Pertemuan 5 UTANG PAJAK Pajak yang terutang adalah

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat timbul Utang pajak Materiil : saat diberlakukannya UU Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus Berakhirnya utang pajak Pembayaran Kompensasi Daluwarsa Pembebasan / penghapusan

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK LAHIRNYA UTANG PAJAK Ada 2 ajaran / pendapat mengenai timbulnya utang pajak : Ajaran Material : Utang pajak timbul karena berlakunya UU Perpajakan sehubungan dengan keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Cenderung menggunakan self assessment system dan withholding system. Ajaran Formil : Utang pajak timbul karena adanya ketetapan pajak yang dikeluarkan Fiskus (Kantor Pajak). Cenderung menggunakan official assessment system

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK ASAS PENGENAAN PAJAK 1. 2. 3. ASAS TEMPAT TINGGAL Asas pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal wajib pajak di suatu negara ASAS SUMBER Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya sesuatu sumber di suatu negara Contoh: Pasal 2 ayat 4 UU PPh, subjek pajak luar negeri yaitu : Subjek pajak yang tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan dari Indonesia ASAS KEBANGSAAN Suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempu-nyai kebangsaan dari negara itu. Contoh : Pemerintah Nederland pada PD II memungut pajak penghasilan dari semua orang yang berkebangsaan Belanda, meskipun bertempat tinggal di luar negeri.

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK Berakhirnya utang pajak Pembayaran Utang pajak yang melekat pada diri WP akan hapus dengan sen-dirinya jika telah ada pembayar-an sejumlah uang atas pajak yang terutang Kompensasi Timbul karena jumlah pembayaran pajak melebihi jumlah pajak yang terutang. Selisih lebih ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak lainnya. Kompensasi dibedakan menjadi : Kompensasi Horisontal Kompensasi Vertikal

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK Berakhirnya utang pajak DALUWARSA Daluwarsa dalam Hukum Pajak merupakan masalah mengenai penagihan utang-utang pajak. Daluwarsa hanya mengenai penagihan pajak saja bukan mengenai hak untuk me-ngenakan pajak Pajak yang sudah lewat waktu tidak dapat dilakukan tindakan penagihan meskipun dengan paksa. PEMBEBASAN Jika utang pajak berakhir dengan tidak semestinya tetapi karena ditiadakan oleh fikus. Pembebasan biasanya diberikan bukan terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap saksi admnistrasi perpajakannya.

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK Berakhirnya utang pajak PENGHAPUSAN Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, ha-nya saja penghapusan ini diberik-an karena keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya: WP pailit atau bangkrut

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK TARIF PAJAK • • Tarif Proporsional Tarif Progresif Tarif Degresif Tarif Tetap

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK TARIF PAJAK Proporsional Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. No. 1 2 3 4 Dasar Pengenaan Rp 10. 000 Rp 20. 000 Rp 30. 000 Rp 40. 000 Tarif Pajak 10% 10% Rp 1. 000 Rp 2. 000 Rp 3. 000 Rp 4. 000

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK TARIF PAJAK PROGRESIF Tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai dengan meningkatnya besarnya dasar pengenaan pajak. No. 1 2 3 4 Dasar Pengenaan Rp 10. 000, 00 Rp 20. 000, 00 Rp 40. 000, 00 Rp 80. 000, 00 Tarif 15% 25% 35% 45% Pajak Rp 1. 500. 000 Rp 10. 000 Rp 21. 000 Rp 36. 000

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK TARIF PAJAK DEGRESIF Tarif pajak yang persentasenya menurun sesuai dengan meningkatnya besarnya dasar pengenaan pajak. No. 1 2 3 4 Dasar Pengenaan Rp 10. 000, 00 Rp 20. 000, 00 Rp 40. 000, 00 Rp 80. 000, 00 Tarif 25% 20% 15% 10% Rp Rp Pajak 2. 500. 000 4. 000 6. 000 8. 000

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK TARIF PAJAK TETAP Tarif pajak yang jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. No. 1 2 3 4 Dasar Pengenaan Rp 10. 000, 00 Rp 20. 000, 00 Rp 40. 000, 00 Rp 80. 000, 00 Rp Rp Pajak 2. 000

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK DASAR PENGENAAN PAJAK ( DPP ) Nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak atas suatu objek pajak. Perhitungan Pajak : Pajak Terutang = DPP x Tarif Pajak SAAT TERUTANG PAJAK Saat Timbulnya Terutang Pajak dalam satuan masa dan berdasarkan jenis Pajaknya

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP 2. SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3. WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK Struktur pajak di Indonesia dan pembagian pajak menurut pemungutnya Ditjen pajak Pajak pusat Ditjen Bea dan Cukai 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pajak Penghasilan PPn BM PPN Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) Bea Meterai Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (BPHTB) 1. Bea Masuk 2. Cukai 3. Bea Keluar Pembagian pajak Pemda TK I 1. 2. 3. 4. Pajak kendaraan bermotordan kendaraan diatas air Bea balik nama Kendaraan bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan. Bermotor Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air Pajak Daerah Pemda Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Pnerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian gol. C Pajak Parkir

Pertemuan 5 : UTANG PAJAK PEMAHAMAN MAHASISWA Diharapkan mahasiswa lebih memahami mengenai : 1. LAHIRNYA UTANG PAJAK 2. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK 3. SAAT TERUTANG PAJAK 4. TARIF PAJAK