POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN
POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Disampaikan dalam kegiatan Harmonisasi Jafung Bidang Perikanan, Bandung 11 Sep. 2014 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2014
Profil Pegawai BKIPM < 1666 orang Per Sep. 2014> 225, 14% 436, 26% Struktural Fungsional Tertentu Calon Fungsional Tertentu 165, 10% Fungsional Umum 840, 50% 6
PHPI penyelia, 9, (1. 08%) PHPI P. Lanjutan, 119, 14. 17% PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LINGKUP BKIPM ( 840 ORANG ) PHPI pertama, 211, (24. 97%) PHPI Pelaksana, 231, (27. 48%) PHPI muda, 188, (22. 46%) PHPI Pemula, 14, (1. 67%) Pranat Humas, 1, (0. 12%) Wastu Terampil, 2, (0. 24%) Stastisi Ahli, 2, (0. 24%) Wastu Ahli, 5, (0. 60%) PHPI madya, 14, (1. 67%) Prakom AHLI, 19, Prakom Terampil, (2. 27%) 16, (1. 91%) Arsiparis Terampil, Arsiparasi Ahli, 2, 7, (0. 84%) (0. 24%)
DASAR HUKUM PEMBINAAN PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Kepmen KP Nomor KEP. 45/MEN/2012 Tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan KKP. Badan KIPM ditetapkan sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional : 1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) 2. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan (Wastu)
JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN �Jabatan fungsional PHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian HPI serta lingkungan. �PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian HPI dan lingkungan �Tugas Pokok PHPI adalah melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian HPI dan lingkungan
JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN �Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS. �Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Perikanan. �Tugas Pokok Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan adalah melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawaan, pengujian, pengelolabiakan murni, toksin, monitoring, penerapan sisem manajemen mutu , evaluasi dan pelaporan.
TUGAS UNIT KERJA PEMBINA Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing FUNGSI UNIT KERJA PEMBINA • • • Penyusunan juknis jabatan fungsional Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Penyusunan pedoman sertifikasi Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Sosialisasi jabatan fungsional serta Juklak
�Melakukan koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis �Melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis �Mengembankan sistem informasi jabatan fungsional �Fasilitasi penerapan jabatan fungsional �Fasilitasi pembentukan organisasi profesi �Fasiltasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik �Pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional
Tujuan pembinaan SDM PHPI dan WASTU v Membangun PHPI dan WASTU yang berkinerja tinggi yang mampu menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder v Membangun PHPI dan WASTU yang tepat jumlah dan tepat fungsi yang mampu menjalankan sistem manajemen pelayanan secara efektif dan efisien.
POLA PEMBINAAN PHPI dan WASTU I. MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI BERSINERGI DENGAN BPSDMKP a. Diklat Dasar Merupakan diklat yang harus diikuti oleh Jafung/calon Jafung baik ahli maupun terampil dalam jabatan awal fungsionalnya. b. Diklat penjenjangan Jafung : 1) Tingkat Terampil - Jafung Pemula melalui diklat dasar - Jafun Pelaksana melalui Diklat penjenjangan Pelaksana - Jafung Pelaksana Lanjutan melalui Diklat penjenjangan Pelaksana Lanjutan - Jafung Penyelia melalui Diklat penjenjangan Penyelia
2) Tingkat Ahli - Jafung Ahli Pertama melalui pelatihan Dasar Jafung Ahli Muda melalui diklat penjenjangan Muda Jafung Ahli Madya melalui diklat penjenjangan Madya Jafung Ahli Utama melalui diklat penjenjangan Utama 3) Diklat Teknis Merupakan diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian/keterampilan yang lebih spesifik kepada para Jafung. c. Uji Kompetensi Pejabat Fungsional ( Pelaksanaan tahun 2015)
PENINGKATAN KOMPETENSI JAFUNG NO JENIS PENINGKATAN KOMPETENSI JUMLAH PESERTA 1. Pelatihan Penjenjangan PHPI Tingkat Madya 30 Pegawai 2. Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan I 78 Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan II 80 Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan III 78 Pegawai 5. Pelatihan TOT Tim Penilaian DUPAK Pengawas Perikanan Bid. Mutu Hasil Perikanan 22 Pegawai 6. 7. Tugas Belajar Ijin Belajar 26 Pegawai 46 Pegawai
II. Melalui Pembinaan Etika dan Disiplin �Penerapan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil �Penerapan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS �Penerapan Perka BKM Tentang Kode Etik Khusus PHPI dan Wastu (Draft Final) III. Melalui Standardisasi kebutuhan jabatan. Fungsional PHPI dan WASTU
STANDARDISASI KEBUTUHAN SDM JABATAN FUNGSIONAL PHPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 UPT Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Jakarta II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Semarang Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang JABATAN FUNGSIONAL Jumlah PHPI A. Madya A. Muda A. Pertama Penyelia P. Lanjutan Pelaksana Pemula BEZ. KBT. 3 3 7 7 5 5 2 4 2 2 0 2 7 8 26 31 0 4 13 12 5 9 0 0 2 4 5 22 0 8 25 59 3 3 4 8 1 1 5 11 6 15 19 38 2 2 16 11 11 15 11 11 0 2 51 52 6 7 9 12 2 3 4 7 3 3 24 32 9 11 9 12 3 4 2 2 5 6 0 6 28 41 13 13 4 6 0 2 5 5 5 7 4 6 31 39 1 1 6 6 7 12 3 8 3 6 5 12 3 7 28 52 2 2 6 12 3 3 7 12 3 14 21 43 1 1 6 7 3 3 7 10 17 21 8 8 7 7 1 1 6 16 5 5 27 37 7 6 2 2 3 3 4 6 20 23 3 7 9 10 0 1 3 5 6 9 21 32 7 7 4 9 2 3 8 11 21 30 5 5 3 5 2 2 3 4 13 16 3 3 2 7 1 1 4 4 4 9 4 8 18 32 2 4 0 1 1 3 2 6 3 7 10 25 1 2 6 10 1 1 6 8 7 7 21 28 4 4 5 8 3 4 6 7 5 8 23 31 5 10 3 3 5 7 0 2 13 22 9 7 4 4 7 6 2 1 22 18 1 1 2 4 2 2 6 8 0 2 11 17 6 6 6 9 3 4 5 9 2 4 22 32 2 7 1 1 1 5 6 8 10 21
JABATAN FUNGSIONAL No UPT Jumlah PHPI A. Madya A. Muda A. Pertama Penyelia P. Lanjutan Pelaksana Pemula BEZ. KBT. 25 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 3 6 2 2 8 9 2 8 15 25 26 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 0 1 9 13 2 3 4 15 4 6 19 38 27 Stasiun KIPM Kelas I Batam 2 2 4 10 1 1 3 4 2 7 12 24 28 Stasiun KIPM Kelas I Palu 5 7 6 7 1 1 12 15 29 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo 1 3 5 4 7 9 3 3 16 19 30 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 2 6 2 2 4 4 1 2 9 14 31 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 3 8 1 1 2 5 1 3 7 17 32 Stasiun KIPM Kelas I Ambon 10 13 7 12 17 25 33 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 7 9 2 2 7 8 2 5 18 24 34 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 3 3 7 9 1 2 3 3 2 5 16 22 35 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 2 2 4 6 5 5 1 1 1 5 13 19 36 Stasiun KIPM Kelas II Merak 5 5 1 1 2 4 4 6 12 16 37 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 1 1 3 4 3 3 2 2 11 12 38 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 1 2 5 6 2 4 4 7 12 19 39 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 2 2 6 6 5 5 2 5 15 18 40 Stasiun KIPM Kelas II Tj. Pinang 4 7 4 4 10 13 0 6 18 30 41 Stasiun KIPM Kelas II Bima 2 2 5 8 0 1 6 7 1 4 14 22 42 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 1 1 4 6 8 9 1 2 14 18 43 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 1 2 5 5 0 1 2 2 3 3 11 13 44 Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu 4 4 1 1 2 4 3 6 14 19 45 Stasiun KIPM Kelas II Tj. Balai Asahan 1 1 3 4 2 2 3 3 2 2 11 12 46 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 1 3 2 6 4 5 0 4 2 4 9 22 47 Balai Uji Standar KIPM 1 4 4 8 16 12 1 1 0 2 6 4 3 5 31 36 7 14 149 163 248 361 10 21 90 JUMLAH 108 209 330 130 254 843 1251
STANDARDISASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN LINGKUP BKIPM JABATAN FUNGSIONAL No UPT Jumlah PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN A. Madya A. Muda A. Pertama Penyelia P. Lanjutan Pelaksana BEZ. KBT. 1 Balai Besar KIPM Jakarta I 0 0 0 3 0 4 0 6 0 17 2 Balai Besar KIPM Makassar 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 3 Balai KIPM Kelas I Medan I 1 2 0 2 1 2 2 6 4 Balai KIPM Kelas I Surabaya I 2 3 0 3 2 6 5 Balai KIPM Kelas I Surabaya II 1 1 1 3 2 4 6 Balai KIPM Kelas I Denpasar 1 2 0 4 1 10 7 Balai KIPM Kelas I Balikpapan 0 1 0 2 0 4 0 11 8 Balai KIPM Kelas I Jakarta II 0 2 0 4 0 3 0 5 0 17 9 Balai KIPM Kelas I Jayapura 0 2 0 1 0 3 10 Balai KIPM Kelas II Palembang 0 2 0 1 0 3 11 Balai KIPM Kelas II Mataram 0 0 12 Balai KIPM Kelas II Semarang 0 3 0 2 0 5 13 Balai KIPM Kelas II Manado 0 2 0 4 14 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 0 3 0 4 0 7 15 Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta 0 4 16 Stasiun KIPM Kelas I Lampung 0 2 0 2 0 6 17 Stasiun KIPM Kelas I Medan II 0 1 0 5 0 6 18 Stasiun KIPM Kelas I Pontianak 0 2 0 3 0 5 19 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 0 1 0 3 0 4 20 Stasiun KIPM Kelas I Jambi 0 2 21 Stasiun KIPM Kelas I Aceh 0 1 0 2 22 Stasiun KIPM Kelas I Padang 0 2 23 Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru 0 1
JABATAN FUNGSIONAL No UPT Jumlah PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN A. Madya A. Muda A. Pertama Penyelia P. Lanjutan Pelaksana BEZ. KBT. 24 Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang 0 2 0 4 25 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 0 1 0 2 26 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 0 1 0 2 27 Stasiun KIPM Kelas I Batam 0 1 28 Stasiun KIPM Kelas I Palu 0 3 0 1 0 4 29 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo 0 2 0 1 0 3 30 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 0 2 0 1 0 3 31 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 0 2 0 4 32 Stasiun KIPM Kelas I Ambon 0 2 0 3 0 5 33 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 0 3 0 4 0 7 34 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 0 1 0 4 0 5 35 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 0 2 0 4 36 Stasiun KIPM Kelas II Merak 0 1 0 2 0 3 37 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 0 1 0 2 38 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 0 1 0 2 39 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 0 1 0 2 40 Stasiun KIPM Kelas II Tj. Pinang 0 2 0 4 41 Stasiun KIPM Kelas II Bima 0 1 0 2 42 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 0 1 43 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 0 1 0 2 44 Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu 0 1 45 Stasiun KIPM Kelas II Tj. Balai Asahan 0 1 0 2 46 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 0 1 0 2 0 3 47 Balai Uji Standar KIPM 0 1 0 1 0 2 0 2 0 9 0 1 1 5 4 74 0 9 0 21 2 95 7 205 JUMLAH
SEBARAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN DILUAR BKIPM PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL NO UNIT KERJA TOTAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PELAKSA NA PEMULA PENYELIA JUMLAH PERTAMA NA LANJUTA N MUDA MADYA UTAMA JUMLAH 1 PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA 2 2 2 PPS KENDARI 2 2 2 3 PPS BUNGUS 1 1 1 4 PPS BELAWAN 1 1 1 5 PPS BITUNG 5 3 1 4 1 1 6 PPN AMBON 3 1 1 2 2 7 PPN PALABUHANRATU 2 1 1 8 PPN TERNATE 3 2 2 1 1 9 PPN PRIGI 2 1 1 10 PPN PEMANGKAT 2 2 2 11 PPN SIBOLGA 1 1 1 12 PPN KEJAWANAN 1 1 1 13 PPN PEKALONGAN 3 1 2 3 14 PPN BRONDONG 1 1 1 15 PPN TG. PANDAN 1 1 1 16 PPN PENGAMBENGAN 3 2 2 1 1 17 PPN KARANGANTU 1 1 1 18 DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL 4 2 2 2 2 19 DIREKTORAT PEMASARAN LUAR NEGERI 1 1 1 20 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI 2 2 21 BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN 10 2 1 3 2 5 7 22 DINAS PERIKANAN LPPMHP SURABAYA 4 1 1 1 2 3 TOTAL 55 21 7 4 32 11 12 0 0 23
PERMASALAHAN PENGELOLAAN JAFUNG �Komposisi jabatan antara PHPI ahli dan terampil belum ideal. �Banyaknya keluhan tentang kesulitan memperoleh kredit poin Jafung PHPI pada UPT tertentu. �Belum disepakati pola penilaian DUPAK PHPI yang lebih praktis mengingat jumlah PHPI sudah mencapai 777 orang. �Jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan belum berkembang dengan baik.
- Slides: 20