PJ 091PLS0022018 01 KEWAJIBAN PAJAK APOTEKER TEMPAT TANGGAL
PJ. 091/PL/S/002/2018 -01 KEWAJIBAN PAJAK APOTEKER <TEMPAT>, <TANGGAL>
“ Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker APOTEKER
Obat-obatan dapat membantu menyehatkan manusia …bagaimana cara kita untuk membantu menyehatkan negara?
“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Pendapatan Negara Pada APBN 2018 Rp 1. 894, 7 T 75, 2% -nya adalah Penerimaan Pajak (PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya)
LAYANAN PUBLIK PERTAHANAN-KEAMANAN SUBSIDI FASILITAS UMUM #sadar. APBN PENDIDIKAN KESEHATAN
PAJAK DAERAH PAJAK PUSAT q Pajak Penghasilan (PPh) q Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn. BM) q Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan q Bea Meterai …untuk membiayai APBN q q q Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan q Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) …untuk membiayai APBD
DAFTAR HITUNG SELF ASSESSMENT SYSTEM BAYAR LAPOR
Fotokopi NPWP Apoteker merupakan salah satu kelengkapan dokumen administratif untuk memperoleh Surat Izin Apotek - Pasal 13 (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 / 2017
BELUM MEMILIKI Segera daftarkan diri anda pada KPP terdekat atau melalui e-Registration pada www. pajak. go. id NPWP?
SUDAH MEMILIKI Jangan lupakan kewajiban anda untuk menghitung & membayar pajak, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ! NPWP
PENGHITUNGAN PAJAK
Apoteker yang bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek dan sekaligus sebagai bekerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek HUBUNGAN ANTARA APOTEK DENGAN APOTEKER
PAJAK PENGHASILAN PPh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib OBJEK TARIF Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk Apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 0, 5% x Omzet (dalam periode tertentu untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018)
PAJAK PENGHASILAN PPh WP Orang Pribadi atau WP Badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, atau PT Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4, 8 Miliar Rupiah dalam 1 Tahun Pajak KRITERIA PP 23/2018
PAJAK PENGHASILAN PPh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib OBJEK TARIF Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk Apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 0, 5% x Omzet (dalam periode tertentu untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018)
PAJAK PENGHASILAN PPh LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK Sampai dengan Rp 50. 000 TARIF 5% Di atas Rp 50. 000 sampai dengan Rp 250. 000 15% Di atas Rp 250. 000 sampai dengan Rp 500. 000 25% Di atas Rp 500. 000 30% TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN STATUS PTKP PPh PTKP TAHUNAN PTKP BULANAN TK/0 54. 000 4. 500. 000 TK/1 58. 500. 000 4. 875. 000 TK/2 63. 000 5. 250. 000 TK/3 67. 500. 000 5. 625. 000 K/0 58. 500. 000 4. 875. 000 K/1 63. 000 5. 250. 000 K/2 67. 500. 000 5. 625. 000 K/3 72. 000 6. 000 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OBJEK TARIF PPN penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Apoteker yang TELAH dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 10% x Dasar Pengenaan Pajak
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN Pengusaha Kena Pajak WAJIB membuat Faktur Pajak Elektronik Penomoran nomor seri Faktur Pajak WAJIB menggunakan e-No. Fa Untuk memastikan e-Faktur valid dilakukan dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi QR Scanner pada smartphone anda
PEMBAYARAN PAJAK
Buat kode Bayar MAU BAYAR PAJAK? BILLING 2 LANGKAH MEMBAYAR PAJAK
DATA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBUAT KODE BILLING 1. NPWP Penyetor Pajak 2. Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran 3. Masa Pajak dan Tahun Pajak 4. Jumlah Pajak yang akan disetorkan ke kas negara
KODE JENIS PAJAK JENIS SETORAN 411125 - 100 Setoran Masa PPh Pasal 25 (angsuran bulanan untuk kredit pajak pada SPT Tahunan) 411125 - 200 Setoran PPh Pasal 29 (untuk melunasi Kurang Bayar PPh pada SPT Tahunan) 411128 - 420 Setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) (untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 411211 - 100 Setoran PPN Dalam Negeri (untuk melunasi Kurang Bayar PPN pada SPT Masa PPN)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) q billing-djp pada KPP / KP 2 KP q Agent Kring Pajak (021) 1500200 NON-DJP & INTERNET sse. pajak. go. id sse 2. pajak. go. id sse 3. pajak. go. id Petugas Bank/Pos Persepsi (Customer Service/Teller) tertentu q SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#) q Internet Banking (bank tertentu) q Application Service Provider q q SALURAN PEMBUATAN KODE BILLING
Buat kode Bayar MAU BAYAR PAJAK? BILLING PEMBAYARAN BILLING PAJAK DILAKUKAN KE REKENING KAS NEGARA ATM, INTERNET BANKING, EDC, MOBILE BANKING, ATAU PADA LOKET BANK/POS PERSEPSI DENGAN
PELAPORAN SPT
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN PPh SPT terdiri dari 1 halaman induk (1770) + lampiran (1770 -I, III, IV, & lampiran lainnya bila ada) Batas pelaporan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN SPT Masa Elektronik bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur Batas pelaporan akhir bulan masa pajak berikutnya Untuk kepentingan pencetakan Untuk dilaporkan ke KPP atau melalui e-Filing pada https: //djponline. pajak. go. id
DAFTAR HITUNG SELF ASSESSMENT SYSTEM BAYAR LAPOR
KPP PRATAMA / Call Center MASIH BINGUNG? KP 2 KP (021) 1500200 untuk informasi lebih lanjut… *) pada jam dan hari kerja TIDAK DIPUNGUT BIAYA
“ JIKA APOTEKER TELAH MEMBANTU RAKYAT MENJADI SEHAT, DAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN TAAT, MAKA NEGARA KITA AKAN SEMAKIN KUAT #Pajak. Kita. Untuk. Kita
- Slides: 33