Perubahan Sosial Dinamika Pemerintahan Perubahan sosial tidak bisa

Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan

Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan.

Wujud dari dinamika pemerintahan Perubahan institusi reorganisasi pemerintahan perubahan sikap dan perilaku birokrasi perubahan pola pikir

Hakikat dinamika pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu New Public Services

faktor dominan yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat (perubahan sosial). Perubahan kondisi geografis Kebudayaan materiil Komposisi penduduk Perubahan ideologi maupun karena difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat (Soekanto, 1987: 285) Bertambahnya penduduk yang terlalu cepat akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat yang menyangkut lembagalemabaga kemasyarakatan yang selanjutnya akan mempengaruhi lembaga pemerintahan itu sendiri.

Pembangunan daerah dengan otonomi berparadigma baru yang sekarang ini akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya.

Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang syarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Di sisi internal pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya.

Anwar Shah yang dikutip oleh Mardiasmo (2002: 11) ketika terjadi globaliasasi sudah semakin luas, pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan.

Persoalan Akibat Otonomi Daerah Terhadap Perubahan Sosia Politik (Suwaryo 2010) Pertama, Pemberian otonomi kepada daerah melibatkan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer kekuasaan akan berakibat pada berubahnya locus kekuasaan dari tangan pemerintah pusat ke daerah-daerah. Perlu diwaspadai, jangan sampai pemberian otonomi kepada daerah, kemudian terjebak menjadi pemindahan otoritarianisme dan sekaligus pemindahan KKN ke daerah.

Kedua, yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dari pemberian kekuasaan yang besar kepada daerah-daerah, terutama bagi daerah-daerah yang bercorak majemuk yang diikuti dengan adanya keseimbangan kekuatan antar kelompok (etnik dan agama misalnya), akan sangat beresiko tinggi bagi terjadi konflik horisontal di antara kelompok primordial yang sebanding kekuatannya ini.

Ketiga, pada masa yang akan datang kita harus dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan akan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi. Hal itu sejalan pula dengan berkembangnya proses demokratisasi pada semua tingkatan masyarakat.

Keempat, seiring dengan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi, maka kemungkinan pemerintah daerah akan kerepotan dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang berlebihan seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan apalagi dengan masih adanya kecenderungan “politisasi terorisme massa”.

Perubahan Sosial & Dinamika Sistem Politik Indonesia

Integrasi Politik dan Negara Politik dan negara merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hobbes mengatakan negara adalah sebuah tubuh yang dibuat oleh orang banyak , yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat keamanan dan perlindungan mereka (Samidjo, 1989) Politik (1999) merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Untuk menjalankan fungsi negara, setiap negara memiliki berbagai instrumen politik. 1. Partai politik (political party) 2. Kelompok Kepentingan (Interest Group) 3. Kelompok Penekan (Pressure Group) 4. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media) 5. Tokoh Politik (Political Figure)

Fungsi Partai Politik Fungsi representasi Membentuk kelompok elit dan melakukan rekruitmen Merumuskan tujuan Artikulasi dan agregasi kepentingan Sosialisasi dan mobilisasi Mengorganisasi pemerintah

Dinamika Partai Politik di Indonesia Masa demokrasi Parlementer (1945 -1959) Awal kemerdekaan satu partai tunggal –PNI 1955—pemilu I diikuti 172 parpol Pad a masa ini kabinet labil dan anggota parlementer sifatnya sementara.

Demokrasi Terpimpin (19591965) Mengaburnya sistem kepartaian Dengan adanya DPRGR peran legislatif jadi lemah HAM lemah Kebebasan anti pers Sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan pusat da daerah

Demokrasi Pancasila (1965 sekarang) Pengakuan dan perlindungan hak asasi Peradilan yang bebas dan tidak memihak Adanya jaminan kepastian hukum

Reformasi dan Demokratisasi Demokrasi dimaknai sebagai sebuah proses peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan politik praktis Mekanisme pemilihan langsung---fenomenarik Munculnya konflik sosial pasca pemilihan langsung Paham demokrasi yang digencarkan menimbulkan kekecewaan Pluralisme

Strategi Perubahan Sosial

Sasaran Perubahan Sosial Karakteristik Individu Aspek Budaya Aspek struktural

Aspek struktural Kelompok sosial Organisasi Institusi Komunitas Masyarakat dunia (global)

Strategi Perubahan Sosial Strategi fasilitatif Strategi Reedukatif Strategi Persuasif Strategi Kekuasaan Strategi kekerasan dan non kekerasan

Pemberdayaan masyarakat dan Proses Perubahan Proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Ife, 1995)

Model Pemberdayaan Tahap Mikro Tahap Meso Tahap Makro