POKOKPOKOK PIKIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2019

POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA PROVINSI DKI JAKARTA 31 JULI 2019 ZULFIKRI FGD Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan TOD Dewan Riset Daerah Prov. DKI Jakarta 1

DASAR PENYUSUNAN 1. Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit sehingga Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development perlu disempurnakan. 2. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development PERGUB NO. 67/2019 2

Penyempurnaan Definisi Kawasan Berorientasi Transit PERGUB NO. 44/2017 KAWASAN TOD ADALAH KAWASAN CAMPURAN PERMUKIMAN DAN KOMERSIL DENGAN AKSESIBILITAS TINGGI TERHADAP ANGKUTAN UMUM MASSAL, DIMANA STASIUN ANGKUTAN UMUM MASSAL DAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM MASSAL SEBAGAI PUSAT KAWASAN DENGAN BANGUNAN BERKEPADATAN TINGGI. PERGUB NO. 67/2019 KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT ADALAH KAWASAN TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL YANG MENDORONG PERGERAKAN PEJALAN KAKI, PESEPEDA, PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DAN PEMBATASAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RADIUS JARAK 350 M (TIGA RATUS LIMA PULUH METER) SAMPAI DENGAN 700 M (TUJUH RATUS METER) DARI PUSAT KAWASAN YANG MEMILIKI PRINSIP-PRINSIP KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT 3

Ruang Lingkup 01 Kriteria Penetapan, Prinsip Pengembangan dan Tipologi Kawasan 02 Kelembagaan 03 Mekanisme Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Baru 04 Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang Telah Ditetapkan 05 Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang 06 Insentif, Disinsentif dan Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan 4

KRITERIA PENETAPAN kawasan yang dilayani atau direncanakan untuk dilayani oleh Angkutan Umum Massal berbasis rel dan Angkutan Umum lainnya kawasan yang direncanakan atau ditetapkan sebagai pusat kegiatan berada pada Kawasan dengan kerentanan bencana rendah disertai dengan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana ZULFIKRI 5

PRINSIP PENGEMBANGAN Terintegrasi Dengan Angkutan Umum Massal Dan Mudah Diakses Dengan Berjalan Kaki Tata Bangunan Yang Padat dan Berorientasi Pada Efisiensi Jarak Kemudahan Mobilisasi Pejalan Kaki, Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki yang Aman, Nyaman Menyediakan Jaringan Infrastruktur Bersepeda yang Aman dan Nyaman Aksesibilitas dan Konektivitas Pejalan Kaki, Pesepeda dan Sarana Angkutan Umum Massal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Yang Terintegrasi Perencanaan & Pengembangan Bangunan Secara Vertikal dan Mix-use concept Peningkatan Proporsi Ruang Terbuka Hijau dan Indeks Hijau 6

PRINSIP PENGEMBANGAN (LANJUTAN) Penyediaan Rumah Susun Terjangkau dan Ruang Usaha Terjangkau Pembatasan Ruang Parkir Kendaraan Bermotor Park and Ride terhubung langsung dengan SAUM Penurunan Risiko Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana 7

TYPOLOGI KAWASAN KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. SUB KOTA 4. 5. LINGKUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berfungsi sebagai pusat kegiatan primer Memiliki aksesibilitas tinggi terutama aksesibilitas pejalan kaki Dilayani oleh sistem transit yang salah satunya berkapasitas tinggi. Merupakan Kawasan Campuran komersial, perkantoran dan hunian dengan intensitas tinggi yang menyediakan Rumah Susun Terjangkau dan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal Proporsi pemanfaatan ruang untuk perumahan adalah 20%-60% dan untuk non perumahan adalah 40%-80% Berfungsi sebagai pusat kegiatan sekunder Memiliki aksesibilitas tinggi terutama aksesibilitas pejalan kaki Dilayani oleh sistem transit berkapasitas tinggi dan/atau sistem transit berkapasitas sedang merupakan Kawasan Campuran komersial, perkantoran dan hunian dengan intensitas sedang hingga tinggi yang menyediakan Rumah Susun Terjangkau yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal Proporsi pemanfaatan ruang untuk perumahan adalah 30%-60% dan untuk non perumahan adalah 40%-70% Berfungsi sebagai pusat kegiatan tersier atau yang berpotensi menjadi pusat kegiatan Memiliki aksesibilitas tinggi terutama aksesibilitas pejalan kaki Dilayani oleh sistem transit berkapasitas sedang Berada pada lingkungan hunian dengan akses baik ke pusat kota atau subpusat kota Merupakan Kawasan campuran komersial, perkantoran, dan dominasi hunian dengan intensitas sedang yang menyediakan Rumah Susun Terjangkau yang terintegrasi dengan sistem transportasi Proporsi pemanfaatan ruang untuk perumahan adalah 60%-80% dan untuk non perumahan adalah 20%-40% 8

KELEMBAGAAN OPERATOR UTAMA ADALAH BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN/ATAU UNIT PENGELOLA DINAS PERHUBUNGAN YANG MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU MENYELENGGARAKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL PADA KORIDOR TERTENTU OPERATOR UTAMA = PENGELOLA KAWASAN PERGUB NO. 44/2017 OPERATOR: PENYELENGGARA SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL PENGELOLA KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT : OPERATOR BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU OPERATOR BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT. PENGUATAN PERAN DAN KEWENANGAN PENGELOLA KAWASAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN PENGEMBANG PERGUB NO. 67/2019 9

TUGAS PENGELOLA KAWASAN PERGUB NO. 44/2017 a. Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan. b. Mendorong usaha percepatan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan TOD sesuai Panduan Rancang Kota; c. Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan, penyewa serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan di kawasan TOD; dan d. Memonitor pelaksanaan pengembangan. Kawasan TOD. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. memprakarsai penyusunan Panduan Rancang Kota pada Kawasan Berorientasi Transit yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; mewujudkan Panduan Rancang Kota pada Kawasan Berorientasi Transit yang telah ditetapkan; mendorong Masyarakat untuk melaksanakan kewajiban Kawasan yang telah ditetapkan dalam Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pengelola Kawasan dengan Masyarakat; mengoperasikan dan memelihara bangunan interkoneksi pada lahan yang menjadi aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan Pertimbangan Teknis kepada Masyarakat dalam rangka pengajuan perizinan tata ruang dan/atau bangunan yang telah ditetapkan dalam Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit; mengusulkan insentif dan disinsentif dalam rangka mewujudkan Panduan Rancang Kota; mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas sebagai kewajiban Kawasan yang dibutuhkan dalam mewujudkan Kawasan Berorientasi Transit dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; mengusulkan distribusi Koefisien Lantai Bangunan dengan prinsip tranparansi melalui mekanisme evaluasi Panduan Rancang Kota; mengelola Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan; memonitor, mendokumentasikan dan mempublikasikan perkembangan kawasan serta capaian target pengembangan yang ditetapkan dalam panduan rancang kota; dan membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. PERGUB NO. 67/2019 10 10

MEKANISME PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT Kawasan Berorientasi Transit Sudah ditetapkan Dalam rencana tata ruang Belum ditetapkan Dalam rencana tata ruang Operator mengajukan permohonan Pengelolaan kawasan Operator mengajukan permohonan Penetapan Kawasan dan Pengelolaan kawasan Kajian Kawasan Pemenuhan Atas Kriteria Proposal Pengembangan Rapim BKPRD Tidak disetujui Kajian Kawasan Proposal Pengembangan Disetujui Operator ditetapkan sebagai Pengelola kawasan Operator: Penyelenggara SAUM Masyarakat: Orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang memiliki tanah dan bangunan di Kawasan Berorientasi Transit. Masyarakat Menyusun Panduan Rancang Kota Konsultasi Pengembangan Kawasan mengikuti Panduan Rancang Kota yang telah ditetapkan 11

KAJIAN KAWASAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI 1. kepemilikan lahan/tanah; 2. kondisi eksisting bangunan; 3. data demografi penduduk eksisting dan proyeksi; 4. data perekonomian penduduk eksisting dan proyeksi; 5. perhitungan Peningkatan Nilai Kawasan; dan 6. kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum. KAJIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM 1. kondisi jaringan jalan, lalu lintas dan angkutan umum; 2. bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan umum; 3. distribusi perjalanan dan pola operasi angkutan umum; 4. frekuensi perjalanan angkutan umum (headways); 5. pemilihan moda; 6. pembebanan perjalanan; 7. simulasi kinerja lalu lintas Kawasan sekitar; 8. identifikasi dampak lalu lintas dan angkutan umum; 9. prasyarat sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan umum; dan 10. jaringan pedestrian dan jalur sepeda. KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1. pemenuhan air bersih; 2. pemenuhan daya listrik; 3. pengelolaan limbah dan drainase; 4. pengendalian kebersihan lingkungan; 5. pengendalian penghijauan; dan 6. pengendalian penurunan muka air tanah. KAJIAN TEKNIS LAINNYA YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KARAKTERISTIK KAWASAN 12

PROPOSAL PENGEMBANGAN 1. visi dan pentahapan Pengembangan Kawasan; 2. target Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan 3. perencanaan dan target pemanfaatan ruang meliputi kegiatan dan intensitas ruang; 4. perencanaan dan target prasarana, sarana dan utilitas publik; 5. perencanaan dan target rumah susun terjangkau; 6. perencanaan dan target ruang usaha terjangkau; 7. perencanaan dan target peningkatan lapangan kerja 8. perencanaan dan target penyediaan ruang publik dan RTH 9. perencanaan dan target peningkatan pengguna sarana Angkutan Umum Massal; 10. skenario perancangan dan indikasi program; 11. desain awal Kawasan; 12. rencana pemanfaatan aset pemerintah daerah; dan 13. perencanaan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan. 13

INSENTIF DAN DISINSENTIF Masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit yang telah ditetapkan dapat diberikan Insentif INSENTIF DAPAT BERUPA: a. akses ke sarana Angkutan Umum Massal; b. keringanan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P 2); c. keringanan atau pengurangan Pajak Daerah lainnya; d. fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau e. alokasi penambahan intensitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Panduan Rancang Kota DISINSENTIF DAPAT BERUPA: a. pengenaan Pajak Daerah yang lebih tinggi b. pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang • • Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang membangun Rumah Susun Terjangkau dapat diberikan Insentif fleksibilitas terkait luas dan intensitas sesuai kebutuhan. Pemberian Insentif dan Disinsentif diputuskan dalam Rapat Pimpinan BKPRD 14

PEROLEHAN PENINGKATAN NILAI KAWASAN Pembangunan Transit dan Rencana Pembangunan Kawasan Nilai Kawasan Meningkat Pengelola kawasan mengidentifikasi potensi peningkatan Pengelola kawasan menentukan target perolehan dalam bentuk PSU dan fasilitas publik lainnya di kawasan Dalam kondisi pembangunan PSU telah terpenuhi, maka PSU lainnya dapat dialihkan ke kawasan TOD lainnya dengan Persetujuan Gubernur 15

PENGELOLAAN PENINGKATAN NILAI KAWASAN PEROLEHAN NILAI TAMBAH KAWASAN DIKELOLA OLEH PENGELOLA KAWASAN DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN KOLABORASI. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DAN FASILITAS PUBLIK LAINNYA YANG DIDAPATKAN DANI PEROLEHAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH DICATAT SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH PEROLEHAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH KAWASAN DAPAT DIRELOKASI KE KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT LAINNYA APABILA TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN KAWASAN ASAL DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DANI GUBERNUR PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT PADA LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG MERUPAKAN LAHAN EFEKTIF DENGAN KEGIATAN RUANG TERBUKA PUBLIK DAN/ATAU PELATARAN ANTAR MODA ATAU TRANSIT PLAZA TETAP MEMILIKI NILAI INTENSITAS. . 16

PENGELOLAAN PENINGKATAN NILAI KAWASAN (LANJUTAN) BANGUNAN INTERKONEKSI YANG BERADA DI LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN DAPAT DIKELOLA OLEH PENGELOLA KAWASAN DAPAT MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENDAPATKAN RUANG TERBUKA PUBLIK DAN RUMAH SUSUN TERJANGKAU, DAPAT DILAKUKAN KONSEP KONSOLIDASI TANAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 17

BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA PROVINSI DKI Jakarta 31 JULI 2019 18

Tugas Pengelola Kawasan Rapim BKPRD Prasarana Sarana & Utilitas Daya Dukung Kawasan Batas Atas KLB rata 2 Dapat didistribusi KLB rata 2 RDTR & PZ PRK TOD

PEROLEHAN NILAI TAMBAH KAWASAN PERHITUNGAN PENGELOLA KAWASAN PEMBANGUNAN SAUM X’ UNTUK PEMPROV Nilai Lahan 30% X POTENSI, PROPORSI DAN JENIS PSU HARUS DALAM BENTUK PSU DIKELOLA PENGELOLA KAWASAN