Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan

Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional

SISTIMATIKA 1 2 3 4 Implementasi SJSN Universal Coverage JK Transformasi BPJS Langkah Persiapan Menuju UC JK 2

1 Implementasi SJSN 3

LATAR BELAKANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Amanat Pasal 28 -H dan Pasal 34 UUD 1945: Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Diwujudkan melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN 3 Asas, 9 Prinsip, 5 Program Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun 4

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 1 Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial 2 Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluargany a 3 Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan Tokoh/Pakar 4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU 5

AMANAT UU SJSN Kelembagaan: DJSN BPJS Program Jaminan Sosial: 5 Program, JK menjadi prioritas 6

2 Universal Coverage JK 7

DIMENSI UNIVERSAL COVERAGE 3 MANFAAT JK Direct Cost: PEMBIAYAAN Include other services Reduce cost sharing and fees PESERTA Extend to Non. Covered 1 Proportion of the cost covered. Current Pooled Funds 2 Services: which services are covered ? Population: Who is covered ? Resources : WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p. 12 8

ASPEK UC JAMINAN KESEHATAN 1 2 Aspek Kepesertaan Aspek Manfaat 4 Aspek Fasilitas Kesehatan Aspek Pembiayaan 5 Aspek Kelembagaan 3 9

ASPEK KEPESERTAAN • Askes PNS : 16, 8 juta jiwa • TNI, POLRI : 3, 5 juta jiwa • Penduduk miskin & tdk mampu: 76, 4 juta jiwa • JPK Jamsostek: 4, 4 juta jiwa • Jamkesda/PJKMU: 11, 3 juta • Askes Komersial: 8, 8 juta • TOTAL: 121, 2 juta ? 116, 4 jt jiwa 2010: 237, 6 Juta jiwa Tambahan: +/- 3 -4 juta/thn 10

ASPEK MANFAAT SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal ? STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis • Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2) 11

ASPEK FASILITAS KESEHATAN SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah ? JUMLAH MENCUKUPI KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23: 3) • Kelas standar (Ps 23: 4) • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak 12

ASPEK PEMBIAYAAN • IURAN: sangat bervariasi (besaran, cara pengumpulan) • PEMBAYARAN PPK: bervariasi. Ada yg kapitasi, DRG, ada yg reimburment • SKEMA: sebagian besar msh bantuan sosial. Yg collecting premi msh sedikit • COST CONTAINMENT: belum optimal ? • IURAN STANDAR: Persen & Nominal (Ps 17) • PEMBAYARAN: POLA YG SAMA – Prospective Payment • SKEMA: Asuransi Sosial (PBI), dan iuran (Non PBI) • COST CONTAINMENT: Optimal dg UR (Ps 24) 13

ASPEK KELEMBAGAAN KEDEPAN • Bervariasi, belum terkoordinasi menunggu regulasi • TERKOORDINASI: SESUAI REGULASI • POLA PENGELOLAAN: berbeda-beda • POLA YG SAMA: Sesuai Regulasi • KAPASITAS ORGANISASI: sangat bervariasi • STANDAR YANG SAMA: Sesuai SOP • Prosedur operasi tidak sama 14

STRATEGI 1. Strategi sinkronisasi dan integrasi pengelolaan kepesertaan /peserta; 2. Strategi penyempurnaan pengelolaan JK dari aspek keuangan; 3. Strategi optimalisasi paketmanfaat pelayanan kesehatan; 4. Strategi pemantapan dan pengembangan aspek kelembagaan (dan ladasan hukum) 5. Strategi memperkuat koordinasi dan monitoring Roadmap UC Jaminan Kesehatan: 116 UPAYA!!! 15

3 Transformasi BPJS 16

TRANSFORMASI BPJS PT. Askes • JK BPJS Kesehatan • JK PT. Jamsostek • JK, JKm, JKK, JHT PT. Asabri • Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI PT. Taspen • Program tabungan hari tua dan pensiun BPJS Ketenagakerjaan • • JKK JKm JHT JP 17

Menyelenggarakan program JK, JKm, JHT, JP Tugas Fungsi FUGAS DAN FUNGSI BPJS § Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta § Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja § Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah § Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta § Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial § Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ; dan § Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat 18

TARGET BPJS KESEHATAN • Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 • Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan: – Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas – Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg berkaitan dengan kegiatan operasionalnya – PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan – PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi 19

TARGET BPJS KETENAGAKERJAAN • PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 • Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan: – PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi – BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29 s. d Psl 38 dan Psl 43 s. d Psl 46 UU SJSN , paling lambat 1 Juli 2015 – Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 20

TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS 1 Januari 2014 PT ASKES s e K JP PT Jamsostek PT TASPEN PT ASABRI 1 Juli 2015 2029 BPJS Kes Jkes BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP JP & JH BPJS Ketenaga kerjaan T PT TASPEN T JH JP & PT ASABRI 21

4 Langkah Persiapan 22

PERATURAN PELAKSANA UU BPJS Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari: • 8 Peraturan Pemerintah • 7 Peraturan Presiden • 1 Keputusan Presiden Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama: • 1 (satu) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan • 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan 23

PERATURAN JAMINAN KESEHATAN Per. Pres tentang Jaminan Kesehatan • Paket Manfaat • Iuran • Mekanisme Pelayanan • dll PP tentang Penerima Bantuan Iuran • Kriteria dan Pendataan PBI • Pendaftaran • Mekanisme Pembiayaan • dll 24

TIM TRANSPORMASI BPJS Kesehatan • Diketuai oleh Wamenkes • Membentuk 5 Pokja BPJS • Ketenagakerjaan Diketuai oleh Sekjen Kemnakertrans • Membentuk 3 Pokja 25

POSISI DJSN UU SJSN • Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN • DJSN bertanggung jawab kepada Presiden • DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN • DJSN bertugas : Ø Melakukan penelitian & kajian Ø Mungusulkan kebijakan investasi Ø Mengusulkan anggaran PBI • DJSN berwewenang melakukan Monev UU BPJS • DJSN menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan • Mengusulkan PAW anggota Dewan Pengawas dan Direksi • Menerima tembusan Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS • Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program • DJSN sebagai pengawas eksternal 26

PROGRAM KERJA 1 2 Penyelesaian regulasi JK dan BPJS Implementasi Roadmap UC JK 4 Transformasi Kelembagaan BPJS Koordinasi Pemda dan stakeholders 5 Komunikasi, Informasi dan Edukasi 3 27

TERIMA KASIH 28