POKOKPOKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 Menteri
POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Balikpapan, 11 Maret 2019
Sistematika Republik Indonesia 1 Pencapaian Pembangunan Nasional 2 Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020 Kementerian PPN/ Bappenas 3 Pokok-Pokok RKP 2020 4 Arahan Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2020 5 Kerangka Pendanaan 6 Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020 2
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 1 Pencapaian Pembangunan Nasional 3
Pertumbuhan Ekonomi terus Menguat dengan Stabilitas Ekonomi Terjaga Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT 5, 03 5, 17 Persen 5, 07 5. 4 Inflasi stabil pada tingkat yang rendah (persen, yoy) 5. 3 5. 2 3. 13 Ja nu a M ri ar et M ei Se pt Jul e No mb i ve er m b Ja er nu a M ri ar et M ei Se J pt ul e No mb i ve er m b Ja er nu a M ri ar et M ei Se pt Jul e No mb i ve er m be r 5. 1 (persen, yoy) 12. 0 10. 0 8. 0 6. 0 4. 0 2. 0 (2. 0) 4. 8 Q 4 Umum 2018 Tw III Tw IV 4, 94 5, 16 5, 00 6, 93 8, 10 8, 75 8, 59 10, 79 9, 08 2, 13 2, 71 5, 20 6, 27 4, 56 4, 80 13500 6, 15 7, 94 5, 85 6, 96 6, 01 6, 67 12500 8, 91 5, 94 7, 65 8, 08 4, 33 6, 48 5, 17 5, 18 5, 17 1/17/2019 9/17/2018 12/17/2018 5, 27 11/17/2018 5, 06 (Rupiah thd USD) 10/17/2018 5, 07 14500 8/17/2018 8, 06 12, 64 15, 17 14, 02 7, 10 12, 04 Bergejolak 15500 7/17/2018 5, 05 Harga Diatur Pemerintah Rupiah menguat terhadap dolar AS 2017 5, 08 Inti 6/17/2018 2017 Q 3 2018 5/17/2018 Q 2 4/17/2018 Q 1 2/17/2018 3/17/2018 Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB/Investasi Ekspor Impor PDB Q 4 1/17/2018 Komponen Pengeluaran Q 3 12/17/2017 2016 Q 2 2017 11/17/2017 Q 1 10/17/2017 Q 4 7/17/2017 Q 3 6/17/2017 Q 2 5/17/2017 Q 1 2016 9/17/2017 4. 9 8/17/2017 5. 0 4
Millions 140 120 6. 5% 6. 18% 5. 94% 6. 0% 100 5. 61% 5. 50% 5. 34% 80 5. 5% 5. 0% 2014 Angkatan Kerja 2015 Pekerja Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus 2016 2017 Pengangguran Terbuka 7. 00 124. 00 131. 01 7. 04 121. 02 128. 06 7. 03 118. 41 125. 44 7. 56 114. 82 122. 38 7. 24 114. 63 - 121. 87 40 20 6 5. 30 5. 17 5 5. 03 5. 01 4 4. 88 4. 5% 4. 0% 2018 TPT 2 1 0 5. 4 5. 2 5. 07 5 3. 59 3 60 Kementerian PPN/ Bappenas % Republik Indonesia Millions Tingkat Pengangguran Berhasil diturunkan Seiring Meningkatnya Penciptaan Kesempatan Kerja 2. 98 2. 61 [NILAI]– 2. 90 1. 87 4. 8 4. 6 0. 37 2014 0. 71 0. 19 0. 04 2015 2016 0. 52 2017 4. 4 0. 58 2019 4. 2 Tambahan KK Kesempatan Kerja per 1% Pertumbuhan Ekonomi • Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2, 98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5, 34%. • Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN 2015 -2019 yang sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja 2015 -2018 telah mencapai 9, 38 juta. • Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5, 3% pada 2019, diperkirakan tercipta 2, 6– 2, 9 juta lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan masuk dalam rentang 4, 8– 5, 2%. 5
Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta keberadaan setengah penganggur masih perlu menjadi perhatian Republik Indonesia TPT Berdasarkan Kelompok Umur dan Nasional, 2018 30% TPT Berdasarkan Pendidikan 26. 67% 14% 25% 11. 24% 12% 20% 6. 99% 3. 47% 5% 6% 4%Univ TPT Nasional 5, 34% 2. 49% 1. 81% 1. 58% 1. 40% 1. 25% 2% 0. 61% 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -59 4. 80% 3. 04% 2014 60+ SD SMP SMK SMA SMP SD 2. 43% 0% 0% 20 -24 7. 95% 8% Dipl 15% 15 -19 11. 24% 9. 55% 10% 16. 73% 10% Kementerian PPN/ Bappenas 2015 SMA 2016 SMK Diploma 2017 Universitas 2018 Nasional Millions Setengah Penganggur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8. 45% 8. 48% 9% 7. 58% 7. 55% 8% 6. 62% 9. 74 8. 98 9. 14 8. 21 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus % Terhadap Total Pekerja • TPT lulusan SMK sebesar 11, 24%. Besarnya TPT tersebut disusul oleh lulusan SMA 7, 95%. • Proporsi setengah penganggur 2018: 6, 62% (8, 21 juta orang), berhasil turun dari 8, 45% di 2014. 39, 02% setengah penganggur berusia 15 -29 tahun (3, 2 juta orang). 5% 4% Setengah Penganggur / Pengangguran Terpaksa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT nasional. TPT 15 -19 tahun mencapai 26, 67% dan 20 -24 tahun 16, 73%. 7% 6% 9. 68 • 6
Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terus Menurun Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia Tingkat Kemiskinan 11. 22 11. 13 12 10. 86 10. 7 10. 64 10. 12 29 11 9. 82 28. 5 9. 66 9. 5 28 8. 5 27 26. 5 25. 67 25. 95 26. 58 27. 77 27. 76 28. 01 28. 59 25 8 7 27. 73 25. 5 10 9 27. 5 26 0. 44 Tingkat Kemiskinan (%) 0. 433 0. 428 0. 36 0. 34 0. 32 5 0. 3 Target RKP 0. 406 0. 414 0. 408 0. 38 6 Mar-14 Sept-14 Mar-15 Sept-15 Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18 Sept-18 2019 Jumlah penduduk miskin (juta jiwa) 0. 428 0. 419 0. 42 Indeks 29. 5 10. 96 Persentase (%) 11. 25 28. 28 Jumlah Penduuk Miskin (Juta Jiwa) 30 Rasio Gini 0. 336 0. 334 0. 319 0. 402 0. 329 0. 41 0. 397 0. 409 0. 394 0. 327 0. 316 0. 407 0. 393 0. 32 0. 404 0. 401 0. 391 0. 389 0. 324 0. 391 0. 384 Perdesaan Nasional 0. 380 0. 319 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Perkotaan 0. 385 2019 Target RKP Sumber: BPS, 2018 • Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan hingga 1 digit (9, 82 persen) dan kembali turun menjadi 9, 66 persen pada September 2018. • Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8, 5 -9, 5 persen di tahun 2019. • Jika pertumbuhan ekonomi dapat lebih dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan, tingkat kemiskinan akan lebih cepat turun. • Rasio Gini menurun bertahap dari 0, 414 menjadi 0, 384 dalam 4 tahun terakhir. • Rasio Gini tersebut diperkirakan dapat mencapai target tahun 2019, pada kisaran 0, 380 -0, 385. • Penurunan Rasio Gini nasional terutama disumbang oleh penurunan Rasio Gini di perkotaan. 7
IPM Indonesia Terus Meningkat dan Sudah Masuk Kategori Tinggi Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2014 -2017 & Target 2018 -2020 Capaian Komponen Pembentuk IPM Tahun 2017 & Target 2019 -2020 72, 51 Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat 71, 98 71, 5 71, 06 tahun 71, 30 tahun 71, 47 tahun (Capaian 2017) (Target 2019) (Target 2020) Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat 8, 10 tahun (Capaian 2017) 8, 30 tahun 8, 39 tahun (Target 2019) (Target 2020) Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat 68, 90 69, 55 70, 18 70, 81 2014 2015 2016 2017 (Baseline) Target 2018 2019 Target 2020 (NK APBN) (RKP 2019) (RKP 2020) 12, 85 tahun 13, 21 tahun (Capaian 2017) (Target 2019) (Target 2020) Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat (dalam ribu rupiah) 10. 664 Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru) 13, 41 tahun (Capaian 2017) 11. 131 (Target 2019) 11. 283 (Target 2020) 8
Pertumbuhan Ekonomi Terus Menguat dengan Penguatan Mitigasi Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Kawasan timur menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sekaligus kerentanan bencana • Dalam World Risk Report (2016), Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. • Penyebabnya adalah tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. • Kejadian bencana 5 tahun terakhir didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. . • Dalam perencanaan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 9
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 2 Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020 10
Asumsi Makro 2020 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 2019 APBN 2020 5, 3 – 5, 5 2, 5 – 4, 5 2, 0 – 4, 0 15. 000 14. 000 – 14. 400 Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel) 70 60 - 70 Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr) 775 695 – 840 1. 250 1. 191 – 1. 300 INDIKATOR Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/USD) Lifting Gas (Rb barel/hr) PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT DENGAN STABILITAS MAKROEKONOMI YANG TERJAGA 11
Arah Kebijakan Makro 2020 Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 12
Target Pembangunan Tahun 2020 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) 5, 3 - 5, 5 72, 5 Tingkat Kemiskinan (persen) 8, 5 – 9, 0 4, 8 -5, 1 Gini Rasio (indeks) 0, 375 – 0, 380 13
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020 Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas 14
Republik Indonesia Memperkuat Permintaan Domestik dan Kinerja Perdagangan Internasional. . . G: 4, 07 – 4, 21 C: 5, 09 – 5, 15 Konsumsi pemerintah diarahkan pada belanja operasional dan penguatan belanja produktif Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat Penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkualitas Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu Efektivitas Bansos Stabilitas harga Perkembangan E-commerce • • • I: 7, 00 – 7, 32 Penguatan investasi dilakukan melalui peningkatan investasi pemerintah (pusat dan daerah) serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan • • Pendalaman pasar keuangan Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu Perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan (penerapan OSS, insentif fiskal) Pembangunan infrastruktur terus belanjut dan mulai berdampak Kementerian PPN/ Bappenas X: 5, 26 – 6, 61 Penguatan ekspor melalui diversifikasi produk ekspor, termasuk jasa pariwisata • • • Pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas membaik tapi terbatas. Didorong oleh peningkatan investasi dan perbaikan sektor industri pengolahan Peningkatan sektor pariwisata M: 6, 05 – 6, 95 Impor meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik 15
Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahtaraan Republik Indonesia REVITALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR 4, 3 5, 00 – 5, 40 2015 -2018 2020 Perbaikan enabling environment untuk persiapan menghadapi era Industry 4. 0 MODERNISASI PERTANIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK 3, 77 – 3, 79 2015 -2018 2020 3, 3 2015 -2018 2020 Meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan HILIRISASI PERTAMBANGAN KONSTRUKSI PERTAMBANGAN 6, 1 0, 11, 03 – 1, 17 5, 68 – 5, 72 4, 25 – 4, 45 Kementerian PPN/ Bappenas 2015 -2018 2020 Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan indutsri hilir TRANSFORMASI SEKTOR JASA INFOKOM TRANSPORTASI 7, 4 7, 04 – 7, 12 2015 -2018 8, 8 7, 26 – 7, 54 2015 -2018 2020 JASA KEUANGAN 6, 8 5, 72 – 6, 60 2015 -2018 2020 PERDAGANGAN 4, 0 5, 46 – 5, 58 2015 -2018 2020 Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi 16
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2020 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia ACEH KEP. RIAU KALTARA SULTENG SULUT MALUKU UTARA LPE: 4, 64 LPE: 4, 65 LPE: 6, 05 LPE: 6, 32 LPE: 6, 01 LPE: 7, 94 RIAU LPE: 2, 43 KALBAR LPE: 5, 20 JAMBI LPE: 4, 77 SULBAR GORONTALO PAPUA BARAT PAPUA LPE: 6, 27 LPE: 6, 54 LPE: 6, 40 LPE: 7, 47 SUMSEL LPE: 6, 03 KEP. BABEL LPE: 4, 60 SUMUT KALTIM LPE: 5, 21 DKI JAKARTA LPE: 6, 01 SUMBAR LPE: 5, 16 KALTENG LPE: 5, 65 LPE: 2, 87 KALSEL MALUKU LPE: 5, 14 SULSEL LPE: 7, 10 BENGKULU LPE: 5, 04 LPE: 5, 96 SULTRA LPE: 6, 44 LAMPUNG JABAR LPE: 5, 29 LPE: 5, 65 BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT LPE: 5, 85 LPE: 5, 40 LPE: 6, 22 LPE: 5, 60 LPE: 6, 38 LPE: 1, 55 LPE: 5, 16 Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019 *angka proyeksi sangat sementara • Skenario pertumbuhan PDB nasional 5, 4 persen (titik tengah) 17
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2020 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia SUMATERA LPE: 4, 62 KALIMANTAN SULAWESI LPE: 4, 08 LPE: 6, 68 MALUKU LPE: 6, 88 PAPUA LPE: 7, 18 JAWA-BALI LPE: 5, 74 Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019 *angka proyeksi sangat sementara NUSTRA LPE: 3, 12 • Skenario pertumbuhan PDB nasional 5, 4 persen (titik tengah) 18
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 4 Pokok-Pokok RKP 2020 19
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas 20
Republik Indonesia Kebijakan dan Program Prioritas PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan: 1. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk. 4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. 5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. PP 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Peningkatan Akses PP dan Kualitas 2 Pelayanan Kesehatan Kementerian PPN/ Bappenas PP Pemerataan 3 Layanan Pendidikan Berkualitas PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PP Pengentasan 4 Kemiskinan PP Pembangunan 5 Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa 21
Republik Indonesia Kebijakan dan Program Prioritas PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Kebijakan: 1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3 T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju. 3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan. 4. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivtas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik. 5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. 6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. PP 1 Perluasan Infrastruktur Dasar Penguatan PP Infrastruktur Kawasan 2 Tertinggal dan Ketahanan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas PP 3 Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah PP 4 Peningkatan Infrastruktur Perkotaan PP 5 Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi 22
Republik Indonesia Kebijakan dan Program Prioritas PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja Kebijakan: 1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. 2. Mempercepat transformasi struktural. 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PP Penguatan 1 Kewirausahaan dan UMKM PP Peningkatan Nilai 2 Tambah dan Investasi di Sektor Riil Kementerian PPN/ Bappenas Peningkatan PP Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 3 PN 3 Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja PP 4 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PP 5 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi 23
Republik Indonesia Kebijakan dan Program Prioritas PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup PP Peningkatan Ketersediaan, Kebijakan: 1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. 2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas. 3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air. 4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim. 5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. 1 Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan PP Peningkatan Kuantitas, 2 Kualitas dan Aksesibilitas Air PP 3 Kementerian PPN/ Bappenas Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Peningkatan Daya PP Dukung SDA dan Daya 4 Tampung Lingkungan PP Penguatan Ketahanan 5 Bencana 24
Republik Indonesia Kebijakan dan Program Prioritas PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP Kebijakan: 1 Penguatan Kemampuan Pertahanan 1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan. 2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional. 3. Menegakkan hukum dan anti korupsi. 4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas. 5. Meningkatkan keamanan siber. PP 2 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/ Bappenas PP 3 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP 4 Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut PP 5 Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas 25
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 4 Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2020 26
Republik Indonesia Pola Perdagangan Input dan Dampak Limpahan (Spillover Effect) Antarprovinsi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Kementerian PPN/ Bappenas : Transaksi dalam Provinsi : Transaksi untuk Provinsi di Luar Pulau : Transaksi antar Provinsi dalam Satu Pulau Sumber: BPS. Data IRIO 2010 akan diupdate Tahun 2019 • Provinsi Kaltim memberi dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi provinsi lain di wilayah Kalimantan. • Provinsi Sulsel memberikan dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi provinsi lain di wilayah Sulawesi. 27
Republik Indonesia Pola Perdagangan Input dan Dampak Limpahan (Spillover Effect) Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua • • Sumber: BPS. Data IRIO 2010 akan diupdate Tahun 2019 Kementerian PPN/ Bappenas Provinsi Papua memberikan dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi di wilayah Nustra-Maluku-Papua. Peningkatan produksi (output) provinsi di Nusa Tenggara dan Maluku memerlukan permintaan bahan (demand input) antara terutama dari wilayah Jawa-Bali. 28
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Kalimantan Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 4, 08 4, 10 3, 45 Persentase Penduduk Miskin (persen) 4, 06 5, 51 5, 98 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4, 49 5, 10 4, 83 *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan selama 2008 -2017* mengurangi: • Tingkat kemiskinan sebesar 1, 20 persen pertahun; atau • Tingkat kemiskinan sebesar 0, 10 poin pertahun; atau • Jumlah penduduk miskin sebesar 8 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan 1. Hilirisasi perkebunan sawit, serta pertambangan nikel dan batubara 2. Pembangunan jalur rel kereta api Kalimantan 3. Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Kijing 4. Pengembangan kawasan perbatasan 5. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan pariwisata 29
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Sulawesi KSPN Bunaken Sulawesi Utara Kota Baru Manado Kawasan Pariwisata Manado-Bitung Kawasan Metropolitan Bimindo KI & KEK Bitung Kab. Bitung, Sulawesi Utara KI & KEK Palu Kota Palu, Sulawesi Tengah Kab. Morowali, Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan KI Konawe Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara Kawasan Strategis Sulawesi Selatan Kawasan Metropolitan Mamminasata Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 6, 68 6, 72 6, 74 Persentase Penduduk Miskin (persen) 9, 65 10, 15 10, 38 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4, 51 4, 60 4, 70 *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS KI Morowali KSPN Tana Toraja Kota Baru Makassar Indikator Kota Kendari TN Bantimurung. Bulusarung KI Bantaeng Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi selama 2008 -2017* mengurangi: • Tingkat kemiskinan sebesar 0, 53 persen pertahun; atau • Tingkat kemiskinan 0, 08 poin pertahun; atau • Jumlah penduduk miskin sebesar 9 ribu pertahun No. KSPN Wakatobi 1. Pengembangan Metropolitan Makasar dan Manado 2. Penguatan konektivitas kawasan Pariwisata Tana Toraja, Wakatobi, dan Bunaken Daerah Tertinggal Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP 3 EI 3. Hilirisasi komoditas kakao, perikanan, dan jagung 4. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan kepulauan Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi 5. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan Sulawesi Tenggara Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kawasan Metropolitan Kota Baru Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi 30
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Republik Indonesia KSPN Tambora Kementerian PPN/ Bappenas KSPN Labuan Bajo Kab. Bima, NTB Kab. Manggarai Barat, NTT Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan KSPN & KEK Mandalika Kab. Lombok Tengah, NTB Daerah Tertinggal TN Manupeu Tanah Daru Sumba Barat, NTT Kota Kupang TN Laiwangi Wanggameti Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP 3 EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Sumba Timur, NTT Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 3, 12 4, 95 -6, 67 Persentase Penduduk Miskin (persen) 16, 85 21, 81 17, 94 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 3, 07 3, 99 3, 34 Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara selama 20082017* mengurangi: • Tingkat kemiskinan sebesar 1, 15 persen pertahun; atau • Tingkat kemiskinan sebesar 0, 19 percentage point pertahun; atau • Jumlah penduduk miskin sebesar 15 ribu pertahun No. *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 1. Pengembangan pariwisata Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora 2. Pengembangan Pendidikan vokasional pariwisata 3. Penguatan konektivitas pelabuhan untuk mendukung industri peternakan 4. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan kepulauan 5. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan 31
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku Republik Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Maluku Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 6, 88 6, 08 7, 18 Persentase Penduduk Miskin (persen) 11, 49 12, 25 13, 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 5, 74 6, 89 6, 23 KSPN & KEK Morotai Kab. Morotai, Maluku Utara KI Buli Kab. Buli, Maluku Utara Kota Baru Sofifi KSPN Manusela. Masohi *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku selama 2008 -2017* mengurangi: • Tingkat kemiskinan sebesar 0, 84 persen pertahun; atau • Tingkat kemiskinan 0, 16 poin pertahun; atau • Jumlah penduduk miskin sebesar 2 ribu pertahun No. Kawasan Strategis Maluku Kota Ambon Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku 1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri perikanan 2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Morotai 3. Penguatan konektivitas antarpulau 4. Pengembangan perkebunan rempah-rempah 5. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP 3 EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Daerah Tertinggal Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan 32
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Papua Republik Indonesia KSPN Raja Ampat Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Sulawesi Indikator Kementerian PPN/ Bappenas Kab. Raja Ampat, Papua Barat Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 7, 18 5, 58 6, 79 Persentase Penduduk Miskin (persen) 23, 58 24, 52 26, 38 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 3, 51 4, 51 3, 81 KEK Sorong Kota Baru Sorong Kab. Sorong, Papua Barat TN Teluk Cendrawasih KI Bintuni Kota Jayapura Kab. Bintuni, Papua Barat *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Kota Baru Jayapura Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Papua selama 2008 -2017* mengurangi: • Tingkat kemiskinan sebesar 1, 25 persen pertahun; atau • Tingkat kemiskinan 0, 48 poin pertahun; atau • Jumlah penduduk miskin sebesar 22 ribu pertahun No. 1. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua Pengembangan pendidikan khususnya vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan 2. Penyelesaian Trans Papua 3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan temasuk flying healtcare dan telemedicine 4. Percepatan pembangunan Distrik/Kabupaten dan kerjasama antardaerah 5. Pengembangan kawasan adat, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kota Baru Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP 3 EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Daerah Tertinggal Kawasan Strategis Merauke 33
Pertimbangan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Republik Indonesia 1 Pengembangan ekonomi wilayah ini menjadi penopang utama kinerja perekonomian nasional 2 Perputaran kegiatan ekonomi daerah akan memperluas kesempatan kerja 3 Ekonomi daerah yang bergerak dan terus tumbuh akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin 4 Perputaran kegiatan ekonomi di daerah akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan koperasi 5 Daerah dengan ekonomi maju, berkembang dan berdaya saing, serta masyarakat yang produktif akan menjadi fondasi yang solid untuk pengembangan ekonomi daerah Kementerian PPN/ Bappenas 34
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 5 Kerangka Pendanaan 35
Kerangka Pendanaan Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan : § Reviu efektifitas dan efisiensi program § Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat – Dunia Usaha - BUMN – Pemerintah dalam pendanaan program Pemangku Kepentingan Mekanisme Keterangan Masyarakat Melalui CSR, filantropis, waqaf, ZIS § Mendukung prioritas pembangunan. Dunia Usaha Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) § Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan ekonomi. BUMN Penugasan kepada BUMN § Mendorong pertumbuhan ekonomi § Meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah APBN : Memperkuat pengendalian melalui penyiapan Proyek Prioritas (“satuan 3”) Dirarahkan utamanya pada: § Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam). § Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal. APBD : Mengembangkan output based transfer melalui DAK Penugasan dan Hibah Daerah untuk mengamankan prioritas pembangunan di daerah 36
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia 6 Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020 37
Agenda Penting Selanjutnya Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia Menteri PPN/Kepala Bappenas akan: 1. Menajamkan hingga tingkat proyek prioritas. 2. Membahas dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. 3. Mengintegrasikan dengan sumber pendanaan (APBN, DAK, BUMN dan lainnya). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan: 1. Menajamkan program dan proyek dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional. 2. Memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. 3. Memastikan program dan proyek mendukung pencapaian SDGs Dimohonkan informasi besaran anggaran (Resource Envelope) (K/L, Non K/L dan DAK) dari Menteri Keuangan M-III Feb Penetapan Rancangan Awal RKP 2020 dan Pagu Indikatif Maret Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan menyusun Rancangan Pagu Indikatif M IV Maret April Koordinasi dengan K/L (Trilateral Meeting) dan pemerintah daerah (Musrenbangnas) 38
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia TERIMA KASIH 39
Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia LAMPIRAN 40
Kegiatan Prioritas PN 1 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PP 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan KP 1. Sistem jaminan sosial nasional KP 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran KP 3. Kesejahteraan sosial K 4. Penguatan layanan terpadu dan pendampingan PP 2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan PP 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas KP 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi KP 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran KP 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat KP 2. Afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun KP 3. Penguatan pengendalian penyakit KP 5. Percepatan cakupan administrasi kependudukan KP 4. Penguatan Germas KP 6. Integrasi sistem administrasi kependudukan KP 5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan KP 3. Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan KP 4. Penjaminan mutu pendidikan KP 5. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas KP 6. Peningkatan tata kelola pendidikan KP 7. Kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi PP 4 Pengentasan Kemiskinan KP 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga KP 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial KP 3. Peningkatan akses pembiayaan ultra mikro KP 4. Reforma agraria dan perhutanan sosial PP 5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa KP 1. Ketahanan budaya dan memori bangsa KP 2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan KP 3. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama KP 4. Budaya literasi KP 5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda KP 6. Penguatan kualitas keluarga KP 7. Penguatan prestasi olahraga 41
Kegiatan Prioritas PN 2 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah PP 1 Perluasan Infrastruktur Dasar KP 1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman KP 3. Keamanan dan Keselamatan Transportasi K 4. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah PP 2 Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana KP 1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal KP 2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur KP 3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa PP 3 Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi PP 4 Peningkatan Infrastruktur Perkotaan KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan KP 1. Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis rel KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api KP 2. Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan KP 3. Konektivitas Transportasi Laut KP 4. Konektivitas Transportasi Udara KP 5. Konektivitas Transportasi Darat KP 3. Infrastruktur Jalan Perkotaan KP 4. Air Minum dan Sanitasi Perkotaan KP 5. Perumahan di Kota Besar dan Metropolitan PP 5 Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi KP 1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi KP 2. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi KP 3. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi KP 6. Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan KP 7. Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan 42
Kegiatan Prioritas PN 3 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja PP 1 Penguatan Kewirausahaan dan UMKM KP 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar KP 2. Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha KP 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi KP 4. Peningkatan penciptaan peluang usaha KP 5. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah PP 2 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil KP 1. Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir KP 2. Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir KP 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir KP 4. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok KP 5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital KP 6. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi KP 7. Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa KP 8. Peningkatan rantai nilai industri halal dan produk sehat PP 3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja KP 1. Peningkatan peran dan kerja sama dengan dunia usaha KP 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi KP 3. Peningkatan sertifikasi kompetensi KP 4. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi PP 4 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) KP 1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa KP 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor KP 3. Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi KP 4. Peningkatan partisipasi dalam global production network/GPN (inbound dan outbound) KP 5. Pengelolaan impor KP 6. Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri KP 7. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif PP 5 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi KP 1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan KP 2. Pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan KP 3. Peningkatan efisiensi sistem logistik KP 4. Peningkatan efisiensi pergerakan wisatawan KP 5. Peningkatan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan KP 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital 43
Kegiatan Prioritas PN 4 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup PP 1 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan KP 1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan KP 2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian KP 3. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian KP 4. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian KP 5. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional KP 6. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut PP 2 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air KP 1. Penataan Kawasan Hutan dengan Daya Dukung Tinggi KP 2. Peningkatan Tata Kelola Hutan dan Ekosistem Berbasis Desa KP 3. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber daya Air dan Ekosistemnya KP 4. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna KP 5. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management) PP 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PP 4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan PP 5 Penguatan Ketahanan Bencana KP 1. Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan KP 1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP 1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana KP 2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik KP 2. Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP 2. Penguatan Peringatan Dini Bencana KP 3. Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas K 4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi KP 3. Rahabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP 4. Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP 3. Penguatan Manajemen Kedaruratan KP 4. Percepatan Pemulihan Pascabencana KP 6. Modernisasi Pengelolaan Irigasi KP 7. Citarum Harum 44
Kegiatan Prioritas PN 5 Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP 1 Penguatan Kemampuan Pertahanan KP 1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan KP 2. Penguatan Kemandirian Pertahanan KP 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar PP 2 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional KP 1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan PP 3 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi PP 4 Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keanana Siber dan Penguatan Keamanan Laut KP 1. Penataan Regulasi KP 2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri KP 2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha KP 3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional KP 3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif KP 4. Penguatan Upaya Anti Korupsi KP 5. Penataan Biaya Politik KP 1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme KP 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber PP 5 Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibnas KP 1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika KP 2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban KP 3. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber KP 4. Penguatan Keamanan Laut 45
Republik Indonesia Inisiatif Baru Kementerian PPN/ Bappenas Angkutan umum massal perkotaan Jaringan gas perkotaan Magang vokasi di luar negeri Desa sejahtera Perlindungan sosial untuk petani dan nelayan Optimalisasi infrastruktur untuk pembangunan wilayah Catatan: kontribusi pendanaan program baik dari Masyarakat, Dunia Usaha, BUMN, Pemerintah 46
- Slides: 46