POKOK MATERI PIMPINAN DPD RI TENTANG RENCANA STRATEGIS

  • Slides: 9
Download presentation
POKOK MATERI PIMPINAN DPD RI TENTANG RENCANA STRATEGIS DPD RI TAHUN 2020 -2024 PADA

POKOK MATERI PIMPINAN DPD RI TENTANG RENCANA STRATEGIS DPD RI TAHUN 2020 -2024 PADA KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DPD RI TERPILIH PERIODE 2019 -2024 Jakarta, 19 September 2019

Renstra Dewan DPD RI 2020 – 2024 adalah perencanaan kerja politik konstitusional DPD RI

Renstra Dewan DPD RI 2020 – 2024 adalah perencanaan kerja politik konstitusional DPD RI dan Anggotanya yang berasal dari evaluasi kelembagaan DPD RI Periode 2014 -2019 dan pokok-pokok pikiran visioner untuk menjalankan tugas konstitusional DPD RI pada tahun 20202024

Produk DPD RI Periode 2019 -2024 Tercatat sampai dengan Agustus tahun 2019 telah disampaikan

Produk DPD RI Periode 2019 -2024 Tercatat sampai dengan Agustus tahun 2019 telah disampaikan kepada DPR RI sejumlah: � 38 (tiga puluh delapan) RUU Usul, � 26 (dua puluh enam) Pandangan dan Pendapat, � 32 (tiga puluh dua) Pertimbangan, � 91 (sembilan puluh satu) Hasil Pengawasan, dan � 9 (Sembilan) Usul Prolegnas, serta 7 (tujuh) Rekomendasi DPD RI atas permasalahan nasional.

Analisa SWOT Strengt (Kekuatan) 1. Legitimasi Politik Di Daerah 2. Peran Anggota DPD RI

Analisa SWOT Strengt (Kekuatan) 1. Legitimasi Politik Di Daerah 2. Peran Anggota DPD RI dalam membangun lembaga 3. Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan Jenderal DPD RI sebagai supporting system Weaknes (Kelemahan) 1. Masih lemahnya kewenangam DPD RI 2. Mekanisme kerja legislasi 3. Tindaklanjut Aspirasi Daerah (Asmasda) 4. Pengakuan DPD RI di Forum Internasional 5. Keterbatasan Sarana dan Prasarna 6. Kemandirian Anggaran Opotunities (Peluang) 1. Pembahasan bersama DPR, Pemerintah secara tripartit diimbangi dengan peran serta Anggota DPD RI 2. Keterlibatan DPD dalam pembahasan APBN terkait dana transfer daerah Threats (Ancaman) 1. Kendala Amandemen UUD 1945 2. Berbagai pemikiran pelemahan bahkan penghapusan DPD RI dalam sistem ketetanegaraan Indonesia 3. Kepentingan Politik yang sentralistis

VISI DPD RI 2020 - 2024 “DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif

VISI DPD RI 2020 - 2024 “DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan daerah”

MISI DPD RI 2020 -2024 1. Memperkuat DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945

MISI DPD RI 2020 -2024 1. Memperkuat DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU; 2. Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional; 3. Mengoptimalkan hubungan DPD dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Meningkatkan hubungan dengan lembaga parlemen dalam dan luar negeri.

TUJUAN DPD RI 2020 -2024 1. Terwujudnya penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi

TUJUAN DPD RI 2020 -2024 1. Terwujudnya penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah; 2. Terwujudnya akuntabilitas anggota DPD RI; 3. Terwujudnya agenda setting DPD RI yang partisipatif dan transparan; 4. Terwujudnya penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD RI; 5. Terwujudnya DPD RI yang aspiratif dalam memperjuangkan daerah; 6. Terwujudnya sistem pendukung yang profesional dan modern; 7. Terwujudnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negera, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang efektif; dan 8. Meningkatnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri yang efektif dan sinergis.

SASARAN STRATEGIS DPD TAHUN 2020 -2024 1. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi

SASARAN STRATEGIS DPD TAHUN 2020 -2024 1. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah; 2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah; 3. Terwujudnya pengakuan DPD RI sebagai parlemen; 4. Peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundangan yang dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan tata kelola sistem keuangan DPD RI; 5. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan; 6. Menjamin akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI; 7. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses; 8. Tindak lanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum; 9. Kelembagaan sekretariat jenderal yang profesional di pusat dan daerah; 10. Sarana prasarana yang modern; 11. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; dan 12. Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.

SEKIAN TERIMAKASIH

SEKIAN TERIMAKASIH