PERUBAHAN HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT PERTEMUAN 10 PERUBAHAN

PERUBAHAN HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT PERTEMUAN - 10

PERUBAHAN HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT Persoalan perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari dua aspek penting, yaitu: 1. Bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat (Hukum berperan pasif). 2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana (Hukum berperan aktif). Disini fungsi hukum sebagai a tool of social engineering/alat rekayasa masyarakat.

Hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat Menurut Grossman, kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan, yaitu: 1. Perubahan pada kaidah-kaidah individual. Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individual, tetapi belum dapat dianggap sebagai kaidah tingkah laku. 2. Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok. Hal ini terjadi pada perubahan yang berlangsung dalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik. 3. Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya, karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.

Hukum bertujuan untuk mengkoordinir aktivitas masyarakat, di mana aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Contoh : penebangan hutan (hukum lingkungan)

Makna Perubahan Hukum menurut pandangan para ahli Daniel S. Lev Hukum itu bukanlah hukum tertulis atau perundang-undangan (sebab itu akan menyempitkan arti hukum). Hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang ada dalam praktek sehari-hari oleh para pejabat hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, dsb). Apabila tingkah laku mereka berubah maka hukumpun telah berubah, walaupun peraturan perundang-undangannya masih tetap seperti dulu.

Sinzheimer Ada beberapa makna yang dapat diberikan mengenai pengertian perubahan hukum, antara lain perubahan hukum dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap kaidah hukum yang abstrak. Teori ini lebih lanjut dikembangkan Karl Renner.

Karl Renner Konsep hukum dari masyarakat pra-kapitalisme, tanpa mengalami perubahan secara formal, masih dapat menyesuaikan diri pada masyarakat kapitalisme. Misalnya Ketika Renner membahas tentang konsep kepemilikan. Semejak dulu penguasaan atas objek pemilikan itu si pemilik hanya memiliki hubungan pada objek pemilikan yaitu benda, namun dalam perkembangannya ke arah kapitalisme telah mengubah secara de facto hubungan tersebut. Bukti perubahan itu misalnya, banyaknya arus perundangan yang mengalihkan barang milik menjadi barang umum, dengan demikian, makna abstrak dari hak milik, yang sementara itu rumusannya tetap saja, telah berubah isinya diakibatkan bergesernya hubungan-hubungan yang diatur oleh kaidah itu menjadi bersifat publik.

Thomas C. Dienes Perubahan hukum secara formal akan mengakibatkan terlibatnya pula badan-badan yang menggerakkan perubahan itu, . Badan yang dimaksud itu terutama: badan legislatif dan badan peradilan.

Robert Seidman Bahwa hukum itu tidak demikian saja dapat ditransfer dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, hal ini dikenal dengan istilah: The Law of The Non Transferrability of Law Hal ini terjadi disebabkan berbedanya perangkat sosial, nilai-nilai sosial yang dianut, stratifikasi sosialnya dan taraf pemikiran warga masyarakatnya.

Grad Teori Grad tentang Momen Perubahan: Untuk menentukan kapan saat yang tepat hukum untuk mengatur tidaklah mudah, sebab mungkin saja suatu kelompok masyarakat membutuhkan pemecahannya, tetapi kelompok lain belum tentu merasakan hal yang sama. Kelebihan badan legislatif adalah keleluasaannya untuk berfikir dan menimbang-menimbang untuk pembuatan hukum baru, tetapi kelebihan ini sekaligus sebagai kelemahan, krn masa menilai itu tlh ditinggalkan oleh perubahan masyarakat.

Max Weber Perkembangan hukum itu melalui 4 tahapan, yaitu: 1. 2. 3. 4. Pengadaan hukum melalui pewahyuan (revelation) secara kharismatik (law prophets), (ini sangat berbeda dengan pakar yang mendasarkan pembuatan hukum dari kaidah yang ada sebelumnya). Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal honoratiores”. Pembenahan (imposition) hukum oleh kekuatan-kekuatan sekuler atau teokratis, bersifat “secular theocratic”. Hukum digarap secara sistematis dan dilakukan secara profesional olh yang memeperoleh pdd formal hukum.

Friedman Ada 3 unsur hukum yang berubah: 1. Struktur Hukum Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dijalankan. 2. Substansi Hukum Adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Contoh: pada saat pedagang melaksanakan perjanjian antar sesamanya, pd saat itu ia mendasarkan hubungannya pada peraturan perdagangan, dan inilah yang disebut dengan substansi hukum.

3. Kultur hukum adalah penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Contoh : Jika seorang kreditur menghadapi kredit macet, maka ia dapat menempuh berbagi alternatif: – Kekeluargaan; – Jasa tukang pukul; – Arbitrase; – Melimpahkan ke pengadilan.

Hukum membawa masyarakat berubah Teori ini pertama sekali diperkenalkan oleh Roscoe Pound, aliran ini berpendapat hukum muncul sebagai alat untuk menciptakan perubaan. Perubahan oleh hukum ini dapat saja didahului oleh penemuan teknologi, kontrak, konflik kebudayaan, gerakan-gerakan sosial, perubahan fisik, biologis serta kependudukan. Setelah itu baru hukum dipanggil untuk menyelesaiaknan persoalan yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

PUTUSAN HAKIM SEBAGAI “a Tool of Social Engineering” Menurut Roscoe Pound, bahwa: 1. Fungsi “social engineering” dari hukum maupun putusan hakim ditentukan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. 2. Kebebasan pengadilaan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut jika pengadilan menjadi penerjemah- penerjemah yang tertinggi dari konstitusi.

3. 4. 5. Dalam sistem-sistem hukum, di tangan organ-organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif sehingga fungsi hakim relatif lebih mudah. Dalam penafsiran preseden dan undang-udang, fungsi pengadilan dapat dan harus lebih positif dan konstruktif. Semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, secara bertahap akan mengurangi “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum

Alat Bantu bagi Hakim 1. 2. Keterangan pakar Sering terjadi kekeliruan yang meyebutkan keterangan pakar sebagai saksi ahli, padahal sesungguhnya ada perbedaan asasi antara keterangan saksi dan keterangan pakar. Komputerisasi Lahirnya ilmu baru di bidang hukum yang disebut dengan Jurimetrik.

Ciri khas Jurimetrik: a. Berkaitan dgn analisis kuantitatif dari tingkah laku hakim. b. Penerapan teori komunikasi dan informasi terhadap ekspressi hukum. c. Penggunaan logika matematika dalam hukum. d. Mencari kembali data hukum dengan pemanfaatan elektronika dan mekanik. e. Merumuskan suatu kalkulus dari prediktabilitas hukum.

Sebelum Jurimetrik dikenal terlebih dahulu dikenal apa yang disebut dengan law report, yang merupakan buku berkala yang memuat berbagai putusan pengadilan. Law report itu memuat antara lain: a. Judul perkara, b. Nomor acara pengadilan, c. Tanggal putusan, d. Kata pengantar (jenis perkaranya) e. Ikhtisar, f. Nama pengacara, g. Ringkasan pledooi atau surat tuduhan h. Ringkasan kenyataan. i. Penjelasan pengadilan j. Putusan pengadilan