POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI www kemenkumham go id

POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI www. kemenkumham. go. id

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI • • • Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi PENGEMBANGAN KARIER • • • Kejelasan dan kepastian karier Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi PENGEMBANGAN KOMPETENSI • • Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi Diklat Pim (Madya, pratama, Administrator, Pengawas) Diklat tingkat nasional POLA KARIER • • Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan Pola karier nasional dan Instansional. Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya PROMOSI DAN MUTASI • • • Instansi menyusun perencanaan mutasi Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier Paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun Mutasi antar kota/kab dalam provinsi oleh Gubernur dengan pertimbangan BKN Mutasi kab/kota antar provinsi oleh Mendagri dengan pertimbangan BKN Mutasi prov/kab/kota ke pusat dan antar instansi pusat oleh BKN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pasal 203 s/d 237 PP 11/2017 Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Evaluasi Pengembangan Kompetensi REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

Kebutuhan dan Rencana Penggembangan Kompetensi inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi • Standar Kompetensi Manajerial • Standar Kompetensi Teknis SUDAH ADA • Standar Kompetensi Sosial Cultural • Analisis GAP Kompetensi • Analisis GAP Kinerja REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

ANALISIS GAP KOMPETENSI PROFIL KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI SKM HASIL UKOM SKT SK SC REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

ANALISIS GAP KINERJA PENILAIAN KINERJA TARGET KINERJA REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

MODEL TALENT POOL PENDEKATAN INKLUSIF (berasal dari seluruh Pegawai dengan persyaratan yang ditentukan) PENDEKATAN EKSKLUSIF (hanya PNS yang telah masuk dalam talent pool) TALENT RETENTION (RETENSI TALENTA) TALENT RECRUITMEN (Rekrutmen Talenta) TALENT DEVELOPMENT (Pengembangan talenta) REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI jenis kompetensi yang perlu dikembangkan target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya DALAM TAHAP PENYUSUNAN LEARNING DESAIN UNTUK MANAJERIAL jenis dan jalur pengembangan kompetensi MAGANG, BIMTEK, WORKSHOP, DIKLAT, DLL penyelenggara pengembangan kompetensi KESIAPAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN THD 20 JP BAGI MSG 2 ASN jadwal atau waktu pelaksanaan kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN POLA DIKLAT YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN STANDAR KOMPETENSI anggaran yang dibutuhkan REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEMINAR KURSUS PENATARAN PRAKTEK KERJA DI INSTANSI LAINNYA PERTUKARAN ANTARA PNS DENGAN PEGAWAI SWASTA

TANTANGAN 1 PASAL 2013 AYAT (3) DAN (4) PP 11/2017 TENTANG MANAJEMEN PNS: (3) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikiutsrtakan dalam pengembangan kompetensi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangsukan; (4) Pengembangan kompetensin bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (duapuluh) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun Kondisi Pegawai di KUMHAM: Jumlah pegawai saat ini : 42. 748 Formasi CPNS tahun 2017: 17. 526 pegawai Total 60. 274 pegawai REFORMASI HUKUM PASTI Nyata

TANTANGAN 2 Dengan Jumlah Pegawai 60. 274 Pegawai, dibandingkan dengan kapasitas BPSDM sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, apakah mampu untuk memenuhi hak setiap PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 JP setiap tahun. 20 JP REFORMASI HUKUM PASTI Nyata