 1. Kepala SKPD menetapkan Tim Focal Point SKPD SK 2. Pelatihan dan Bimbiingan Teknis PPRG bagi internal SKPD 3. Rapat Koordinasi secara berkala (perencanaan, pelaksanaan PUG secara internal SKPD) 4. Penyusunan Rencana Kerja untuk membangun dan mengembangkan mekanisme kerja yang jelas di antara anggota Tim Focal Point SKPD) 5. Monitoring dan Evaluasi PPRG di Internal SKPD 23

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN “PUG” • Kurangnya komitmen dan penguatan kelembagaan PUG dan PPRG ditingkat Stakeholder; • Kurangnya pemahaman sehingga implementasi kebijakan pembangunan berwawasan gender masih lemah • Kurang memadainya kapasitas SDM pelaksana PPRG, dalam hal pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor • Masih belum adanya Data Terpilah dan Informasi untuk mendukung PUG 24

IMPLEMENTASI PUG DI JAWA TIMUR 1. Komitmen Kerangka kebijakan (pengintegrasian isu gender kedalam RPJMD, Renstra, Renja) 2. Struktur dan mekanisme Pemerintah dan Pemda yang mendukung implementasi PUG melalui POKJA PUG dengan Ketua Kepala Bappeprov Jatim 3. Sekretariat PPRG dengan Ketua Asisten Kesmas 4. Diseminasi PUG melalui PPRG untuk SKPD tingkat Provinsi 5. Pembentukan Focal Point Gender di SKPD Provinsi 6. Diseminasi PUG untuk Kab/Kota 7. Penggunaan GAP dalam penyusunan program dan kegiatan 8. Penggunaan analisis dalam penyusunan GBS dan TOR (disertakan pada proses DPA) 2015 9. Evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi 10. Pendampingan dalam Pembinaan/Bimtek PUG di Kab/Kota 25

KOMITMEN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap PELAKSANAAN “PUG” PERGUB NO. 27 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR PERGUB NO. 18 TH 2010 TENTANG RAD PUG PROV. JAWA TIMUR SK GUB No. 188 /155/KPTS /013/2010 TTG POKJA PUG PROV JAWA TIMUR SE. GUB NO. 263/44 59/032/2011 TGL. 6 APRIL 2011 EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN “PUG” DI DAERAH SE. GUB NO. 263/ 1987/032/2011, TGL 14 PEB. 2011 EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG TTG DUKUNGAN APBD UTK. PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (KLA)

SIMPULAN q Komitmen menjadi kunci utama Integrasi PUG dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, menjadi titik awal pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah q PUG mengarahkan implementasi Pembangunan Daerah menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran q PUG melalui PPRG, harus memberikan output yang dapat menjawab kebutuhan, aspirasi, permasalahan dan isu kesenjangan serta mampu menjawab visi dan misi kepala daerah 27

Rencana Tindak Lanjut Memprioritaskan SKPD pendukung visi misi kepala daerah sudah menganalisis ARG sampai dengan tingkat Program Meningkatkan kuantitas SKPD menerapkan ARG, dari 15 SKPD tahun 2014 menjadi 22 SKPD ditambah semua rumah sakit Prov pada tahun 2015 Penyusunan juknis forum data Penyusunan RAD Gerakan Anti Kekerasan Seksualitas terhadap Anak Implementasi RAD Provinsi Layak Anak Mengintegrasikan ARG pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk Program/Kegiatan Memasukkan Lembar ARG sebagai lampiran RKA Memetakan Pelaksanaan Percepatan PUG Provinsi dan Kab/Kota Evaluasi Pelaksanaan PUG

Terima kasih 29