PIDANA KEHUTANAN Oleh Dr Drs Budi Riyanto S

PIDANA KEHUTANAN Oleh Dr. Drs. Budi Riyanto, S. H. , M. Si. Bahan Ajar Pasca Sarjana UNS Surakarta 2016

BILA ANDA MENCINTAI HUTAN CINTAILAH MASYARAKATNYA TERLEBIH DAHULU

TANTANGAN INDONESIA � 28 juta Penduduk Indonesia termasuk kategori miskin � 3 juta Pekerjaan Kehutanan dan Industri terkait di Indonesia � 60% Persen populasi tinggal di daerah pesedaan di mana Kehutanan dan/atau Pertanian menjadi sumber penghidupan � 34 ribu Desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan � 5. 5% Kontribusi GDP oleh Kehutanan dan indudtri pengolahan terkait.

PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI 120, 35 Jt Ha Hutan Konservasi Hutan Lindung 20. 5 Hutan Produksi 66. 35 33. 5 Dikelola Secara Lestari

Kejahatan Lingkungan Pengertian : Kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau Badan Hukum yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan, meliputi bidang : Sampah dan Polusi (waste and pollution), wildlife crime dan kejahatan kehutanan (forest crime). Interpol (1 st International Chiefs of Environmental Compliance and Enforcement Summit, Lyon-France, 2012) Yang menjadi perhatian : • Asistensi , investigasi dan dukungan operasional : memastikan kegiatan penyidikan terhadap kasus kejahatan lingkungan tidak keluar dari jalurnya dan tidak terhenti di tengah jalan. • Manajemen informatika yang baik akan menghasilkan informasi intelejen berkualitas yang mendukung proses penanggulangan kejahatan lingkungan. • Standar peningkatan kapasitas SDM terkait penanggulangan kejahatan lingkungan dengan teknik yang efektif untuk mencapai tujuan. • Jejaring kerja yang efektif menyatukan berbagai pihak dalam pemahaman dan tujuan yang sama dlm penegakkan dan kepatuhan hukum di bidang lingkungan.

DAMPAK Kejahatan lingkungan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia ASPEK SOSIAL BUDAYA • Pergeseran nilai sosial dan budaya masyarakat (pola hidup konsumtif, serakah, anarki dan tidak peduli hukum) • Pemahaman salah oleh masyarakat terhadap manfaat hutan (orientasi ekonomi saja) • Hilangnya kearifan sosial masyarakat • Kesenjangan sosial di tengah masyarakat • Lunturnya kepatuhan hukum.

Lanjutan… Aspek Ekonomi • • Mengganggu ketahanan, potensi dan daya saing industri kehutanan Menurunkan/menghilangkan potensi penerimaan negara Kesejahteraan masyarakat semu & sesaat Restrukturisasi/revitalisasi industri kehutanan tidak berkembang Aspek Ekologi/Lingkungan • • Degradasi hutan dan peningkatan lahan kritis Kualitas ekosistem/LH dan keanekaragaman hayati menurun Rawan terhadap kebakaran, banjir, longsor dan kekeringan. Perubahan iklim dan cuaca.

KEJAHATAN KEHUTANAN Kejahatan Kehutanan merupakan bagian dari KEJAHATAN LINGKUNGAN, terdiri atas : �Pembalakan ilegal, �Perambahan hutan, �Pertambangan liar, �Perburuan dan Perdagangan illegal TSL, �Pembakaran lahan. TIPIHUT

TIPIHUT saat ini �Extra Ordinary Crime (menimbulkan kerusakan luar biasa (ekologi, ekonomi dan sosial), persoalan kritis, pengaturan yang belum memadai �Organized Crime (tindak terorganisasi dalam modus operandi, pelakunya banyak, masing hanya melakukan satu kegiatan/perbuatan, masing-masing saling menutupi kejahatan, terputus antar mata rantai, satu sama lain tidak saling kenal) �Transnational Crime (orang/pihak/subjek di luar wilayah Indonesia, tujuan pengiriman ke luar wilayah Indonesia)

UU 18 / 2013 – UP 3 H UU NO. 18 TAHUN 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UP 3 H) �Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden �Lembaga P 3 H terdiri dari unsur Kemenhut; unsur Kepolisian RI; undur Kejaksaan RI; dan unsur lain yang terkait.

UU 18 / 2013 – UP 3 H memaksimalkan Pidana TIPIHUT dengan mencabut ketentuan Pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 : �Pasal 50 ayat (1) merusak sarpras Linghut �Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, srta huruf k (menduduki hutan secara tidak sah, transaksi hasil hutan secara tidak sah, eksploitasi tambang tanpa ijin dsb. �Pasal 78 pidana diatas diancam dengan pidana penjara paling lama dan denda paling banyak hanya pembatasan maksimal. TIPIHUT – UU 18/2013 MEMAKSIMALKAN ANCAMAN PIDANA DAN DENDA dengan menggunakan klausula ancaman pidana paling singkat (6 bln) – paling lama (20 thn) dan ancaman denda paling sedikit (Rp. 200 jt)- paling banyak (Rp. 1 trilyun)

RASIO KETERSEDIAAN SDM JENIS JABATAN JUMLAH PERSONIL (ORANG) LUAS KAWASAN KONSERVASI (Ha) POLHUT PUSAT 2. 537 POLHUT DAERAH 4. 734 LUAS HP DAN HL (Ha) 27. 398. 580 RATIO (Orang/Ha) 1 : 10. 800 102. 026. 683 PPNS PUSAT 675 PPNS DAERAH 751 SPORC 812 27. 398. 580 1. 024 27. 398. 580 1 : 26. 756 142 27. 398. 580 1. : 192. 948 1. 772 27. 398. 580 1 : 15. 462 PEH PENYULUHAN MANGGALA AGNI 27. 398. 580 1 : 21. 552 1 : 40. 590 102. 026. 683 1 : 135. 854 102. 026. 683 1 : 125. 649 KEKURANGAN POLHUT (HK, HL, Seluruh kawasan hutan (HK, HL, HP) DENGAN RATIO IDEAL 1 POLHUT : 5. 000 Ha KAW, HP & HL KAW. KONS 17. 702 org (HK, HL, 15. 671 org (HK, HL, 2. 947 org (HK, HL,

POTENSI & MASALAH POTENSI MASALAH SAAT INI 1. Hutan tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem tinggi. 2. Sebagai paru-paru dunis (120, 35 jt ha, menutup 63% daratan) 3. Menyediakan berbagai jaslingk. 4. Memiliki perandlmmendukung pembangunan ekonomi. 1. Multitafsir terhadap peraturan Per. UU Kehutanan. 2. Illegal logging & Illegal Timber Trade 3. Pembakaran hutan 4. Perambahan kawasan hutan 5. Penambangan liar 6. Tumbang tindih kewenangan antar pemerintah 7. Keterbatasan jumlah POLHUT (7. 519 Org) 8. Minimnya soses masyarakat sekitar hutan LAJU DEFORESTASI 1. 1997 -2000 : 3, 50 juta ha/tahun. 2. 2000 -205 : 1, 08 juta ha/tahun 3. 2005 -2010 : 0, 08 juta ha/tahun 4. 2010 -2014 : 0, 5 juta ha/tahun. 1. Ekologi (degradasi hutan, kualitas ekosistem, kehati, pemanasan global, rawan bencana alam) 2. Ekonomi (PNBP hilang, hilangnya sumber plasma nutfah) 3. Sosbud ( (pergeseran nilai masya, skeptis, anasrkis, serakah dll).

WEWENANG PEMERINTAH PASAL 4 AYAT (2) uu No. 41 Tahun 1999 Mengatur & mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan & hasil hutan ASPEK MNJM HUTAN Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan ASPEK KWS HUTAN Mengatur dan menetapkan hub-hub hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan ASPEK KOMODITI KEHUTANAN LEXSPESIALIS sehingga kebenaran tindakan hukum bidang kehutanan tetap diukur dgn kriteria, norma &indkator teknis kehutanan

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Persinggungan peraturan perundangan antar sektor yang tidak singkron; Tata kelola kawasan hutan belum sinkron dengan pembangunan daerah; Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap TIPIHUT belum memenuhi rasa keadilan & tidak memberi efek jera; Jumlah SDM dan sarana prasarana Pamhut belum optimal; Tingginya kebutuhan lahan dan belum pastinya status kawasan hutan; Lemahnya kapasitas penegak hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Penegak Hukum. PUTUSAN TAHUN KASUS 2009 BEBAS < 1 TH 1 – 5 TH 106 11 28 67 2010 6 6 16 44 2011 42 6 12 24

LANGKAH STRATEGI 1 KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT - Pembentukan masyarakat mitra polhut disekitar kawasan - Pelatihan masyrakat dalam pengamanan hutan KERJASAMA LINTAS LEMBAGA PEMERINTAH - HUKUM DPR (RUU PPNSdan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan) - KELEMBAGAAN SATGAS PENEGAK HUKUM, UKP 4, SATGAS REDD - PENEGAK HUKUM ->PENGADILAN, KEJAKSAAN, PPATK, KPK, DITJEN PAJAK, DITJEN BEA CUKAI dsb 3 2 KERJASAMA LINTAS NEGARA - Kerjasama dgn lembaga Internasional : Interpol, UNODO, ASEAN WEN, CITES - Kerjasama dgn negara lain : dgn US ICITAP dgn EC MDF 4 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN - SDM - SARANA DAN PRASARANA 5 PENDEKAT AN PERTANGG GUNG JAWABAN KORPORASI 6 PENDEKAT AN MULTIDOR (UU 18/2013)

KERJASAMA INTERNASIONAL v Combating Illegal Trade in wild plants and animal in Southeast Asia requires regional co-operation to derive regional solutions (ASEAN Wildlfe Law Enforcement Network (ASEAN-WEN) didirikan Desember 2005 dengan fokus kerjasama pertukaran informasi tentang perdagangan illegal TSL) v AATHP (ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution 2014) diratifikasi dengan UU No. 26 tahun 2014

PENDEKATAN MULTIDOOR “PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM ATAS SERANGKAIAN/GABUNGAN TINDAK PIDANA TERKAIT SUMBERDAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP (SDA-LH) DIATAS HUTAN DAN LAHAN GAMBUT YANG MENGANDALKAN BERRBAGAI PERATURAN PERUNDANGAN” Tindak Pidana Korupsi TP Pencucian uang Perpajaka n LINGKUNGA N HIDUP Penataan Ruang KEHUTAN AN Pertambangan Perkebun an

MENGAPA MULTIDOOR q Kejahatan di sektor kehutanan dan sumber daya alam merupakan kejahatan lintas sektor q Keterbatasan Peraturan Perundangan yang satu dapat diisi dengan Peraturan Perundangan yang lain. q Kejahatan kehutanan hampir selalu dibarengi oleh pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak.

TUJUAN MULTIDOOR SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERPADU - PERTANGGGUN G JAWABAN KORPORASI - PEMULIHAN LINGKUNGAN (HUKUMAN TAMBAHAN) MENGHINDA RKAN DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA UNTUK PERKARA SEJENIS MENGHINDA RI PELUANG LOLOSNYA PELAKU KEJAHATAN KERJASAMA INTERNASIONAL (ASSET RECOVERY) EFEK JERA (DEFERRENC E) PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

PENDEKATAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU LAPANGAN PENGURUS KORPORASI (ADMINISTRASI, PERDATA, PIDANA)

SALAM LESTARI