Pertemuan I Pendahuluan DR Poni Sukaesih Kurniati S

Pertemuan I Pendahuluan DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Definisi Kebijakan publik Dye (1992: 2) “whatever governments choose to do or not to do” Edward II dan Sharkansky dalam Islami (1984: 18) “what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs. Poni DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita (1997: 142) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan 1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah 2. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya 3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Anderson dalam Islamy (1994: 19) Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Wahab (1991: 13) Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

3 Elemen Sistem Kebijakan (Dye, 1978: 9) 1. Kebijakan publik 2. Pelaku kebijakan 3. Lingkungan kebijakan DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Dunn 1. Stakeholders kebijakan 2. Kebijakan publik 3. Lingkungan kebijakan DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Mustopadijaja (1992) Menambah satu elemen sistem kebijakan: Kelompok sasaran kebijakan (target groups) DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Elemen yang terkandung dalam kebijakan : Anderson dalam Islami(1994: 20) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif. Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Proses Kebijakan Publik (Anderson, 1979) Agenda setting Policy formulation Policy adoption Policy implementation Policy Assesment/evaluation. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Dye (1992: 328) Identification of policy problem Agenda setting Policy formulation Legitimating of policies Policy implementation Policy evaluation DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si

Proses kebijakan terkait dengan bagaimana? Masalah dirumuskan Agenda kebijakan ditentuka Kebijakan dirumuskan Keputusan kebijakan diambil Kebijakan dilaksanakan Kebijakan dievaluasi DR. Poni Sukaesih Kurniati, S. IP. , M. Si