PRINSIPPRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK Kariono kariono mapumagmail com Magister

PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK Kariono kariono. mapuma@gmail. com Magister Administrasi Publik Universits Medan Area 2015 1

DAFTAR PUSTAKA Kariono / MAP UMA

BATASAN & RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK u Tujuan kuliah ini adalah untuk menjelaskan : • Konsep Administrasi • Konsep publik u Perspektif publik • Definisi Adm. Publik, u Ruang lingkup Adm. Publik u Ciri khusus Adm. Publik, dan 3

What is administration ? Istilah administrasi berasal dari : � Bahasa Belanda “administratie” = tata usaha atau urusan pencatatan Tata Usaha � Administrasi dlm arti sempit Bahasa Inggris “ administration” = seluruh proses kegiatan dari kelompok-kelompok kerja yang saling bantu guna mencapai tujuan bersama Proses Administrasi dlm arti luas Administrasi Publik

What is administration ? Nigro : u “ cooperative group effort in a public or private setting” u Human activity is cooperative if it has effect that would be absent if the cooperation did not take place

What is administration ? Simon : • “a type of cooperative human efforts that has high degree of rationality” • Tindakan rasional = tindakan yg diperhitungkan secara seksama untuk mewujudkan tujuan yg diinginkan dengan kerugian seminimal mungkin

What is Administration ? Wikipedia : � The word "administration" means giving service or to give a definition it can be understood as the process of organizing people and resources so to direct activities toward common goals. � Administration is both an art and a science (if an inexact one), and can be seen as a craft, as administrators are judged ultimately by their performance

What is Administration ? 1. The act or process of administering, especially the management of a government or large institution. 2. The activity of a government or state in the exercise of its powers and duties. 3. The executive branch of a government. 4. The group of people who manage or direct an institution, especially a school or college. 5. The term of office of an executive officer or body. .

ADMINISTRASI PENGERTIAN ( S. P. SIAGIAN ) “ Proses K. S antara 2 org / lebih, berdasarkan rasionalitas ttt. utk mencapai tujuan bersama yg telah ditentukan ". ADM PRINSIP-PRINSIP : 1. Kegiatan 2. Banyak orang 3. Utk mencapai tuj. Bersama UNSUR – UNSUR ( The Liang Gie ) a. Organisasi b. Manajemen c. Kepegawaian d. Keuangan e. Perlengkapan f. Pek. Kantor g. Tata Hub. / Komunikasi h. Public Relation

TEKNOLOGI POLITIK SOSIAL EKONOMI BUDAYA SEKELOMP OK ORANG TUJUAN TERTENTU SAAT PEKERJAAN POKOK PENENTUAN TUJUAN O M K I P RANGKAIAN F B R KEGIATAN SAAT TUJUAN TERCAPAI KERJASA MA KEPENDUDUKAN HUKUM PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN Sumber : The Liang Gie, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Supersukses, Yogyakarta, 1982. 10 Kariono / MAP UMA

PUBLIK Rakyat Hak Memilih / dipilih Warga Negara Berdasarkan Ketentuan Sejumlah Orang Masyarakat Dibina + Dilayani oleh Ad. P setempat Penduduk - Pendataan - Penyebaran - Evakuasi Publik : ( Inu Kencana Syafie ) Sejumlah Org. / Manusia yang memiliki kebersamaan : Berfikir , Perasaan , Harapan Sikap , Tindakan yang benar + Baik Berdasarkan Nilai – nilai Norma yang merea miliki.

What is public ? Asal kata publik Bahasa Yunani : › Pubes : matang, dewasa (maturity) › Koinon common = bersama › Polis politic = politik, negara, pemerintah George Frederickson : Pra-governmental concept = semua aktivitas non-privat yg telah dijalankan jauh sebelum adanya pemerintah/negara (modern)

Apa arti “Publik” ? adj. � Of, concerning, or affecting the community or the people: the public good. � Maintained for or used by the people or community: a public park. � Capitalized in shares of stock that can be traded on the open market: a public company. � Participated in or attended by the people or community: “Opinions are formed in a process of open discussion and public debate” (Hannah Arendt). � Connected with or acting on behalf of the people, community, or government: public office. � Enrolled in or attending a public school: transit passes for public students. � Open to the knowledge or judgment of all: a public scandal.

Apa arti “Publik”? N (Nouns) � The community or the people as a whole. � A group of people sharing a common interest: the reading public. � Admirers or followers, especially of a famous person.

APA ARTI “PUBLIC” ? (Bahasa Inggeris) Public = umum • Public ownershhip (milik umum) • Public effering (penawaran umum) • Public service (pelayanan umum) Public = masyarakat • Public relation (hubungan masyarakat) • Public interest (kepentingan masyarakat) Public = negara • Public authorities (otoritas negara) • Public finance (keuangan negara) • Publiv revenue (penerimaan negara) 16

KONTEKS BAHASA INDONESIA • Dalam Bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja (sansekerta) yang berarti rakyat. • Pemerintah yang melayani rakyat diberi istilah Pamong Praja (pelayan rakyat) • Sejak zaman Belanda kata praja sudah salah kaprah, praja menadi raja • Pemerintah yang seharusnya melayani rakyat, tetapi malah sebaliknya pemerintah yang minta dilayani oleh rakyat 17

LIMA PERSPEKTIF TENTANG PUBLIK Dalam wacana ilmu poltik dan administrasi publik, paling tidak dikenal ada lima perspektif tentang publik (Frederickson : 1997 ) n n n Perspektif pluralis (the pluralist perspective) Perspektif pilihan publik (the public choice perspective) Perspektif legislatif (the legislative perspective) Perspektif penyedia layanan (the service-providing perspective) Perspektif warga-negara (the citizen perspective) 18

Perspektif Pluralis (The Pluralist Perspektive) o Perspektif ini berakar pada tradisi konflik yang memandang publik sebagai o o o konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (interest groups). Menurut para pendukungnya, setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok kepentingan. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok kepentingan tersebut berintegrasi dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan. Pandangan demikian bukannya tanpa kelemahan. Ada berbagai kritik yang dilontarkan kepada kaum pluralis. Paling tidak ada tiga persoalan baku yang sering dilontarkan. Pertama, sistem checks and ballances dalam sistem demokrasi, yang merupakan model ideal kaum pluralis, sering memperlambat kinerja pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena setiap keputusan yang diambil membutuhkan konsensus dari berbagai kelompok kepentingan yang diwakili oleh pemimpin mereka. Kritik kedua, yang sering dilontarkan kepada kaum pluralis adalah karena mereka terlalu mengandalkan sistem perwakilan (kritik ini dibahas lebih khusus di bagian the legislative perspektive. Kritik ketiga, berkaitan dengan kritik pertama, yaitu terabaikannya masalah efisiensi dan prinsip ekonomi yang merupakan salah satu esensi dari administrasi publik yang ideal. 19

Perspektif Pluralis (The Pluralist Perspektive) o Pandangan kaum pluralis ini sering dipandang tidak memadai untuk merepresentasikan konsep publik, karena dalam praktek isu yang diangkat untuk diperjuangkan seringkali bukanlah merupakan issue yang menjadi perhatian orang banyak, melainkan dipilih berdasarkan kepentingan kelompok yang dominan. o Isu-isu yang tidak menguntungkan secara ekonomis atau politis bagi kelompok tertentu, misalnya tidak akan muncul ke permukaan. o Sebaliknya masalah yang sebenarnya banyak menarik perhatian publik, seperti kemiskinan, tidak menjadi agenda perjuangan karena tidak menjadi pusat perhatian para wakil kelompok kepentingan tersebut. Sementara sering terjadi isu-isu lain yang sebenarnya lebih bersifat terbatas muncul lebih mengemuka karena hal tersebut menyangkut kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh yang kuat. o Dengan demikian konsep publik masih sangat sulit digali melalui pemahaman perspektif ini. Apalagi menjadi dasar bagi sebuah aksi. 20

o o o Perspektif pilihan publik (the public choice perspektive) Secara umum dapat dikatakan, bahwa perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran ulilitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan indivudu. Setiap orang adalah mahluk rasional, yang mengendalikan perilakunya berdasarkan tujuan dan selalu memilih cara yang paling efisien untuk mencapainya berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kritik terhadap tradisi pemikiran ini terutama karena dianggap tidak memperhatikan nilai-nila bersama yang ada di dalam komunitas manusia, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan etika dan norma berperilaku dalam kelompok. Menurut salah satu pendukung utamanya Jeremy Bentham, (1889 -1948) kepentingan komunitas hanyalah merupakan penjumlahan dari kepentingan individu yang membentuknya. Dalam pemikirannya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak rasional di mana setiap tindakannya selalu didorong oleh tujuan-tujuan (goal di rected) dan selalu memilih alternatif yang paling menguntungkan bagi dirinya. Pandangan utilitarian ini memandang publik seolah sebagai konsumen dalam sebuah pasar. Dengan kata lain perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik. Asumsi metodologi utama dari pandangan ini adalah, bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang termotivasi oleh kepentingan yang berbeda satu sama lain. Menurut mereka tugas pemerintah dan masyarakat adalah menyediakan lingkungan yang stabil sehingga pilihan-pilihan dapat dilakukan dengan bebas. 21

Perspektif pilihan publik (the public choice perspektive) o o o Seperti juga kritik terhadap pandangan kaum pluralis, the public choice perspective cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap mereka yang kurang memiliki hak khusus dalam masyarakat. Pengambilan keputusan sangat bergantung pada akses terhadap sumber daya, termasuk informasi. Jika seseorang memiliki sarana yang dibutuhkan, termasuk penguasaan informasi, maka ia akan dengan mudah dapat mengarahkan pilihan publiknya, dibanding dengan mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi. Sebagai akibatnya, institusi-institusi pemerintahan yang demokratis akan sangat tergantung pada dukungan dari mereka yang diperintah. Namun dalam kenyataan, publik biasanya tidak akan bekerjasama dalam melaksanakan keputusan-keputusan sulit, terutama yang membutuhkan pengorbanan, apalagi jika mereka tidak memiliki kepercayaan pada institusi pemerintahan dan pada pejabat-pejabat yang diangkatnya. Persoalan lebih lanjut adalah, bahwa sikap para pejabat yang cenderung melayani diri sendiri, seperti yang diasumsikan oleh perspektif ini, akan merusak dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian usaha penggalian konsep publik dari perspektif ini sebagai dasar revitalisasi merupakan suatu kemuskilan. 22

Perspektif Legislatif (the legislative perspective) o o o o Dalam kenyataan, kebanyakan pemerintahan yang bersifat demokratis menggunakan sistem perwakilan tidak langsung. Seperti juga pandangan kaum pluralis, asumsi dasar yang dianut adalah, bahwa setip pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut, mereka memiliki lejitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam administrasi publik. Dengan demikian pejabat yang diangkat tersebut dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik di dalam administrasi publik. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap realistik dan logis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari, bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok warga negara seringkali merasa tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang mereka pilih secara tidak langsung. Mereka mengasumsikan, bahwa setiap kepentingan individu dapat diwakili oleh kelompok yang biasanya berarti diwakili oleh pimpinan kelompok yang bertindak untuk dan atas nama publik. Prinsip perwakilan yang demikian, mengundang persoalan sejauh mana konsep publik, yakni berbagai kepentingan individu yang beragam, dapat dimunculkan dari sebuah sistem perwakilan. Secara singkat representational perspective on the public ini juga dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori apalagi dalam praktek administrasi publik. . 23

Perspektif Penyedia Layanan (the service-providing perspective) o o o Perspektif lain yang berkembang dalam bidang manajemen pemasaran adalah yang memandang publik sebagai pelanggan (customers) yang harus dilayani. Menurut pandangan ini, “street-level bureaucrats” mempunyai tugas sebagai ujung tombak pelayanan kepada publik yang terdiri dari baik individu maupun kelompok. Sampai derajat tertentu, penempatan publik yang terdiri dari status individu dan kelompok sebagai customers ini dapat mendekati gambaran perspektif publik yang ideal. Perspektif ini mengharapkan agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik (street-level bureaucrats), dapat menjadi penyokong utama kebutuhan publik mereka. Para pejabat ini diharapkan menggunakan keahlian, pendidikan, dan pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Pandangan seperti ini, merupakan salah satu pintu untuk menggali kembali konsep publik sebagai titik sentral dari setiap pelayanan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Akan tetapi dalam kenyataannya, “street-level bureaucrats” sebenarnya telah terorganisir menjadi kelompok kepentingan tersendiri, di Indonesia dalam masa Orde Baru sampai sekarang, pegawai negeri terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut dengan KORPRI. Mereka memperjuangkan kepentingan-kepentingannya melalui proses politik tertentu untuk mencapai kemenangan yang berarti, yang dalam kasus-kasus tertentu dilakukan dengan cara memanfaatkan publik yang menjadi customer mereka. Sehingga pada akhirnya, seperti juga dalam model-model sebelumnya publik yang seharusnya menjadi titik pusat dari setiap pelayanan publik. Maka konsep publik dalam perspektif inipun mempunyai kelemahan substansial. 24

Perspektif Warga Negara (the citizen perspectiv) o Konsep kewarganegaraan (citizenship) merupakan salah satu pusat perhatian administrasi publik modern. Hal tersebut belum muncul dalam pembicaraan administrasi publik dekade-dekade yang lalu. o Reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia akhir-akhir ini, ditandai oleh dua tuntutan penting. n n Pertama, tuntutan akan muculnya pelayanan-pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan dasar meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga negaa diberi informasi yang cukup ( well-informed) agar secara umum mereka dapat aktif dalam berbagai kegiatan piblik dan memahami konstitusi negara secara baik. o Dalam beberapa literatur, konsep publik dapat diidentifikasikan dengan konsep masyarakat warga yang merupakan padanan dari civil society. o Sumber kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama. 25

Perspektif Warga Negara (the citizen perspectiv) o Sedangkan kelemahannya yang sering menjadi sumber kritik, terutama terletak pada konsepsi tentang publik itu sendiri, namun lebih berkaitan dengan tidak memadainya berbagai kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjadi seorang warga negara yang baik. n n n Pertama, tidak semua warga negara dan pejabat publik menyadari kompleksitas isu-isu publik yang menuntut pemahaman dan penyelesaian. Kedua, tidak semua warga negara dan pejabat publik dapat memenuhi issue-issue publik dan kepemimpinan yang terpercaya. Ketiga, adanya kesulitan memotivasi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai tindakan publik. o Namun demikian, dari berbagai pandangan yang dikemukakan di muka, secara konseptual terlihat perspektif yang terakhir lebih memberikan harapan bagi revitalisasi konsep publik, dan sekaligus juga menjadi pijakan bagi dikembangkannya kajian terhadap masalah-masalah publik. 26

EMPAT PRINSIP REVITALISASI KONSEP PUBLIK o Berdasarkan pemahaman terhadap perspektif tentang publik, khususnya tentang perspektif kewarganegaraan, Menurut Frederickson (1997), ada empat prinsip yang dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana konsep publik dapat direvitalisasi eksistensinya, baik sebagai ide maupun sebagai peraktek n n Prinsip 1: Konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi Prinsip 2: Konsep publik harus berdasarkan pada pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur (Virtuous citizen) Prinsip 3: Konsep publik harus dibangun berdasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon kepentingan publik Prinsip 4: Konsep publik harus didasarkan pada kebajikan dan kasih 27

Prinsip Pertama : Konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi o Setiap tindakan pejabat publik harus berbasis pada konstitusi. o John Rohr (1986), misalnya, menyatakan bahwa administrator publik harus mempunyai kompetensi, baik secara teknis maupun secara moral, untuk menjunjung tinggi dan mengabdi pada konstitusi. Menurutnya, kompetensi moral mereka harus jauh berada di atas kompetensi teknis. o Oleh karena itu, bagi Rohr, yang terpenting bukanlah kemampuan para pejabat publik untuk menghafal konstitusi pasal-demi pasal. Melainkan komitmen mereka untuk menjadikan konstitusi sebagai dasar dari setiap tindakannya. o Rohr juga menyatakan, bahwa keabsahan suatu pemerintahan terutama dilegitimasi melalui tindakannya untuk menerima dan menjalankan konstitusi yang berlaku, dan bukan hanya ditentukan melalui proses pemilihan yang demokratis. o Tindakan pejabat-pejabat pemerintahan tidak hanya diatur oleh keputusan mayoritas, tetapi oleh prinsip dan moral dasar yang ada di dalam konstutisi. Dengan demikian tindakan pelecehan terhadap publik oleh para pejabat pemerintah, dapat dihindari. 28

o Prinsip Kedua : Konsep publik harus berdasarkan pada pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur (Virtuous citizen). Dalam hal ini berlaku rangkaian kata-kata bijak, bahwa suatu rezim pemerintahan tidak akan lebih baik dari masyarakat yang mereka wakili. Oleh karena itu, untuk melahirkan rezim yang baik perlu dibangun warga negara yang baik pula yang merupakan sumber dari mana pemerintah tersebut berasal. o Dengan dasar pemikiran tersebut, dapat diidentifikasi ada empat karakter yang perlu diperhatikan dalam konsep virtuous citizen; yaitu: 1. 2. 3. 4. Setiap warga negara harus mengerti dokumen pendidikan negara dan dapat menerapkan filsafat moral dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pejabat publik. Setiap warga negara seharusnya mempunyai kepercayaan (believes), bahwa nilai-nilai yang dianut oleh rezim adalah benar dan tepat, tidak hanya sesuatu yang diterima secara mayoritas. Setiap warga negara diharapkan mempunyai tanggung jawab moral individu, sehingga apabila terdapat situasi kompromi dengan nilai-nilai rejim, virtuous citizen dapat bertindak mempertahankan nilai-nilai yang ingin ia anggap benar. Setiap warga negara diharapkan mempunyai civility (kesantunan) bertindak dengan segala aspeknya, terutama kesabaran (forbearance) dan toleransi (tolerance). 29

Prinsip Ketiga : Konsep publik harus dibangun berdasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon kepentingan publik o Administrasi publik hendaknya tidak hanya terikat pada prinsip efisiensi dan ekonomi, namun juga pada keadilan sosial (social equity) serta nilai-nilai yang lebih luas dan umum seperti yang telah disebutkan di dalam prinsip nomor dua di atas. o Dengan memahami nilai-nilai yang lebih luas dan umum, para pejabat publik tidak memperlakukan dan merespons kepentingan publik dari segi ekonomi semata, namun juga dari segi-segi lain yang lebih fundamental seperti dari aspek moral, kultural dan spiritual. 30

Prinsip Kempat : Konsep publik harus didasarkan pada kebajikan dan kasih o Secara moral, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah berusaha memperluas perlindungan nilai-nilai rezim kepada seluruh warga negara. Jika benar demikian, maka administrasi publik harus memiliki karakter dan dijalankan berdasarkan pada kebijakan dan kasih sayang. o Warga negara dan para pejabat publik yang baik akan menghargai dan memahami hukum sebagai kepedulian pada kepentingan orang lain seperti keperdulian pada kepentingannya sendiri. Mereka juga akan mengusahakan dengan segala kemampuannya, kesejahteraan seluruh masyarakat yang merupakan saudara-saudaranya. o Demikian pula rezim yang berkuasa akan bertindak sama, karena mereka adalah penjelmaan publik yang mendapat amanah yang perlu ditunaikan. o Dengan menggunakan empat prinsip tersebut, revitalisasi konsep publik dapat segera dan seharusnya dilakukan. 31

• ADMINISTRASI NEGARA • ADMINISTRASI PUBLIK 32

Perbedaan ADMINISTRASI NEGARA dengan ADMINISTRASI PUBLIK • ADMINISTRASI NEGARA fokusnya adalah Negara • ADMINISTRASI PUBLIK fokusnya adalah Negara; Swasta; dan Masyarakat 33

Pergeseran Paradigma ADMINISTRASI NEGARA • Administrasi Dari Negara • Administrasi Untuk Negara • Administrasi Oleh Negara 11/23/2020 34

ADMINISTRASI DARI NEGARA • Menunjukkan bagaimana Pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa. • Pemerintah sebagai regulator yang menangani semua layanan. • Pemerintah selalu aktif mengambil langkah yang diperlukan, masyarakat pasif & tunduk menerima layanan 11/23/2020 35

ADMINISTRASI UNTUK NEGARA/PUBLIK • Dipersepsikan lebih maju dari yang pertama (administrasi dari negara/publik) • Pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan pada publik. • Pemerintah lebih responsif/tanggap terhadap apa yang diperlukan masyarakat & memberi pelayanan terbaik 11/23/2020 36

ADMINISTRASI OLEH NEGARA/PUBLIK • Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (empowerment) ---- capacity building • Lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. • Masyarakat berpartisipasai aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 11/23/2020 37

PEMAHAMAN PUBLIK o Publik berasal dari public dalam istilah public administration atau public bureaucracy o Semula dalam paradigma lama diartikan sebagaisesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau negara (pemerintahan) o Oleh karena itu upaya mengatur masyarakt senantiasa bermula dan dilakukan oleh pemerintah o Peran rakyat atau masyarakat sebagai objek 38

PUBLIK DALAM PARADIGMA BARU o Publik disini melibatkan rakyat atau masyarakat o Sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat (publik) o Di sini rakyat atau masyarakat senantiasa dipertimbangkan sebagai subjek dan objek sekaligus 39

PENDEKATAN KEKUASAAN PEMERINTAH RAKYAT RAKYAT 40

PARADIGM SHIFT RAKYAT PEMERINTAH 41

Apa definisi Administrasi Publik? Banyak definisi, banyak versi. Tiap pakar mempunyai definisinya sendiri-sendiri

DEFINISI ADMINISTRASI PUBLIK � � � Ø � � Tinjauan defenisi beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau defenisi administrasi publik. Fesler (1980), , mengemukakan bahwa administrasi publik adalah “the administration of governmental affairs”. Dimock, Dimock & Fox , dikutip oleh Stillman II (1990), administrsi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Pfiffner dan Presthus (1960) : Administrasi Publik meliputi implementasi kebijakaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi Publik didefenisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakankebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga 43

� Nigro dan Nigro (1984) Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sbg Apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga Eksekutif (dengan sarana birokrasi), di dalam memecahkan masalah kemasyarakatan atau publik

Harmon dan Mayer: Pelaku utama dlm penyeleng garaan adm. publik adalah administrator publik, birokrat atau pegawai negeri. Mereka ini yg dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Du Toit dan Van der Waldt : Public administration as activity refers to the work done by officials within the total spectrum of government institutions Antara. co. id

Proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar birokrasi pemerintah (spt pekerja sosial, yayasan, LSM, ormas, dll), maka sektor non negara yg tindakannya mengatas namakan kepentingan publik dan berdampak kpd masyarakat luas, juga menjadi pusat perhatian adm. publik

Administrasi publik menunjuk pada implementasi keputusan atau kebijakan yg dibuat oleh pejabat yang berwenang menjalankan kepentingan publik (collective interests). L. D White : Public administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular of law is an act of administration Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban, 204) Proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan utk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik

Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1960) o o o Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. Meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan. 48

Dari berbagai batasan tersebut, , ada beberapa elemen bidang administrasi publik yang harus dicatat : � � � Bidang tersebut lebih berkaitan dengan eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan yudikatif dan legislatif; Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik; Bidang tersebut berkenaan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas pemerintah; Bidang tersebut dibedakan dari administrasi swasta tetapi juga overlapping dengan administrasi swasta; Berkenaan dengan public goods dan services; Berkenaan dengan teori dan praktek. 49

CIRI-CIRI ADMINISTRASI PUBLIK o Meskipun telah dijelaskan diatas bahwa administrasi negara merupakan apa yang dikerjakan pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah publik, namun belum diungkapkan secara jelas apa saja ciri khasnya yang membedakannya dari administrasi swasta. o Ciri-ciri kegiatan tersebut memang sangat khas dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh swasta. o Menurut Fesler (1980), kegiatan tersebut menyangkut : Ø penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, Ø yang dilakukan oleh birokrasi, Ø dalam skala besar, dan Ø untuk kepentingan publik. 50

Ciri-ciri Administrasi Publik : Menurut : Allison (1987) � � � � kurangnya sentuhan pasar (tidak tergantung dari pasar), kurang otonom, dan terlalu tergantung dari luar atau pengaruh formal, pengaruh politik sangat kuat atau tergantung dukungan dari luar, bersifat monopolistis, memberi dampak yang sangat luas, kegiatannya mendapat penilaian dari publik, mendapat harapan dari publik agar kegiatan tersebut dilakukan secara adil, responsif, tanggung jawab, dan jujur, tujuan dan kriteria yang ditetapkan sangat kompleks, kurang jelas, tidak begitu mudah diukur, mendapat otoritas yang terbatas, lemah, dan seringkali memiliki keengganan untuk mendelegasi wewenang, dan terlalu ditekan secara politisi dari atasan, terlalu berhati-hati akhirnya menjadi kaku dalam bertindak, dan mengalami perubahan yang relatif cepat karena adanya pengangkatan dan penunjukkan personel yang baru, lebih sulit menentukan insentif berdasarkan performance atau kinerja yang ada, terdapat variasi yang tinggi dari karakteristik pribadi para pekerja, serta kepuasan kerja dan komitmen yang rendah terhadap organisasinya 51

Ruang Lingkup Ilmu Administrasi Publik Ruang lingkup administrasi publik bisa dilihat dari locus dan focus studi. • Locus = institutional “where” of the field – the place /(domain/ranah) • Focus = the specialised “what” of the field

Locus ( Place) and Focus (Attention) of public administration • • • Key questions What is public administration as an activity? Where is it carried out and applied? What main products and services (outputs) do government institutions provide? What does the practice of public administration entail so that services are rendered? What do direct/indirect public administration services mean?

The Domain (Locus) LAMA • tindakan eksekutif (executive action) atau aktivitas badan eksekutif • Studi tentang Birokrasi : – Struktur – Fungsi – Behavior BARU Tindakan executive dari lembaga negara maupun non negara Studi tentang Organisasi Publik : - Struktur - Fungsi - Behavior - Kolaborasi

Fokus Kajian • Public administration within an academic interdisciplinary context draws primarily from political science, law, and management. • core content: administrative theory, bureaucratic behavior, public finance and budgeting, policy analysis, program evaluation, and administrative ethics.

u Nicholas Henry (1980) mengemukakan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain : • organisasi publik yang pada prinsipnya membahas tentang model -model organisasi, dan perilaku birokrasi, • teknik-teknik administrasi publik, yaitu mengenai ilmu manajemen, pendekatan sistem, evaluasi program, budget dan kepegawaian, dan • public affairs, yang mencakup model-model proses pembuatan kebijakan, serta berbagai masalah publik seperti pembangunan perkotaan, pengaturan pertumbuhan, dsb 56

“Handbook of Public Administration” oleh James L. Perry (editor, 1990) : o berbagai tantangan bagi administrasi publik dan bagaimana o o o o administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri, sistem administrasi dan organisasi yang efektif, usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan yang diangkat atau dipilih, dan dengan masyarakat, bagaimana menyusun kebijaksanaan dan program-program secara sukses, administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif, manajemen sumber daya manusia, bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik, bagaimana praktek administrasi publik yang profesional dan etis 57

Berdasarkan kedua pendapat di atas dan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai buku teks administrasi publik, maka secara garis besar ruang lingkup administrasi publik adalah : • pelayanan publik – organisasi publik, • manajemen publik, –kebijakan publik, dan » tanggung jawab moral 58

n n Kebijakan publik menyangkut proses penentuan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan. Organisasi publik berkenaan dengan bagaimana melakukan pembagian tugas antar struktur atau unit untuk mencapai tujuan dan target. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia, yang siap bergerak setelah mendapat perintah dari otak. Manajemen publik menyangkut proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif. Ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung, yang mulai memompa darah keseluruh tubuh termasuk organnya untuk memulai bergerak atau bekerja. Tanggung jawab moral memberikan tuntutan moral terhadap pelaku (adminitrator) tentang apa yang sebaiknya dan apa yang tidak sebaiknya dilakukan. Ini diibaratkan dengan sistem sensor tubuh kita seperti perasaan, insting, suara hati, dsb, yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri kita 59

POSISI ADMINISTRASI PUBLIK NO NAMA DISIPLIN ILMU PENGETAHUAN OBJEK MATERIAL 1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK NEGARA Pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik, kebijakan publik 2 ILMU PEMERINTAHAN NEGARA Hubungan pemerintahan, gejala pemerintahan, peristiwa pemerintahan 3 ILM POLITIK NEGARA Kekuasaan, Partai Politik, Group penekan, kepentingan masyarakat 4 ILMU UKUM TATA NEGARA Hukum, peraturan perundang-undangan, konstitusi dan konvensi 5 ILMU NEGARA Pertumbuhan/perkembangan negara, sifat dan hakekat negara, bentuk dan teori negara OBJEK FORMAL Keterangan : Objek formal bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan (focus of interest). Objek material bersifat umum karena merupakan topik yang di bahas secara global tentang pokok persoalan (subject matter) 60

ENAM DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK (Keban, 2008) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dimensi Dimensi Kebijakan Struktur Organisasi Manajemen Etika Lingkungan Akuntabilitas Kinerja 61

HUBUNGAN ATAR DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK DIMENSI MORAL/ETIKA DIMENSI LINGKUNGAN DIMENSI KEBIJAKAN DIMENSI MANAJEMEN DIMENSI KINERJA DIMENSI ORGANISASI 62

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK o Administrasi Publik secara umum di persepsikan sebagai “ the Work of Government “ sehingga peran administrasi publik sangat vital bagi negara o Administrasi Publik mempunyai peran dalam membantu memberdayakan masyrakat dan menciptakan demokrasi ( Frederick A. Cleveland, dan Denhardt ) Bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya akan dapat dirasakan setelah pemerintah Profesional, bekerja efektif dan efisien serta meanpu nebcerahkan masyrakat untuk menjalankan tanggunmg jawab administrasi 63

• Jadi Administrasi Publik merupakan medan para aparat atau eksekutif melaksanakan pekerjaan yang berkaitan drngan sektor publik khususnya dalam penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran adm. Publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. • Administrasi publik juga bisa sebagai ajang dimana bisa disaksikan apakah benar elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau komitmennya kepada publik yang memilih mereka atu peran untuk menjaga kepercayaan publik ( public trust ). 64

KEGIATAN ADMINISTRASI PUBLIK o “ The Work Of Government “ Kegiatan Administrasi menyangkut pemberian pelayanan di berbagai kehidupan ( public services ) yang dilakukan baik oleh pejabat struktural, atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat non struktural. Kegiatan ini juga bisa ditangani dengan melibatkan swasta dan masyrakat jika sifatnya kompleks o Administrasi Publik “ the management public affairs “ kegiatan administrasi publik sebagai manajemen pelaksanaan kebijakan publik artinya administrasi publik lebih berkenan dalam pengelolaan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik 65

KEGIATAN ADMINISTRASI PUBLIK o Berdasarkan Definisi Shafritz dan Rusel kegiatan administrasi adalah : n n Kategori politik melihat administrasi publik sebagai “ what Government does “ yaitu apa yang dikerjakan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung sebagai suaru tahapan siklus pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan sebagai kegiatan kolektif Kategori legal/hukum kegiatan administrasi sebagai penerapan hukun, sebagai kegiatan pemberian penguasaan atas “ raja” kepada rakyatnya dan sebgai bentuk “ pencurian “ dari pihak kaya untuk dibagikan ke yang miskin Kategori manajerial Kegiatan Administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan Kategori matapencaharian - Administrasi publik sebagai profesi mulai dari tukung sapu sampai ajli otak di sektor publik atau sebagai ahli konsep untuk memperebutkan atau mendapatkat program dan proyek pemerintah 66

Tujuan Kegiatan Administrasi Publik o Tujuan kegiatan Adinistrasi publik adalah memenuhi kepentingan publik Public Interest o Pemahan dari Kepentingan publik : n n n Kepentingan publik merupakan kepentingan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan yang dipilih ( elected Policy makers) Administrasi publik klasik Kepentingan publik merupakan kepentingan yang dirumuskan oleh koalisi kepentingan khusus yang menang New Public management Kepentingan publik sebagai “ shared value “ atau nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat atau lebih menggambarkan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat dan disampaikan langsung oleh masyrakat The New Public Service 67

Perbedaan Administrasi Publik dan Swasta n n Menurut Paul Appleby Perbedaan ini bisa dilihat dari perebedaan orientasi antara pemerintah dan swasta, pemerintah melayani kepentingan publik sedangkan swasta melayani kepentingan perorangan Thomas Hobbes dalam “ The Leviathan “ Pihak swasta memiliki “ merchant mentality “ yang didasarkan “selfist interest “ artinya pihak swasta bekerja untuk memenuhi kepentingan pribadinya yaitu akumulasi modal dan mencari keuntungan sedangkan ini berbeda dengan pemerintah lebih mengarah pada public interest 68

SOSOK ADMINISTRATOR PUBLIK � � James L. Perry Sosok administrator yang ideal adalah memiliki tehnical skills, human skills, conceptual skills, responsip terhadap institusi-intitusi demokratis berorientasi pada hasil mampu mengembangkan jaringan kerja dan mampu melakukan komunikasi dan menjaga keseimbangan antara keputusan dan kegiatan Jadi sosok administrasi publik membutuhkan kompetensi-kompetensi strategis 69

KOMPETENSI-KOMPETENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK � Kompetensi Strategis ini terkait dengan dimensi strategis dalam Administrasi Publik yaitu : � � Dimensi Kebijakan mencakup proses pembuatan kebijakan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif mebcapai tujuan ( analoginya adalh sistem kerja otak manusia ) Dimensi Organisasi berkenaan dengan struktur dan hiraki, pewmbentukan unit, pembagian tugas prosedur kerja ( analoginya adalah sistem organ tubuh manusia ) 70

� Dinensi Manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan dirancang dan dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan organisasi ( analoginya sistem jantung dalam tubuh manusia ) � Dimensi Etika dan moral menyangkut tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang baik dan buruk apa yang salah dan benar. ( suara hati / nurani ) 71

� Dimensi Lingkungan suasana dan kondisi yang mempebgaruhi atau mewarnai dimensi ( lokasi berkembangnya manusia ) � Dimensi Akuntabilitas kinerja --. Bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil administrasi publik di dalam suatu negara 72

KEKHUSUSAN ADMINISTRASI PUBLIK (Gerald E. Caiden, 1982) • • Kehadiran Administrasi Publik tak bisa dihindari Administrasi Publik mengharuskan kepatuhan Administrasi Publik mepunyai prioritas Administrasi Publik memmpunyai Kekecualian Manajemen Puncak Administrasi Publik adalah Politik Penampilan Administrasi Pulik sulit diukur Lebih banyak harapan yang diletakkan pada Administrasi Publik 73

1. Adm. Publik = tak bisa dihindari • Semua orang mau tak mau selama hidupnya harus berurusan dengan adm. publik • Kewajiban publik tidak bisa dihindari Bersifat memaksa

2. Adm. Publik = menuntut kepatuhan • Adm. negara pemegang kekuasaan pemaksa (coersive power) yang sah • Mengendalikan lembaga-lembaga pemaksa : pengadilan, kepolisian, militer, , dan penjara memaksa orang patuh pada hukum negara

3. Adm. Publik mempunyai prioritas • Pelayanan publik sangat dibutuhkan masyarakat = urgent • Administrator publik mempunyai tanggung jawab moral untuk siap setiap saat dibutuhkan

4. Adm. Publik mempunyai ukuran yang tidak terbatas • Lingkup kegiatan adm. publik sangat luas = seluruh wilayah negara (darat, laut, udara); nasional/regional/internasional Keuntungan : standarisasi rutinisasi spesialisasi profesionalisme Kerugian : mudah terjadi penyimpangan red tape birokratis

5. Puncak pimpinan adm. negara = politisi • Top manager adm. Negara = Politisi yg dipilih melalui proses politik (pemilu/ pilkada) Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden, Menteri • Politisasi Birokrasi : - mobilisasi PNS vote getter - sumber daya/fasilitas kepentingan politik, dsb

6. Kinerja Adm. Publik sulit diukur • Bersifat politis : keadilan sosial, perdamaian, demokratis, HAM, dsb • Sulit diukur secara kuantitatif atau ekonomis : jumlah, kuantitas, statistik

7. Banyak harapan pada adm. publik • AN = Public trust • Publik berharap banyak pada administrasi publik • Moral dan etika adm. publik • Mengutamakan kepentingan publik • Kualitas pelayanan publik, dll

Identifikasi Administrasi Publik (Caiden, 1982) Adm. Pemerintahan Organisasi Publik Administrasi Publik Orientasi Sikap Administrasi Proses yg bersifat khusus Aspek Publik

Adm. Publik = Adm. Pemerintahan • Identifikasi dari : aktivitas dan fungsi-fungsi yg dijalankan adm. negara – Fungsi tradisional : hubungan luar negeri; hankam, PU, Kesra, perpajakan. – Fungsi yg bersifat monopoli : pos, telkom, listrik, air (PAM), KA, BBM, dsb • Tiap-tiap negara tidak sama

Adm. Publik = Organisasi Publik • Penyelenggaraan urusan dan kebutuhan publik oleh organisasi publik • Organisasi publik = lembaga yg diciptakan melalui hukum, dibiayai oleh negara, dan staffnya merupakan pejabat karier Pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD • Praktek : kerjasama dengan organisasi swasta/bisnis dan non-profit partnership, kontrak

Orientasi Sikap Administrasi • Orientasi sikap adm. publik adalah kepada publik Pandangan ke luar = mengutamakan kepentingan orang banyak/publik • Bukan monopoli adm. publik • Orientasi sikap keluar pada perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR)

Proses yang bersifat khusus • Proses khusus adm. publik : – – Kontrol politik dan akuntabilitas publik Distribusi atau pelimpahan wewenang Merit system Formulasi dan implementasi kebijakan; keuangan negara, manajemen kepegawaian negara, adm. pemda, dsb • Substansi : proses manajemen universal / dijalankan semua organisasi ( perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, pelimpahan wewenang, koordinasi, pengawasan, dsb)

Aspek Publik • Menekankan pelayanan barang dan jasa publik, bukan sisi manajemen pelayanannya tapi hakekat atau sifat publiknya (publicness) • Public administration not administration of the public, but administration for the public

Glen O. Stahl (dalam Caiden 1982) Karakteristik yg membedakan adm. publik dengan administrasi lainnya adalah : - Pelayanan yg diselenggarakan adm. publik lebih bersifat urgen atau mendesak drpd diselenggarakan organisasi swasta - Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli - Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik) - Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan publik - Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar

Tugas 1 • Lakukan pengamatan terhadap salah satu masalah-masalah administrasi publik (Pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik, kebijakan publik), kemudian Saudara lakukan analisis terhadap masalah tersebut. Mengapa terjadi masalah tersebut dan bagaimana solusi terhadap masalah tersebut. • Ketentuan Penulisan tugas : • Tugas diketik dalam MS Office dan diberi nama file sesuai dengan nama Saudara dan ditambah angka tugas ke berapa ( Mis: Andi Hakim_1. doxc) • Tugas dikirim melalui e-mail ke : kariono. mapuma@gmail. com • Subject : Tugas 1 Prinsip Adm Publik MAP UMA • Lampirkan No. HP dan Pasfoto dan diberi nama Saudara (Mis: Andi Hakim. jpg} 88

89