PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI NILAINILAI UTAMA

PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI NILAI-NILAI UTAMA: KEMANDIRIAN INTEGRITAS KEJUJURAN AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS KETERBUKAAN KETIDAKBERPIHAKKAN PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARAINDONESIA YANG AGUNG MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN KEKUASAAN YANG MERDEKA PENYELENGGARAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL Program penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI Program peningkatan manajemen Peradilan Umum MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN MISI MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMIPINAN BADAN PERADILAN MENINGKATKAN KREDINILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN STRATEGI BADAN PERADILAN YANG MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SECARA EFEKTIF DENGAN DIDASARI KEAGUNGAN, KELUHURAN, DAN KEMULIAAN INSTITUSI TUJUAN PENYELENGGARAAN PERADILAN: TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI SETIAP ORANG HASIL : KEPERCAYAAN MASYARAKAT, KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGADILAN, KETERJANGKAUAN PENGADILAN FUNGSI Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan FUNGSI kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan bena FUNGSI PERADILAN Fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undangundang tentang hal apakah suatu TUGAS peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undangundang Mahkamah Agung Nomor 14 Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Tahun 1985). Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina FUNGSI PENGAWASAN keseragaman dalam penerapan hukum Mahkamah Agung melakukan melalui putusan kasasi danpengawasan peninjauan tertinggi terhadapagar jalannya di kembali menjaga semuaperadilan hukum dan semua lingkungandiseluruh peradilanwilayah dengan tujuan undang-undang negara agar peradilansecara yang dilakukan RI diterapkan adil, tepat. Pengadilandan bena pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, Terhadap pekerjaan Pengadilan cepat dan biaya tanpadanmengurangi tingkah laku ringan, para Hakim perbuatan kebebasan Hakim dalam memeriksa dan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Ketentuan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, Pokok yakni Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970) dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang FUNGSI MENGATUR bersangkutan dengan teknis peradilan mengatur lebih lanjut hal-hal yang serta memberi peringatan, teguran diperlukan bagi kelancaran petunjuk yang diperlukan tanpa penyelenggaraan peradilan apabila mengurangi kebebasan Hakim terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Tugas mengatur membuat peraturan acara Agung sebagai pelengkap untuk mengisi sendiri bilamana dianggap hukum perlu untuk kekurangan atau kekosongan yang mencukupi hukumbagi acara yang sudah diatur diperlukan kelancaran Undang-undang peradilan penyelenggaraan Fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan PROGRAM KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG RI VISI TUGAS Program peningkatan manajemen Peradilan Agama Program peningkatan manajemen Peradilan Miter dan TUN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis (BUA) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI (BUA) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung RI (BAWAS) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI (BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI) Terhadap pekerjaan Pengadilan tingkah dibawah Undang-undang tentang hal dan apakah suatu laku paraditinjau Hakim dan (materinya) perbuatanbertentangan Pejabat peraturan dari isinya dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Pengadilan dalam menjalankan tugas yang Undang-undang Mahkamah Agung Nomor Tahun berkaitan dengan pelaksanaan tugas 14 pokok 1985). Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan FUNGSI PENGAWASAN menyelesaikan setiap perkara yang diajukan Mahkamah Agung melakukanketerangan pengawasan tentang tertinggi kepadanya, dan meminta terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan peradilan serta memberi peringatan, Pengadilan-pengadilan diselenggarakan denganteguran seksama dan petunjuk yang pada diperlukan tanpa dan wajar dengan berpedoman azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya. Hakim ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Tugas mengatur membuat Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970) peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang FUNGSI MENGATUR mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang Mahkamah Agung berwenang meminta diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan FUNGSI NASEHAT Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan Mahkamah berwenang meminta dalam bidang. Agung hukum kepada Lembaga keterangan darilain dan(Pasal memberi Tinggi Negara 37 petunjuk Undangkepada Mahkamah pengadilan Agung disemua lingkunga undang No. 14 Tahun peradilan dalam rangka pelaksanaan 1985). Mahkamah Agung memberikan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No. 14 nasihat kepada Presiden selaku Kepala Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Negara dalam rangka pemberian atau Pokok Kekuasaan Kehakiman penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada kewenangan untuk memberikan Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga pertimbangan kepada Presiden selaku rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat Namun demikian, dalam memberikan ini belum ada peraturan perundang-undangan yang pertimbangan hukum mengenai mengatur pelaksanaannya rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang FUNGSI ADMINISTRATIF Mahkamah Agung berwenang mengatur pelaksanaannya Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan tugas serta tanggung jawab, susunan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha organisasi dan tata kerja Kepaniteraan FUNGSI ADMINISTRATIF Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, serta tanggung susunan organisasi dan -undang No. 14 jawab, Tahun 1970 secara organisatoris, 1999 tentang Perubahan Undang. Peradilan Agama, Peradilan. Atas Militer dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undangadministrative dan finansial sampai saat ini masih berada undang Tata No. 14 Tahun tentang Peradilan Usaha Negara)1970 sebagaimana undang 35 Tahunyang 1999 bersangkutan, tentang Perubahan dibawah No. Departemen walaupun Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Tahun Kehakiman) Atas Undang-undang No. 14 Nomor Tahun 35 1970 No. 14 Tahun 1970 secara organisatoris, 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah administrative dan finansial sampai saat ini tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Agung masih berada dibawah Departemen yang Kehakiman) bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 FUNGSI LAIN-LAIN (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadilisudah serta menyelesaikan setiap perkara yang dialihkan dibawah kekuasaan diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang FUNGSI LAIN-LAIN Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang keterangan dari dan memberi petunjuk FUNGSI NASEHAT kepada pengadilan disemua lingkunga Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau peradilan dalam rangka pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan bidang hukum kepada Lembaga. Pasal Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undangketentuan 25 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden ketentuan selaku Kepala Pokok Negara Kekuasaan dalam rangka Kehakiman pemberian atau