PPN Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 Pengusaha

  • Slides: 24
Download presentation
PPN

PPN

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 Pengusaha Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 Pengusaha Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP Berwujud • Ekspor BKP Tidak Berwujud • Ekspor JKP Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4, 8 M Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun < 4, 8 M juta Wajib PKP Dapat Memilih PMK 197/2013 Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor Dapat Memilih Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 2

Pasal 7 N O N B K P Kriteria dan Rincian Non BKP dan

Pasal 7 N O N B K P Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering uang, emas batangan, dan surat berharga jasa pelayanan sosial jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri jasa pengiriman surat dengan perangko jasa perhotelan jasa keuangan jasa asuransi jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum jasa keagamaan jasa penyediaan tempat parkir jasa pendidikan jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa kesenian dan hiburan jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan jasa boga atau katering Jasa pelayanan kesehatan medis N O N JK P Diatur lebih lanjut di PMK Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 3

Rumus Penghitungan PPN Pasal 10 & 11 Kontrak atau Perjanjian PPN ditulis terpisah Dianggap

Rumus Penghitungan PPN Pasal 10 & 11 Kontrak atau Perjanjian PPN ditulis terpisah Dianggap belum termasuk PPN Jika Tidak ATAU Harga sudah termasuk PPN ATAU PPN = 10 % x harga/pembayaran Harga termasuk PPN & PPn. BM PPN = 10. x harga/pembayaran 110 + t t = Tarif PPn. BM = Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I t. x harga/pembayaran 110 + t Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 4

Pasal 13 Salah Pungut PPN dipungut terlalu besar PPN seharusnya tidak dipungut PPN tersebut

Pasal 13 Salah Pungut PPN dipungut terlalu besar PPN seharusnya tidak dipungut PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Kesalahan Pemungutan PPN sepanjang: - belum dikreditkan - belum dibiayakan PPN dapat dimintakan - belum dikapitalisasi kembali oleh Pihak Yang Terpungut: a. importir; • pembeli barang atau penerima jasa (termasuk Pemungut PPN); • pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 5

Pasal 4 PENJUAL ? Tanggung Renteng PEMBELI Pungut PPN SKPKB TANGGUNG JAWAB RENTENG Kecuali

Pasal 4 PENJUAL ? Tanggung Renteng PEMBELI Pungut PPN SKPKB TANGGUNG JAWAB RENTENG Kecuali Menunjukkan bukti telah membayar PPN A T A U PPN dapat ditagih kepada penjual Ps 16 F UU PPN Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Diatur lebih lanjut di PMK BACK 6

Faktur Pajak yg dapat berupa faktur penjualan (Penj. Ps. 13 ay. 1) Faktur Pajak

Faktur Pajak yg dapat berupa faktur penjualan (Penj. Ps. 13 ay. 1) Faktur Pajak (Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984) Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP Faktur Pajak Gabungan (Penj. Ps. 13 ay. 2) Dok. Tertentu yg. ditetapkan sbg Faktur Pajak (Penj. Ps. 13 ay. 1) 7

Melakukan ekspor BKP Berwujud dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf f Melakukan penyer.

Melakukan ekspor BKP Berwujud dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf f Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf a PKP (Ps. 13 ay 1 UU PPN 1984) Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 16 D WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh PKP sbgmn dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf g Melakukan ekspor JKP oleh PKP sbgmn dimaksuddlm Ps. 4 ayat (1) huruf h Melakukan penyer. JKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf c

Pasal 14 Transaksi dengan Mata Uang Asing Transaksi dengan menggunakan mata uang asing PPN

Pasal 14 Transaksi dengan Mata Uang Asing Transaksi dengan menggunakan mata uang asing PPN dan PPn. BM dikonversi ke dalam mata uang rupiah Termasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Kurs USD: Rp 9. 076, 00 Periode : 2 -8 Januari 2012 KMK No : 1571/KM. 1/2011 2 Januari Pembayaran Di Muka -FP dibuat -Kurs : Rp 9. 076, 00 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Kurs USD : Rp 9. 136, 00 Periode : 9 -15 Januari 2012 KMK No : 6/KM. 1/2012 11 Januari Barang diserahkan -FP dibuat -Kurs : Rp 9. 136, 00 Kurs USD: Rp 9. 060, 00 Periode : 23 -29 Januari 2012 KMK No : 33/KM. 1/2012 25 Januari Pelunasan Pembayaran -Tidak perlu buat FP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Sesuai kurs KMK pada saat pembuatan Faktur Pajak Kurs USD: Rp 8. 952, 00 Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012 KMK No : 54 /KM. 1/2012 5 Februari Penggantian FP 11 Jan -Kurs : Rp 9. 136, 00 9

Saat Pembuatan Faktur Pajak saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran dalam

Saat Pembuatan Faktur Pajak saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 10

a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP b. Nama, alamat, NPWP Pembeli BKP/Penerima JKP

a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP b. Nama, alamat, NPWP Pembeli BKP/Penerima JKP KETER. MINIMAL YG WAJIB DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK (Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984 jo Ps. 8 PMK No. 84/ PMK. 03/2012, 06 -6 -2012) c. Jenis barang/jasa, jumlah Harga Jual/Penggantian, dan potongan harga d. PPN yang dipungut e. PPn. BM yang dipungut f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak Memenuhi persyaratan formal & material (Ps. 13 ay (9)

Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode transaksi & status Kode tahun Kode cabang Nomor

Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode transaksi & status Kode tahun Kode cabang Nomor Seri Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/65 . Kode transaksi & status Penomoran FP Sesuai dengan Per-24 . - - . Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.

Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP

Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang: a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat. c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP. e. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail. f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak. g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

Pasal 17 Saat Penyerahan Pasal 11 UU PPN Saat Terutang Pajak Pasal 13 UU

Pasal 17 Saat Penyerahan Pasal 11 UU PPN Saat Terutang Pajak Pasal 13 UU PPN Saat Penyerahan Saat Pembuatan Faktur Pajak “Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal” “Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang” Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 14

Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak saat penyerahan

Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 15

Pasal 17 1 Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Perjanjian jual beli sebuah rumah

Pasal 17 1 Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011. FP: 1 Sep 2011 2 Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 16

Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud a. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau

Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud a. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Dalam hal tidak diketahui b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 17

Pasal 17 Saat Penyerahan JKP 1) Dalam hal tidak diketahui pada saat diterbitkan faktur

Pasal 17 Saat Penyerahan JKP 1) Dalam hal tidak diketahui pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani aat ya s 3) untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang BACK 18

Pasal 17 1 Contoh Saat Penyerahan JKP PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada

Pasal 17 1 Contoh Saat Penyerahan JKP PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: • PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; • Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120. 000, 00 • Pembayaran sewa adalah tahunan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. FP: 29 Sep 2011 Rp 10. 000, - 2 1. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. • Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. • Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011. FP: 5 Juli 2011 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 19

Pasal 18 Pemusatan PPN PKP Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha Dapat menyampaikan pemberitahuan

Pasal 18 Pemusatan PPN PKP Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha Dapat menyampaikan pemberitahuan Pemusatan Tempat Terutang PPN Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 20

Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat Dibuat > 3 Bulan Bukan Faktur Pajak sejak saat

Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat Dibuat > 3 Bulan Bukan Faktur Pajak sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 21

Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat Pasal 19 5 Jan Februari Maret 5 Apr Saat penyerahan

Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat Pasal 19 5 Jan Februari Maret 5 Apr Saat penyerahan = saat pembuatan FP FP > 5 Jan s. d 4 April FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM dapat dikreditkan oleh Pembeli Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 FP > 5 April FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli 22

Pasal 20 Pedagang Eceran Tanpa keterangan : Øidentitas pembeli Ønama dan tanda tangan penjual

Pasal 20 Pedagang Eceran Tanpa keterangan : Øidentitas pembeli Ønama dan tanda tangan penjual Pedagang Eceran Membuat Faktur Pajak tidak lengkap Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : a. penjualan tempat suatu melalui eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. umumnya padadilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : • melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; • langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan • pada umumnya dilakukan secara tunai. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 BACK 23

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERIMA KASIH Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya www. pajak. go. id

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERIMA KASIH Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya www. pajak. go. id