PRESEANCE PEJABAT PEMERINTAH PEJABAT INTERNASIONAL OLEH H NUR

PRESEANCE PEJABAT PEMERINTAH & PEJABAT INTERNASIONAL OLEH: H. NUR YASIN SHIROTOL MUSTAQIM, MA Pegawai Subbag Hukmas & KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim HP. 081230000177, 031 -77740077 Email : shirotolmustaqim@kemenag. go. id More Free Power. Point Templates atdi Smile. Templates. com Materi Diklat Keprotokolan BDK Surabaya

RIWAYAT HIDUP Nama TTL Alamat TLP/HP : NUR YASIN SHIROTOL MUSTAQIM : Pamekasan, 20 Juni 1977 : Jalan Medayu Utara XVII/27 Medokan Ayu Rungkut Surabaya : 031 -77740077, 081230000177 Pendidikan : S 1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN Malang S 2 Pendidikan Pengajar Bahasa Arab King Saud Univ Riyadh Saudi Arabia

Riwayat Pekerjaan : 1. Guru Bahasa Arab MAN Model Bengkulu 20022005 2. Guru Bahasa Arab MAN Surabaya 2006 3. Pegawai Subbag Hukmas & KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim 2006 -sekarang Tugas –tugas di Kanwil Kemenag Prov. Jatim : 1. Protokol / Ajudan 2. Rohaniwan / Pembaca Doa 3. Admin Website 4. Admin Jaringan 5. Admin Email Dinas 6. Penanggungjawab LPSE Kemenag Jatim

B E D A …………… PROTOKOL ( UU NO 8 TAHUN 1987 )) KEPROTOKOLAN ( UU NO 9 TAHUN 2010 ))

PROTOKOL DALAM UNDANG-UNDANG No. 8 TH 1987 Serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai : ü tata tempat ü tata upacara ü tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat

KEPROTOKOLAN “Serangkaian kegiatan yang ( UU NO 9 TAHUN 2010 pasal 1 ) berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat “

APA PENTINGNYA KEPROTOKOLAN Salcedo Moreno : ? “ A diplomat should distinguish himself from other professional principally by his knowledge and practice of protokol “ Kejadian pada tgl 14 Agustus 2009 : Dalam rapat Paripurna DPR RI Di Jakarta, “ tanpa didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya “ Kunjungan Presiden George Bush Di Bali : Ø dg membawa 473 pucuk senjata Ø bandara internasional Ngurah Rai ditutup selama 4 jam

SUMBER – SUMBER PROTOKOL ü PERJANJIAN INTERNASIONAL ü PERATURAN PERUNDANGAN DAN KETENTUAN LOKAL MASING-MASING NEGARA ü TRADISI , ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT ü AZAS TIMBAL BALIK ( RECIPROCITY)

KEPROTOKOLAN DIATUR BERDASARKAN ASAS a. Kebangsaan b. Ketertiban dan kepastian hukum c. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan d. Timbal balik ( Pasal 2 )

UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2010 Dasar Pertimbangan : a. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan

TUJUAN PENGATURAN KEPROTOKOLAN a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa ( Pasal 3 )

RUANG LINGKUP PENGATURAN a. Tata Tempat b. Tata Upacara c. Tata Penghormatan ( Pasal 4 )

Pengaturan KEPROTOKOLAN diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi a. Pejabat Negara b. Pejabat Pemerintahan c. Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional d. Tokoh Masyarakat Tertentu ( Pasal 4 )

Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/atau instansi pemerintahan. ( Pasal 7 )

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai Dengan pengaturan Tata Tempat. ( Pasal 8 )

TATA TEMPAT dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan a. Presiden Republik Indonesia b. Wakil Presiden Republik Indonesia c. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan K l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing Dan Organisasi Internasional ( Pasal 9 )

m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik M Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; n. Menteri, pejabat setingkat menteri, N anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan BKPM Berkuasa Penuh Republik Indonesia; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia; ( Pasal 9 )

r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, R pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur Kepala Daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; T u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, U Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, U Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat. ( Pasal 9 )

TATA TEMPAT DALAM ACARA RESMI DI PROVINSI DITENTUKAN DENGAN URUTAN A. B. C. D. E. F. G. Gubernur Wakil Gubernur Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur Ketua DPRD Provinsi Atau Nama Lainnya Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing Di Daerah Wakil Ketua DPRD Provinsi Atau Nama Lainnya Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia Semua Angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi Semua Badan Peradilan, Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Di Provinsi G H. Pemimpin Partai Politik Di Provinsi Yang Memiliki Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi I. Anggota DPRD Provinsi Atau Nama Lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Anggota Majelis Rakyat Papua i J. Bupati/Walikota ( Pasal 10 )

K. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Di Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Di Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah. K L. Pemuka Agama, Pemuka Adat, Dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi M. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota N. Wakil Bupati/Wakil Walikota Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota O. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota P. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal Di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, Dan Pejabat Eselon IIP Q. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pejabat Eselon Q III ( Pasal 10 )

SEKIAN &

Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer V/Brawijaya, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad, Komandan Komando Pengembangan Dan Pendidikan TNI-AL, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Ketua Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya G

� Anggota DPRD Provinsi, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya, Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Staf Divisi Infanteri-2/Kostrad, Wakil Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Timur, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V/Surabaya; Komandan Pasukan Marinir I, Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan, Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kobangdikal, Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi/Abd. Rahman Saleh, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Timur; i

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pemimpin Bank Indonesia di Surabaya, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi K

P Asisten Setdaprov atau setingkat; Kepala Badan; Kepala Dinas; Kepala Kantor Wilayah; Pejabat Eselon II

Q Kepala Bagian / Kepala Bidang Provinsi Jatim; Pejabat Eselon III atau setingkat

PERSAMAAN PANGKAT PNS - TNI PP 100/2000 ESELON JENJANG PANGKAT PNS KEP MENHAN NO: KEP/19/M/XII/2000 ESELON JENJANG PANGKAT TNI I-a IV / d s/d IV / e – – (tidak diatur) I-b IV / c s/d IV / e I-a BINTANG TIGA II-a IV / c s/d IV / d I-b BINTANG DUA II-b IV / b s/d IV / c II BINTANG SATU III-a IV / a s/d IV / b III LETKOL s/d KOLONEL III-b III / d s/d IV / a IV MAYOR s/d LETKOL IV-a III / c s/d III / d V-a KAPTEN s/d MAYOR IV-b III / b s/d III / c V-b LETTU s/d KAPTEN PANGKAT

Perintis Kemerdekaan Adalah : mereka yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia K

Yang dimaksud dengan “pemuka agama di tingkat provinsi ” adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di provinsi. Yang dimaksud dengan “pemuka adat” adalah tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu. Tokoh masyarakat tertentu di provinsi antara lain : rektor perguruan tinggi setempat. L

Bank Sentral, Badan Penyelenggara Pemilu (merupakan lembaga negara sesuai amanat UUD 1945) M

PEJABAT SETINGKAT MENTERI - Jaksa Agung - Panglima TNI - Kepala Kepolisian RI - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Keppres 85 P/2009) - Kepala Badan Intelijen Negara (Keppres 86 P/2009) N

Kepala BKPM (Eselon Ia) Dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (sebagaimana dirubah beberapak kali, terakhir Perpres Nomor 64 Tahun 2005 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal 3. Pelantikan bersama dengan Wakil Menteri (Kepres No 87/B/2009) BKPM

Pejabat Negara : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang Berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan k. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang- undang R-2

PEMIMPIN LEMBAGA NEGARA LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 6. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak) 7. Komisi Kepolisian Nasional, 8. Komisi Kejaksaan 9. Dewan Pers 10. Dewan Pendidikan. (ket: Jumlahnya bisa berubah, tergantung kebutuhan) R-1

Derajat Tanda Kehormatan Tanda kehormatan Bintang lebih tinggi derajatnya daripada Satyalancana Dasar : � (UU Nomor 4/1972) Tentang Perobahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang � Perpu Nomor 2 /1971 tentang Tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma T 3

Urutan Tanda Jasa (BINTANG) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Bintang Republik Indonesia Adipurna Bintang Republik Indonesia Adipradana Bintang Republik Indonesia Utama Bintang Republik Indonesia Pratama Bintang Republik Indonesia Nararya Bintang Mahaputra Adipurna Bintang Mahaputra Adipradana Bintang Mahaputra Utama Bintang Mahaputra Pratama Bintang Mahaputra Nararya Bintang Sakti, Bintang Dharma/Bintang Gerilya/Bintang Jasa Utama Bintang Jasa Pratama Bintang Jasa Nararya Bintang Yudha Dharma Utama Bintang Kartika Eka Paksi Utama/Bintang Jalasena Utama/Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama/Bintang Bhayangkara Utama Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama/Bintang Jalasena Pratama/Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama/Bintang Bhayangkara Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya/Bintang Bhayangkara Nararya Bintang Garuda/Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia Bintang Budaya Parama Dharma T 2

Urutan Tanda Jasa ( SATYA LENCANA ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Satyalancana Bhakti Satyalancana Teladan Satyalancana Kesetiaan Satyalancana Peristiwa (Derajat/tingkat satyalancana peristiwa satu dengan peristiwa lainnya adalah sama). Satyalancana Dwija Sistha Satyalancana Jana Utama Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut Satyalancana Karya Bhakti Satyalancana Karya Satyalancana Kebudayaan Satyalancana Ksatriya Tamtama Satyalancana Prasetya Pancawarsa Satyalancana Satya Dasawarsa Satyalancana Wira Karya Satyalancana Wira Dharma Satyalancana Yuda Tama Satyalancana Penegak Satyalancana Perang Kemerdekaan II Satyalancana G. O. M IV Satyalancana G. O. M VIIII atau Satyalancana Dharma Phala Satyalancana G. O. M IX atau Satyalancana Raksaka Dharma T 1

Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPND ( Keppres Nomor : 103/2001 ) 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN); 2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 3. Badan Kepegawaian Negara (BKN); 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 6. Badan Pusat Statistik (BPS); 7. Badan Standardisasi Nasional (BSN); 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); 10. Badan Intelijen Negara (BIN); 11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG); 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); U-2

13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN); 14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL); 15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 19. Badan Pertanahan Nasional (BPN); 20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); 21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS); 22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) U-1