Potret Kemiskinan Ibukota ikhtiar untuk menanggulanginya Visi Ibukota
Potret Kemiskinan Ibukota & ikhtiar untuk menanggulanginya
Visi Ibukota Tahun 2017 -2022 kota maju, lestari dan berbudaya “ Jakarta yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. ” Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017 -2022
Provinsi DKI Jakarta menempati posisi Tingkat Kemiskinan terendah dari 33 Provinsi lainnya di Indonesia Sumber : BPS (per Maret 2019) Papua 27, 53 % Bengkulu 15, 23 % Kalimantan Selatan 4, 55 % Kab. Deiyai, Papua 43, 49 % Kab. Kep. Seribu, DKI Jakarta Kab. Siau Tagulandang Biaro, Sulut 11, 98 % 9, 87 % Kota Tangerang Selatan, Banten 1, 68 % Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Seribu (11, 98%) lebih tinggi dibandingkan Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara (8, 89%) Sumber : BPS (per Maret 2018) DKI Jakarta 3, 47 %
Persentase Penduduk Miskin (P 0) 20. 00 18. 2 17. 42 Indonesia 17. 75 16. 66 16. 69 DKI Jakarta 16. 58 Sumber : BPS (per September 2018) 15. 42 16. 00 14. 15 14. 00 13. 33 12. 36 12. 00 11. 66 11. 46 10. 00 10. 96 11. 13 10. 7 10. 12 9. 66 8. 00 Tingkat Kemiskinan per Maret 2019 : Indonesia 6. 00 3. 61 4. 00 3. 42 3. 18 4. 57 4. 61 4. 29 3. 62 3. 48 3. 64 3. 72 4. 09 3. 61 3. 75 3. 78 3. 55 9, 41% DKI Jakarta 2. 00 3, 47% 0. 00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) 4. 50 1. 40 3. 43 4. 00 3. 13 3. 50 Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) 2. 90 2. 89 2. 99 2. 77 2. 50 3. 00 1. 00 2. 21 2. 50 2. 04 1. 90 1. 88 1. 75 1. 84 1. 79 1. 63 2. 00 0. 50 0. 00 0. 85 0. 84 0. 76 0. 78 0. 68 0. 80 0. 58 0. 53 0. 48 0. 60 1. 50 1. 00 1. 20 0. 78 0. 75 0. 49 0. 42 0. 59 0. 72 0. 57 0. 45 0. 46 0. 56 P 1 dan P 2 per Maret 2019 : P 1 (1, 55) P 2 (0, 37) 0. 46 0. 41 0. 44 0. 40 0. 39 0. 60 0. 27 0. 43 0. 61 0. 50 2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 Indonesia 0. 48 0. 44 0. 51 DKI Jakarta P 1 (0, 497) P 2 (0, 111) 0. 20 0. 00 0. 20 0. 19 0. 11 0. 09 0. 12 0. 19 0. 14 0. 11 0. 10 0. 15 0. 07 0. 13 0. 04 0. 08 0. 15 0. 11 2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 Indonesia DKI Jakarta Sumber : BPS
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (P 0) 18. 00 16. 64 15. 64 14. 99 14. 64 13. 56 14. 00 12. 66 13. 07 12. 58 11. 53 11. 62 12. 00 11. 01 12. 98 11. 40 Kepulauan Seribu Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat 10. 00 Jakarta Selatan Jakarta Timur 8. 00 Sumber : BPS 6. 00 4. 00 2. 00 3. 36 2. 54 2. 25 3. 74 3. 36 3. 41 3. 52 3. 80 3. 43 3. 49 3. 47 3. 41 3. 27 3. 38 2. 83 0. 00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018
TARGET IBUKOTA TAHUN 2022 3, 78% Poverty Rate per September 2017 2, 78% Poverty Rate per September 2022
Skema Kebijakan untuk Pencapaian Target Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 Desil 1 Desil 2 Ketepatan Sasaran Penggunaan BDT Kondisi 1 : Sasaran dan Program Tidak Tepat Desil 3 Desil 4+ Dasar Hukum : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) - UU No. 13 Th. 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Kepmensos No. 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu PPFM Tahun 2017 - Pergub No. 19 Th. 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Paket Program untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Subsidi Rusun, Subsidi Pangan, KJP, KLJ, KJS, PKD Disabilitas, PKD Anak, dsb Paket Program untuk Peningkatan Pendapatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Ketepatan Program Kondisi 2 : Program Tepat dengan Sasaran yang Tidak Tepat (Bukan Prioritas) Dampak yang Diharapkan: Kondisi 3 : Program dan Sasaran Tepat Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 menjadi 2, 78%
Postur APBD Provinsi DKI Jakarta 2016 dan 2019 Tahun Total APBD (Rp) Keterangan 2016 62 Triliun Pendapatan Pajak – 52, 32% Retribusi – 1, 04% Belanja Pegawai – 34, 25% Bansos – 3, 73% Subsidi – 2, 13% Barjas – 26, 80% Modal – 19, 84% (12, 10% untuk Penanggulangan Kemiskinan) 2019 89 Triliun (12, 11% untuk Penanggulangan Kemiskinan) Pendapatan Pajak – 49, 59% Retribusi – 0, 80% Belanja Pegawai – 27, 81% Bansos – 5, 01% Subsidi – 5, 44% Barjas – 27, 70% Modal – 20, 60% Perbandingan Alokasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan* APBD untuk Tingkat Tahun Penangkis Kemiskinan (Rp)** (%)*** 2014 4. 780. 016. 739. 367 4, 09 2015 8. 458. 178. 530. 962 3, 61 2016 7. 509. 365. 002. 039 3, 75 2017 11. 423. 224. 514. 768 3, 78 2018 9. 593. 286. 802. 392 3, 55 2019 10. 788. 895. 342. 090 3, 47 *Penurunan Tingkat Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh besar alokasi anggaran, tetapi juga ketepatan program dan sasaran untuk penanggulangan kemiskinan **Sumber: TKPK Provinsi DKI Jakarta ***Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta
Komposisi Belanja Daerah DKI Jakarta untuk Penanggulangan Kemiskinan per Kluster Tahun 2014 - 2019 Rp 137 M 2019 Rp 6, 41 T 2018 Rp 136 M Rp 6, 05 T Rp 55, 1 M Rp 4, 4 T Rp 147, 3 M Rp 3, 5 T Rp 196, 9 M Rp 3, 7 T 2017 2016 2015 Rp 137 M Rp 4, 104 T Rp 107 M Rp 3, 299 T Rp 5, 5 M Rp 6, 8 T ∑ Rp 10, 78 T ∑ Rp 9, 59 T ∑ Rp 11, 4 T Rp 3, 5 M ∑ Rp 7, 5 T Rp 3, 8 T Rp 59, 5 M Rp 4, 6 T ∑ Rp 8, 5 T Rp 71, 3 M Rp 923 M 2014 0% 10% Rp 812 M 20% 30% Kluster 1 Rp 2, 9 T 40% Kluster 2 50% 60% Kluster 3 70% ∑ Rp 4, 7 T 80% 90% 100% Kluster 4 Kluster 1 – Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (KJP Plus, KJS, PMT-AS, Subsidi Pangan Murah, dsb) Kluster 2 – Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan Kerja Daerah, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dsb) Kluster 3 – Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dsb) Kluster 4 – Program Pro Rakyat dan Pendukung Lainnya (Community Action Plan/Collaborative Implementation Program (CAP/CIP, BOP, Pembangunan Rusun, dsb)
Program Penanggulangan Kemiskinan di Ibukota Sutiyoso (Periode 6 Oktober 1997 - 2002 dan 2002 - 7 Oktober 2007) Pelayanan Panti Sosial, Pelayanan Pemakaman bagi Warga Tidak Mampu, Beasiswa bagi Pelajar dari Keluarga Miskin, Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Keluarga Miskin, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Pemberian Dana Bergulir), Pemberdayaan UKM dan Koperasi, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Pengembangan Layanan Air Bersih, Pengembangan Pemukiman, dsb Fauzi Bowo (Periode 7 Oktober 2007 – 7 Oktober 2012) Program peningkatan kualitas pemukiman dan perbaikan kampung, penyediaan air bersih, peningkatan layanan penduduk miskin (distribusi beras miskin, sistem pelayanan kesehatan untuk Gakin, pelayanan pemakaman bagi Gakin, dan pelayanan pendidikan untuk Gakin), Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dsb Joko Widodo/Basuki Tjahaja Purnama/Djarot Saiful Hidayat (Periode 15 Oktober 2012 – 15 Oktober 2017) KJP, KJS, Subsidi Rusun, Subsidi Transportasi, Pelatihan Kerja, PPMK, UEP-KUBE, PMT, Pemberian Bantuan Sarana Dagang, KB Gratis, Pelayanan Panti Sosial, Perluasan Pelayanan Akte Kelahiran, Penataan Kawasan, dsb Anies Rasyid Baswedan (Periode 16 Oktober 2017 - sekarang) Kartu Lansia Jakarta, Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas, Subsidi Rusun, KJP Plus, KJS Plus, PMT-AS, Subsidi Pangan, Jak Lingko, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Community Action Plan/Collaborative Implementation Program (CAP/CIP), DP 0%, Pelayanan Panti Sosial, Perluasan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan, Pembentukan UPT Khusus untuk Pengelola BDT, Penataan Kawasan, dsb
Penggunaan BASIS DATA TERPADU sebagai Salah Satu Upaya Mencapai Target 2022 Kondisi yang Tidak Diharapkan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Verivali Calon Sasaran KJS Verivali Calon Sasaran KJP Daftar Sasaran KJS Daftar Sasaran KJP Dinas Nakertrans Verivali Calon Sasaran Pelatihan Daftar Sasaran Pelatihan Kondisi yang Diharapkan Dinas Lainnya Dinas Kesehatan Verivali Calon Sasaran Lainnya Daftar Sasaran Lainnya Dinas Pendidikan Dinas Nakertrans Basis Data Terpadu Daftar Sasaran KJS Daftar Sasaran KJP Daftar Sasaran Pelatihan Dinas Lainnya Dimutakhirkan secara dinamis Daftar Sasaran Lainnya
Dasar Hukum Penggunaan BASIS DATA TERPADU 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial; 5. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 6. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Keluarga; 7. Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin pada SIJALI dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 21/SE/2018 tentang Penggunaan Data Terpadu untuk Pelaksanaan Program bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Sasaran Intervensi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta Exclusion Error Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS 40%+ + (5. 790. 237 Individu) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 40%+ + (872. 024 Individu) BDT 2019 (458. 076 RT atau 1. 775. 663 Individu*) Desil 4 40% Termiskin Inclusion Error Desil 3 30% Termiskin Desil 2 20% Termiskin Desil 1 10% Termiskin Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Desil 3/30% Termiskin (40. 419 Individu) Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) 25% (172. 246 RT) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 18% (62. 303 Keluarga) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Desil 1/10% Termiskin (7. 137 Individu) *Catatan: Data per Januari 2019 (sumber dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan)
Peran TKPK untuk Mengoptimalisasi Penanggulangan Kemiskinan § Dasar Hukum TKPK Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. § Tujuan TKPK Pembentukan TKPK dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan Lainnya. § Tugas TKPK a. Mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah. § Pelaksanaan Rapat Koordinasi a. Rapat Kerja Daerah yang dipimpin Ketua TKPK Provinsi dengan melibatkan TKPK Kota/Kabupaten, TPK Kecamatan/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. b. Rapat Koordinasi dilaksanakan masing-masing TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda yakni penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, penyusunan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD, serta pelaksanan Monev.
Struktur TKPK Provinsi Penanggung Jawab Gubernur Ketua Wakil Gubernur Wakil Ketua Sekda Sekretaris Kepala Bappeda Wakil Sekretaris Kepala DPPAPP Kelompok Kerja Sekretariat Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Ketua : Askesra Wakil Ketua : Kepala Dinsos Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ketua : Aspem Wakil Ketua : Kepala DPPAPP Kelompok Kerja Data & Informasi Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat & Pemutakhiran Data Terpadu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Wakil Ketua : Kepala Dinas KUKMP TKPK Kota / Kabupaten Kelompok Kerja Pemantauan & Evaluasi Kelompok Program Pendukung Ketua : Asisten Pembangunan & LH Wakil Ketua : Kepala DPRKP
Struktur TKPK Kota/ Kabupaten Penanggung Jawab Walikota/Bupati Ketua Wakil Walikota / Wakil Bupati Wakil Ketua Sekko/Sekkab Sekretaris Kepala Subanppeko/kab Wakil Sekretaris Kepala Sudin PPAPP Kelompok Kerja Sekretariat Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Ketua : Asist. Adm dan Kesra Kota/Kab Wakil Ketua : Kepala Sudinsos Kota/Kepala Bagian Kesra Kab. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ketua : Aspem Kota/Kab Wakil Ketua : Kepala Sudin PPAPP Kota/Kab. Kelompok Kerja Data & Informasi TPK Kecamatan TPK Kelurahan Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota/Kab. Wakil Ketua : Kepala Sudin KUKMP Kota/Kab. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat & Pemutakhiran Data Terpadu Kelompok Kerja Pemantauan & Evaluasi Kelompok Program Pendukung Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota/Kab. Wakil Ketua : Kepala Sudin PRKP Kota/Kab.
Terima kasih
- Slides: 18