Pertemuan ke3 Pengertian perjanjian asasasas dalam Perjanjian Syarat

Pertemuan ke-3 Pengertian perjanjian, asas-asas dalam Perjanjian Syarat sahnya perjanjian

PERIKATAN YG BERSUMBER PADA PERJANJIAN 1. DEFINISI PERJANJIAN : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. (pasal 1313 BW) 2. MACAM-MACAM PERJANJIAN a. Perjanjian konsensual : yaitu perjanjian yang tercipta kalau tercapai suatu kata sepakat. b. Perjanjian Riil : yaitu perjanjian yang tercipta jika disamping kata sepakat, juga terjadi pelaksanaan dari prestasi yang diperjanjikan. c. Perjanjian Prinsipil : yaitu perjanjian yang bersifat pokok.

d. Perjanjian Accesoir : yaitu perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok. Misalnya perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan. Dalam hal ini maka pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok sedangkan jaminan merupakan perjanjian accesoir. e. Perjanjian Obligatoir : yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi. f. Perjanjian Liboratoir : yaitu perjanjian yang menghapuskan suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

3. UNSUR PERJANJIAN : terdiri dari : a. unsur aktif : yaitu unsur-unsur yang memberikan hak, misalnya hak untuk menuntut pembayaran prestasi. b. Unsur pasif : yaitu unsur yang memberikan suatu kewajiban, misalnya kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi

BENTUK DAN ISI PERJANJIAN Bentuk perjanjian terdiri dari : 1. Lisan 2. Tulisan, misalnya perjanjian perdamaian. Tentang isi perjanjian, maka undang-undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Ada 3 hal yang harus dimasukkan kedalam perjanjian yaitu : 1. Essensialia : yaitu isi yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian (hal-hal yang harus ada dalam suatu perjanjian), misalnya syarat suatu perjanjian. 2. Naturalia : yaitu ketentuan-ketentuan yang lazimnya termasuk dalam suatu perjanjian. 3. Accidentalia : yaitu hal-hal yg dimasukkan dlm suatu perjanjian yg dipandang perlu oleh para pihak. Hal-hal ini sebenarnya tdk perlu dimasukkan dlm perjanjian.

PERJANJIAN CAMPURAN Asas kebebasan berkontrak juga memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang sifatnya campuran (memuat lebih dari satu perjanjian). misalnya perjanjian sewa beli (leasing). Dalam perjanjian leasing tercantum 2 unsur perjanjian yang berlainan yaitu unsur sewa dan unsur beli yang tercakup dalam suatu perjanjian. jika terjadi perselisihan peraturan yang akan dipakai/diberlakukan yaitu 3 macam teori hukum: 1. Teori sui generis teori ini mengatakan bahwa penyelesaian persoalan yang bersangkutan harus berdasarkan peraturan tentang perjanjian dalam bab V-XVIII BW dan penerapannya secara analogis.

2. Teori Absorbsi : Teori ini mengatakan bahwa dalam persoalan ini harus dicari unsur-unsur mana yang menonjol. Dalam hal sewa beli dilihat apakah unsur sewanya atau unsur belinya yang menonjol. Penyelesaiannya harus dicari berdasarkan peraturan yang menguasai unsur yang menonjol. 3. Teori Kombinasi : Teori ini mengatakan bahwa untuk mencari penyelesaiannya harus diterapkan peraturan yang menguasai perjanjian-perjanjian yang mencakup perjanjian campuran. Jadi dalam perjanjian sewa beli harus diterapkan peraturan sewanya maupun peraturan belinya.

SISTEM TERBUKA Dalam perjanjian menganut sistem terbuka berarti memberikan kebebasan yang seluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umumdan kesusilaan. sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 BW yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan Asas Konsensualitas yang artinya bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan sejak saat terjadinya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Namun ada pengecualian terhadap perjanjian tertentu dimana undang-undang memberikan suatu syarat formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis atau perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (PASAL 1320 BW) 1. Kata sepakat : maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjiakan. kata sepakat ini harus diberikan secara bebas artinya tidak ada pengaruh dari pihak ketiga dan tidak ada gangguan berupa paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa bukan paksaan fisik, misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya seseorang membeli lukisan yang dikiranya lukisan pelukis terkenal tetapi ternyata hanya turunannya saja, atau khilaf mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, misalnya A mengadakan kontrak dengan orang yang dikiranya penyanyi padahal bukan orang yang sebenarnya dimaksudkan hanya namanya saja yang kebetulan sama.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan memberikan persetujuannya, misalnya menjual mobil lama yang telah digosok sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah baru dan kemudian dikatakan kepada pihak yang ingin membeli bahwa mobil itu baru.

2. CAKAP untuk membuat suatu perjanjian : berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan proses dimuka pengadilan. pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 BW menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu : - orang yang belum dewasa - orang yang ditaruh dibawah pengampuan - orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang serta semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu (wanita yang bersuami). Peraturan ini sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974.

3. HAL TERTENTU berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga dapat diketahui batas-batas hak dan kewajibannya 4. SEBAB YANG HALAL berarti isi dari perjanjian itu harus halal, tidak bertentangan dengan undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata sepakat dan kecakapan disebut sebagai syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian Sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian tersebut. jika suatu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum, artinya secara yuridis dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud mengadakan perjanjian itu.

Jika suatu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu bukan batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. Jadi selama pihak yang berhak meminta pembatalan tidak meminta pembatalannya atas perjanjian itu maka perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat. Pihak yg dapat meminta pemabatalan adalah : a. pihak yang tidak cakap : - bagi anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri (jika ia telah dewasa, orang tuanya atau walinya, - bagi orang yang berada dibawah pengampuan adalah pengampunya. b. pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.