PRO KONTRA REVISI UU KPK DISKUSI TERBATAS TENTANG

PRO – KONTRA REVISI UU KPK (DISKUSI TERBATAS TENTANG PENYADAPAN DAN SP 3) Oleh : I B Surya Dharma Jaya

KPK UU KPK PERUBAHAN Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

TUGS KPK Pasal 6 UU KPK PERUBAHAN (UU No. 19 TAHUN 2019) Pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KEWENANGAN KPK BERKAITAN DENGAN TUGAS SEBAGAI LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN Tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat negara, penegak hukum, dan orang yang berkaitan Tindak pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian negara paling sedikit 1 M

KPK BERWENANG MELAKUKAN PENYADAPAN UUKPK (PERUBAHAN) Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Ø Penyadapan bersifat rahasia dan hanya boleh dilakukan oleh KPK untuk peradilan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

PROSEDUR PENYADAPAN (Pasal 12 B Ayat 1) Harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Permohonan diajukan pimpinan KPK Izin tertulis dari Dewan Pengawas harus sudah diberikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Pengawasan berkala dilakukan oleh Pimpinan KPK Hasil penyadapan dipertanggung jawbakan pada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (paling lama 14 hari setelah selesainya penyadapan) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tipikor harus dimusnahkan

DEWAN PENGAWAS Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK Memberikan/tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan UU RKPK Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK Mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PENYADAPAN DALAM (Pasal 12 ayat 1 UU No. 30 tahun 2002) Pasal 12 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Ø Tidak diperlukan adanya ijin dalam penyadapan berkaitan dengan tindak pidana korupsi

PERBEDAAN UUKPK DENGAN UUKPK (PERUBAHAN) TENTANG PENYADAPAN UUKPK TIDAK DIPERLUKAN IJIN DEWAN PENGAWAS UUKPK (PERUBAHAN) PENYADAPAN HARUS MENDAPAT IJIN DARI DEWAN PENGAWAS

PRO-KONTRA ADANYA IJIN DEWAN PENGAWASAN DALAM PENYADAPAN PRO ADANYA DEWAN PENGAWAS KONTRA ADANYA DEWAN PENGAWAS Pengawasan menjadi hal penting dalam 1. Adanya campur tangan pihak lain pelaksanaan tugas penegak hukum untuk dalam penyidikan (perlu ijin) menghindari abuse of power (sebagai 2. KPK bukan lagi lembaga indipenden (Pasal 3 UUKPK) walaupun Dewan check and balances system) Pengawas menjadi bagian dari kpk (Pasal 21 UU KPK Perubahan) tapi Dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 37 e ayat 1 UU KPK Perubahan)

SOLUSI UNTUK DIDISKUSIKAN Pengaturan tentang penyadapan perlu diatur secara mendetail agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggran HAM (perhatikan Putusan MK No 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004, Putusan No 012 -016 -019/PUUIV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, dan Putusan No 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011) Keberadaan Dewan Pengawas diperlukan dalam rangka check and balances syatem

Penyadapan seharusnya tidak hanya berdasarkan ijin Dewan Pengawas tetapi juga seharusnya menyertakan pimpinan KPK (karena hasil penyadapan dipertenggung jawabkan pada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, di samping itu menunjukkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dalam posisi yang sama) Penyadapan yang mendesak dapat dilakukan tanpa ijin Dewan pengawas (dan pimpinan KPK) , tapi dalam jangka watu tertentu (missal 1 x 24 jam) harus segera melaporkan untuk mendapat persetujuan.

KPK DAPAT MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TPK (PASAL 40 UU KPK PERUBAHAN KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP 3 Diumumkan ke publik SP 3 dapat dicabut oleh Pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan.

PASAL 40 UU KPK (UU 30/2002) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

PRO – KONTRA ADANYA SP 3 PRO SP 3 KONTRA SP 3 Adanya kepastian hukum atas status seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi (menghindari terjadinya pelanggran HAM) Menghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena sebagai kejahatan yang dikatagorikan sebagai white collar crime memerlukan upaya yang luar biasa dan terkadang memerlukan waktu yang lebih lama dari pengungkapan kejahatan biasa.

SOLUSI UNTUK DIDISKUSIKAN DEMI MENJUNJUNG HAM SP 3 DIPERLUKAN (KESEIMBANGAN ANTARA SUNRISE PRINCIPLE DENGAN SUNSET PRINCIPLE) JANGKA WAKTU 2 TAHUN SANGAT MEMADAI

SELANJUTNYA MARI KITA DISKUSIKAN