Perundangundangan Pengelolaan Limbah B 3 PerundangUndangan di Amerika

Perundang-undangan Pengelolaan Limbah B 3

Perundang-Undangan di Amerika l Peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah limbah B 3 adalah : 1. TSCA (Toxic Substances Control Act) tahun 1976 2. RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) tahun 1976 3. HSWA (Hazardous and Solids Waste Amandements Act) tahun 1984

Perundang-Undangan di Amerika 4. CERLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liabilities Act) tahun 1980 5. SARA (Superfund Amandement and Reautorization Act) tahun 1986

Perundang-Undangan di Amerika l TSCA memberikan kewenangan pada EPA (Environmental Protection Agency) untuk mengidentifikasi dan memantau bahan-bahan kimia berbahaya di lingkungan dan mendapatkan informasi tentang bahan bernahaya di sumbernya (pabrik)

Perundang-Undangan di Amerika l Bahan-bahan kimia yang diproduksi sebelum TSCA, juga terkena peraturan tersebut l Tidak ada satu pun bahan kimia yang boleh diimport atau dieksport tanpa kontrol dan persetujuan EPA

Perundang-Undangan di Amerika l 1. 2. 3. 4. 5. Program-program penanganan limbah B 3 yang dibahas dalam RCRA adalah : Identifikasi dan penyusunan daftar limbah B 3 Peraturan bagi penghasil limbah B 3 Peraturan bagi pengangkut limbah B 3 Peraturan bagi pemilik dan operator fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah B 3 Pedoman bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemantauan dan

Perundang-Undangan di Amerika l 1. 2. 3. 4. Jenis-Jenis limbah yang tidak termasuk dalam daftar limbah B 3 menurut RCRA : Limbah cair rumah tangga Limbah cair industri yang memiliki peraturan perundangan tersendiri Limbah nuklir yang memiliki peraturan perundangan tersendiri Air saluran irigasi

5. Limbah rumah tangga 6. Limbah dari pertambangan dan prosesnya 7. Pupuk dari kegiatan pertanian dan peternakan 8. Debu dari pabrik semen 9. Limbah pembakaran dari batubara (abu, abu terbang) 10. Minyak dan gas dari lumpur pengeboran

Pengelolaan Limbah B 3 versi RCRA l Program Cradle to Grave, yaitu dari timbul sampai dikubur, Bahwa pengelolaan limbah B 3 harus mulai dari identifikasi, persyaratan-persyaratan mulai dari sumber (timbulan), transportasi, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan

EPA GENERATOR TRANSPORTER TREATMENT STORAGE DISPOSAL Konsep Cradle to Grave

Bagaimana cara untuk melakukan pelacakan dan pengelolaan sesuai dengan konsep cradle to grave ?

GENERATOR EPA Copy - 5 (copy - 6) Copy - 1 TRANSPORTER (copy – 4) Copy - 2 TREATMENT, STORAGE, DISPOSAL (copy – 3) Sistem Pemantauan Limbah B 3 versi RCRA

Pemantauan Limbah B 3 versi RCRA Setiap manifes isian tersebut berisi antara lain : - Pernyataan bahwa Generator telah menggunakan cara-cara terbaik guna mengurangi volume dan toksisitas limbah B 3 nya - Pernyataan bahwa sarana TSD yang dipilih oleh Generator adalah yang terbaik dalam meminimkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan l

Perundang-Undangan di Amerika l Program-program yang tercantum dalam RCRA diatur sedemikian sehingga setiap pemerintah daerah / negara bagian dapat menerapkan sistem perijinan dan peraturan yang berlaku di daerahnya masing-masing l Setiap negara bagian dapat menerima autorisasi EPA selama program pengelolaan limbah yang berlaku konsisten dengan program RCRA

I N D O N E S I A

Perundang-Undangan di Indonesia l Peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah limbah B 3 adalah : 1. PP No. 18 tahun 1999 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN dan revisi lanjut PP No. 85 tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 2. PP NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B 3)

Perundang-Undangan di Indonesia 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 tahun 2003 tentang Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi secara Biologis 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan Dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pelabuhan 5. Keputusan Kepala Bappedal

REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B 3 Undang-undang RI No. 32 / 2009 ttg “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. PP RI No. 27 /1999 ttg “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”. PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Permen LH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B 3 Permen LH No. 30/2009 ttg Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B 3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B 3 oleh Pemerintah Daerah Permen LH No. 33 Tahun 2009 tentang “Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B 3”. Permen LH No. 05/2009 tentang “Pengelolaan Limbah di Pelabuhan”. Permen LH No. 02/2008 ttg Pemanfaatan Limbah B 3 Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg “ Tata Cara & Persyaratan Teknik Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B 3” Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg “Dokumen Limbah B 3”. Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 ttg Persyaratan teknis pengolahan Limbah B 3 Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan Limbah B 3. Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 ttg “Simbol dan Label Limbah B 3”.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Limbah B 3 v. Minimisasi limbah B 3 adalah prioritas; v. Untuk meminimalkan resiko, maka pengolahannya harus sedekat mungkin dengan tempat limbah tsb dihasilkan (proximity); v“Polluter pays principle” berlaku, artinya siapapun yang menghasilkan limbah B 3 wajib bertanggung jawab untuk mengelolanya; v. Prinsip pengawasan pengelolaan limbah B 3 adalah “from cradle to grave”

Pemantauan Limbah B 3 versi Indonesia Mata rantai siklus perjalanan limbah B 3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B 3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B 3 dapat diawasi. l Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B 3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B 3. l Dokumen limbah B 3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B 3 oleh penghasil limbah B 3 atau pengumpul limbah B 3 kepada pengangkut limbah B 3. l

Mekanisme Pengelolaan Limbah B 3 CRADLE TO GRAVE PENGELOLAAN LANJUTAN PENGHASIL LIMBAH B 3 (Generator) Identifikasi LB 3 yg dihasilkan DIMANFAATKAN/DIOLAH/ DITIMBUN SENDIRI DIDALAM PABRIK (izin) PENYIMPANAN SEMENTARA LB 3 1) Izin TPS-LB 3 2) Persetujuan Penyimpanan > 90 hari apabila : PENGUMPUL LIMBAH B 3 yg telah memiliki izin LB 3 dihasilkan < 50 kg/hari 3) Pencatatan LB 3 dan Pelaporan Kegiatan penyimpanan serta pengelolaan LB 3 lebih lanjut PEMANFAAT/PENGOLAH/ PENIMBUN LIMBAH B 3 yg telah memiliki izin Jumlah LB 3 yang dihasilkan Sistem Manifest Jumlah LB 3 yg dimanfaatkan/ diolah/ditimbun

Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Limbah B 3 melalui PP No. 38/2007 1. UU 23/1997 Dasar Hukum 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Daerah 3. Tata Cara Perizinan Pengawasan Pelaksanaan PLB 3 bagi Pemerintah Daerah 4. Pengelolaan Limbah B 3 Pengelolaan 4. PP 18/1999 3. PP 38/2007 Limbah B 3 di jo PP 85/1999 Provinsi, Kab/Kota 2. UU 32/2004

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LH DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B 3 PEMERINTAH l l l l l Penetapan Kebijakan Nasional Pengelolaan B 3 dan LB 3 Penetapan LB 3 dan status B 3 Notifikasi B 3 dan limbah B 3. l Menyelenggarakan registrasi B 3. Pengawasan pengelolaan l (B 3). l Ekspor dan Impor B 3 dan LB 3 Pengawasan LB 3 skala nasional Izin pengumpul skala nasional Izin pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan LB 3 Pengawasan pemulihan pencemaran LB 3 skala nasional PEMERINTAH PROPINSI PEMERINTAH KAB/KOTA l Izin dan rekomendasi izin l pengumpulan LB 3 l Pengawasan PLB 3, Pengawasan l sistem tanggap darurat, penanggulangan kecelakaan PLB 3, pemulihan pencemaran LB 3 skala propinsi Izin penyimpanan LB 3 Izin lokasi PLB 3 Pengawasan PLB 3, Pengawasan sistem tanggap darurat, penanggulangan kecelakaan PLB 3, pemulihan pencemaran LB 3 skala Kab/Kota

Kewenangan dalam Perizinan dan Pengawasan PLB 3 Pengelolaan Limbah B 3 Perizinan Pusat Provinsi Penyimpanan Pengumpulan Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan Penimbunan v v v Pengawasan Kab/Kota v v Pusat Provinsi Kab/Kota v v v v v Cat : izin Pengumpulan oli bekas masih pusat

Undang-Undang No. 32 /2009 Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B 3”

Definisi B 3 dan Limbah B 3 (Pasal 1 butir 20, 21 dan 22) • Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B 3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain • Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan • Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B 3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

Definisi Pengelolaan Limbah B 3 (Pasal 1 butir 23) Pengelolaan Limbah B 3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B 3.

PENGELOLAAN LIMBAH B 3 Pasal 59 Ayat 1 s/d 6 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 wajib melakukan 2) 3) 4) 5) 6) pengelolaan limbah B 3 yang dihasilkan. Dalam hal B 3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B 3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B 3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B 3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B 3 dlm izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan

PENGELOLAAN LIMBAH B 3 DAN DOKUMEN LINGKUNGAN Pasal 37 Ayat (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan (spt : izin pengelolaan limbah B 3) apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

PEMULIHAN Pasal 54 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B 3 DAN LIMBAH B 3 Pasal 69 Ayat 1 Setiap orang dilarang :

SANKSI ADMINISTRATIF Ayat 1: Pasal 76 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (misal izin PLB 3) Ayat 2 : Sanksi administratif terdiri atas : a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin; d. Pencabutan izin.

KETENTUAN PIDANA Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B 3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah

KETENTUAN PIDANA (Lanjutan) Pasal 105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit empat milyar rupiah dan paling banyak dua belas milyar rupiah Pasal 106 Setiap orang yang memasukkan limbah B 3 ke dalam wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah

KETENTUAN PIDANA (Lanjutan) Pasal 107 Setiap orang yang memasukkan B 3 yang dilarang menurut per-UU ke dalam wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah

Pengawasan dan Ketentuan Pidana Pasal 72 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan thd ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan peruu dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah