Pertemuan 6 7 PERILAKU POLITIK NEGARA Konsep perilaku

Pertemuan 6 -7 PERILAKU POLITIK NEGARA

Konsep perilaku politik �Perilaku menurut Secord dalam Azwar adalah bentuk manifestasi perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitar. �Dalam aspek politik, perilaku politik masyarakat dibentuk berdasarkan orientasi sikap, kognisi dan penilaian masyarakat (pemilih) terhadap sistem politik yang ada

Politik luar negeri 1. 2. 3. 4. Dalam mempelajari politik luar negeri, penegertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (policy) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign). Politik Luar Negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah

TUJUAN POLUGRI 1. Tujuannya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. 2. K. J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu : �Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan. �Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (shortterm), jangka menengah (middleterm), dan jangka panjang (longterm). �Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. 15

SUMBER-SUMBER POLITIK LUAR NEGERI � Keputusan / kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal baik dari lingkungan eksternal (external environment) maupun lingkungan internal (internal environment).

Faktor-faktor penentu polugri 1. 2. 3. Howard Lentner mengklasifikasikannya ke dalam dua elompok , yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik. Determinan luar negeri mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu tertentu. Sistem internasional didefinisikan sebagai pola interaksi diantara negara-negara yang terbentuk/dibentuk oleh struktur interaksi diantara pelaku-pelaku yang palking kuat (most powerful actors). Sedangkan konsep situasi diartikan sebagai pola -pola interaksi yang tidak tercakup/ mencakup keseluruhan sistem internasional. Sebagai contoh pola hubungan dianatara negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat dalam ASEAN akan dibahas sebagai suatu “situasi”.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA A. LANDASAN POLUGRI INDONESIA ◦ Landasan Idiil pancasila ◦ Landasan Konstitusional UUD 1945 alinea I dan IV : “. . . bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. . ” (alinea I) ”…dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”. Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi : ”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. ”

◦ Landasan Operasional Bebas Aktif Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976: 17).

POLUGRI DI INDONESIA Dalam konteks kekinian, Deplu indonesia merumuskan tiga arahan politik luar negeri indonesia yaitu : 1. Peningkatan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. 2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional. 3. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya pemantapan perdamaian dunia.

Untuk itu, dalam konteks yang lebih luas Indonesia juga meletakkan tiga program utama nasional politik luar negeri yang harus segera dilakukan yaitu: 1. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. 2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional.

�Penegasan komitmen Perdamaian Dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Langkah diplomatik dan multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional.

DIPLOMASI �Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya.

Pengertian Diplomasi Ø The Oxford english Dictionary memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat. Ø Menurt The Chamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik

Definisi diplomasi menurut beberapa ahli: �Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968) �Geoffrey Mc. Dermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional.

�Sir Earnest Satow dalam bukunya Guide to Diplomatic Practice, diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat. �Clausewitz, seorang filosof Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal mengatakan bahwa perang merupakan kelanjutan diplomasi dengan melalui sarana lain.

Berdasarkan definisi para ahli, Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh karena itu pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi.

Menurut S. L. Roy dari berbagai definisi diplomasi yang dijelaskan di atas tampak jelas: 1. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi; 2. Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara; 3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Karenanya : pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi.

Teknik-teknik diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. (Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan biasanya digunakan, sehingga terdapat keterkaitan antara diplomasi dan perang). 5. Diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. 6. Diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara; 7. Diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara. 4.

Tujuan Diplomasi 1. 2. 3. 4. Kautilya, ahli stategi politik di masa dinasti Mauryan di India, memaparkan ada empat motif diplomasi: Acquisition: tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik). Preservation: tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan dengan negara lain Augmentation: tujuan diplomasi adalah untuk memperluas hubungan diplomatik. Proper distribution: tujuan diplomasi adalah harmoni, perdamaian atau siddhi.

Metode Diplomasi 1. Track I Diplomacy �First track diplomacy melibatkan pemerintah dengan pemerintah (Goverment to Goverment), sifatnya rahasia dan biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu konflik dan pertikaian. First track diplomacy menekankan peran penting negara dalam mengadakan negosiasi menjaga dan memelihara perdamaian. �Metode: Insentif positif dan negative, mediasi, dukungan politik dan ekonomi

�Track II Diplomacy/ Public Diplomacy Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. Diplomasi Publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.

Instrumen Diplomasi Ada empat prinsip utama dari instrumen diplomasi menurut Kautilya, yakni sama, danda, dan bedha, maksudnya ialah perdamaian atau negosiasi, member hadiah atau konsensi, menciptakan perselisihan, mengancam atau menggunakan kekuatan nyata.

Tugas dan Fungsi Diplomasi. �Jika berbicara mengenai tugas dari diplomasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas para pelakunya maupun institusinya, terutama adalah para diplomat dengan perwakilan diplomatiknya yang berada di suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam “konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik”.

Menurut Hans J Morgenthau tugas diplomasi dibagi dalam empat pokok : 1. Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuan yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.

2. Disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara lainnya. Dalam hal ini, suatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan apabila diplomasi yang dilakukanya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain.

3. Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan yang ada pada tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak” maka harus dicari jalan keluar untuk merujukan kepentingan-kepentingan tersebut. 4. Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan.