PERSIAPAN PENGADAAN DOKUMEN KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN Disajikan oleh

• PERSIAPAN PENGADAAN • DOKUMEN KONTRAK • PELAKSANAAN PEKERJAAN Disajikan oleh: drs. toto kusnindar, mba HP : 081 652 6502 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD Jatim Website: www. iapi-jatim. org E-mail: iapi. jatim@yahoo. com

Perpres 54/2010 & 70/2012 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAAN PENGADAAN melalui BARANG/JASA PENYEDIA B/J Pasal 3 SWAKELOLA Pakta Integritas, kapan? by - toto kusnindar HP: 081 652 6502 RUP

Pasal 35 Metode Pemilihan (2) Barang: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung f. Kontes. (3 a) Jasa Lainnya: (3) Pek. Konstruksi a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung Psl 41 Jasa Konsultansi a. Pelelangan Umum; a. Seleksi Umum, b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; b. Seleksi Sederhana; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung e. Sayembara. d. Pengadaan Langsung e. Sayembara Pasal 39 (1) huruf a Yg dimaksud dgn kebutuhan operasional adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan

METODE PENILAIAN KUALIFIKASI PRA KUALIFIKASI PASCA KUALIFIKASI Pelelangan Umum yg bersifat Kompleks Pelelangan Umum yg bersifat tidak kompleks Pelelangan Sederhana utk Penyedia Barang/Jasa lainnya dan Pemilihan Langsung utk Penyedia Pek. Konstruksi Pelelangan Terbatas utk Penyedia Barang & Pek. Konstruksi Pemilihan Penyedia Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya yg menggunakan metode Penunjukan Langsung bukan keadaan darurat Penunjukan Langsung untuk keadaan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan Pengadaan Langsung Pek. Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha, psl 56(4) Pengadaan Langsung Penyedia Barang dan Jasa Lainnya. psl 56(4 a) 4 4

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak. Pasal 50 lump sum harga satuan cara pembayaran gabungan lump sum dan harga satuan terima jadi (turnkey) tahun tunggal pembebanan thn anggaran tahun jamak sumber pendanaan pengadaan tunggal; pengadaan bersama. Persentase jenis pekerjaan Ver. 70_2012 pekerjaan tunggal pekerjaan terintegrasi Kontrak Payung (Framework Contract) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5

Pasal 51 (1) Kontrak Lumpsum, antara lain: 1. pengadaan kendaraan bermotor; 2. pengadaan patung; 3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas 4. pembuatan aplikasi komputer.

PERMEN PU NO: 14/PRT/M/2013 a. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi: feasibility study (FS), design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

PERMEN PU NO: 14/PRT/M/2013 b. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi: supervisi/pengawasan pek. fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Pasal 72 Jaminan Penawaran Jaminan Sanggahan Banding Pasal 82 Pasal 71 Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pasal 68 Jaminan Pelaksanaan Pasal 70 Pasal 67 Jaminan Pemeliharaan/ Sertif. Garansi Jaminan Uang Muka Pasal 88 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

BAB III PK B. PELAKSANAAN 1. Pelelangan Umum Secara Pasca-kualifikasi Metode Satu Sampul dgn Evaluasi Sistem Gugur (hlmn 334) ……. . (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dpt menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis ygdinilai; (hlmn 381)

1053 JL 1)Metode Evaluasi Sistem Gugur b) Evaluasi Teknis (3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, dilakukan dgn memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dgn kriteria yg ditetapkan dlm Dok. . (c) Evaluasi Harga

1053 2) Metode Evaluasi Sistem Nilai a)Evaluasi Administrasi b) Evaluasi Teknis dan Harga (1) Dilakukan terhadap penawaran yg dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dgn memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dgn yg ditetapkan dlm Dok. .

HARGA SATUAN TIMPANG harga satuan penawaran yg nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yg tercantum dlm HPS, dilakukan klarifikasi. Ø harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dgn Daftar Kuantitas dan Harga (BQ). Ø Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yg berlaku sesuai dgn harga satuan dalam HPS.

Pasal 86 (P 70), Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia B/J menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan SPPBJ. Jika terlambat. . ? Pasal 70 (P 70) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk : a. nilai penawaran terkoreksi antara 80% s. d. 100% dari nilai total HPS (wajar), adalah 5% x nilai Kontrak; b. nilai penawaran terkoreksi <80% dari nilai total HPS (tidak wajar), adalah 5% x nilai HPS.

Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dgn pascakualifikasi (70/2012) Uraian No Kegiatan/ tahapan Pengumuman 1 lelang pasca Q 2 3 4 5 6 HARI KERJA KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Pendaftarn & 1 pngambiln dok Penjelasan (Aanwijzing) Pemasukn dok penawaran Pembukaan dok penawaran Evaluasi dok. penawaran by - toto kusnindar HP: 081 652 6502 Keterangan Minim 7 hari kerja Dimulai sejak tgl pngumumn s. d 1 hr sbelum batas akhir pmasukan dok. Paling cepat 3 hr sejak tanggal pengumuman Mulai 1 hr stelah pnjelasn, min 2 hr stelah pnjelasn/ stelah pnerbitn BAP/Add Tidak diatur, sesuai kompleksitas pek

Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dgn pascakualifikasi (70/2012) lanjutan… Uraian Kegiatan/ tahapan No HARI KERJA ke 11 12 13 14 15 16 17 18 Keterangan 19 Penetapan 8 pemenang/U LP 9 Pengumuma n pemenang Masa 10 sanggah Penunjukan 11 (SPPBJ)/ PPKm 12 Tandatangan kontrak 1 2 3 4 5 <14 13 SPMK by - toto kusnindar HP: 081 652 6502 6 Tidak diatur Dlm waktu 5 hr kerja setelah pengumuman Paling lambt 6 hr kerja setelah pengumuman (2 hr kerja stelah jwbn smua sanggahn) Paling lambat 14 hr kerja sejak SPPBJ <14 Paling lambat 14 hr kal. sejak ttd Psl 60, dg 61 berbeda kontrak

Tanda Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi >Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya >Rp 200 juta Surat Perjanjian Pasal 55 Bukti pembelian/ pembayaran, s. d Rp. 10 juta Bukti Perjanjian Kwitansi, s. d Rp. 50 juta Pasal 55 Surat Perintah Kerja (SPK) • Pengadaan Jasa Konsultansi s. d Rp. 50 jt • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s. d Rp. 200 juta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN LANGSUNG 1. PPK ke PP dan PP dpt memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung yg harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi (a) Memesan atau mendatangi langsung ke penyedia (b) Melakukan transaksi; (c) Menerima barang; (d) Melakukan pembayaran; (e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi; (f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; 2) PP meneliti dan mempertanggungjawabkan proses PL 3) PP menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK. • Yang bisa di negosiasi, hrs dg SPK.

KONTRAK KRITIS a. dlm periode I (rencana fisik pelaks. 0%70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaks. terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. dlm periode II (rencana fisik pelaks. 70%-100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaks. terlambat lebih besar 5% dari rencana.

KONTRAK KRITIS c. rencana fisik pelaks. 70%-100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaks. terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

PENANGANAN KONTRAK KRITIS • dlm hal keterlambatan tsb huruf c. diatas, setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dgn mengesampingkan pasal 1266 Kitab UU Hukum Perdata.

Pasal 87 - (P 70) (1) dlm hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan, dgn gambar dan/atau spek. teknis, PPK bersama Penyedia B/J dapat melakukan perubahan Kontrak: a. menambah atau mengurangi volume pek. yg tercantum dlm Kontrak;

Pasal 87 - (P 70) b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spek. teknis pek. sesuai dgn kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(1 a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pek. yg menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pek. yg menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) ketentuan Pekerjaan tambah: a. tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dlm perjanjian/ Kontrak awal; dan b. tersedia anggaran untuk pek. tambah.

Pasal 87 - (P 70) (3) Penyedia B/J dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dgn melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pek. utama kepada Penyedia B/J spesialis.

Pasal 87 - (P 70) (4) Pelanggaran atas ketentuan tsb, dikenakan sanksi berupa denda yg bentuk dan besarnya sesuai dgn ketentuan diatur dlm Dok. Kontrak.

Pasal 87 - (P 70) (5) Perubahan Kontrak yg disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi dimaksud ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.

Pasal 95 (8) Penyedia B/J menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over). • Provision Hand Over (P-1/PHO)…. . STT-I • Final Hand Over (P-2/FHO)…………STT-II

Pasal 95 (9) Penyedia B/J yg tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir, dimasukkan dlm Daftar Hitam. Proses DH: Perka LKPP no. 182014 ==00==