PERTEMUAN 10 PPN DAN PPNBM DEFINISI PPN Pajak

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM DEFINISI PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM KARAKTERISTIK PPN Pajak Objektif Multisatages Pajak tidak langsung Pajak atas konsumsi dalam negeri

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENYERAHAN YANG MERUPAKAN OBJEK PPN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK IMPOR BARANG KENA PAJAK PENYERAHAN JASA KENA PAJAK

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENYERAHAN BARANG YANG BUKAN OBJEK PPN a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENYERAHAN BARANG YANG BUKAN OBJEK PPN • • • jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENYERAHAN JASA YANG BUKAN OBJEK PPN • • jasa tenaga kerja; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; jasa penyediaan tempat parkir; jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan jasa boga atau katering.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); lelang penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; leasing perjanjian TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; Penyerahan antar cabang pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma atas Barang Kena Pajak; Bukan barang dagangan Pakai sendiri dan Cumacuma TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; syariah konsinyasi TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM BUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK makelar • penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar Utang piutang • penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang; pemusatan • penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM BUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK Merger dan akusisi • pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha • Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk Penyerahan bukan barang diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dagangan dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM SUBJEK PAJAK: PIHAK YANG MEMUNGUT PPN pengusaha Melakukan penyerahan BKP dan JKP dalam daerah pabean Dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak)

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENGUSAHA KECIL v pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4. 800. 000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). v Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud di atas dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM DEFINISI & KARAKTERISTIK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) Definisi • PPn. BM adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP yang tergolong mewah Karakteristik • PPn. BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. • PPn. BM hanya dikenakan satu kali, yaitu: Pada saat impor dan Pada saat penyerahan BKP mewah oleh PKP pabrikan. • PPn. BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai biaya atau ditambahkan ke dalam komponen harga pokok.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM BUKAN OBJEK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah: • kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum; • kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; • kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; • kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM RETUR PPN DAN PPNBM Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM TARIF PPN DAN PPNBM PPN dalam negeri • 10% PPN ekspor • 0% PPn. BM • 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM DASAR PENGENAAN PAJAK Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah: • Harga jual • Penggantian • Nilai Impor • Nilai Ekspor • Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM BEBERAPA NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Harga Jual atau Penggantian • pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa setelah dikurangi laba Kena Pajak kotor harga pasar wajar harga pokok penjualan atau harga perolehan • untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, • penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM MENGHITUNG PPN MENGGUNAKAN NILAI LAIN: PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA Pemakaian sendiri Tujuan produktif Tujuan konsumtif Pemberian Cuma-cuma

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA Pemakaian sendiri • Tidak terhutang PPN dan tujuan non produktif PPn. BM Pemakaian sendiri tujuan produktif • Terutang PPN dan PPn. BM Pemberian Cumacuma • Terhutang PPN dan PPn. BM

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM MENGHITUNG PPN TERHUTANG PK PM PPN terhutang (dibayar)

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM Mekanisme PK-PM 1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN FAKTUR BERDASARKAN SISTEM 2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN 23

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PAJAK KELUARAN PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP KARENA PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PAJAK MASUKAN PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP KARENA PEROLEHAN BKP PENERIMAAN JKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKP D A R I IMPOR BKP LUAR DAERAH PABEAN

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAS UNTUK : PENGELUARAN PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi 26

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PM DIKREDITKAN PADA MASA TIDAK SAMA PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak sepanjang

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM SAAT PPN TERUTANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. penyerahan Barang Kena Pajak; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau ekspor Jasa Kena Pajak.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK 1. 2. 3. 4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PEMUNGUT PPN BENDAHARA PEMERINTAH Jika pembeli barang adalah bendahara pemerintah (dana berasal dari APBN/D) Yang akan memungut PPN adalah Bendahara pemerintah sendiri

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN • PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. BATAS WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN& PP NBM • Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PPN KEGIATAN MEMBANGUN SNDIRI Kegiatan membangun adalah kegiatan membangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain Kriteria : 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; 2. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan 3. Luas keseluruhan paling sedikit 200 m 2 (dua ratus meter persegi).

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 1. Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

PERTEMUAN 10 : PPN DAN PPNBM PENYERAHAN AKTIVA MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak -

PERTEMUAN 10 : PPN & PPNBM PEMAHAMAN MAHASISWA Diharapkan mahasiswa lebih memahami mengenai : 1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PPNBM 2. OBJEK DAN SUBJECT PPN dan PPNBM 3. KARAKTERISTIK DAN MEKANISME PPN dan PPNBM 4. DASAR PENGENAAN DAN TARIF 5. PPN MEMBANGUN SENDIRI