Pertemuan II MK Analisis Kebijakan Publik Oleh Alfred

Pertemuan II MK Analisis Kebijakan Publik Oleh Alfred Ena Mau

Masalah Publik & Tanggung Jawab Negara • • • Masalah-masalah publik: PKL (tempat usaha & pembinaan) Kemiskinan & BLT Kenaikan BBM Sarana Transportasi (Jalan Raya) Otonomi Daerah (kewenangan, kelembagaan, Pilkada) Kewenangan Desa & Keotonomiannya Pemanfaatan RTH Pendidikan (Alokasi Biaya) Kesehatan (Akses, biaya & keadilan) Siapa yg Bertanggungjawab Menyelesaikannya. . ? ? ? Negara/ Pemerintah bertanggungjawab Mengintervensi masalah 2 Yg berhub. Dg kehidupan bersama & Kelangsungan kehidupan bangsa

Tanggungjawab Negara/Pemerintah mengintervensi masalah 2 Publik. . ? ? ? Lingkup tanggungjawab yg dpt dilakukan Pemerintah • Aktifitas yg bersifat monopoli → tdk dimungkinkan adanya persaingan • Aktivitas/usaha selamanya → pajak, Pemilu/Pilkada, keamanan nasional, pendataan penduduk • Aktivitas yg berhub dg nilai 2 (moral sosial) &kepercayaan → tidak dpt diperjual belikan spt hukum, etika sosial, kontrol (trantib) (Dwidjowijoto, 2006) Negara / Pemerintah perlu: Oleh krn itu Mengambil keputusan (utk melakukan sesuatu atau tidak bertindak dg pertimbangan tertentu) Mengalokasikan sumber daya secara optimal Mengatur & mengurus kehidupan masya. dlm konteks Good Governance (misalnya transparansi & akuntabilitas dg dasar penegakan hukum secara adil) KEBIJAKAN PUBLIK

Apa itu Kebijakan Publik. . ? • Thomas Dye kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do. ”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. • Chandler dan Plano kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (dlm Keban, 2004) • David Easton kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. (Islamy, 2004) • W. N. Dunn Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengenda-lian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan • Irfan Islamy Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat

Apa itu Kebijakan Publik. . ? Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: • adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; • adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; • adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Pendapat Woll dikutip Tangkilisan, 2003)

Hal yg dapat dimaknai dari pengertian KP. . . : • Kebij publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yg diinginkan • Kebij. Publik adl kebij yg dibuat oleh administratur negara (administrator publik) → kebij publik adl segala sesuatu yg dikerjakan/tdk dikerjakan oleh pemerintah sbg administrator publik • Kebij. Publik adl Kebij. yg mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik • Dikatakan sbg Kebij. Publik jika manfaat yg diperoleh masyarakat yg bukan pengguna langsung dari produk yg dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsung (Dwidjowijoto, 2006)

ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK Untuk memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat; Untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat; Mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat; • • • Dilakukan oleh instansi yang berkewenangan. PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK Dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Dilaksanakan dlm bentuk nyata Mempunyai maksud dan tujuan tertentu Untuk kepentingan seluruh masyarakat Selalu berorientasi tujuan dan tindakan

Kegagalan Kebij. Publik • Seringkali suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami kegagalan (tidak mencapai tujuan ataupun tidak menyelesaikan masalah) • Bahkan kebij. publik yg telah ditetapkan untuk dilaksanakan menimbulkan masalah baru • Kegagalan suatu kebijakan (policy failure) (Hogwood dan Gunn dlm Wahab, 2004) dapat dikategorikan sbb: 1) non implementation” (tidak terimplementasi) 2) unsuccessful” (implementasi yang tidak berhasil). • Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya : a) pelaksanaannya jelak (bad execution), b) kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy) c) kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck).

Kegagalan Kebij. Publik. . . • Kegagalan Kebij krn Kebij. Publik yg tidak unggul yg bercirikan (Dwidjowijoto, 2006): – Berbenturan dg kebij. lain yg setara – Pertentangan antar pasal-pasal – Muatannya memang tidak unggul Sebabnya ada proses perumusannya (pelibatan aktor, perumusan masalah dan orientasi alternatif pemecahannya) • Thomas Dye perumus kebij. memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingannya sendiri & kurang termotivasi untuk memenuhi kepentingan masyarakat • Smallwood dan Nakamura perumusan permasalahan yg kabur, tujuan yg tidak jelas, serta informasi yg kurang memadai • E. S Quade penyebab utama munculnya kegagalan kebij. adalah: – buruknya proses pembuatan kebij. pemerintah. – kebijakan yang ada tidak mampu mendorong terjadinya perubahan keadaan ke arah yg lebih positif. – kurang memahami akar permasalahan, akibatnya usulan pemecahan tidak tepat atau bahkan salah arah

Pembuat kebijakan harus mengetahui : 1. Semua nilai utama yang ada pada masyarakat 2. Semua alternatif dan konsekuensi yg timbul 3. Rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial 4. Alternatif kebijakan yg paling efisien 5. Harus mengetahui informasi yang memiliki kualitas tinggi, sebab akan menentukan efektifitas kebijakan publik Bagaimana caranya. . . ? ? ? Perlu dilakukan karena Dalam Analisis Kebijakan Publik terdapat informasi 2 berkaitan dengan masalah 2 kebijakan publik serta argumen 2 tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan

Pengertian Analisis Kebijakan Publik (AKP) • William N. Dunn : suatu disiplin ilmu sosial terapan yg menggunakan berbagai macam metodologi penelitian & argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan • E. S Quade : Suatu bentuk penelitian terapan yg dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yg lebih baik • DL Weimer dan AR Vinning : Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dg menggunakan kriteria-kriteria yg relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan

Pada prinsipnya: . . . • Analisis KP berhubungan dengan penyelidikan & deskripsi sebab & konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik • Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dg masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan • Analisis KP dapat dipandang sebagai proses berargumentasi dan debat untuk menciptakan, mengkaji secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan (keyakinan) yang plausibel (keyakinan kebenaran yang masuk akal) tentang kinerja dari proses pembuatan kebijakan. • Analisis KP dapat juga dipahami sebagai "pengkomunikasian (penciptaan) dan penilaian kritis, pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan)". • Kualitas analisis kebijakan (pengatahuan, informasi, penilaian kritis) adalah penting untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya

Ciri-ciri analisis kebijakan (Widodo (2007)) , antara lain: • Analisis KP sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity), yaitu aktivitas yg berkaitan dengan learning and thinking. • Analisis KP sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. • Analisis KP sebagai disiplin intelektual terapan, hal ini berarti masalah kebijakan yang harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. • Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik (public problems). .

Dimensi Analisis KP • Dua dimensi AKP menurut Dwidjowijoto (2006): – Dimensi Keilmuan --- pemahaman secara mendalam akan suatu kebij; AKP dilakukan untuk meneliti suatu kebij. yg telah dibuat dan dilaksanakan, memahami hubungan antar bagian dlm suatu kebijakan dan menemukan makna kebij yg berhubungan dengan pemahaman publik thd kebij & bagaimana kebij tsb di implementasikan oleh birokrasi – Dimensi Praktek --- AKP dibuat sebagai upaya awal untuk membuat kebijakan • Analisis KP mrpkn kegiatan yg bersifat: – Preskriptif --- diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah sosial – Deskriptif --- dimaksudkan untuk menggambarkan secara runtut keadaan masalah: dimana letak masalah, seberapa jauh tingkat keparahan masalah, apa penyebab timbulnya masalah, bagaimana akibat masalah tsb pada masyarakat (Wahab, 2008)

Analisis kebijakan dari perspektif akademik: q memfokuskan pada hubungan antara policy determinant & policy content q menjelaskan/menerangkan hakekat, karakteristik dan profil kebijakan; q berusaha menjelaskan kebij publik yg bisa diterapkan dalam waktu dan ruang yang berbeda (comparative); q berusaha menjelaskan hal-hal spesifik yg diidentifikasikan melalui ‘general theories”; q tidak berusaha merubah kebij. tetapi lebih menekankan pada usaha menjelaskan untuk memahami suatu kebij; q analis melakukan analisis dan penelitiannya secara independent (tidak dikontrak/dipesan, kalaupun ia dikontrak maka jarang kejadiannya); q riset yg dilakukan mencakup ukuran waktu yg panjang dan komprehensif; q analis (sebagai ilmuwan sosial) melihat dirinya sebagai non-partisan (independent) atau clients q Cenderung tidak obyektif karena dilakukan untuk kemudian hasilnya diberikan kepada clients sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai clients tersebut

Analisis Kebijakan dari perspektif Terapan • Memfokuskan pada hungan antara policy content & policy impact. • Mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: Apakah kebijkan tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kebijakan berjalan secara efisien? Apakah ada alternatif lain yang lebih baik? . • Memfokuskan pada isi kebij. tertentu dan masalah kebij. dengan tujuan mengevaluasi dampak kebij. Pendekatan yg dilakukan sifatnya kontekstual, berkenaan dg kebij tertentu dalam suatu kondisi tertentu (tidak terlalu berkutat pada’wilayah’ teori) Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk memperbaiki dan merubah sehingga melibatkan aspek politik (yg biasanya tidak dilakukan dalam AKP akademik). Biasanya diklakukan berdasarkan kontrak dengan policy makers • • •

Manfaat/Tujuan AKP • AKP bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik • Dalam proses AKP terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan • Untuk meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin (misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial dan antropologi) kemudian digunakan untuk menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah (Wahab, 2008) • Membantu policy maker menghasilkan kebij. publik yg berkualitas • AKP diperlukan untuk menjamin bahwa kebij. publik yg hendak dirumuskan didasarkan atas manfaat yg akan diterima oleh publik

AKP menghasilkan Informasi yg Relevan dg Kebijakan Metodologi AKP dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 bentuk pertanyaan (W. N. Dunn): 1. Masalah apakah yg dihadapi? 2. Kebijakan apa yg telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut? 3. Bagaimana nilai dari hasil-hasil kebijakan? 4. Alternatif kebijakan apakah yg tersedia untuk memecahkan masalah tersebut? 5. Alternatif tindakan apakah yg dilakukan untuk memecahkan masalah? Informasi yg dihasilkan: 1. Masalah Kebijakan 2. Masa Depan Kebijakan 3. Tindakan Kebijakan 4. Hasil Kebijakan 5. Kinerja Kebijakan

Unsur dlm Analisis KP Terdapat elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik. Analisis kebijakan bekerja didalam elemen tersebut, yakni: • Tujuan-tujuan. • Alternatif-alternatif • Dampak-dampak • Kriteria • Model

Ada 5 (lima) argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik (Yuwono dan Badjuri , 2002), : – Dengan AKP , maka pertimbangan yang scientific, rasional & obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebij. publik – AKP yg baik & komprehensif memungkinkan sebuah kebij didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa & bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (Public Welfare). – AKP menjadi sangat penting oleh karena persoalan yg bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) & berkorelasi satu dengan lainnya. – AKP memungkinkan tersedianya panduan yg komprehensif bagi pelaksanaan & evaluasi kebijakan, hal ini disebabkan analis kebijakan mencakup 2 (dua) hal yaitu hal-hal yg bersifat substansial saat ini & hal-hal yg bersifat strategik yg mungkin akan terjadi pada masa yg akan datang. – AKP memberikan peluang yg lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik, hal ini karena dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat.

Kebijakan Publik (KP) dan Analisis KP (AKP) • Kebijakan Publik berhubungan dengan tindakan pemerintah • Analisis KP berhubungan dengan penyelidikan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik • AKP bermula dari rasa ketidakpuasan karena ”banyaknya kebijakan yg tidak memuaskan”, sehingga analisa kebijakan dapat diartikan sebagai ”tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan yg baru sama sekali, maupun kebijakan yg baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yg ada • AKP dapat menghasilkan informasi yg relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahapan dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yg dihadapi oleh klien • Tujuan analisa kebijakan adalah untuk menyediakan informasi-informasi yg dapat digunakan untuk memikirkan kemungkinan pemecahan masalah kebijakan bagi para pengambil kebijakan.

• AKP merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan ttg proses pembuatan kebijakan, analisis meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik • Leslie A. Pal menyatakan bahwa terdapat tiga elemen atau komponen dalam proses kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan target dari analisis (Widodo, 2007). – Pertama, terdapat faktor determinan utama dalam setiap kebijakan yang menghasilkan kebijakan. – Kedua, terdapat isi (content) kebijakan yang bisa jadi maksud dan tujuan kebijakan, pendefenisian masalah, dan instrument kebijakan pemerintah. – Ketiga, terdapat dampak kebijakan

Hubungan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Proses Kebijakan ANALISIS KP Perumusan Masalah Proses KP Penyusunan Agenda Peramalan Formulasi Kebijakan Rekomendasi Adopsi Kebijakan Pemantauan Implementasi Kebijakan Penilaian Kebijakan Sumber : William N. Dunn, 2006: 25

AKP dapat dilakukan pada semua tahap Proses Kebijakan • • Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. – Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. – Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. – Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan ( policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. – Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.

Sekian & Terima Kasih