PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA 1 2 3

  • Slides: 11
Download presentation
PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama

PRANATA KEHAKIMAN DAN ALAT KELENGKAPANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Anggota : Farauq Burhany / 8111409111 Nanda Primazan / 8111409088 Rizqan Naelufar / 8111409093 Ahmad Fahmi. R / 8111409091 Febri Permana / 8111409116 Sony aditya / 8111409037 M. Sauqi Afriansyah / 8111409063 M. Rusli Arsyistawaz/8111409107

Definisi Mahkamah Konstitusi � Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

Definisi Mahkamah Konstitusi � Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. � Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah

Tugas dan kewenangan Mahkamah konstitusi mempunyai 4(empat) kewenangan dan 1(satu) kewajiban sebagaimana diatur pasal

Tugas dan kewenangan Mahkamah konstitusi mempunyai 4(empat) kewenangan dan 1(satu) kewajiban sebagaimana diatur pasal 24 C undang-undang dasar 1945 Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI

KETERANGAN DARI STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI � Ketua/ wakil ketua mahkamah konstitusi( Pasal 24 C

KETERANGAN DARI STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI � Ketua/ wakil ketua mahkamah konstitusi( Pasal 24 C ayat 4 UUD 1945 dan berkaitan dengan UU No. 8 tahun 2011 pasal 4 ayat 3 a) � Hakim Konstitusi ( Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011 dan UUD 1945 pasal 24 C ayat 3 da) � Sekretaris Jendral � Panitera � Biro Perencanaan dengan keuangan � Biro umum � Biro Hubungan masyarakat dan protokol (Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011) � Biro Administrasi perkara dan persidangan ( pasal 7 A ayat 2 UU No. 8 tahun 2011) � Pusat penelitian dan pengkajian � Kelompok jabatan fungsional panitera penggati

Perbedaan antara UU No. 24 tahun 2003 dan UU No. 8 tahun 2011 24

Perbedaan antara UU No. 24 tahun 2003 dan UU No. 8 tahun 2011 24 TAHUN 2003 � � Tidak ada penjelasan mengenai perangkat yang dibentuk mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksam dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi Terdapat beberapa perubahan dan penambahan yang dapat dilihat dari revisi dalam UU No. 8 tahun 2011 MAHKAMAH KONSTITUSI 8 TAHUN 20011 � � Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitus untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. (pasal 1 ayat 4) Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3 a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (4 a) sampai dengan ayat (4 h), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pemilihan Hakim Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

Pemilihan Hakim Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Hakim konstitusi sendiri ditetapkan oleh presiden yang masing-masing 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh DPR dan 3 (tiga) oleh Presiden yang keseluruhan berjumlah 9 orang hakim MK

Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan

Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung.

pemberhentian hakim MK terdapat dalam pasal 23 UU No. 8 tahun 2011 yaitu Hakim

pemberhentian hakim MK terdapat dalam pasal 23 UU No. 8 tahun 2011 yaitu Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat

sekian dan terima kasih Dari kelompok 1 Tema pranata kehakiman dan alat kelengkapannya

sekian dan terima kasih Dari kelompok 1 Tema pranata kehakiman dan alat kelengkapannya