Politik Pertanian Pengertian politik pertanian Pengertian politik dalam

Politik Pertanian • Pengertian politik pertanian Pengertian politik dalam perkataan politik pertanian, kadang diasosiasikan dengan politik yang berkaitam dengan cara -cara kelompok masyarakat mencapai tujuan (politiknya). Politik pertanian sebagai ilmu tidak bertujuan membela sesuatu kepentingan tertentu. Tugasnya adalah menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian. Faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor ekonomi, social, politik, budaya, teknik, dan lain-lain.

Politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan pertanian dan perkebunan, perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga pemerintah dan semi pemerintah.

LINGKUP DARI FUNGSI PEMERINTAH POLITIK PERTANIAN POLITIK EKONOMI ( ECONOMIC POLICY) ≠ ILMU EKONOMI POLITIIK (POLITICAL EKONOMI) PERBEDAANNYA : Politik ekonomi ilmu ekonomi yang memp elajari usaha, tindakan dan kegiatan yang bermaksud mengatur, mengarahkan, mempengaruhi, menetapkan atau merubah suatu kehidupan ekonomi menuju suatu tujuan tertentu Ilmu ekonomi Politik ilmu yang berhubungan dengan dasar-dasar perkembangan sosial, mempelajari produksi dari sudut hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam proses produksi dan distribusi

MASALAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH PASAR PERSAINGAN SEMPURNA kekuatan ekonomi berlaku mengikuti mekanisme pasar bebas, tetapi kenyataannya tidak ada persaingan bebas. Salah satu kekuatan yang mempengaruhi mekanisme pasar adalah pemerintah. Kebijaksanaan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pemerintah utnuk mencapai tujuan tertentu antara lain : • Memajukan pertanian agar lebih produktip • Efisiensi agar produksi naik • Meningkatkan taraf hidup petani agar kesejahteraan menjadi lebih merata Masalahnya tidak semua kebijaksanaan dapat diterima semua pihak !!! contoh : Floor price dan ceiling price

SIKAP TERHADAP PEMERINTAH ADA 2 PENDAPAT 1. GOVERNMENT IS THE BEST THAT GOVERN LEAST 2. GOVERNMENT IS THE BEST THAT GOVERN MOST KEKUASAAN DAN PEMERINTAH Kekuasaan selalu mengandung bahaya dimana kekuasaan akan bertendensi kearah penyelewengan 3 pihak susunan kekuasaan di masyarakat : 1. Dewan direksi perusahaan besar 2. Organisasi Buruh 3. Pemerintah Bahaya Kekuasaan Pemerintah yang berlebihan : - Adanya spesial previlage - Red tape dan birokrasi - Bantuan yang tidak sesuai • Tiga hal peranan yang diharapkan dari pemeritah yaitu : Stabilitas ekonomi, mendukung produksi barang dan jasa untuk orang banyak dan menyamakan kesempatan

PRODUKSI UNTUK MASYARAKAT UMUM Antara Lain : Jaringan jalan, Listrik, pos, pendidikan dan irigasi dll Bidang Pertanian : kredit produksi, penyuluhan balai penelitian, konservasi penyediaan input PEMERATAAN KESEMPATAN Fungsi yang paling mendasar antara lain : a. Membuka kesempatan yang sama kepada semua orang b. Mencegah Pemusatan kekuatan ekonomi dan kekayaan yang berlebih c. Mencegah kemiskinan yang meluas dan keadaan yang tidak aman Garis besar ada 2 policy : - Distributive policy yang bermaksud untuk : 1. meningkatkan distribusi pendapatan 2. Memperbaikai keseimbangan/bargaining power antar kelompok 3. memeratakan kesempatan antar individu Regulatory policy terutama berhibungan dengan aturan-aturan permainan misal : upah minimum, anti trust law, pembatasan luas pemilikan tanah pengujian makanan dll

Keuntungan & kerugian • Dalam pelaksanaan kebijaksanaan perlu pertimbangan adanya keseimbangan kepentingan dari berbagai golongan • Fungsi pemerintah antara lain; - Stabilisasi ekonomi - usaha modifikasi penggunaan dan alokasi sumberdaya - memberikan kesempatan yang sama - meningkatkan bargaining power antar individu dan antar kelompok Public policy ------- kesejahteraan masyarakat (general welfare)