Pro retroaktif vs keadilan 1 nilai keadilan tidak

  • Slides: 20
Download presentation
Pro retroaktif vs keadilan

Pro retroaktif vs keadilan

� 1. nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian, melainkan dari keseimbangan perlindungan

� 1. nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian, melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; � 2. semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan melebihi nilai kepastian hukum.

� asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat harus dapat menjamin bahwa keadilan dapat ditegakan,

� asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat harus dapat menjamin bahwa keadilan dapat ditegakan, kepentingan korban dilindungi secara utuh, dan tersangka atau terdakwa memperoleh jaminan minimum atas hakhaknya.

ALASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS

ALASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS

� Alasan diberlakukannya asas retroaktif secara yuridis melalui rumusan pasal 28 j UUD RI

� Alasan diberlakukannya asas retroaktif secara yuridis melalui rumusan pasal 28 j UUD RI 1945

� berdasar prinsipnya, pelanggaran HAM berat bukan kejahatan tindak pidana biasa, bisa dilakukan karena

� berdasar prinsipnya, pelanggaran HAM berat bukan kejahatan tindak pidana biasa, bisa dilakukan karena mengikuti hukum internasional, dan kebiajakan ini merupakan kebijakan politik sekaligus terobosan hukum. Maka perlu ada solusi agar pemberlakuan asas retroaktif agar tidak terjadi konflik norma.

� Asas hukum retroaktif seringkali mengundang controversial. namun dalam beberapa sebab asas ini bisa

� Asas hukum retroaktif seringkali mengundang controversial. namun dalam beberapa sebab asas ini bisa digunakan demi memenuhi rasa keadilan. asas legalitas memang menjamin kepastian hukum, namun dengan tindakan seseorang pada suatu saat , seperti kejahatan kemanusiaan, memang belum ada hukumnya. Disini digunakannya asas retroaktif sebagai penegak asas keadilan.

� melihat dari sisi keadilan, tindakan yang ada sebelumnya harus diusut kembali, hal ini

� melihat dari sisi keadilan, tindakan yang ada sebelumnya harus diusut kembali, hal ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dan apabila di tilik dari kacamata masyarakat, penanganan terhadap kasus berbeda yang sejenis berjalan dengan adil, tidak adanya penkhususan terhadap kasus-kasus tertentu dikarenakan belum diundangkannya Undang-undang yang mengatur hal tersebut.

� misalnya dengan adanya kasus bom bali, yang didalamnya mengandung pelanggaran HAM, pemerintah menerbitkan

� misalnya dengan adanya kasus bom bali, yang didalamnya mengandung pelanggaran HAM, pemerintah menerbitkan Undang no. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atas alasan historis tersebut agar dikemudian hari apabila ada kejadian serupa, maka Undang ini yang dipakai bukan lagi KUHP. Sesuai dengan “Lex Specialis Derogat Legi Generalis”. � Namun apabila Kasus Bom Bali tidak diselesaikan dengan berpacu pada Undang Khusus ini, maka akan terjadi pertidaksamaan, dan tidak tegaknya asas keadilan

ASAS RETROAKTIF

ASAS RETROAKTIF

� a. Secara yuridis, asas retroaktif dimungkinkan melalui rumusan Pasal 28 J Undang-undang Dasar

� a. Secara yuridis, asas retroaktif dimungkinkan melalui rumusan Pasal 28 J Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 � b. Ketentuan internasional memberikan peluang untuk memberlakukan asas retroaktif, bahkan telah menerapkan asas ini melalui pengadilan ad hoc di Nuremberg, Tokyo dan sebagainya sebagaimana telah diauraikan sebelumnya. � c. Asas retroaktif merupakan senjata untuk menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang tidak dapat disejajarkan dengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP ataupun diluar KUHP. Dengan demikian tidak ada pelaku yang dapat lolos dari jeratan hukum.

� d. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan cerminan dari asas keadilan baik terhadap pelaku maupun

� d. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan cerminan dari asas keadilan baik terhadap pelaku maupun korban. � e. Asas retroaktif sangat diperlukan dalam mengadili kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Adapun kualifikasi extra ordinary crime dapat dilihat pada jumlah korban, cara dilakukannya kejahatan, dampak psikologis yang ditimbulkan serta kualifikasi kejahatan yang ditetapkan oleh PBB. � f. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana internasional, penolakan terhadap asas retroaktif ini semata-mata hanya dilihat melalui pendekatan hukum tata negara saja tanpa memperhatikan aspek pidana (nasional dan internasional).

� BOM BALI 2012 � Kasus Tragedi Tri Sakti 1998 � Kasus Tanjung Priok

� BOM BALI 2012 � Kasus Tragedi Tri Sakti 1998 � Kasus Tanjung Priok 1984

� Berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas.

� Berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana maka sebuah pertanyaan ini tak akan muncul, karena konsekuensinya jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumnya dan pelakunya bebas dari jeratan hukum. hal ini membiarkan ketidak adilan bagi para korban kejahatan dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan cerminan dari asas keadilan baik terhadap pelaku maupun korban karena apabila adanya seseorang melakukan kejahatan yang perbuatan tersebut tidak ada dalam peraturan KUH Pidana maka asas retroaktif yang dapat memperjuangkan keadilan bagi para korban kejahatan.

Terimakasih atas partisipasinya.

Terimakasih atas partisipasinya.