PRINSIP PRINSIP DASAR KPBU DR PUTUT MARHAYUDI DIREKTORAT
PRINSIP – PRINSIP DASAR KPBU DR. PUTUT MARHAYUDI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1
OUTLINE 2 1 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 2 SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR 2
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 3 3
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) 4 4
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DI-KPBU-KAN 5
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KPBU 6 • Investor (Ekuitas) Koordinasi dengan instansi lain yang terlibat Dukungan Pemerintah (untuk meningkatkan kelayakan proyek KPBU) Deviden Pembayaran Jakons • Pihak lain: ü Bappenas sbg perencanaan nasional bertugas Kontraktor pengkoordinasian, peru. Pemb. BADAN musan dan pelaksanaan KPBU USAHA (SPV) Konstruksi kebijakan, serta Hutang & Lembaga Keu pemantau-an, evaluasi, Bunga dan pengen-dalian perencanaan pem. Pelayanan Pembiayaan bangunan nasional di User Pay Infrastruktur bidang KPBU ü Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara keuangan negara & penyedia fasilitas dukungan kelayakan proyek; ü Kemeno Bidang Perekonomian sebagai fasilitator dalam Pengguna pelaksanaan Debottlenecking ü Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai badan (Publik) yang memastikan kredibilitas Investor / Badan Usaha dan pelaksanaan market sounding ü LKPP sebagai probity dalam pelaksanaan tahap transaksi ü PT. PII Memberikan Penjaminan Pemerintah Availability Payment PJPK Ekuitas • PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yaitu Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/D sebagai penyelenggara infrastruktur sebagaimana peraturan perundang-undangan Badan Usaha: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi
PENGEMBALIAN INVESTASI KPBU 7
TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU 8
TAHAPAN PELASANAANKPBU SOLICITED
TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU UNSOLICITED
FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK SKEMAKPBU 11
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 12 1 2
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015 – 2019 KONEKTIVITAS PERUMAHAN 1. 000 km PROGRAM SATU JUTA RUMAH Pembangunan jalan tol (pemerintah & swasta) 2. 650 km Pembangunan jalan baru 30 Km Pembangunan jembatan baru KETAHANAN AIR & PANGAN 65 Pembangunan waduk 1 juta hektar Pembangunan jaringan irigasi baru • Fasilitasi PSU untuk Rumah Tapak Layak Huni • Rumah Khusus • Rumah Susun untuk MBR • Rumah Swadaya INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Akses Air Minum Layak 100 % Kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 ha Akses Sanitasi Layak 100 % 13
PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015 - 2019 REKAPITULASI KEBUTUHAN PENDANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Renstra PUPR 2015– 114. 846 169. 451 209. 162 221. 025 217. 100 931. 584 2019 APBN PUPR 119. 692 Gap Pendanaan Renstra 4. 846 91. 208 101. 616 107. 386 108. 700 528. 602 -78. 243 -107. 546 -113. 639 -108. 400 -402. 982 Pemenuhan GAP Percepatan Pembangunan Target pendanaan yang akan dicapai Prediksi Ketersediaan GAP yang harus dipenuhi Pembiayaan Non APBN/D (Creative Financing) Sumber: Data BPIW Kementerian PUPR, November 2017 14
JENIS INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN Jalan Sumber Daya Air Minum Pengelolaan Limbah Domestik Pengelolaan Persampahan Perumahan Rakyat Atau selain jenis infrastruktur diatas Mengajukan Kepada Menteri Infrastruktur Dapat Di-Bundling Menteri Mengajukan Kepada Bappenas
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR 16 1 6
INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL Peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s, Fitch Ratings, dan Moody’s. Survei Eo. DB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator (dari 10 indikator Eo. DB). Indonesia Swiss India Survei Gallup World Poll menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%. 17
ISU STRATEGIS INVESTASI INFRASTRUKTUR • Mengubah pola pikir pejabat publik, sektor swasta, dan pihak terkait dalam hal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebagai pembiayaan kreatif • Peningkatan kapasitas dan pengetahuan para pemangku kepentingan dalam Stakeholders implementasi KPBU baik internal PUPR dan Pemerintah Daerah. • Pembentukan kebijakan yang ramah investasi dan memungkinkan kerangka peraturan lintas sektoral baik di pemerintah pusat dan daerah terutama dalam kaitannya dengan Kementerian PUPR. Regulatory • Belum sinkronnya aturan pemerintah pusat dengan daerah mengenai penyelenggaraan KPBU. Coordination • Kerjasama lintas organisasi dan koordinasi perlu ditingkatkan (pemerintah pusat dan daerah, kementerian terkait dan lembaga, perusahaan swasta, dan investor). Sumber: World Economic Forum, 2017 -2018 18
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Swasta • Proyek Layak Ekonomi dan Finansial KPBU • Proyek Layak Ekonomi dan Finansial namun dana terbatas • Proyek Layak Ekonomi, Penugasan namun tidak Layak BUMN Finansial APBN/APBD 19 1 9
ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR Kelayakan Proyek Skema Pembiayaan Layak Secara Ekonomi dan Finansial KPBU Unsolicited, Business to Business Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal KPBU dengan Dukungan Pemerintah Layak Secara Ekonomi namun Tidak Layak Finansial Penugasan BUMN, KPBU dengan Availability Payment (AP) Layak Secara Ekonomi, Tidak Layak Finansial, Alternatif pembiayaan telah dimanfaatkan APBN/D 20
21
APA, BAGAIMANA KONSEP KPBU ? KPBU merupakan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PJPK • KPBU bukan merupakan pengalihan kewajiban • KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik • KPBU bukan merupakan pinjaman (utang)
MANFAAT KPBU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum. KPBU mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN / BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumberdaya Badan Usaha. KPBU memperhatikan Pembagian Risiko antara pihak. Transfer of Knowledge Melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan & teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah. Project Delivery Target spesifik periode konstruksi membuat pihak swasta menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears. Risk Sharing Benefit Skema KPBU Adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta & pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek. Potensi Investasi Keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya. 23
KEUNTUNGAN PEMERINTAH MEMILIH KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR • Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan; • Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat; • Berkurangnya beban (APBN/APBD) dalam jangka pendek dan risiko pemerintah; • infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak; • Kinerja layanan masyarakat semakin baik ; • Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan.
KESALAHPAHAMAN TERHADAP KPBU • KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada BADAN USAHA; • Investasi BADAN USAHA bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik; • KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik; • KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum; • KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada BADAN USAHA. KPBU RP
SEKIAN DAN TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 26
- Slides: 26