Persyaratan Substantif Teknis dan Administratif BLU Pola Tata

Persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif BLU Pola Tata Kelola Direktorat Pembinaan PK-BLU Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI

Persyaratan Menjadi BLU PP 23 /2005 Bab III Pasal 4 . Substantif Teknis Administras i 2

Persyaratan Substantif Instansi Pemerintah menyelenggarakan layanan umum; berhubungan dengan: Penyediaan barang&/jasa layanan umum Pengelolaan wilayah / kawasan tertentu u/ tujuan meningkatkan perekon. masy. atau layanan umum Pengelolaan dana khusus dlm rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan pd. masyarakat 3

Persyaratan Substantif (lanjutan) Ketentuan substantif lain: Bidang Layanan Umum yg diselenggarakan bersifat operasional, menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods) Dlm. melakukan kegiatan tidak mengutamakan pencarian keuntungan 4

Persyaratan Teknis. Kinerja Pelayanan di bid. tupoksi layak dikelola & ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU Kinerja Keuangan satker instansi ybs. sehat adlh. sbgmn. ditunjukkan dlm. Dokumen Usulan Penetapan BLU Direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga / sesuai kewenangannya. 5

Persyaratan Administratif Dasar Hukum Pasal 5 PMK Nomor 119/PMK. 05/2007 tentang: Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan BLU 6

Persyaratan Administratif Pernyataan kesanggupan Pola Tata Kelola Rencana Strategis Bisnis Persyaratan Administratif Laporan Keuangan SPM Laporan Audit/Pernyataan bersedia diaudit 7

Persyaratan Administratif Ø Ø Ø pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis ; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir (bila telah diaudit), atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. 8

Penetapan BLU Instansi / Menteri Teknis / Pimpinan Lembaga calon BLU Persyaratan substantif memenuhi ya tidak Menteri Keuangan usulan Usulkan BLU Teliti Persyaratan teknis tidak Tidak diusulkan ya Usulkan diteruskan memuaskan Teliti Persyaratan administrasi Penetapan BLU Penuh ya kurang tidak Tdk diusulkan Tdk disetujui Penetapan BLU Bertahap 9

POLA TATA KELOLA 10

Pola Tata Kelola (lanjutan) v Pengertian: Peraturan internal satker yang a. l menetapkan: Organisasi dan Tatalaksana Akuntabilitas Transparansi 11

Pola Tata Kelola (lanjutan) v Prinsip-prinsip Transparansi Akuntabilitas Kemandirian Kewajaran Responsibilitas 12

Pola Tata Kelola: Prinsip-prinsip (lanjutan) ØTransparansi Mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLU secara langsung dapat diterima bagi pihak -pihak yang membutuhkan 13

Pola Tata Kelola: Prinsip-prinsip (lanjutan) Ø Kemandirian Keadaan di mana BLU dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika 14

Pola Tata Kelola: Prinsip-prinsip (lanjutan) Ø Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 15

Pola Tata Kelola: Prinsip-prinsip (lanjutan) Ø Responsibilitas Kesesuaian pengelolaan BLU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. 16

Pola Tata Kelola: Prinsip-prinsip (lanjutan) Ø Kewajaran Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLU yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17

Pola Tata Kelola (lanjutan) v. Tujuan Penerapan Memaksimalkan nilai satker. Dengan prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, keadilan satker berdaya saing kuat scr nasional&internasional Memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLU Mendorong pengelolaan satker scr profesional, transparan, efisien Meningkatkan kontribusi satker dlm upaya bangun bangsa Mendorong satker pembuatan keputusan & kegiatannya berdasar nilai 2 moral & kepatuhan thd perundang 2 an yg berlaku & tgjwb sosial thd stakeholder 18

Pola Tata Kelola (lanjutan) v Klausul Perubahan Tata Kelola Bilamana terdapat perubahan: Statuta Peraturan Perundangan terkait Pola Tata Kelola Revisi/penyesuaian fungsi, tanggung jawab, kewenangan organ satker Terkait Struktur Organisasi Perubahan disampaikan kpd Menpan Melalui Menteri Teknis 19

Pola Tata Kelola: Pengertian (lanjutan) Organisasi dan Tata Laksana Meliputi: Struktur Organisasi & Uraian Tugas Prosedur kerja Ketersediaan dan pengembangan SDM 20

PTK: Pengertian OTL: Strukt. Org. & Uraian Tugas (lanjutan) q STRUKTUR ORGANISASI & URAIAN TUGAS Struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan SDM, efisiensi biaya Ø Struktur organisasi&uraian tugas : (sebelum&sesudah penerapan BLU) Ø sebelum penerapan BLU: struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, masa tugas/masa jabatan, wewenang, hak, kewajiban, pemberhentian. sesudah penerapan BLU struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, Dewas, SPI Dewas: persyaratan pembentukan tugas&kewajiban keanggotaan pembentukan/ pengangkatan pemberhentian ketentuan lain-lain SPI: organisasi fungsi tugas&kewajiban kewenangan 21

PTK: Pengertian OTL: Strukt. Org. & Uraian Tugas (lanjutan) STRUKTUR ORGANISASI Menggambarkan pengendalian internal yang memadai Ø Sesuai PP 23 Ø Pimpinan BLU 2. Pejabat Pengelola Keuangan 3. Pejabat Pengelola Teknis 1. Ø Terdapat - Dewan Pengawas (Dewas) - Satuan Pengendali Internal (SPI) Usulan Struktur Organisasi (bagi yg blm sesuai PP 23) Ø Struktur komando/koordinasi harus jelas Ø 22

PTK: Pengertian OTL: Strukt. Org. & Uraian Tugas (lanjutan) URAIAN TUGAS Ø Terdapat pengelompokan yang logis dalam uraian jabatan Ø Kejelasan tugas & wewenang masing 2 jabatan Ø Persyaratan untuk tiap pekerjaan diungkapkan 23

PTK: Pengertian OTL: Prosedur Kerja q. PROSEDUR KERJA Def: Urut-urutan pekerjaan yang dilakukan oleh satker dalam melaksanakan kegiatannya Ø Dapat berupa flow chart, diikuti narasi penjelasan Ø Ø 4 Aspek: 1. 2. 3. 4. Administrasi (sarana&prasarana) Pelayanan Keuangan SDM Mencakup semua kegiatan satker, contoh u/ Perguruan Tinggi: o prosedur kerja seleksi penerimaan mahasiswa o prosedur ujian semester, dll. Ø 24

PTK: Pengertian OTL: SDM q. KETERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Jumlah SDM (PNS & Non PNS) saat pengajuan u/ menerapkan BLU Ø Uraian SDM berdasar jenjang pendidikan & kepangkatan termasuk fungsional Ø Pengembangan SDM termasuk tenaga fungsional & administrasi Ø Uraian pola rekruitmen, rencana pengembangan (pendidikan formal, pelatihan/workshop), jumlah yang akan dididik/dilatih Ø 25

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas & Transparansi (lanjutan) Akuntabilitas kebijakan, mekanisme, media pertanggungjawaban & periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan & keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi (lanjutan) Transparansi asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi pihak yang membutuhkan

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi (lanjutan) Akuntabilitas Program Satker BLU mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program diukur dengan indikator kinerja Mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, pertanggungjawaban program. Pertanggungjawaban program, memuat: kebijakan-kebijakan pertanggungjawaban, prosedur pertanggungjawaban, media & periodisasi pertanggungjawaban program 1. 28

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi (lanjutan) 2. Akuntabilitas Keuangan Satker BLU mempertanggungjawabkan Ø pengelolaan sumber daya keuangan; dan Ø pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada satker BLU. Mencakup: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan memuat kebijakan pertanggungjawaban, prosedur pertanggungjawaban, media, dan periodisasi pertanggungjawaban keuangan. Akuntabilitas keuangan terwujud dalam penyampaian laporan keuangan satker kepada instansi atasan, dimana LK disusun berdasarkan SAK, tetapi untuk konsolidasi dengan kementerian/lembaga disusun LK sesuai dengan SAP 29

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi (lanjutan) Akuntabilitas Kegiatan Satker BLU mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja (output). Mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan. Pertanggungjawaban kegiatan harus memuat kebijakan-kebijakan pertanggungjawaban, prosedur pertanggungjawaban, media, dan periodisasi pertanggungjawaban kegiatan 3. 30

Pola Tata Kelola: Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi (lanjutan) Transparansi Kejelasan tugas dan kewenangan masing -masing jabatan. 4. Prosedur kerja yang baik akan menunjang transparansi di satker. Satker harus dapat menyediakan informasi tentang BLU kepada publik. (keuangan, program, kegiatan, capaian dll) Media yang dipakai dapat meliputi website, selebaran, brosur, media massa, dll. 31

ILUSTRASI SUSUNAN ORGANISASI SATKER BLU PIMP. BLU Dewas SPI PJBT BID. TEKNIS 1 PJBT SUBID TEKNIS 2 A 1 A 1 B 1 C PJBT BID. TEKNIS 3 PJBT BID. TEKNIS 2 PJBT SUBID TEKNIS 2 B PJBT SUBID TEKNIS 2 C PJBT SUBID TEKNIS 3 A PJBT SUBID TEKNIS 3 B PJBT BID. ADMIN & KEU. PJBT SUBID TEKNIS 3 C PJBT SUBID ADMIN PJBT SUBID KEU.

TERIMA KASIH 33