POKOK PIKIRAN PBJ Perpres Nomor 16 Tahun 2018

POKOK PIKIRAN PBJ Perpres Nomor 16 Tahun 2018 MUJAHID AMRUDIN BLPBJ BANTUL 1

SIKLUS PERENCANAAN - PENGANGGARAN TAHUNAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 5 Musrenbang Kab/Kota (Maret) 6 7 4 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA 8 SKPD & RAPBD (Juli -September) Forum SKPD 3 Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang 2 Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) 9 1 0 1 Pelaksanaan APBD 1 3 Januari thn berikutnya 1 1 1 2 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember)

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” 3 Pasal 1 ayat 1

Garis Besar Proses PBJ Perencanaan Pengadaan Identifitkasi Kebutuhan Persiapan Pengadaan Persiapan Swakelola Penetapan Sasaran Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Barang/Jasa Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan RAB Persiapan PBJ Melalui Penyedia Menetapkan HPS Menetpakan rancangan kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuain harga Pelaksanaan Pengadaan Pelaksanaan Swakelola Tipe I, III, IV Pembayaran Swakelola Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Hasil Pengadaan

Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan (1/2) Ruang Lingkup dilihat dari 2 Sudut Pandang: Institusi Pelaksana Pengadaan • Kementerian • Lembaga • Perangkat Daerah Pembiayaan • APBN/APBD • Pinjaman DN & LN • Hibah Pasal 2 5

Jenis Pengadaan dalam PBJP (1/2) Barang Pekerjaan Konstruksi Gedung Jasa Konsultansi Jasa Lainnya Rekayasa Bahan berwujud: Ex: Bahan Baku Bahan ½ Jadi Kebersihan Jembatan Perencanaan Perkapalan Pengawaan Bangunan Lepas Pantai Penasehat dll Katering Barang Jadi Mahluk Hidup Penyewaan Akomodasi dll 6 Pasal 3 ayat 1

Penyusunan Anggaran PBJ Mengumpulkan biaya seluruh aktifitas Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material/bahan dan alat Menghitung perkiraan biaya setiap aktifitas Pasal 18 7

SIKLUS PENGADAAN Persiapan Pemilihan Pelaksanaan Pemiliha Kontrak Penyedia Serah Terima Persiapan Pengadaan Perencanaan Pengadaan Perlem 7/2018 versi_9. 1 Perlem 8/2018 : Pedoman Swakelola Perlem 9/2018 : Pedoman PBP melalui Penyedia Perlem 10/2018 : Tender/Seleksi Internasional Perlem 11/2018 : Katalog Elektronik Perlem 12/2018 : PBJ Pengecualian Perlem 13/2018 : PBJ Penanganan Keadaan Darurat 8

Metode Pemilihan B/PK/JL E-Purchasing v Katalog elektronik Pengadaan Langsung v Nilai s. d 200 Juta v Keadaan Tertentu Penunjukan Langsung Tender Cepat Tender § konferensi mendadak § bersifat rahasia § Pertahanan negara § Satu kesatuan konstruksi § Hanya 1 pelaku usaha yg mampu § Benih dan Pupuk § Sarpas utk masyarakat tdk mampu § Hak Paten § Tender ulang gagal v Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci v Pelaku terkualifikasi dalam SIKa. P v Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya 9 Pasal 38

Metode Pemilihan – Jasa Konsultansi Seleksi v> 100 juta Pengadaan Langsung v≤ 100 juta Penunjukan Langsung v. Keadaan Tertentu § 1 pelaku usaha yang mampu § Pemegang hak cipta § Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda § Repeat order (maks 2 kali) 10 Pasal 41

11 Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Pasal 50

Penunjukan Langsung 12 Pelaksanaan penunjukkan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas Harga Perhitungan Sendiri. Pasal 50

Pengadaan Langsung 13 Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut : 1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau 2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK Pasal 50

Tender Cepat 14 Pelaksanaan Tender Cepat : • • • Peserta sudah terkualifikasi dalam Si. KAP Peserta hanya memasukkan penawaran harga Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi Penetapan pemenang beradasarkan harga terendah Dapat menggunakan e-referse auction Pasal 50

Penentuan Jadwal PBJ Swakelola Perencanaan Pengadaan Penyedia Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pemilihan Pelaksanaa n Kontrak Pasal 1815

Penentuan Cara Pengadaan Swakelola Melalui Penyedia Tipe swakelola Spesifikasi/KAK (tipe I, III, dan IV) Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/ RAB Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya Pendukung Pasal 1816

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola 1. Penetapan tipe swakelola 2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 3. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) 17

Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan Organisasi Kemasyarakata n Direncanakan sendir oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Ref : Pasal 47 ayat 1 sd 4 18 Pasal 47 ayat 1 - 4

KRITERIA SWAKELOLA 1. Barang/jasa tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis pemerintah (sesuai tupoksi) 3. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, 4. Peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas (visi misi kompetensi) dan Kelompok Masyarakat (kebutuhan dan kompetensi) 19

BARANG JASA SWAKELOLA Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni; b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes; d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga; a. 20

Lanjutan. . 21 e. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu; f. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha; g. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;

Lanjutan. . 22 h. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Pekerjaan Konstruksi (rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana). Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundangan. contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat; atau i. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Kegiatan Swakelola Perencanaan Swakelola Penetapan tipe Swakelola Penyusunan Spesifikasi /KAK Penyusunan perkiraan biaya/RAB 23 Proses Swakelola Persiapan Swakelola Penetapan sasaran Penyelenggaraan swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan RAB Pelaksanaa n Swakelola Pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan dan Pelaporan Swakelola Pegawasan dan Pengendalian Pekerjaan Pengadaan Bahan, Peralatan, Jasa Lainnya, Tenaga Ahli dan lain Pelaporan Kemajuan Pelaksansaan Pembayaran Sesuai Peraturan Pelaporan Realisasi Pekerjaan Penutupan Swakeola Penyerahan hasil pekerjaan

Perencanaan Pengadaan 24 Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penetapan Jadwal Penyusunan Anggaran PBJ INPUT APBN PAGU INDIKA TIF Renja K/L APBD KUA/ PPAS RKA PD Pasal 18 ayat 2 & 3

PERSIAPAN SWAKELOLA TYPE I 25

PERSIAPAN SWAKELOLA TYPE II 26

PERSIAPAN SWAKELOLA TYPE III 27

PERSIAPAN SWAKELOLA TYPE IV 28

Penetapan Penyelenggara Swakelola 29 Berdasarkan Tipe Swakelola Tipe I Tim Persiapan Tim Pengawas Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD Tipe III Tipe IV Tim Pelaksana Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan Swakelola Tipe I PA/KPA PPK TIM PERENCAN A TIM PELAKSAN A UKPBJ TIM PENGAWA S 30 a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres d. Penyelenggara : SDM cukup dan kompeten Pasal 47 ayat 1

Pelaksanaan Swakelola Tipe II 31 a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama. c. Penyelenggara : K/L/PD sesuai tupoksi, BLU, Perguruan Tinggi Pasal 47 ayat 2

Pelaksanaan Swakelola Tipe III 1. 2. 3. 4. 5. PA/KPA K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran 6. 7. PPK TIM PERSIAPAN KONTRAK TIM PENGAWAS Ormas Pelaksana Swakelola 8. 9. Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Ormas berbadan hukum, SPT tahun terakhir, NPWP AD/ART, struktur manajemen Bidang kerja AD/ART sesuai jenis pekerjaan Manaerial dan pengalaman 3 tahun terakhir Neraca keuangan teraudit 3 thn terakhir Kantor & alamat jelas Bila kemitraan hrus ada perjanjian kemitraan 32 TIM PELAKSANA Pasal 47 ayat 3

Pelaksanaan Swakelola Tipe IV PA/KPA K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran KONTRAK PPK TIM PERENCANA Koordinasi TIM PELAKSANA PIMPINAN POKMAS TIM PENGAWAS 33 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. TIM PENGADAAN Pasal 47 ayat 4

Penyelenggaran Swakelola Type IV a. Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; b. memiliki struktur organisasi/pengurus; c. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah. Tangga (ART); d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar danjelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan. 34

Pembayaran Pelaksanaan Swakelola 35 Pembayara n upah tenaga kerja Pembayara n gaji tenaga ahli Pengadaa n Suku Cadang/ Peralatan Pengadaan Bahan Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Ref : Pasal 48

RANCANGAN KONTRAK Rancangan Kontrak Swakelola paling sedikit berisi: a. para pihak; b. barang/jasa yang akan dihasilkan; c. nilai pekerjaan; d. jangka waktu pelaksanaan; dan e. hak dan kewajiban para pihak. 36

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia 1. Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK 2. Penyusunan perkiraan Biaya/RAB 3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 37

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau PPDN dan SNI, dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi Pasal 19 ayat 381

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan Merk Dimungkingkan Pada Kondisi : Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari sistem yang sudah ada Barang/Jasa dalam e-katalog Barang/Jasa melalui tender cepat Pasal 19 ayat 392

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan 40

Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan/ memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing Pasal 20 ayat 412

Pemaketan Pengadaan (3) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil Pasal 20 ayat 422

Pemaketan Pengadaan (4) Larangan Pemaketan Pengadaan Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 432

Konsolidasi Pengadaan (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis • Perencanaan Pengadaan PA/KPA PPK • Persiapan Pengadaan • Persiapan Pemilihan UKPBJ Pasal 21 ayat 441

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan K/L Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran (APBN) PD Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA. 45 Pasal 22 ayat 1 & 2

Persiapan PBJ Melalui Penyedia Persiapan Pengadaan PPK menetapkan : Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak Harga Perkiraan Sendiri Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan , sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga Pasal 25 46

Persiapan PBJ Melalui Penyedia Spesifikasi Barang/Jasa Produksi dalam negeri Produk S N I Produksi Industri Hijau Penyebutan merk seperti tsb diatas dimungkinkan sepanjang masih tetap mendorong terjadinya kompetisi Tersedia dan mencukupi Diperbolehkan menyebut Merk* Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat. Pasal 19 47

Persiapan PBJ Melalui Penyedia Ketentuan Umum Spesifikasi HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan kualifikasi (prakualifikasi) Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, epurchasing dan pek terintegrasi Pasal 26

Persiapan PBJ Melalui Penyedia Kegunaan HPS 80% HPS 1. Menilai kewajaran penawaran harga 2. Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL. 3. Menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan (penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS) Pasal 26 49

Persiapan PBJ Melalui Penyedia Jenis Kontrak Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak: - Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK) - Spek Teknis/KAK - Kompleksitas dan Resiko Pekerjaan - Waktu pekerjaan 50

Jenis Kontrak Barang/ Pekerjaan CARA Konstruksi/Ja PEMBAYARAN sa Lain 1. Lumsum 2. Harga satuan 3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 4. Terima Jadi (Turnkey) JENIS 5. Kontrak Payung PEKERJAAN PEMBEBANAN Jasa. TAHUN ANGGRAN Konsultansi 1. 2. 3. Lumsum Waktu Penugasan Kontrak Payung Pasal 27 51

Uang Muka diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Paling Tinggi : Maks Usaha Kecil 30 % Maks 20 % Usaha Non Kecil dan Jasa Konsultansi Maks 15 % Kontrak Tahun Jamak Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Pasal 29 52

Jaminan PBJ Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia Pasal 1 53

Jaminan PBJ Sifat Jaminan • tidak bersyarat • mudah dicairkan • harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja Penerbit Jaminan Bentuk Jaminan: Bank Garansi atau Surety bond Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK Pasal 30 54

Bentuk Kontrak No 1 2 Bentuk kontrak Bukti pembelian/ pembayaran Kuitansi Barang Konsultansi Konstruks Jasa lainnya i ≤ 10 juta --- --≤ 50 juta --- 3 Surat Perintah Kerja (SPK) > 50 juta sd 200 juta ≤ 200 juta > 50 juta sd 200 juta ≤ 100 juta 4 Surat perjanjian > 200 juta > 100 juta 5 Surat pesanan e-purchasing/pembelian melalui toko daring Pasal 28 55

Belanja Barang/Jasa lainya s. d Rp 10. 000 Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kuitansi/struk pembelian Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia. E-Faktur untuk PKP Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat Pengadaan. 8. Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke Penyedia. 9. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan Administrasi. 10. Berita Acara Pemeriksanaan Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat pembayaran. Perpajakan Barang : sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN dan PPh 22 diatas 1 juta dipungut PPN Tari 10% dengan syarat penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan Pengusaha Kena Pajak tidak dipungut PPN) diatas 2 jt dipungut PPh 22 Tarif 1, 5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN) dalam hal telah terdapat pungutan PPN dalam struk, Bendahara tidak perlu melakukan pungutan PPN. Jasa : Dipotong PPh Pasal 23, Khusus Sewa dipungut PPh Pasal 4 ayat (2)

Belanja Barang/Jasa Lainnya diatas Rp 10. 000 s. d Rp. 50. 000, -. Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kuitansi Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia. E-Faktur untuk PKP Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat Pengadaan. 8. Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke Penyedia. 9. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan Administrasi. 10. Berita Acara Pemeriksanaan Administrasi oleh PJPHP. Perpajakan Barang : sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN dan PPh 22 diatas 1 juta dipungut PPN Tari 10% dengan syarat penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan Pengusaha Kena Pajak tidak dipungut PPN) diatas 2 jt dipungut PPh 22 Tarif 1, 5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN) dalam hal telah terdapat pungutan PPN dalam struk, Bendahara tidak perlu melakukan pungutan PPN. Jasa : Dipotong PPh Pasal 23, Khusus Sewa dipungut PPh Pasal 4 ayat (2)

Belanja Barang/Jasa diatas Rp 50. 000 s. d Rp. 200. 000, -. . Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kuitansi Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia. E-Faktur untuk PKP Surat Perintah Kerja (SPK) Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat Pengadaan. 9. Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke Penyedia. 10. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan Administrasi. 11. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP. (Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat pembayaran. ) 21 Perpajakan 8. Bahan : Dipungut PPh 22 Tarif 1, 5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adl PKP (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN) Jasa : Dipotong PPh Pasal 23, Khusus Sewa dipungut PPh Pasal 4 ayat (2)

22 Belanja Barang diatas Rp. 200. 000, Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ). Surat Perjanjian. Kuitansi E-Faktur untuk PKP Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia. 8. 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan Administrasi. Berita Acara Pemeriksanaan Administrasi oleh PJPHP. (Berita Acara Pemeriksanaan Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat pembayaran) Perpajakan Bahan : Dipungut PPh 22 Tarif 1, 5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adl PKP (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN) Jasa : Dipotong PPh Pasal 23, Khusus Sewa dipungut PPh Pasal 4 ayat (2)