PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor Subjek

PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 Impor Subjek PPh Pasal 22 Impor Setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh Surat Keterangan Bebas)

PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD Ditjen Anggaran/Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, pembelian barang; yang melakukan pembayaran atas BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN)/ belanja daerah (APBD) Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN

Penghitungan PPh 22 Bendaharawan 1, 5% (satu setengah persen) dari harga pembelian (tidak termasuk PPN) Contoh: PT Ria melakukan penjualan kepada Departemen dalam Negeri senilai Rp 110. 000 termasuk PPN Berapakah PPh 22 terhutang dan siapakah yang akan memungut pajak tersebut?

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipungut (penjual)

PPh Pasal 22 Impor Subjek PPh Pasal 22 Impor Setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh Surat Keterangan Bebas)

Tarif PPh 22 Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2, 5% (dua setengah persen) dari nilai impor; 2. yang tidak menggunakan API, sebesar 7, 5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7, 5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang; 1.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pabean dibidang impor. Untuk menghitung nilai impor digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Contoh : PT. A (Pemilik API) melakukan impor mesin dengan keterangan sebagai berikut : Cost $ 50. 000 Insurance $ 2. 000 Freight $ 1. 000 PPN 10% dan PPn. BM 20% dari nilai impor Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan 3% dari CIF

Tentukanlah : Besarnya PPh 22 terhutang atas transaksi impor Bagaimana bila PT. A tidak memiliki API? Pihak yang berperan sebagai pemungut/pemotong pajak

Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk; dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PPh Pasal 22 Atas Penyerahan Produk-produk Tertentu Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premik, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

Tidak Dikenakan PPh 22 Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh : Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

Tidak Dikenakan PPh 22 Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJBC). Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1. 000, - dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (tanpa SKB) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos (tanpa SKB)

Tidak Dikenakan PPh 22 Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (tanpa SKB) Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang -barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang -barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC

PPh Pasal 23

Pemotong PPh 23 Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yaitu : Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

PPh 23 sebesar 15% Bruto Dividen Bunga Royalti Hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh pasal 21 Dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima WP DN atau BUT

PPh 23 sebesar 15% netto Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan) Imbalan sehubungan dengan : jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Definisi Penghasilan Bruto untuk Jasa : Untuk jasa Catering dan Konstruksi, meliputi seluruh pembayaran (termasuk material) Untuk jasa lainnya hanya untuk jasa saja kecuali tidak dipisahkan antara material dan jasa tersebut

Non Objek PPh 23 Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease)

Non Objek PPh 23 Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sepanjang: Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan penerima dividen adalah perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut

Non Objek PPh 23 Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepada reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh Koperasi kepada angotanya Bunga simpanan Koperasi yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Rp 240. 000) yang dibayar oleh Koperasi kepada anggotanya

PPh Pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari Wajib Pajak Luar Negeri atas pembayaran dari Indonesia atau atas penghasilan yang besumber dari Indonesia selain BUT di Indonesia. Tapi tidak semua pembayaran kepada WPLN harus dipotong PPh pasal 26, karena harus memperhatikan ada tidaknya perjanjian penghindaran pajak berganda (P 3 B).

Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain (treaty partner); penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B) Perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (both contracting state), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda

Wajib Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

PPh Pasal 26 = 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri Dividen Bunga : premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Royalti, sewa dan imbalan sehubungan penggunaan harta Imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Pensiun dan pembayaran berkala lainnya Laba Netto setelah Pajak BUT

PPh Pasal 26 = 20% dari jumlah netto penghasilan wajib pajak luar negeri Penghasilan penjualan harta di Indonesia 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi LN oleh perusahaan berkedudukan di Indonesia asuransi yang