Pertemuan 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN INDONESIA

  • Slides: 33
Download presentation
Pertemuan 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON

Pertemuan 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016

Definisi Kemiskinan World Bank: • Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang

Definisi Kemiskinan World Bank: • Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari 1 dollar per hari. Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi): • Kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (unfreedomness). Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. BPS: • Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang konsumsi kalorinya kurang dari 2100.

Definisi Kemiskinan BAPPENAS (2004) : � mendefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang,

Definisi Kemiskinan BAPPENAS (2004) : � mendefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. � Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Definisi Kemiskinan Hagenaars dan Vos (1997) a) Kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit

Definisi Kemiskinan Hagenaars dan Vos (1997) a) Kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit dari kebutuhan minimum absolut yang harus dipenuhi. b) Kemiskinan adalah memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dalam suatu masyarakat. c) Kemiskinan adalah perasaan bahwa tidak memiliki kecukupan untuk dapat terus hidup

Definisi Kemiskinan United Nations Children’s Fund (UNICEF) � ketidakmilikan hal yang secara materi merupakan

Definisi Kemiskinan United Nations Children’s Fund (UNICEF) � ketidakmilikan hal yang secara materi merupakan kebutuhan minimal manusia, termasuk makanan. � Definisi ini lebih luas dari definisi pertama karena memasukkan pula kebutuhan terhadap kesehatan dasar, pendidikan, dan jasa-jasa penting lain yang dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: • Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai

Penyebab Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: • Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. • Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

Penyebab Kemiskinan (2) • Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari

Penyebab Kemiskinan (2) • Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga • Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. • Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Sebab-sebab Kemiskinan Bank Dunia (2003) • kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal • terbatasnya

Sebab-sebab Kemiskinan Bank Dunia (2003) • kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal • terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana • kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor • adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung • adanya perbedaan sumberdaya dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern) • rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat • budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya • tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) • pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan

Dampak Kemiskinan Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat

Dampak Kemiskinan Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda juga. • Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. • Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. • Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. • Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. • Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.

Dampak ketimpangan dan kemiskinan Kriminalitas Konflik sosial Pendidikan Produktifitas Pelayanan Umum 10

Dampak ketimpangan dan kemiskinan Kriminalitas Konflik sosial Pendidikan Produktifitas Pelayanan Umum 10

Kemiskinan di Indonesia • Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia: 2006 2007 Kemiskinan Relatif

Kemiskinan di Indonesia • Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia: 2006 2007 Kemiskinan Relatif 17. 8 (% dari populasi) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16. 6 15. 4 14. 2 13. 3 12. 5 11. 7 11. 5 11. 0 Kemiskinan Absolut (dalam jutaan) 39 37 35 33 31 30 29 29 28 Koefisien Gini/ Rasio Gini - 0. 35 0. 37 0. 38 0. 41 - Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa 2005 2006 Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup

Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa 2005 2006 Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di 20. 0 bawah garis kemiskinan desa) Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota) 21. 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20. 4 18. 9 15. 7 14. 4 13. 8 17. 4 16. 6 14. 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11. 7 13. 5 11. 6 10. 7 9. 9 9. 2 8. 5 8. 2 Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) 12. 5 8. 4

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi¹ Papua Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Gorontalo 27.

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi¹ Papua Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Gorontalo 27. 8% 26. 3% 19. 6% 18. 4% 17. 4% ¹ persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi¹ Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sumatra Utara

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi¹ Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sumatra Utara Lampung 4. 7 4. 6 4. 2 1. 4 1. 1 ¹ dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

The Vicious Circle of Poverty Kekurangan Modal Investasi Rendah Tabungan Rendah Produktivitas Rendah Pendapatan

The Vicious Circle of Poverty Kekurangan Modal Investasi Rendah Tabungan Rendah Produktivitas Rendah Pendapatan Rendah

SIKLUS KEMISKINAN (POVERTY LIFECY

SIKLUS KEMISKINAN (POVERTY LIFECY

Indikator Kemiskinan • Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator: – Kemiskinan

Indikator Kemiskinan • Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator: – Kemiskinan relatif – Kemiskinan absolut – Kemiskinan kultural, dan – Kemiskinan struktural

Kemiskinan Relatif • Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di

Kemiskinan Relatif • Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah. • Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin. • Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

Kemiskinan Absolut • Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman,

Kemiskinan Absolut • Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). • Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. • Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini.

Kemiskinan Kultural • Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya,

Kemiskinan Kultural • Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Peningkatan Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi (Peningkatan Output) Pengurangan Kemiskinan

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Peningkatan Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi (Peningkatan Output) Pengurangan Kemiskinan (jumlah org miskin) Peningkatan Upah/Gaji Riil

Kemiskinan Struktural • Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak

Kemiskinan Struktural • Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Kebijakan Anti-Kemiskinan

Kebijakan Anti-Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan • Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi. • Masa

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan • Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi. • Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan: – – – – BIMAS, INMAS, dan P 4 K (Departemen Pertanian), UPPKS (BKKBN), KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi), UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri), KUBE (Departemen Sosial) Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)

Lanjutan • Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi: – –

Lanjutan • Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi: – – – • Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun; Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP 2 W); Bantuan pembangunan sarana/prasarana Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.

Lanjutan • Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan

Lanjutan • Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty). – Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring

Kekurangan Program • Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan

Kekurangan Program • Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya • Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat • Timing pencairan kredit yang tidak tepat • Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi

Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 1) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada

Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 1) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan; 2) Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi; 3) Lebih bersifat karitatif daripada transformatif; 4) Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek; 5) Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’; 6) Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia a) Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan

Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia a) Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat b) Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor c) Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.

Lanjutan d) Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program e) Pertanggungjawaban program tidak

Lanjutan d) Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program e) Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat f) Program yang berkesinambungan g) Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

Era Pemerintahan sekarang • Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia pada

Era Pemerintahan sekarang • Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia pada 2015, sebanyak 28, 5 juta jiwa. • Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 27, 7 juta jiwa. • Sementara ukuran garis kemiskinan secara nasional di perkotaan adalah pendapatan Rp 356 ribu per kapita perbulan. • Sedang perdesaan, pendapatan Rp 333 ribu per kapita per bulan.

 • Program 3 kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS)

• Program 3 kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP) • Pemerataan Ekonomi pembangunan Distribusi melalui ‘TOL LAUT’ • Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat

 • Program ini intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

• Program ini intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta dan juga masyarakat. • Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. • Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Program ini akan melibatkan berbagai kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. • Kemudian, juga melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. • https: //beritagar. id/artikel/berita/apa-itu-program-sinergi-aksi-untuk-ekonomi-rakyat