PMK 143PMK 042011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG

  • Slides: 20
Download presentation
PMK 143/PMK. 04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, 04 -05 Oktober

PMK 143/PMK. 04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, 04 -05 Oktober 2011

LATAR BELAKANG q ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN

LATAR BELAKANG q ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17/2006 q ADANYA PERUBAHAN PP TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT PP 33/1996 DIUBAH DENGAN PP 32/2009 q MENGAKOMODIR MASUKAN DARI STAKE HOLDER q MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN GB q SEBAGAI TINDAK LANJUT DIREKTIF PRESIDEN RI (UKP. 4) PMK 143/PMK. 04/2011

FILOSOFI GUDANG BERIKAT LOGISTIC CENTRE SUPPORTING INDUSTRY MOU DENGAN PERUSAHAAN INDUSTRI CALON PEMBELI, DENGAN

FILOSOFI GUDANG BERIKAT LOGISTIC CENTRE SUPPORTING INDUSTRY MOU DENGAN PERUSAHAAN INDUSTRI CALON PEMBELI, DENGAN MENCANTUMKAN JENIS BARANGNYA TIDAK ADA PROSES PRODUKSI, HANYA BOLEH PEKERJAAN SEDERHANA BERLAKU KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN BERLAKU SKEMA FTA/PTA TIDAK MENIMBUN FINISHED PRODUCT YANG LANGSUNG DITUJUKAN KEPADA END USER

POKOK-POKOK KEBIJAKAN GB Penegasan Fungsi GB • Supporting industri dalam negeri (KB maupun perush

POKOK-POKOK KEBIJAKAN GB Penegasan Fungsi GB • Supporting industri dalam negeri (KB maupun perush industri non KB), atau • Pusat distribusi barang impor tujuan ekspor • Pusat Distribusi tujuan TBB Manajemen Risiko • Profiling GB • Pelayanan dan Pengawasan dengan manajemen risiko Otomasi • Pelayanan dan pengawasan yang berbasis IT Pendelegasian Kewenangan • Kantor Pusat • Kanwil dan KPPBC

SUSUNAN PMK GUDANG BERIKAT BERISI : 10 BAB dan 37 PASAL , TERDIRI DARI:

SUSUNAN PMK GUDANG BERIKAT BERISI : 10 BAB dan 37 PASAL , TERDIRI DARI: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN GUDANG BERIKAT BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN BAB IV BAB VI KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PEMUSNAHAN BARANG PEMBERITAHUAN PABEAN BAB VII PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

GAMBARAN UMUM ISTILAH GB KMK No. 399 tahun 1996 PGB PT A PMK 147

GAMBARAN UMUM ISTILAH GB KMK No. 399 tahun 1996 PGB PT A PMK 147 tahun 2011 Penyelenggara GB PT A A PGB merangkap PPGB PT A A Penyelenggara GB sekaligus Pengusaha GB PT A A PPGB PT B A Pengusaha di GB merangkap Penyelenggara di GB (PDGB) PT B B A A

MANAJEMEN RISIKO q PELAYANAN DAN PENGAWASAN GB BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT PERUSAHAAN q

MANAJEMEN RISIKO q PELAYANAN DAN PENGAWASAN GB BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT PERUSAHAAN q PROFIL BAGUS PELAYANAN MAKSIMAL, PENGAWASAN MINIMAL q PROFIL TIDAK BAGUS PELAYANAN MINIMAL, PENGAWASAN MAKSIMAL q IMPLEMENTASI BERUPA GB DENGAN FASILITAS STATUS PRIORITAS

JANGKA WAKTU IZIN GB DAN JANGKA WAKTU PENIMBUNAN BARANG IZIN GB DIBERI BATASAN JANGKA

JANGKA WAKTU IZIN GB DAN JANGKA WAKTU PENIMBUNAN BARANG IZIN GB DIBERI BATASAN JANGKA WAKTU : PENYELENGGARA GB 5 TAHUN PENGUSAHA GB 3 TAHUN PDGB 3 TAHUN IZIN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI GB DIBERIKAN JANGKA WAKTU 1 TAHUN SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

JENIS GUDANG BERIKAT GB PENDUKUNG INDUSTRI DI KB INDUSTRI DI TLDDP GB PUSAT DISTRIBUSI

JENIS GUDANG BERIKAT GB PENDUKUNG INDUSTRI DI KB INDUSTRI DI TLDDP GB PUSAT DISTRIBUSI KHUSUS TBB GB TRANSIT (TUJUAN EKSPOR) Satu lokasi GB hanya boleh memilih salah satu fungsi / jenis GB

PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG BISA MENGAJUKAN IZIN GB Ø Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan

PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG BISA MENGAJUKAN IZIN GB Ø Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau Ø Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang perusahaannya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai GB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

PERPANJANGAN IZIN GB PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR. JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR

PERPANJANGAN IZIN GB PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR. JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR NAMUN IZIN TELAH BERAKHIR, TERHADAP PEMASUKAN BARANG KE KB TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS. JIKA TIDAK DIAJUKAN PERPANJANGAN : SECARA HUKUM SAMA DENGAN IZIN DICABUT, BARANG-BARANG HARUS DISELESAIKAN FASILITASNYA. ATTENSI: BATAS WAKTU BERAKHIRNYA IZIN KB YANG TIDAK TERCANTUM JANGKA WAKTU IZINNYA YAITU TANGGAL 23 MEI 2012

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN Ø BARANG YANG DIMASUKKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE GUDANG

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN Ø BARANG YANG DIMASUKKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE GUDANG BERIKAT: a. DIBERIKAN PENANGGUHAN BEA MASUK; b. DIBERIKAN PEMBEBASAN CUKAI; DAN/ATAU c. TIDAK DIPUNGUT PDRI. BARANG MODAL YANG DIGUNAKAN UNTUK GB, BARANG MODAL DAN/ATAU PERALATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN GUDANG, PERALATAN KANTOR, DAN BARANG UNTUK DIKONSUMSI DI GB : TIDAK MENDAPAT FASILITAS

KEWAJIBAN GB ❀ KEWAJIBAN GB UNTUK MENYEDIAKAN SARANA PRASANA (KOMPUTER) UNTUK PELAYANAN DAN PENGAWASAN.

KEWAJIBAN GB ❀ KEWAJIBAN GB UNTUK MENYEDIAKAN SARANA PRASANA (KOMPUTER) UNTUK PELAYANAN DAN PENGAWASAN. ❀ PENCACAHAN (STOCK OPNAME) PALING KURANG 1 (SATU) KALI DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN

KETENTUAN LARANGAN Pengusaha GB atau PDGB dilarang: 1. memasukkan barang impor yang tidak sesuai

KETENTUAN LARANGAN Pengusaha GB atau PDGB dilarang: 1. memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin GB; 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor; 3. menimbun barang asal TLDDP; 4. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin GB.

PEMASUKAN BARANG KE GB 1. LUAR DAERAH PABEAN; 2. KB / TBB (BARANG RETUR

PEMASUKAN BARANG KE GB 1. LUAR DAERAH PABEAN; 2. KB / TBB (BARANG RETUR / APKIR); 3. GB LAINNYA (MANAJEMEN YG SAMA); 4. GB YANG DICABUT IZINNYA; 5. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; GB

PENGELUARAN BARANG DARI GB GB 1. KB; 2. LUAR DAERAH PABEAN; 3. TBB; 4.

PENGELUARAN BARANG DARI GB GB 1. KB; 2. LUAR DAERAH PABEAN; 3. TBB; 4. GB LAINNYA (MANAJEMEN YG SAMA); 5. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 6. TLDDP.

KEPASTIAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN GB PEMOHON Me ngajukan permohon an - Lampiran Dokumen KPPBC

KEPASTIAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN GB PEMOHON Me ngajukan permohon an - Lampiran Dokumen KPPBC (15 HARI KERJA) - Meneliti kelengkapa n dokumen - Meneruskan ke KPDJBC - BAP Reko mendasi * Setelah permohonan di terima secara lengkap KP-DJBC (10 HARI KERJA) PERSETUJU AN/PENOLA KAN

KETENTUAN PERALIHAN a) Terhadap izin GB yang ada dan tidak ditetapkan jangka waktunya, tetap

KETENTUAN PERALIHAN a) Terhadap izin GB yang ada dan tidak ditetapkan jangka waktunya, tetap berlaku sampai 23 Mei 2012 b) Terhadap izin GB yang ada dan telah ditetapkan jangka waktu izinnya, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

PEMBERLAKUAN PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK. 04/2011 mulai berlaku pada 90 hari sejak

PEMBERLAKUAN PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK. 04/2011 mulai berlaku pada 90 hari sejak tanggal diundangkan (05 Desember 2011)

TERIMAKASIH

TERIMAKASIH