PERTUMBUHAN NEGARA STAATSWORDING JELLINEK PRIMAIRE STAATSWORDING Pertumbuhan negara

PERTUMBUHAN NEGARA (STAATSWORDING) (JELLINEK) PRIMAIRE STAATSWORDING Pertumbuhan negara secara primer SECUNDAIRE STAATSWORDING Pertumbuhan negara secara sekunder Mengkaji pertumbuhan negara mulai dari masyarakat primitif (sederhana) hingga negara modern. Mengkaji bagaimana terjadinya negara baru (bukan negara pertama) 1

Tahap-tahap Pertumbuhan negara secara primer: 1. Genootschap (persekutuan masy. ) masyarakat hidup dalam kelompok dgn kedudukan yang sama untuk mengurus kepentingan bersama atas dasar persamaan yang dipimpin oleh seseorang yang dipilih secara Primus Interpares Max Weber: kekuasaan Primus interpares berdasarkan tradisionil gezag. 2. Rijk (Kerajaan) muncul karena ada peperangan antar genootschap, sehingga ada penguasaan dari genootschap yang lain. PI lama kelamaan jadi raja dan munculah kerajaan (Rijk). Gumplovicz & oppenheim: perubahan dari thp 1 ke thp 2 melalui perebutan Kekuasaa : masih cerai berai dan dualisme pemerintahan pusat dg daerah. 3. Staat (Negara) pemerintah pusat sudah mampu menundukan daerah dan Raja dapat menyatukan kesatuan kewibawaan, sehingga lahirlah negara. 4. Democratische Natie (Negara Demokrasi) negara demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan raja, dan rakyat merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan raja. Contoh Lodewijk XIV perlu ada pembatasan kekuasaan raja yang dicantumkan dalam perundangan 2

5. Dictatuur (Diktatur) pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang dip. Ilih rakyat , lama kelamaan berkuasa mutlak. Kranenburg : Autokrasi; Otto: Autoritarien Fuhrerstaat. dua pendapat ttg Diktatur: a. perkembangan dari negara demokrasi (sarjana Jerman) b. merupakan variasi/penyelewengan dari neg. demokrasi (selain sarjana Jerman) Pembagian Diktatur: a. Legale Dictatuur pemerintahan oleh seseorang bila keadaan negara dalam bahaya b. Feitelijk D. tidak legal karena keadaan negara masih bersifat demokratis/ normal c. Party D. didukung oleh satu partai. Fascis dan Nazi d. Proletare D. didukung oleh kaum proletar. negara komunis SECUNDAIRE STAATSWORDING dihubungkan dgn pengakuan PENGAKUAN : De facto dan De Jure 3

LENYAPNYA NEGARA PANDANGAN TEORITIS 1. Teori Organis negara dipersamakan dg mahluk hidup. Fisiologi negara sama dg fisiologi mahluk hidup yang mengalami kelahiran, pertumbuhan dan kematiannya. 2. Teori Anarkhis negara dipandang sebagai orgs tata paksa. Tata paksa dlm kehidupan masyarakat hrs dihilangkan, dengan cara: golongan 1) dengan menghancurkan orgs tersebut; golongan 2) secara evolusi dan pendidikan. 3. Teori mati tuanya negara akan berdiri atau lenyap menurut syarat-syarat obyektifnya sendiri. Terpenuhi berdiri Tidak Terpenuhi lenyap/hilang A. B. FAKTOR ALAM Suatu negara yang sudah ada dan berdiri bisa lenyap karena faktor alam seperti gunung meletus dan pulau ditelan air laut. C. FAKTOR SOSIAL Negara bisa lenyap atau hilang karena faktor sosial seperti: karena adanya suatu revolusi ( kudeta yang berhasil) karena adanya penaklukan karena adanya persetujuan karena adanya penggabungan 4

Pendekatan factual Occupatie (pendudukan) Fusi (peleburan) Cessie (penyerahan) Accesie (penaikan) Anexatie (pencaplokan) Proclamation (proklamasi) Sparatise (pemisahan) Inovation (pembentukan baru) 5

Melalui pendekatan teoritis Teori kekuasaan Teori ketuhanan Teori perjanjian Teori hukum alam

Teori Lenyapnya Negara Terdapat 2 faktor yang menyebabkan lenyapnya negara, yaitu: 1. Faktor Alam suatu negara yang tadinya sudah ada, tetapi dikarenakan faktor alam maka lemyaplah negara tadi. Disebabkan oleh gunung meletus, pulau di telan air laut.

2. Faktor Sosial Suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negar lain tetapi dikarenakan faktor sosial maka negara itu hilang. Disebabkan oleh: a. Karena adanya penaklukan dan adanya revolusi b. Karena adanya perjanjian c. Adannya penggabungan

Unsur-Unsur Negara 1. Wilayah Tertentu Wilayah tertentu adalah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Oppenheim dalam buku Internasional Law, seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, menerangkan bahwa tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak akan dianggap segala kedaulatannya dan eksistensinya.

Wilayah mempunyai arti luas yang meliputi: DARATAN UDARA T U A L

Oppenheim-Lauterparcht menyatakan bahwa rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan.

Dalam praktek kenegaraan rakyat biasanya dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah negara. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di dalam wilayah negara tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu.

War. Ga ne. Gar. A Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing (bukan warga negara).

3. PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT Pemerintah yang berdaulat diartikan berdaulat kedalam dan keluar, namun secara kedalam dibatasi oleh h. Ukum positif (artinya tidak sewenang-wenang) dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional.

Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelengarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.

4. Pengakuan Negara Lain Pengakuan oleh n egara lain didasar kan pada hukum internasio nal. Pengakuan it u bersifat deklaratif / eviden ter, bukan konstit utif.

Teori Pertumbuhan Republik Indonesia 1. Orde Lama Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan UUDS RI 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

2. Orde Baru Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde baru menggantikan Orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.

Era pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil Presiden BJ Habibie.